Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
Preferensi Konsumen terhadap atribut Produk Stempel dengan Full Profile Conjoint
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pemasaran suatu produk yang mudah diterima dan sesuai keinginan konsumen. Preferensi konsumen dapat diketahui dengan analisis konjoin yang mengukur dampak atribut suatu benda/jasa. Metode yang digunakan yaitu Full Profile Conjoint dengan menilai setiap kartu stimuli berdasarkan skala likert. Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan accidental sampling sebanyak 60 responden, berdasarkan kemudahan atau judgement. Produk yang diteliti adalah stempel dengan bahan dasar lilin/wax. Terdapat empat atribut yang digunakan yaitu harga, motif, ukuran, dan bentuk. Atribut motif dengan level kustom merupakan hasil yang paling diminati responden penelitian. Kombinasi Level dan atribut yang paling dipilih yaitu harga Rp 150.000,00, ukuran stempel 2,5 cm, bentuk lilin kotak, dan motif kustom. Harga yang dipilih merupakan harga terendah diantara pilihan kuesioner yang tersedia dengan ukuran stempel paling besar. Harga penting dalam pengambilan keputusan, sedangkan bentuk, ukuran, atau struktur fisik suatu produk sebagai pembeda dengan produk lainnya
The Effect of Profitability, Leverage, Liquidity, Profit Efficiency on Firm Value with Dividend Policy as Moderation
Full text linkPurpose: This study aims to analyze the effect of profitability, leverage, liquidity, on firm value with moderation of dividend policy on LQ45 issuers on the IDX.
Methodology: The research approach used quantitative methods with sampling using purposive sampling of 30 issuers, the data analysis technique used moderated regression analysis (MRA).
Finding: The four variables namely profitability, leverage, liquidity, dividend policy have a significant influence on firm value. However, when dividend policy is moderated, only leverage and liquidity have a significant influence on firm value.
Implication: Provides knowledge insights for investors, shareholders, and regulators on matters that affect firm value and are important for financial management, provides important information on how dividend policy plays a role and can affect firm value, and how corporate authorities can develop more efficient methods to increase its value from several aspects.
Originality: This research is original to the author due to the use of secondary data from the IDX on LQ-45 issuers from 2020 to 2023, innovative and integrated methodological methods, and broad practical implications. This research adds to the academic and practical literature on corporate stocks and financial management, especially developing countries such as Indonesia
Design of A Multi-Speed Pneumatic Linear Transfer System
Full text linkOne of the fastest-growing industries in this modern era is automation, with the goal of enhancing efficiency, productivity, and precision. In this context, production system automation is key to achieving these goals. This research reviews the use of pneumatic linear transfer systems in modern manufacturing industries that are oriented toward efficiency, productivity, and flexibility. This research uses the VDI 2221 method in conjunction with structured design approaches and pneumatic technology to design and construct a multi-speed pneumatic linear transfer system. New developments in the pick-and-place system allow it to accelerate for picking up objects and decelerate for placing them utilizing a pneumatic system. With an emphasis on enhancing production process efficiency, productivity, and flexibility, it is hoped that this research will significantly contribute to developing automation technology in the manufacturing sector. The FEA analysis results also show that this multi-speed pneumatic linear transfer system tool can safely accommodate the applied load. 
The Effect of Hydrostatic Pressure on the Performance of Oscillating Wave Surge Converter
Full text linkThe latest energy demand increasingly drives innovation in ocean wave energy technology, including the Oscillating Wave Surge Converter (OWSC). This consider analyzes the impact of water profundity varieties on the execution of OWSCs put on the seabed. The study was conducted numerically using the Boundary Element Method by testing four variations of air depth at wave periods between 1.2 and 2.8 seconds and wave amplitudes of 0.1 meters. The results show that the optimal depth, equivalent to the flap height (D2), produces the highest maximum displacement due to the balance between hydrostatic pressure and wave energy the flap receives. Conversely, depths that are too shallow (D1) or too deep (D4) result in smaller displacements due to the instability of the movement in shallow air and the attenuation of wave energy in deep air. In addition, more extended wave periods tend to decrease the changing cycle frequency but increase the symmetry of the flap movement at a certain depth
ANALISIS PERAN KEBIASAAN INTERNASIONAL DALAM KONFLIK BERSENJATA UKRAINA DAN RUSIA
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi.Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mendalam tentang analisis peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia. Dengan batas rumusan masalah yang berfokus pada bagaimana peran kebiasaan internasional dalam konflik bersenjata Ukraina dengan Rusia. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun studi kepustakaan baik jurnal,artikel,buku, dan sebagainya. Hasil pembahasan nya adalah Kebiasaan internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik antara dua negara. Secara keseluruhan, ada beberapa konvensi internasional yang mengatur bagaimana negara-negara terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik antara Rusia dan Ukraina adalah salah satu dari banyak konvensi ini. Konvensi seperti Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Statuta Roma 1998 memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dan korban perang, serta perlindungan medis dan humaniter selama konflik bersenjata. Kebiasaan internasional dianggap sebagai dasar hukum yang mengatur negara-negara untuk mematuhi hukum internasional dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum internasional. Kebiasaan internasional berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana negara-negara bertindak satu sama lain dalam konflik dan sebagai referensi untuk menentukan apakah tindakan Rusia melanggar hukum internasional. Dalam konflik bersenjata Ukraina dan Rusia terdapat dugaan serangan yang menargetkan masyarakat sipil Ukraina. PBB telah mengonfirmasi bahwa sebanyak 4.226 kematian warga sipil telah terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa invasi yang dilakukan oleh Rusia dikategorikan kedalam pelanggaran HAM karena masyarakat sipil dalam hukum humaniter internasional termasuk ke dalam objek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, Rusia dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional disebabkan oleh banyaknya masyarakat sipil yang menjadi korban dari konflik yang terjadi
PERLINDUNGAN HUKUM SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA KEPADA PARA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HAM
Full text linkSetiap manusia pasti memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak lahir dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak prerogatif yang dimiliki manusia tersebut dikenal juga dengan istilah Hak Asasi Manusia. Hak ini mencakup berbagai hal yang tidak terbatas seperti pada hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan, dan sebagainya. Persaingan yang ketat, terbatasnya lapangan kerja, penghasilan yang tidak sesuai dengan harapan serta adanya penambahan kebutuhan hidup sehari-hari merupakan dampak dari padatnya populasi manusia di Indonesia. Berdasarkan hal itu, masyarakat mempunyai opsi menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tentunya akan bekerja di luar negeri. Negara mempunyai kewajiban untuk melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia sebagai bentuk kepeduliannya. Penggunaan metode yuridis normatif dalam kajian perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan implementasinya sesuai dengan kondisi nyata
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI INDONESIA
Full text linkMasalah utama terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terletak pada kurangnya regulasi hukum untuk teknologi yang berkembang pesat ini. Masalahnya meliputi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan AI. Peraturan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengatasi dampak AI seperti, penyalahgunaan data pribadi, dan isu-isu etika. Regulasi yang proaktif dan adaptif sangat penting untuk mengatasi masalah AI. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, penelitian ini membahas mengenai problem Perlindungan hukum terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum. Teknologi seperti deepfake memiliki risiko penyalahgunaan data pribadi, situasi yang dapat diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun peraturan khusus tentang AI masih diperlukan. Mengenai hak kekayaan intelektual, AI menghasilkan karya yang tidak dapat dilindungi karena AI bukanlah manusia. Selain itu, pencipta AI dapat menghadapi tuntutan hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh produk AI, seperti kendaraan otonom. Tidak adanya undang-undang khusus AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Perbandingan dengan Eropa dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan; Eropa mendukung prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap robot, sementara Jepang lebih menekankan pada perlindungan pengguna dan membutuhkan revisi peraturan untuk menetapkan pertanggungjawaban produsen AI.Masalah utama terkait kecerdasan buatan (AI) di Indonesia terletak pada kurangnya regulasi hukum untuk teknologi yang berkembang pesat ini. Masalahnya meliputi perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan AI. Peraturan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mengatasi dampak AI seperti, penyalahgunaan data pribadi, dan isu-isu etika. Regulasi yang proaktif dan adaptif sangat penting untuk mengatasi masalah AI. Penelitian ini mengunakan penelitian hukum normative, penelitian ini membahas mengenai problem Perlindungan hukum terhadap kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) di Indonesia menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait perlindungan data pribadi, hak kekayaan intelektual, dan kewajiban hukum. Teknologi seperti deepfake memiliki risiko penyalahgunaan data pribadi, situasi yang dapat diatur oleh UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), meskipun peraturan khusus tentang AI masih diperlukan. Mengenai hak kekayaan intelektual, AI menghasilkan karya yang tidak dapat dilindungi karena AI bukanlah manusia. Selain itu, pencipta AI dapat menghadapi tuntutan hukum atas kerusakan yang disebabkan oleh produk AI, seperti kendaraan otonom. Tidak adanya undang-undang khusus AI di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum. Perbandingan dengan Eropa dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan; Eropa mendukung prinsip pertanggungjawaban mutlak terhadap robot, sementara Jepang lebih menekankan pada perlindungan pengguna dan membutuhkan revisi peraturan untuk menetapkan pertanggungjawaban produsen AI
Strategi Komunikasi Akun Instagram @temanbaik.rachelvennya dalam Kampanye Sosial “Celengan Teman Baik”
Full text linkMedia sosial dengan segala kelebihannya dapat membantu dalam proses kampanye perubahan sosial melalui komunikasi pemasaran. Rachel Vennya berkolaborasi dengan kitabisa.com melalui akun Instagram @temanbaik.rachelvennya melakukan kampanye perubahan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi masyarakat terhadap isu-isu penting seperti kemiskinan dan ketimpangan. Dalam penelitian ini menganalisis strategi komunikasi akun Instagram @temanbaik.rachelvennya dalam kampanye sosial "Celengan Teman Baik". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan observasi digital karena mengeksplorasi elemen-elemen komunikasi berdasarkan model Lasswell, yaitu siapa (komunikator), apa yang disampaikan (pesan), melalui saluran apa (media), kepada siapa (komunikan), dan dengan efek apa (hasil). Hasil menunjukkan bahwa Rachel Vennya memanfaatkan narasi personal, daya tarik emosional, keaslian, dan transparansi sebagai strategi utama dalam menarik audiens, meningkatkan kepercayaan, dan menggerakkan donasi melalui platform kitabisa.com. Kampanye ini berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan). Strategi ini berhasil memobilisasi audiens melalui penggunaan fitur interaktif Instagram seperti unggahan visual, cerita, dan video yang menggugah empati. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara influencer dan media sosial dalam menggerakkan perubahan sosial. Studi lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi platform digital lain seperti TikTok dan YouTube, serta mempertimbangkan berbagai faktor tambahan seperti algoritma platform yang dapat memengaruhi keberhasilan kampanye sosial berbasis media sosial
TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP PENGENAAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF DISEBABKAN KETERLAMBATAN NOTIFIKASI AKUISISI SAHAM LINTAS NEGARA OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA. STUDI KASUS: PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS KOMISI PERSAINGAN
Full text linkPerbuatan hukum berupa akuisisi saham yang dilakukan oleh Perusahaan asal Singapura yang bernama Taiko Plantations Pte. Ltd., sebagai pengakuisisi (Acquirer) dan Perusahaan asal Indonesia yang bernama PT. Putra Bongan Jaya sebagai perusahaan yang diakuisisi (Acquirer) berdampak terhadap pengenaan denda administratif yang disebabkan keterlambatan notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia. Penelitian skripsi bertujuan untuk menganalisis Hukum yang diberlakukan, mengetahui Lembaga yang berwenang terhadap denda administratif yang disebabkan keterlambatan notifikasi akuisisi saham lintas negara berdasarkan yurisdiksi Hukum di Indonesia. Hukum perdata Internasional terdapat 2 titik pertalian, Yaitu: Titik taut/Pertalian primer adalah suatu keadaan atau fakta serta faktor yang dapat menciptakan suatu hubungan Hukum Perdata Internasional, Titik taut sekunder merupakan sekumpulan fakta/keadaan serta faktor yang menentukan hukum negara mana yang harus/akan diberlakukan atau digunakan dalam hubungan Hukum Perdata Internasional. Tinjauan Hukum Perdata Internasional yang diterapkan adalah Titik taut sekunder disebabkan melihat fakta dari tempat terjadinya pelanggaran perbuatan Hukum (Penerapan Asas Lex loci Delicti Commisi), Teori status personal badan hukum, Penerapan asas Centre of Administration/Business, Penerapan asas Penerapan Asas Centre of Exploitation, Penerapan Asas lex rei sitae (lex situs). Hasil rekomendasi dan kesimpulan dari Penelitian ini adalah negara Indonesia membutuhkan regulasi khusus yang mengatur mengenai akuisisi saham lintas negara yang berdampak kepada Persaingan Usaha di Indonesia, disebabkan regulasi saat ini yaitu: Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“UU Nomor 5 Tahun 1999”) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. rekomendasi dari penelitian ini adalah Sebaiknya regulasi hukum tersebut dapat digabungkan ke dalam bentuk peraturan regulasi Hukum secara spesifik yang mengatur mengenai akuisisi lintas negara di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada Perusahaan asing maupun perusahaan nasional yang menjalankan aktivitas usaha bisnis di Indonesia
DESIMINASI PRODUK TEKNOLOGI MEKANIK PADA SEKOLAH KEJURUAN DALAM PROSES PEMBELAJARAN
No full textPendidikan menengah kejuruan merupakan pendidikan jenjang menengah yang diterapkan untuk mengembangkan bakat serta keahlian siswa kejuruan dalam melakukan pekerjaan yang berorientasi pada kebutuhan dunia industri. Tujuan pendidikan menengah tersebut dapat diwujudkan dengan dukungan kegiatan praktikum kerja di bengkel kerja yang memiliki sistem sarana dan prasarana yang optimal. Namun, kondisi penyebaran sarana dan prasarana praktikum pada bengkel kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih belum tersebar secara merata pada saat ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penguatan dari sisi aspek pengadaan material praktikum kerja pada bengkel kerja SMK menjadi salah satu bentuk program pengembangan bengkel kerja SMK yang bertujuan untuk mewujudkan kegiatan aktivitas praktikum yang berjalan secara efektif dan efisien dari sisi waktu praktikum dan pemahaman siswa kejuruan terhadap materi mata pelajaran di bengkel kerja. Metode yang dilakukan pada kegiatan ini antara lain identifikasi permasalahan yang ditemukan dalam proses pengembangan bengkel kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), melakukan uji fungsional dan kinerja awal dari prototipe mobil, melakukan penyuluhan dan pembekalan Standar Operasional Prosedur (SOP) prototipe mobil. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pengembangan bengkel kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam pemenuhan kondisi sarana dan prasarana bengkel kerja terutama pada ketersediaan material kerja praktikum di bengkel kerja