Universitas Pancasila Journal
Not a member yet
3327 research outputs found
Sort by
Analisa Pendekatan Sistem Terhadap Tingkat Adopsi Inovasi Marketplace oleh Pelaku Usaha Mikro Perdesaan
Get PDFPenelitian ini bertujuan mengetahui sejauhmana kemampuan adaptasi sistem dalam komunikasi organisasi mendorong difusi inovasi penggunaan marketplace agar dapat diadopsi pelaku usaha mikro perdesaan di Komunitas Teras Ciapus, Kabupaten Bogor. Teori difusiinovasi dan skema AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) digunakandalam penelitian ini. Penelitian berjenis kuantitatif eksplanatif ini memiliki tiga variabel, yakni Difusi Inovasi (X), Tingkat Adopsi (Y) dan Adaptasi Sistem (Z) sebagai variabel mediasi yang dianalisis menggunakan Path Coefficient. Populasi penelitian ini adalah para pelaku usaha mikro perdesaan yang menjadi anggota komunitas dengan teknik penarikan sampling menggunakan simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi sistem dalam komunikasi organisasi berperan signifikan sebagai variabel mediasi yang menegaskan pentingnya kemampuan organisasi dalam beradaptasi untuk menentukan keberhasilan adopsi inovasi marketplace. Namun, kapasitas komunitas belum optimal menghadapi tantangan internal maupun eksternal dalam mendukung penggunaan marketplace di kalangan pelaku usaha mikro perdesaan setempat. Komunitas perlu meningkatkan upaya pencapaian tujuan jangka pendeknya untuk mendorong para anggotanya menggunakan marketplace dan memfasilitasi kerjasama sesama anggota berjualan online sebagai langkah awal mencapai tujuan jangka menengah dan panjang
Optimalisasi Media Social Instagram Untuk Meningkatkan Brand Awareness Kuotie Nainai
Get PDFIn the era of globalization, the food and beverage industry is experiencing significant growth, with a reported increase of 4.62% in the second quarter of 2023 according to the Central Statistics Agency (BPS). This growth presents substantial market opportunities, particularly in the food sector. Businesses are innovating to attract millennial consumers, but effective marketing strategies are essential for brand recognition. The use of social media is rapidly increasing globally, including in Indonesia, where platforms like Instagram serve as vital marketing communication tools. Instagram\u27s interactive features allow for more personal and direct marketing, making it an effective medium for enhancing brand awareness. This research focuses on Kuotie NaiNai, a food and beverage business facing challenges in maximizing its social media potential. The study employs qualitative descriptive methods to explore how Instagram can be utilized to improve brand awareness through content optimization and paid advertising strategies. Findings indicate that a high engagement rate on Instagram—measured through interactions such as likes and comments—significantly strengthens consumer-brand relationships and enhances brand visibility. