Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS TENTANG PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 372/PDT.SUS-PKPU/2020/PN NIAGA.JKT.PST)
Full text linkPenelitian mengenai perlindungan hukum kreditor dalam kepailitan (Studi Kasus putusan nomor : 372/pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor akibat kepailitan yang bersumber dari itikad tidak baik dalam PKPU dan bagaimana akibat hukum terhadap harta palit yang akan dieksekusi oleh kreditor sparatis. kasus bermula ketika debitor PKPU tidak mampu membayar utangnya, salah satu kreditornya mengajukan PKPU dan rencana perdamaian namun perdamaian tidak dicapai karena ada kebohongan dan penipuan yang dilakukan debitor PKPU dengan menyembunyikan kreditor sparatis sehingga nota perdamaian tidak terjamin sehingga putusan pengadilan niaga mempailitkan debitor PKPU.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan dokumen dokumen untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan hukum terhadap kreditor atas harta kepailitan, sedangkan pendekatan yuridis digunakan dalam menganalisis hukum terhadap fakta fakta yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang kaitannya dengan masalah perlindungan kreditor terhadap harta pailit, melaui lembaga kepailitan harta kekayaan debitor akan dibagi berdasarkan asas Pari Passu Prorata Parte, yang diatur dalam pasal 1132 KUHper yang artinya semua kreditur mempunyai hak yang sama atas aset debitur kecuali ada alasan alasan yang sah untuk lebih diutamakan atau didahulukan sehingga para kreditur yang tidak memegang hak kebendaan dapat terjamin pelunasan utangnya. akibat kepailitan bagi pemegang hak tanggungan sebagaiamana yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Penjelasan Pasal 21 yang menyatakan bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan. Pasal 55 Undang-Undang kepailitan telah ditentukan bahwa setiap kreditor pemegang hak tanggungan yang berkedudukan sebagai kreditor separatis dan memiliki hak preferen, dapat mengeksekusi haknya seolah olah tidak terjadi kepilitan,kecuali dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan 137 Undang-Undang Kepailitan, kesimpulanya bahwa eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui pelelangan umum.
Analisis Partisipasi Aktif dalam Fandom K-Pop ‘BLINK’ pada Media Sosial X
No full textHadirnya media sosial telah mengubah pola partisipasi penggemar, terutama dalam fandom K-Pop, dari sebelumnya pasif menjadi aktif dan kolaboratif secara digital. Platform X (sebelumnya Twitter) telah menjadi media utama bagi komunitas penggemar BLINK di Indonesia untuk melaksanakan kegiatan digital yang mencerminkan budaya partisipatif. Masalah dalam penelitian ini terletak pada komunitas BLINK yang sangat aktif di media sosial X, sedangkan idola mereka yaitu BLACKPINK tidak terlalu aktif di media sosial X tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk-bentuk partisipasi aktif dari fandom BLINK di media sosial X, serta mengidentifikasi praktik-praktik digital yang dilakukan termasuk kegiatan voting , kampanye hashtag, streaming, dan produksi konten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, serta teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi digital, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah purposive sampling dari anggota fandom BLINK aktif di platform X. Kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan teori participatory culture Jenkins (2009) secara langsung pada komunitas BLINK di Indonesia, yang sebelumnya belum dibahas secara mendalam oleh studi terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi digital fandom BLINK tidak terbatas pada aktivitas konsumtif, tetapi mencakup produksi dan distribusi konten digital yang kolaboratif, ekspresif, dan strategis. Praktik partisipasi yang ditemukan seperti, voting digital, kampanye hashtag untuk promosi, me-retweet konten untuk memperluas jangkauan informasi, dan interaksi melalui komentar serta quote-retweet. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk memahami pola partisipasi digital fandom K-Pop dan kontribusinya terhadap budaya populer global
Formulation and Evaluation of Gel of Binahong Leaves Nanoparticle Extract (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) as an Antioxidant and Sunscreen
Full text linkBinahong leaves are a herbal plant that is used to cure several diseases in Indonesia. Binahong leaves have flavonoids that can be potentially beneficial for antioxidants and sunscreen. The study aims to formulate an extract and a nanoparticle extract from binahong leaves into a gel and determine antioxidant and sunscreen activity. Binahong leaves were macerated using 70% ethanol and concentrated with a rotary evaporator. Then the extract was made into nanoparticles using the ionic gelation method. The nanoparticles were characterized for particle size, zeta potential, and morphological shape. The results showed that the nanoparticles were 192.7 nm in size, zeta potential of +25.3 mV, and spherical in shape. Antioxidant and sunscreen activity tests were analyzed using a UV-Vis spectrophotometer. Determination of antioxidant activity using the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) free radical scavenger activity method. The binahong leaves extract and nanoparticles had IC50 values of 68.78 ppm (moderate) and 152.18 ppm (weak). The antioxidant gel binahong leaves had IC50 of Formula II (174.85 ppm) and Formula III (221.14 ppm). The sunscreen activity was analyzed by determining the SPF value. Binahong leaves extract and nanoparticles had SPF values of 16.92 and 21.55 (ultra category). The sunscreen gel binahong leaves extract (formula II) and nanoparticles (formula III) had SPF values of 2.61 and 3.3 (minimal category). Gel preparations were evaluated, including organoleptic, homogeneity, spreadability, viscosity, and pH test. Binahong leaves extract and nanoparticles extract had antioxidant activity and SPF value that could be formulated into a gel preparation.
