Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
Variasi Lilitan Pipa Kapiler Terhadap Kerja Unit Pembuat Es Menggunakan Outdoor AC 1 PK
Ketersediaan es batu sebagai sarana pengawet ikan hasil tangkapan nelayan masih sulit diakses oleh nelayan yang tingggal di pelosok terutama daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh adanya jarak antara lokasi nelayan dengan pabrik es. Salah satu terobosan yang dapat ditempuh untuk memenuhi kebutuhan ini yakni pembuatan unit pembuat es dengan memanfaatkan outdoor AC (Air Conditioner) sebagai condensing unit yang dirangkai dengan evaporator yang diletakan di dalam kotak pendingin untuk pembuatan es. Setiap unit pendingin memerlukan suatu perangkat ekspansi untuk mengatur aliran refrigeran dari sisi tekanan tinggi kondensor ke sisi tekanan rendah evaporator sesuai dengan beban yang dibutuhkan. Secara teknis outdoor AC tidak dirancang untuk kebutuhan pembekuan produk yang membutuhkan temperatur evaporasi yang rendah, tetapi hanya untuk digunakan pada sistem dengan beban pendinginan rendah atau untuk mendinginkan udara ruangan. Penyesuaian jumlah lilitan pipa kapiler sebagai peralatan ekspansi menjadi satu hal yang penting karena lilitan pada pipa kapiler menyebabkan penurunan tekanan pada fluida kerja atau refrigeran yang mengalir didalamnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka penelitian ini akan memodifikasi jumlah lilitan pipa kapiler terhadap performansi pada unit pembuatan es berkapasitas 100 liter dan berdaya 1 pk untuk mendapatkan kerja unit pembuat es. Hasil perhitungan pengaruh jumlah lilitan pipa kapiler terhadap kerja unit pembuat es yaitu untuk pipa kapiler 6 lilitan COP sebesar 4,17, pipa kapiler 8 lilitan, COP sebesar 3,91, dan pipa kapiler 10 lilitan COP sebesar 3,85. Dapat disimpulkan bahwa nilai COP akan menurun seiring dengan penambahan jumlah lilitan pipa kapiler
DISPARITAS PRODUK HAKIM PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA MAWALI (STUDI KASUS BEBERAPA PUTUSAN DAN PENETAPAN)
Kedudukan ahli waris pengganti yang selanjutnya disebut mawali dalam hukum kewarisan Islam terus saja mengalami perdebatan. Hal ini disebabkan aturan mengenai mawali disandarkan pada Q.S 4:33 yang multi interpretasi. Pada KHI yang lebih banyak mengambil pola pikir Hazairin mengakomodir aturan mawali pada Pasal 185. Namun kenyataannya terdapat perbedaan tajam pemikiran hakim pada produk hukum hakim Pengadilan Agama. Maka dari itu menarik untuk diteliti Mengapa terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama pada perkara mawali?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis beberapa putusan hakim dan penetapan serta didukung dengan wawancara hakim, dan pengajar hukum waris Islam. Hasil penelitian memperlihatkan terjadinya disparitas produk hakim pengadilan agama karena pola pikir hakim sangat terpengaruh oleh berbagai mahzab yang dianut oleh hakim, dan merupakan kebebasan hakim untuk menggunakan dasar hukum KHI atau literatur fiqh yang lainnya. Selain itu batas interpretasi sampai batas manakah mawali hanya sampai cucu, keponakan atau yang lainnya termasuk atau tidak. Setiap hakim yang memutus perkara mawali akan lebih mempertimbangkan aspek maslahah dari masing-masing pihak yang berpekara dengan bersandarkan kepada aspek yuridis, sosiologi, filosofis dan psikologis
Komunikasi Virtual dalam Penyusunan Strategi di Game Online Valorant (Studi pada Komunitas Komunikasi Gaming Universitas Pancasila)
Popularitas game online, khususnya Valorant, terus meningkat di kalangan anak muda Indonesia dan telah menjadi bagian integral dari budaya hiburan digital. Memahami dinamika komunikasi virtual dalam permainan ini sangat penting, karena efektivitas komunikasi dapat secara signifikan mempengaruhi kinerja tim dan hasil pertandingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan fitur komunikasi dalam kerangka Computer-Mediated Communication (CMC) dan untuk memahami peran komunikasi virtual dalam penyusunan strategi di Valorant. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan paradigma konstruktivisme dengan teknik observasi dan wawancara sebagai pencarian dan pengumpulan data dan validasi data menggunakan metode keabsahan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi tambahan seperti Discord memainkan peran signifikan dalam strategi tim. Voice chat adalah alat komunikasi utama yang digunakan, meskipun tidak selalu sepenuhnya efektif, sering menghadapi kendala seperti kesalahan komunikasi (misscom) dan gangguan (noise) yang dapat mempengaruhi pemahaman dan koordinasi tim. Kesalahan komunikasi terjadi ketika pesan tidak tersampaikan dengan jelas atau ditafsirkan salah, sementara gangguan dapat berasal dari masalah teknis atau latar belakang yang mengganggu kualitas suara. Meskipun tantangan ini ada, voice chat tetap menjadi alat komunikasi yang utama digunakan walau tidak sepenuhnya efektif dalam menaungi komunikasi virtual untuk mencapai koordinasi yang optimal, setiap anggota tim diberikan ruang bagi setiap anggota tim untuk berkontribusi secara maksimal dan tiap anggota tim memiliki hak yang sama untuk berbicara, memastikan bahwa semua suara didengar dan berperan
Effects of 70% Ethanol Extract of Foeniculum vulgare and Coleus amboinicus as a Potential Diarrhea Treatment Using Intestine Transit Method
Diarrhea is a condition where the frequency of defecation increases more than three times a day. In underdeveloped nations like Indonesia, diarrhea is a sickness that frequently affects people. Diarrhea can be fatal, causing dehydration and even death if not treated properly. Using alternative treatments like fennel seeds and cumin leaves is one way to treat diarrhea. Fennel seeds and cumin leaves includes secondary tannin metabolites that are effective antidiarrheal agents. Test the antidiarrheal effect of Foeniculum vulgare ethanol extract (FVEE) and Coleus amboinicus ethanol extract (CAEE) using the intestinal transit method on mice was carried out on 9 groups, each group consisting of 5 mice: negative control, Loperamide control, Diapet® control, FVEE and CAEE at doses of 100, 200 and 400 mg/kg. To induce diarrhea through oral administration, castor oil was used in experiments. Four hours following the start of the induction, the treatment group received. They received norit an hour later, and the mice were sacrificed 20 minutes after receiving norit. The intestines were taken out of the mice after they had been dissected, starting from the rectum to the pylorus. Measured the length of the intestine overall and the portion that passed through the norit marker. Calculations were made to determine how much of the gut went by a marker compared to the entire intestine. The results of the study showed that FVEE has an antidiarrheal effect at a level of 100 mg/kg and CAEE has an antidiarrheal effect at a dose of 200 mg/kg
In Silico Studies: Stigmastan-3,6-dione in the Ethyl Acetate Fraction of Momordica charantia L Fruit has immunostimulant and anti-inflammatory activity
Momordica charantia L fruit provides an immunomodulatory effect by stimulating certain components of the body\u27s immune system. Bioactive phytochemicals from M. charantia L function as anti-inflammatory agents by reducing levels of pro-inflammatory cytokine secretion including IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α, NF-kB. This research looks at the insilico mechanism of action of the active ingredient of the EtOAc fraction of M. charantia L fruit as an immunostimulant and anti-inflammatory. The materials and methods used were an Intel Core i7 10 Th Gen laptop, Chem Office Professional 17.1, Chem 2D, Chem 3D software, PDB code (6W9K) and ligand (TUA), Stigmastan-3,6 dione (C29H48O2) from the EtOAc fraction of fruit M. charantia L was docked using MVD software, RMSD and RMSF values were viewed using Yasara Software, pkCSM online tool to predict compound toxicity, toxicity prediction (LD50) was used by Protox online tool. The results of molecular docking of standard compounds, namely Methylprednisolone and Prednisolone and Stigmastan-3,6-dione, have Rerank Score values of -120.62, -121.47, -79.50, respectively. The lower the Rerank score value, the lower the binding energy between the protein and the ligand, causing the protein and ligand bonds to be more stable and it is predicted that the activity of the compound will be greater. The movement of RMSD values between 0.6-1.9 Å for the 3 (three) compounds, is still within stable limits and does not undergo conformation. The RMSF value of the 3 (three) compounds has the same amino acid residue pattern. The insilico toxicity prediction for the 3 (three) compounds is still within safe limits. The EtOAc fraction of M. charantia L fruit with the active compound Stigmastan-3,6-Dione in its mechanism of action in silico shows activity as an anti-inflammatory and immunostimulant that works on the NF-kB pathway
Environmental Activism Through Instagram (A Study of the Global Climate Strike Campaign by Greenpeace Indonesia)
Instagram is one of the social media products used by non-governmental organizations, Greenpeace Indonesia, in conducting the Global Climate Strike campaign. This study investigates the digital activism strategies employed by Greenpeace Indonesia in executing the Global Climate Strike campaign on Instagram. Adopting a descriptive qualitative research approach within a constructivist paradigm, the study gathered data through interviews and documentation. The research is guided by the concept of digital media and environmental activism, focusing on the dimensions of alert, amplify, and engage. Three interviewees contributed insights into Greenpeace Indonesia\u27s communication practices, while documentations were used to support and validate the findings. The study\u27s results indicate that Greenpeace Indonesia applied the three stages—alert, amplify, and engage—in their campaign. The alert stage served as an initial step to disseminate information, the amplify stage involved strategies to effectively communicate campaign messages to the public, and the engage stage facilitated the accommodation of public aspirations through social media interaction
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI DIGITAL BERDASARKAN ASAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 96/pid.sus/2021/ PN.Tbk)
Dengan berjalannya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh ruang, batas, jarak dan waktu serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Akan tetapi, kemajuan teknologi tersebut tidak hanya memberikan dampak yang positif saja kepada penggunanya tetapi ia juga memberikan dampak negative apabila disalahgunakan, peneliti ingin menganalisis tentang Putusan Nomor 96/pid.sus/2021/Pn.Tbk, didalam putusan ini terdakwa telah melakukan pencemaran nama baik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 206 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah putusan tersebut sudah tepat dalam melakukan pengumpulan alat bukti dengan undang-undang yang berlaku dan disesuaikan dengan teori asas onvoldoende gemotiverd (asas pertimbangan hukum yang cukup). Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan lainnya dan bahan rujukan dalam bidang hukum lainnya. Pemahaman mengenai asas hukum onvoldoende gemotiverd, pada hakikatnya, merupakan persinggungan dari dua konsep yaitu makna dari asas hukum dan putusan hakim. Oleh karena itu, aspek pertimbangan hukum tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan hakim itu sendiri
KESESATAN BERPIKIR (FALLACY) DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF TEORI PARADIGMA THOMAS S. KUHN
Normal Science dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia ialah Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, namun dalam penerapan hukumnya sering terjadinya anomaly dan melanggar asas legalitas, karena dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi institusi penegak hukum sering kali menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi yang tidak mempertimbangkan Pasal 14, karena pada Pasal 14 undang-undang tindak pidana korupsi menyatakan harus secara tegas dikatakan sebagai tindak pidana korupsi didalam undang-undang tersebut baru dapat diberlakukannya ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi, asas yang terkandung dalam undang-undang tindak pidana korupsi ialah lex specialis systematis, namun kerapkali hakim tidak mempertimbangkan Pasal 14 tersebut sehingga terjadinya fallacy dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun tujuan penelitan, untuk menganalisis argumentasi hukum jaksa penuntut umum dalam memberikan dakwaan dan hakim dalam memutuskan perkara tersebut, agar dapat melihat dalam penerapan hukumnya apakah terdapat fallacy sehingga mengabaikan asas legalitas dan berakibatnya banyak anomaly, ditinjau dari perspektif teori paradigma Thomas S. Kuhn. Metode Penelitian yuridis normatif. Penegakan Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dibarengi dengan munculnya aturan tehnis dari masing-masing institusi penegak hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memasuki tahap Anomaly dalam penegakan hukumnya, karena yang merupakan kerugian negara atau perekonomian negara sudah pasti tergolong tindak pidana korupsi, sepanjang dapat diperhitungkan kerugian negara atau perekonomian negara. Namun demikian, secara yuridis normatif terhadap Pasal 14 justru membatasi proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang sering kali diabaikan oleh penegak hukum, sehingga terjadinya fallacy dalam penerapan norma konkrit tersebut, karena seharusnya Pasal 14 dipertimbangkan
IMPLIKASI STATUS KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENGUATAN KINERJA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI BERDASARKAN PASAL 69 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASA
Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengetahui implikasi perubahan hak dan wewenang pegawai KPK karena pengalihan status pegawai dalam penguatan kinerja KPK. Kedua, Melihat Pengaruh pengalihan status terhadap independensi pegawai KPK. Ketiga, untuk mengetahui solusi dari pengaruh pengalihan status pegawai KPK terhadap pegawai dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti sumber hukum sekunder atau bahan pustaka dengan sifat penelitian deskriptif. Jenis Data Penelitian dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data penelitian dan Bahan Hukum Sekunder yaitu Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder. Teknik Pengumpulan data yang teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahanbahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan analisis data hasil penelitian adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian terdapat beberapa hal yang terdampak atas pengalihan status seperti, perubahan hak dan wewenang dari Pegawai KPK yang sebelumnya merupakan pegawai Komisi Independen menjadi hak dan wewenang sebagai seorang Pegawai ASN. Pengaruh dari pelaksanaan perubahan status pegawai juga mempengaruhi independensi seorang pegawai KPK yang sebelumnya merupakan bagian dari State Auxiliary Organ menjadi seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara karena berada di bawah payung kepegawaian negara
Pharmacoeconomic Study Guidelines and Implementation in the Analgesic Therapeutic Class of Tangerang City Health Department Drug Formulary
The journal details the process and content of the Drug Formulary created by the Tangerang City Health Department and discusses the pharmacoeconomic approaches used in the selection of drugs based on the Pharmacoeconomic Study Guideline. The formulary consists of 36 types of drugs and is only applicable within the regional institution. The pharmacoeconomic study was conducted using a cost-effectiveness analysis method for the proposed formulary drug list in the analgesic therapy class. The therapeutic effectiveness of each drug is expressed as a percentage, calculated by dividing the number of cases for each drug by the total number of cases in 2018. The samples analyzed were ibuprofen suppositories, paracetamol suppositories, ketoprofen suppositories, ketorolac injections, and tramadol injections. The results of the pharmacoeconomic studies on analgesic drugs indicated that ibuprofen suppositories are highly effective and cost-effective. Despite this, the Tangerang City Health Department does not currently include ibuprofen suppositories in its formulary. Instead, they have chosen ketorolac for injection. However, based on the ICER calculation, it has been determined that the procurement cost of ketorolac injection exceeds RP99.19 per case compared to tramadol injection. Only ketoprofen suppositories are deemed suitable and eligible for inclusion in the Formulary. The lack of trained personnel in pharmacoeconomic studies meant that this crucial study was not considered important. This study could help identify medications that offer superior effectiveness at lower costs, thus providing substantial cost-effectiveness