Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
The Role of Profitability as an Intervening Variable in the Influence of Capital Intensity Ratio and Leverage on Corporate Tax Management
Purpose: The purpose of this study is to determine the role of profitability as a mediating variable in the influence between capital intensity ratio and leverage on tax management.
Methodology: The method used in this study is quantitative research. Hypothesis testing in this study uses path analysis with SPSS 25.
Findings: The findings of this study indicate that capital intensity ratio and leverage have a significant effect on profitability. While capital intensity ratio, leverage and profitability have a significant effect on tax management. However, the profitability variable does not mediate the relationship between capital intensity ratio and leverage on tax management.
Implication: This study can be useful for companies in making decisions related to tax management.
Originality: This study offers an approach for companies in understanding how capital structure, capital intensity, and profitability interact in the context of tax management
Strategi Peningkatan Profitabilitas Berbasis Pengendalian Mutu Dengan Metode Six Sigma
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas PT Kelapa Sawit XYZ melalui penerapan metode Six Sigma. Six Sigma merupakan metode yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan efisiensi proses produksi dengan tujuan mengurangi cacat dan variabilitas dalam produksi. Studi kasus ini mengevaluasi dampak penerapan Six Sigma pada kualitas Crude Palm Oil (CPO), biaya produksi, dan kepuasan pelanggan di PT Kelapa Sawit XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Six Sigma berhasil menurunkan kadar Free Fatty Acid (FFA), kadar air, dan kadar kotoran dalam CPO secara signifikan selama periode 2021-2023. Penurunan ini menunjukkan peningkatan kualitas produk yang berkelanjutan. Selain itu, penerapan Six Sigma juga berhasil meningkatkan efisiensi proses produksi, yang berdampak pada pengurangan biaya produksi dan peningkatan margin keuntungan perusahaan dari 38.5% pada tahun 2021 menjadi 44% pada tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Six Sigma di PT Kelapa Sawit XYZ memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas produk, efisiensi proses produksi, dan profitabilitas perusahaan. Implikasi manajerial dari temuan ini mencakup pentingnya penerapan berkelanjutan metode Six Sigma, investasi dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan standar kualitas yang tinggi
ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING THE IMPLEMENTATION OF MINING SAFETY MANAGEMENT SYSTEM (SMKP) & OHS MANAGEMENT SYSTEM (SMK3) BASED ON THE PRINCIPLE OF RESILIENCE AT PT. MITRA SETIA TANAH BUMBU
In mining activities, Occupational Safety and Health is an ongoing process involving the parties within the organization, so that each company is required to implement a Mining Safety Management System to create conducive conditions, so that it is free from danger and risk. To strive to improve the performance of Occupational Safety and Health and the company\u27s Environment, one of the efforts made is the implementation of SMKP and SMK3, because through the existing system in mining in Indonesia, it can reduce the rate of mining accidents. Based on the results of the analysis of the perception of the Safety Maturity Level of workers, an average score of 4.1 was obtained and it was included in the proactive category. The results of the 2023 SMKP Audit showed that the percentage of achievement of PT MSTB\u27s implementation was 50.89%, included in the "less" category. Based on the results of the quantitative analysis of the study, it was found that SMKP and SMK3 had a positive and significant effect on PT MSTB\u27s Safety Maturity Level
PENGARUH MODAL KERJA, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN AKTIVITAS TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN SEKTOR KESEHATAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023
This research aims to provide empirical evidence regarding the effect of working capital, liquidity, Leverage and activity on profitability in health sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange. Specifically, working capital is measured by Working Capital Turnover (WCTO), liquidity is measured by Current Ratio (CR), Leverage is measured by Debt to Equity Ratio (DER) and activity is measured by Total Asset Turnover (TATO). The sample selection was carried out using purposive sampling method, based on the criteria that have been determined, a sample of 12 health sector companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2019-2023 period was obtained. Based on the results of hypothesis testing, it shows that working capital has a significant effect on profitability, liquidity has a significant effect on profitability, Leverage has an effect on profitability, activity has an effect on profitability in health sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2019 to 2023.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh modal kerja, likuiditas, Leverage dan aktivitas terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara spesifik, modal kerja diukur dengan Working Capital Turnover (WCTO), likuiditas diukur dengan Current Ratio (CR), Leverage diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) dan aktivitas diukur dengan Total Asset Turnover (TATO). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, berdasarkan kriteria yang telah di tentukan maka diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2023. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa modal kerja bepengaruh signifikan terhadap profitabilitas, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, Leverage berpengaruh terhadap profitabilitas, aktivitas berpengaruh terhadap profitabilitas pada perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-202
Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT. ZAF International
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan. Responden dalam penelitian ini menggunakan karyawan PT. ZAF International. Metoda pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh dengan jumlah sampel yang diuji sebanyak 45 responden. Instrumen pengambilan data menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada karyawan PT. ZAF International. Metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pengolahan data menggunakan SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Motivasi Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan, namun Stres Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. Dan secara simultan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Stres Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan.
Kata Kunci: Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Stres Kerja, dan Kinerja Karyawan
Abstract
This research aims to determine the influence of work motivation, work discipline and work stress on employee performance. Respondents in this study used employees of PT. ZAF International. The sampling method used was a saturated sample with a total of 45 respondents tested. The data collection instrument uses a questionnaire distributed via Google Form to PT employees. ZAF International. The analysis method uses multiple linear regression analysis, classical assumption testing, hypothesis testing, and data processing using SPSS 25. Based on partial research results, it shows that work motivation has an effect on employee performance, work discipline has an effect on employee performance, but work stress has no effect on performance. Employee. Employee. And simultaneously the research results show that the variables Work Motivation, Work Discipline and Work Stress influence employee performance.
Keywords: Work Motivation, Work Discipline, Work Stress, and Employee Performanc
PENERAPAN TEKNOLOGI KOMPOSTER BERBASIS 3R UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI PERUMAHAN AMARAPURA KADEMANGAN
Masalah pengelolaan sampah rumah tangga di kawasan perkotaan, termasuk Perumahan Amarapura Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Program pengabdian ini bertujuan untuk menerapkan teknologi komposter berbasis Reduce, Reuse, Recycle (3R) guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Metode pelaksanaan melibatkan edukasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat, pengurangan volume sampah hingga 40%, dan pembentukan usaha mandiri berbasis produk kompos. Program ini berhasil meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, meskipun terdapat kendala seperti ketersediaan bahan baku dan pemasaran produk
KRITERIA PEMILIHAN SISTEM PERANCAH UNTUK PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG BERTINGKAT: STUDI LITERATUR
Sistem perancah merupakan elemen penting dalam proyek konstruksi gedung bertingkat, yang berfungsi sebagai struktur sementara untuk mendukung pekerja, material, dan peralatan selama proses pembangunan. Pemilihan sistem perancah yang tepat dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan, serta mengoptimalkan biaya dan waktu pelaksanaan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria utama dalam pemilihan sistem perancah yang sesuai untuk proyek konstruksi gedung bertingkat berdasarkan studi literatur dari berbagai sumber akademik dan praktik industri. Metode yang digunakan meliputi analisis literatur dari jurnal, buku, dan standar industri terkait sistem perancah. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor utama dalam pemilihan sistem perancah mencakup aspek keselamatan, efisiensi biaya, kemudahan pemasangan dan pembongkaran, fleksibilitas penggunaan, serta dampak lingkungan. Selain itu, perkembangan teknologi dalam sistem perancah, seperti penggunaan material inovatif dan integrasi dengan Building Information Modeling (BIM), semakin berperan dalam meningkatkan efektivitas perancah di proyek konstruksi gedung bertingkat. Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi konstruksi dalam menentukan sistem perancah yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek, sehingga mendukung keberhasilan konstruksi secara keseluruhan
ANALISIS LOSS OF PRESTRESS PCI GIRDER AKIBAT METODE POST TENSION SINGLE STRESSING PADA PROYEK JEMBATAN DAN JALAN X KARAWANG STA 0+225 – 0+300
Kehilangan gaya prategang (loss of prestress) pada PCI girder merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja jangka panjang struktur jembatan, sehingga perlu dianalisis secara menyeluruh untuk menjamin keamanan dan efisiensi desain. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas metode post-tension single stressing terhadap kehilangan gaya prategang pada PCI girder bentang 30,8 meter, dengan mengacu pada standar NAASRA (1976). Analisis mencakup faktor-faktor seperti gesekan angkur, pemendekan elastis, relaksasi tendon, dan gesekan sepanjang saluran kabel. Hasil menunjukkan bahwa kehilangan tegangan total mencapai 12% dari gaya awal, masih berada dalam batas toleransi standar (maksimal 15%). Kehilangan akibat gesekan angkur sebesar 3% dan relaksasi tendon menjadi penyumbang terbesar. Selain itu, gaya prategang menurun dari 9000 kN menjadi 8125 kN di tengah bentang akibat gesekan kabel. Pemendekan elastis juga menyumbang kehilangan signifikan sebesar 307,766 kN. Temuan ini menegaskan pentingnya pengendalian kualitas dalam pelaksanaan stressing, optimalisasi desain, serta pemilihan material tendon dengan relaksasi rendah. Rekomendasi strategis meliputi peningkatan teknik grouting, penggunaan tendon baja berkarakteristik stabil, dan monitoring berkala. Penelitian ini memberikan kontribusi awal dalam pengembangan sistem prategang yang andal dan tahan lama, serta mendorong perlunya validasi eksperimental dan numerik untuk memperkuat temuan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN PPAT ATAS TINDAKAN PENGGELAPAN PAJAK PERALIHAN
PPAT mempunyai peranan yang strategis dalam prosesi pendaftaran tanah, yaitu PPAT mendukung dan membantu kepala kantor pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu pendaftaran tanah. Meskipun demikian, hal-hal yang dijelaskan tersebut tidak menjadikan PPAT sebagai bawahan dari Badan Pertanahan, tetapi perihal-perihal ini diperuntukan untuk memudahkan serta membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran BPHTB. Rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai Pertanggungjawaban pidana PPAT akibat dari tindak penggelapan pajak BPHTB dalam proses peralihan hak dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh PPAT dalam melakukan menggelapkan pajak. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertanggungjawaban secara pidana oleh PPAT dalam tindakannya yang melakukan penggelapan pajak BPHTB yang tidak disetor. Secara praktik perihal melakukan suatu pembayaran pajak BPHTB adalah kewajiban PPAT yang di titipkan/dipercayakan dalam proses peralihan hak melalui AJB, namun demikian realitanya perihal inipun terdapat suatu kekosongan hukum yang mengatur dalam hal ini. Secara fakta tidak jarang ditemui bahwa, terdapat suatu kerugian yang dialami para pihak dan tidak dapat melakukan pengurusan baliknama sebagai proses akhir peralihan hak atas tanah. Berangkat dari perihal tersebut maka diperlukan suatu Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terhadap perbuatan PPAT yang bermasalah ini, antara lain yaitu pembuatan surat kuasa tertulis untuk melakukan penitipan pembayaran pajak, mengoptimalkan efektivitas dan fungsi Majelis Pembinaan dan Pengawas PPAT untuk melakukan pengarahan dan pengawasan kepada PPAT, selain itu PPAT dapat untuk diminta pertanggungjawaban secara administrasi (pelanggaran kode etik) dan perdata (adanya kerugian) selain pertanggunggjawaban pidana sebagaimana fakta hukum berdasarkan putusan pengadilan pidana dalam tesis ini. Perlindungan hukum tersebut di atas, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam proses peralihan hak atas tanahPPAT mempunyai peranan yang strategis dalam prosesi pendaftaran tanah, yaitu PPAT mendukung dan membantu kepala kantor pertanahan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu pendaftaran tanah. Meskipun demikian, hal-hal yang dijelaskan tersebut tidak menjadikan PPAT sebagai bawahan dari Badan Pertanahan, tetapi perihal-perihal ini diperuntukan untuk memudahkan serta membantu wajib pajak dalam melakukan pembayaran BPHTB. Rumusan masalah dalam penelitian ini, mengenai Pertanggungjawaban pidana PPAT akibat dari tindak penggelapan pajak BPHTB dalam proses peralihan hak dan bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan oleh PPAT dalam melakukan menggelapkan pajak. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang pertanggungjawaban secara pidana oleh PPAT dalam tindakannya yang melakukan penggelapan pajak BPHTB yang tidak disetor. Secara praktik perihal melakukan suatu pembayaran pajak BPHTB adalah kewajiban PPAT yang di titipkan/dipercayakan dalam proses peralihan hak melalui AJB, namun demikian realitanya perihal inipun terdapat suatu kekosongan hukum yang mengatur dalam hal ini. Secara fakta tidak jarang ditemui bahwa, terdapat suatu kerugian yang dialami para pihak dan tidak dapat melakukan pengurusan baliknama sebagai proses akhir peralihan hak atas tanah. Berangkat dari perihal tersebut maka diperlukan suatu Perlindungan hukum terhadap pihak-pihak terhadap perbuatan PPAT yang bermasalah ini, antara lain yaitu pembuatan surat kuasa tertulis untuk melakukan penitipan pembayaran pajak, mengoptimalkan efektivitas dan fungsi Majelis Pembinaan dan Pengawas PPAT untuk melakukan pengarahan dan pengawasan kepada PPAT, selain itu PPAT dapat untuk diminta pertanggungjawaban secara administrasi (pelanggaran kode etik) dan perdata (adanya kerugian) selain pertanggunggjawaban pidana sebagaimana fakta hukum berdasarkan putusan pengadilan pidana dalam tesis ini. Perlindungan hukum tersebut di atas, untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam proses peralihan hak atas tana
KAJIAN TERHADAP PEMBATALAN AKTA JUAL BELI OLEH PENGADILAN YANG DITERBITKAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)
Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan pejabat umum yang yang diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional untuk memiliki kewenangan membuat akta otentik, namun dalam hal ini dalam proses pembuatan akta tidak di hadapan para pihak dan juga dalam proses penandatanganan akta jual beli para pihak tidak hadir, dan melainkan PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut Terakhir setelah para pihak tanda tangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PPATS terhadap akta jual beli yang dibatalkan melalui Pengadilan berdasarkan Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN.Jth dan Bagaimana akibat hukum terhadap keabsahan akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian normative dan sifat penelitian ini deskritif analitik dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sehubungan dengan tanggungjawab secara individu atas akta yang diterbitkan oleh PPATS tersebut, dan PPATS dapat bertanggung jawab secara perdata dan administratif, maka dari itu akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS dinyatakan oleh pengadilan akta tersebut tidak sah/batal, dan seorang PPATS yang menjalankan jabatannya seharusnya dalam pendandatanganan akta harus mengadirkan para pihak di hadapanya dan dihadiri dua orang saksi sesuai pada pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, dan sebelum di tanda tangani pada pihak PPATS akan menjelaskan isi dari akta tersebut kepada para pihak, sehingga tidak terjadi pemalsuan tanda tangan yang dapat merugikan pihak lain, dan maka dalam hal ini pemilik hak atas tanah perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak atas tanahnya dari pengadilan, dan untuk membatalkan akta jual beli yang telah diterbitkan oleh PPATS tersebut, supaya tanah tersebut kembali kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya.Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) merupakan pejabat umum yang yang diangkat oleh Badan Pertanahan Nasional untuk memiliki kewenangan membuat akta otentik, namun dalam hal ini dalam proses pembuatan akta tidak di hadapan para pihak dan juga dalam proses penandatanganan akta jual beli para pihak tidak hadir, dan melainkan PPATS menandatangani Akta Jual Beli tersebut Terakhir setelah para pihak tanda tangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara terhadap akta jual beli yang di batalkan oleh Pengadilan sebagaimana yang terdapat pada Putusan Nomor: 4/Pdt.G/2019/PN.Jth, dan bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli yang di terbitkan oleh PPATS tanpa sepengatahuan pemilik hak atas tanah. Penelitian ini merupakan penelitian normative dan sifat penelitian ini deskritif analitik dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Sehubungan dengan tanggungjawab secara individu atas akta yang diterbitkan oleh PPATS tersebut, dan PPATS dapat bertanggung jawab secara perdata dan administratif, maka dari itu akta jual beli yang diterbitkan oleh PPATS dinyatakan oleh pengadilan akta tersebut tidak sah/batal, dan seorang PPATS yang menjalankan jabatannya seharusnya dalam pendandatanganan akta harus mengadirkan para pihak di hadapanya dan dihadiri dua orang saksi sesuai pada pasal 38 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah, dan sebelum di tanda tangani pada pihak PPATS akan menjelaskan isi dari akta tersebut kepada para pihak, sehingga tidak terjadi pemalsuan tanda tangan yang dapat merugikan pihak lain, dan maka dalam hal ini pemilik hak atas tanah perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak atas tanahnya dari pengadilan, dan untuk membatalkan akta jual beli yang telah diterbitkan oleh PPATS tersebut, supaya tanah tersebut kembali kepada pemilik hak atas tanah yang sebenarnya