Environmental Communication of Baduy Luar Indigenous Resource Management
Full text linkThis study aims to describe the environmental communication practices of the Outer Baduy indigenous community in managing natural resources through an ethnoecological approach. This research is important because indigenous communities are often overlooked in discussions of sustainable resource management, yet they preserve local wisdom that supports ecological balance. A qualitative method with an ethnological approach was used. Data were collected through field observations, in-depth interviews with indigenous leaders and residents, and documentation, and then analyzed using social construction theory and cultural ecology theory. The findings reveal that the Outer Baduy community implements natural resource management based on local wisdom, including a huma-based agricultural system, pikukuh rules that limit overexploitation, and the use of traditional technology. Environmental communication is carried out orally through deliberation, religious rituals, and the intergenerational transmission of values. These practices form a pattern of ecological adaptation that maintains environmental sustainability while strengthening cultural identity. In conclusion, the environmental communication practices of the Outer Baduy indigenous community play a crucial role in preserving human-nature relationships and provide an ethical ecological framework that can inspire sustainable resource management in the wider community
IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEPAILITAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 33/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN Niaga Jkt. Pst)
Full text linkKetentuan mengenai persyaratan mengajukan permohonan pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi dasar hukum pelaksanaan proses kepaliltan. Dalam Pasal 2 ayat (1) tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai ketentuan-ketentuan tertentu yang menjadi dasar hukum bagi proses kepailitan di Indonesia. Pada Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Nomor 33/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Niaga Jkt.Pst, yang para pihaknya terdiri dari KT.Coporation sebagai pemohon pailit terhadap PT.Global Mediacom Tbk sebagai pihak yang berkedudukan sebagai yang mengajukan permohonan, dalam putusan tersebut Hakim berpendapat bahwa pailit yang diajukan dalam perkara a quo tidak memenuhi unsur pembuktian yang sederhana. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang bersumber dari putusan pengadilan. Analisa tersebut diperkuat dengan beberapa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus pernyataan pailit sudah benar menerapkan hukumnya, namun yang menjadi perhatian disini adalah kekaburan norma pada syarat permohonan pailit Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tidak mengatur tentang indikator atau batasan konsep utang yang luas dan memerlukan pembuktian sederhana, mampu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses permohonan pailit
Depression and Family Function: Research on Women Inmates in Malang Prison Department
Full text linkDrugs, until now, have become everyone\u27s concern, especially due to their very agile movements. In particular, women are now concerned about vulnerability to drugs. Not a few women are detained in prisons as a result of drug use, and some are even unable to adapt physically, mentally, and socially, and want to be released immediately. This condition allows the potential for fostered residents to experience mental disorders such as depression. In this case, good family functions are needed as long as the fostered residents process optimally at Lapas. Good family function can reduce the potential for deterioration of the mental condition of fostered residents. This study aims to see a picture of the level of depression experienced and an overview of the level of family functioning of Lapas Malang City women-assisted residents. This study uses quantitative descriptive methods with analysis of validity, reliability, meaning of ideal norms, and Pearson\u27s Chi-Square. The results showed that there was a relatively high rate of depression and a relatively low family functioning. Depression and family functioning were not correlated, as indicated by the results of the Chi-Square test (χ² = 5.435, p = 0.795). The hope is that the results of this research will help formulate policies, assessments, and interventions needed for Lapas-assisted residents.Narkoba hingga kini menjadi keresahan semua orang, terlebih karena pergerakannya yang sangat gesit. Khususnya pada kaum wanita, muncul kekhawatiran akan kerentanan terhadap narkoba. Tidak sedikit wanita yang ditahan di Lapas akibat penggunaan narkoba; sebagian di antaranya merasa terdesak, bahkan ada yang tidak mampu beradaptasi secara fisik, mental, dan sosial, sehingga ingin segera bebas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan mental, seperti depresi. Dalam hal ini, fungsi keluarga yang baik sangat dibutuhkan agar warga binaan dapat berproses secara maksimal di Lapas. Fungsi keluarga yang baik mampu mengurangi potensi memburuknya kondisi mental warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat depresi serta tingkat fungsi keluarga pada warga binaan wanita di Lapas Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis validitas, reliabilitas, pemaknaan norma ideal, dan uji Pearson Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan adanya tingkat depresi yang relatif tinggi dan fungsi keluarga yang relatif rendah. Depresi dan fungsi keluarga tidak berkorelasi berdasarkan hasil uji Chi-Square (χ² = 5.435, p = 0.795). Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dalam penyusunan kebijakan, asesmen, prevensi, dan intervensi yang diperlukan bagi warga binaan Lapas
Effect of Rotation on the Performance of Paddle Wheel Type Pond Waterwheel
Full text linkAerator is a very important equipment in fish farming. The availability of sufficient oxygen in the water greatly affects the growth of fish or shrimp in pond cultivation. Besides that, the use of energy in generating or producing dissolved oxygen in ponds cultivation must be as efficient as possible decreasing that cost perations. The purpose of this research was to obtain the best performance of the Paddle wheel type aerator to increasing the dissolved oxygen in pond water with the lowest energy consumption used in producing or increasing the dissolved oxygen in ponds cultivation. The research method was experimentally for the aerator paddle wheel type with eight blades, and 16 holes on each the blade. There were four variations of rotation on the blades or rotors, namely: Rotation per minutes (RPM): 80, 100, 120, and 140. The results of the research showed that at a rotation speed of 120 RPM it provided the most optimal performance, the most efficient use of energy to increase the dissolved oxygen content compared the others RPM
Analisis Kinerja Saluran Drainase Jalan Sholeh Iskandar Kota Bogor Menggunakan Hec Ras 5.0.7
Full text linkJalan Sholeh Iskandar terletak di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor yang selalu terendam genangan air. Jalan Sholeh Iskandar memiliki luas daerah tangkapan air 56 Ha, wilayah ini sering mengalami banjir saat musim penghujan. Pada Bulan September dan Desember 2023 ketinggian air mencapai 30 cm dengan lama genangan air hingga 4 jam dan curah hujan maksimum 174.940 mm. Tujuan analisis kinerja saluran drainase ini untuk mendapatkan debit banjir rencana, mendapatkan dimensi saluran dari data debit banjir yang ditentukan. Diperlukan beberapa data untuk analisis kinerja saluran drainase yaitu data primer berupa dimensi saluran, kemudian diolah dan didapatkan analisis hidrolika, selanjutnya data sekunder berupa data curah hujan, data topografi dan tata guna lahan yang diolah menjadi analisis hidrologi. Metode aljabar digunakan sebagai acuan karena luas DAS yang digunakan dibawah 500 km2. Didapatkan debit banjir rencana kala ulang 10 tahun dan beberapa saluran mengalami limpasan, yaitu S2 = 1.543 m3/s, S3 = 2.183 m3/s, S4 = 2.901 m3/s, S5 = 3.650 m3/s, S6 = 4.495 m3/s, S8 = 1.593 m3/s, S9 = 2.426 m3/s, S10 = 3.284 m3/s, S11 = 4.173 m3/s, dan S12 = 4.748 m3/s. Beberapa dimensi drainase eksisting tidak memenuhi syarat Qs>Qt maka, dilakukan analisis kinerja saluran drainase, kemudian diolah dengan software HEC-RAS 5.0.7 yang kemudian didapatkan dimensi saluran baru untuk S2 yaitu h = 1 m dan b = 1 m dengan bentuk saluran persegi yang terbuat dari U-Ditch Precast
KEPASTIAN HUKUM SURAT IZIN PERUMAHAN SEBAGAI DASAR PENGUASAAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA
Full text linkIndonesia merupakan Negara yang memiliki latar belakang kondisi agraris dimana hal tersebut menjadikan tanah sebagai sesuatu objek yang berharga dan memiliki nilai. Kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur yang semakin maju dan juga karena adanya pertumbuhan penduduk setiap harinya menjadikan ketersediaan lahan atau tanah yang semakin berkurang. Namun hal tersebut tetap harus menjunjung tinggi kebutuhan akan kemakmuran rakyat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan MA 1054 K/Pdt/2018 dimana memuat terkait pengaturan Surat Ijin Perumahan yang dalam prakteknya belum memberikan perlindungan serta penyelesaian. Tujuan penelitian ini yakni Untuk mengetahui dan menganalisa Penerapan Hukum yang diputus oleh Hakim terkait dengan BPN melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Putusan MA Nomor 1054 K/Pdt/2018 dan penyelesaian atas kasus penguasaan tanah berdasarkan Surat Izin Perumahan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini yakni Hakim sudah sesuai dalam pertimbangannya dalam memberikan putusan terkait Perbuatan Melawan Hukum BPN karena sudah sewenang- wenang menggunakan kekuasaannya tanpa melihat data dan fakta sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Kemudian untuk penyelesaian kasus pada Putusan MA No. 1054 K/Pdt/2018 yakni Penggugat belum dapat mendaftarkan tanah tersebut kepada BPN DKI Jakarta atas dasar penguasaan SIP yang dimiliki oleh Penggugat. Kesimpulan yang diperoleh belum adanya perlindungan hukum dan praktek yang jelas terhadap aturan SIP. Kedepan diharapkan SIP harus diakomodir dan diberikan aturan yang jelas sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum.