Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
KONTRIBUSI HUKUM ADAT KETATANEGARAAN TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM DI DESA CITENGAH KABUPATEN SUMEDANG
Get PDFDalam UUD NRIT 1945 mengakui dan mengormati hak hak tradisionil tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) & (3)UUD 1945. Ketentuan ini telah memberikan landasan konstitusional yang kuat bagi kesatuan- kesatuan masyarakat adat di seluruh negara Indonesia dengan memberikan pengakuan, penghormatannya, identitas dan hak-hak tradisionalnya, termasuk aspek tata kelola pemerintahan di tingkat lokal (desa). Prinsip Nabawatala sebagai pedoman adat (local wisdom) tetap bisa saling menglengkapi pada masyarakat desa. Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah desa selain peraturan per-uu-an juga berdampingan dengan hukum adat ketatanegaraan yang merupakan menjabarkan pengakuan hak asal-usul dan tradisional desa ke dalam praktik. Disinilah hukum adat sebagai kearifan lokal yang harus dijaga, dihormati dan digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Dari uraian tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana hubungan dan hubungan hukum adat ketatanegaraan terhadap tata kelola pemerintahan desa dalam pengembangan hukum positif di desa Citengah?Kemudian penelitian dalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan data primer, yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan per-uu-an, sekunder yaitu buku-buku, dan tertier dengan ditunjang wawancara aparatur desa dan tokoh-tokoh adat. Dari penelitian ini memberikan hasil bahwa hubungan antara aparatur desa dengan tokoh adat (leembaga adat) sangat erat, penggunaan prisip Nabawatala dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan desa citengah menjadi pedoman dan acuan yang berdampingan dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku. Kontribusinya hukum adat ketatnegaraan terlihat dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat desa dan kebijakan desa serta saling berdampingan dan harmoni
Pengelolaan Keuangan Yayasan Lembaga Pendidikan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Efisien dan Efektif
Get PDFPengelolaan keuangan di lembaga pendidikan merupakan kegitan yang amat penting, harus diawasi, dikendalikan dan diamati setiap saat oleh semua pembina, pengurus, dan pengawas yayasan serta pimpinan lembaga pendidikan, agar bila terjadi sesuatu masalah di keuangan dapat ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Selain itu yayasan lembaga pendidikan memiliki kewajiban pula kepada pemerintah, khususnya di bidang perpajakan. Yasasan lembaga pendidikan diharuskan membuat laporan pajak berupa surat pemberitahuan (SPT) secara bulanan maupun tahunan. SPT bulanan berupa SPT 1721 berupa laporan pemotongan pajak atas gaji, upah, honorarium, uang lembur, THR yang diterima tenaga pendidik (guru/dosen) dan tenaga kependidikan (administrasi, sekuriti, kebersihan) yang telah melampuai penghasilan tidak kena pajak. SPT untuk Pajak Penghasilan Potongan Pungutan seperti PPh Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat 2 bila ada transaksi yang mengharuskan yayasan lembaga pendidikan melakukan pemotongan dan pemungutan. SPT tahunan berupa SPT 1771 sebagai badan usaha berbentuk yayasan juga harus menyampaikan laporan kegiatannnya. Bila ada surplus yang diperoleh tahun itu, harus diberitahu jumlahnya dan dibuat rencana surplus tersebut mau digunakan untuk apa saja. Selama surplus tersebut digunakan tidak melampuai waktu empat tahun dan dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga pendidikan tersebut, seperti membangun ruang belajar baru, menyediakan sarana prasarana untuk murid/mahasiswa, dan lainnya, maka surplus tersebut tidak dikenakan pajak penghasilan.
Kata Kunci: manajemen keuangan, akuntan publik.
Abstract
Financial management in educational institutions is a very important activity, it must be supervised, controlled and observed at all times by all supervisors, administrators and supervisors of foundations as well as leaders of educational institutions, so that if something happens in finance can be handled quickly, precisely and accurately. In addition, educational institution foundations also have obligations to the government, especially in the field of taxation. Educational institutions are required to prepare tax reports in the form of notification letters (SPT) on a monthly or annual basis. Monthly SPT in the form of SPT 1721 in the form of a tax deduction report on salaries, wages, honoraria, overtime pay, THR received by educators (teachers / lecturers) and educational staff (administration, security, cleanliness) who have exceeded their non-taxable income. SPT for Withholding Tax Withholding such as Income Tax Article 23, Article 26, Article 4 paragraph 2 if there is a transaction that requires educational institution foundations to deduct and collect. Annual SPT in the form of SPT 1771 as a business entity in the form of a foundation must also submit a report on its activities. If there is a surplus obtained that year, the amount must be informed and a plan should be made of the surplus to be used for whatever. As long as the surplus is used less than four years and is used for the benefit of the educational institution, such as building new learning spaces, providing infrastructure for students, etc., the surplus is not subject to income tax.
Keywords: financial management, public accounting
PENINGKATAN PEMAHAMAN SANTRI TERHADAP BUDIDAYA IKAN NILA SISTEM RAS BERBASIS IOT MELALUI BUKU SAKU DAN PELATIHAN PRAKTIK DI PESANTREN GURU QUR\u27AN BINTANG AL QUR\u27AN BOGOR
Get PDFKegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan santri dalam budidaya ikan nila menggunakan sistem Recirculating Aquaculture System (RAS) berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Kegiatan dilaksanakan di Pesantren Guru Qur’an Bintang Al Qur’an, Bogor, dengan melibatkan 30 santri tingkat SMP. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi buku saku Panduan Pemeliharaan Ikan Nila Sistem RAS dengan Aplikasi Android, pelatihan penggunaan alat ukur kualitas air (C-600A 7 in 1 dan strip test NH₃), serta penerapan aplikasi Android untuk pelaporan real-time yang terhubung dengan dashboard Node-RED.Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test menggunakan skala Likert 1–4. Sebanyak 25 santri mengikuti pre-test dan 23 mengikuti post-test. Hasil menunjukkan peningkatan rerata skor dari 2.80–3.76 menjadi 3.13–3.74. Peningkatan terbesar terdapat pada indikator pencatatan kematian ikan (Δ = +0.81; g ≈ 0.67) dan pencatatan kualitas air (Δ = +0.66; g ≈ 0.68). Nilai effect size (Cohen’s d) menunjukkan dampak besar pada indikator literasi data dan prosedural. Kegiatan ini terbukti efektif meningkatkan literasi ilmiah dan keterampilan teknis santri dalam pengelolaan kolam RAS berbasis IoT, serta menjadi model pembinaan berkelanjutan di lingkungan pesantren..
KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PN.Plk)
No full textHak atas kebendaan termasuk benda tetap (tanah) hanyalah dapat dilakukan bagi pemegang haknya. Namun pada praktek ada pihak yang tidak berhak melakukan perbuatan sebagai pemilik atas benda itu dengan melakukan peralihan hak atas tanah dengan tujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain melalui pembuatan akta hibah oleh Notaris. Sehubungan dengan adanya perbuatan Tergugat I yang melakukan pemalsuan surat pernyataan penyerahan sebidang tanah sebagai dasar untuk membuat akta hibah oleh Notaris Tergugat II. Kemudian tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain atas dasar akta hibah cuma-cuma yang dibuat Notaris. Akta hibah Notaris tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah, hanya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Perbuatan tersebut jelas dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga akta hibah yang dibuat berdasarkan kewenangan Notaris tersebut akibatnya menjadi batal demi hukum karena mengadung causa yang tidak halal yaitu pemalsuan surat, dan akibatnya sertifikat hak guna bangunan nomor 232 Tahun 2000 atas nama PT. Pos Indonesia Palangka Raya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hak atas kebendaan termasuk benda tetap (tanah) hanyalah dapat dilakukan bagi pemegang haknya. Namun pada praktek ada pihak yang tidak berhak melakukan perbuatan sebagai pemilik atas benda itu dengan melakukan peralihan hak atas tanah dengan tujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan atas tanah dari pemiliknya kepada pihak lain melalui pembuatan akta hibah oleh Notaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah, dan apa akibat akta hibah yang telah dibuat berdasarkan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian normatif dan sifat penelitiannya deskripstif analitis yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sehubungan dengan adanya perbuatan Tergugat I yang melakukan pemalsuan surat pernyataan penyerahan sebidang tanah sebagai dasar untuk membuat akta hibah oleh Notaris Tergugat II. Kemudian tanah tersebut dialihkan kepada pihak lain atas dasar akta hibah cuma-cuma yang dibuat Notaris. Akta hibah Notaris tidak dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah, hanya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dapat dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. Perbuatan tersebut jelas dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga akta hibah yang dibuat berdasarkan kewenangan Notaris tersebut akibatnya menjadi batal demi hukum karena mengadung causa yang tidak halal yaitu pemalsuan surat, dan akibatnya sertifikat hak guna bangunan nomor 232 Tahun 2000 atas nama PT. Pos Indonesia Palangka Raya yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat
The Role of Outbound Activities in Reducing Work-Related Stress among Employees of Sinar Talenta
Get PDF.
Enterprises Break The Circle Of Bullying : Psychoeducation Bullying Prevention Student Public Health
Get PDF.
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF EXPORTS, FOREIGN DEBT, AND REMITTANCES FROM INDONESIAN WORKERS ON FOREIGN EXCHANGE RESERVES IN INDONESIA 2010-2023
Get PDFThis study aims to analyze the effect of exports, foreign debt, and TKI remittances on Indonesia\u27s foreign exchange reserves. The method used is the Error Correction Model. The type of data used is secondary, which is a time series with a quarterly period from 2010 to 2023 obtained from the Statistik Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia (SEKI BI), the International Monetary Fund (IMF), and the Central Statistics Agency (BPS). The results show that in the long term, partially exports and foreign debt are positive and significant to Indonesia\u27s foreign exchange reserves, while TKI remittances are not significant. In the short term only foreign debt is significant but negative, the rest of the changes in foreign debt and TKI remittances do not significantly affect foreign exchange reserves
ANALISIS YURIDIS PEMBEBASAN PPH DALAM PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN GARIS KETURUNAN
Get PDFProses Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan dalam satu garis keturunan melalui hibah ataupun waris dalam satu garis keturunan berdampak besar, pokok permasalahan dalam penelitian ini Bagaimana Penerapan Kebijakan SKB Terhadap Pajak Penghasilan Atas Hibah Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Satu Garis Keturunan dan Apa Akibat Hukum Wajib Pajak Yang Tidak Mengajukan SKB Terhadap PPH Atas Hibah Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Kepada Kantor Pertanahan, dalam proses pengalihan tersebut agar dapat memperoleh bebas PPh harus mendapat persetujuan bebas PPh atas pengalihan tanah dan bangunan, dengan cara mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) kepada Direktorat Jendral Pajak melalu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Pemberi Hibah terdaftar, dalam hal pemberi hibah tidak melakukan permohonan SKB atau Permohonan SKB di tolak, maka pemberi hibah akan tetap terutang PPh, untuk mendapatkan SKB tersebut harus melalui penelitian dan beberapa tahapan, dengan adanya beberapa aturan yang berlaku akan tetapi kebijakan-kebijakan setiap KPP berbeda karena adanya beberapa perbedaan dalam Peraturan yang mengatur tentang pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh atas tanah dan bangunan berdasarkan hibah ataupun waris tersebut.Proses Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan dalam satu garis keturunan melalui hibah ataupun waris dalam satu garis keturunan berdampak besar, dilihat dari segi Pajak Penghasilan Pemberi Hibah, dalam proses pengalihan tersebut agar dapat memperoleh bebas PPh harus mendapat persetujuan bebas PPh atas pengalihan tanah dan bangunan, dengan cara mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) kepada Direktorat Jendral Pajak melalu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana Pemberi Hibah terdaftar, dalam hal pemberi hibah tidak melakukan permohonan SKB atau Permohonan SKB di tolak, maka pemberi hibah akan tetap terutang PPh, untuk mendapatkan SKB tersebut harus melalui penelitian dan beberapa tahapan, dengan adanya beberapa aturan yang berlaku akan tetapi kebijakan-kebijakan setiap KPP berbeda karena adanya beberapa perbedaan dalam Peraturan yang mengatur tentang pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh atas tanah dan bangunan berdasarkan hibah ataupun waris tersebut
Review article : The Possible Application of Natural Ingredients in Cosmetics for Hair Growth and Strengthening
Get PDFHair is the most significant aspect in supporting look, it requires regular care for problematic scalp and hair, which can be achieved by using products containing hair and scalp care chemicals. The use of natural ingredients as main raw materials and additional raw materials has long been carried out in the cosmetics industry, because they are known to be rich in nutritional content and benefits so they can be used to make beauty and hair care products. The main objective of this literature study activity is to identify the potential contained in the natural to use strengthening and regrowing on the scalp and hair. The literature study was carried out by searching national and international journal literature from 1981 to 2023 regarding natural ingredients in products, namely: lavender, peppermint, rosemary, grapeseed oil, olive oil and bidara oil. Based on literature studies, the results showed that the natural ingredients contained in the product have been proven to have the potential to regrowing, moisturize, strengthen and nourish the scalp and hair, as well as being more environmentally friendly than chemicals and safe to use. 
Pengaruh Kualitas, Harga, eWOM, dan Citra Merek Terhadap Minat Beli Konsumen UMKM Kuliner
Get PDFDigital marketing has become an increasingly important strategic tool for culinary MSMEs in attracting consumer interest, especially with the use of social media and other digital platforms. One that is currently popular is the assessment of direct customer reviews on digital platforms, namely eWOM (electronic word of mouth). This study aims to analyze the influence of electronic word of mouth (eWOM), product price, product quality, and brand image on consumer purchasing interest in culinary MSMEs in Jambi City. This study uses a survey method by distributing questionnaires to 385 respondents who are consumers of culinary MSMEs in Jambi City. The data collected was analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method to test the relationship between variables. The results of the study showed that the eWOM and brand image have a significant effect on purchasing interest. Then, product price and product quality have a significant effect on brand image, while indirectly, the product price and product quality have a significant effect on consumer purchasing interest through the brand image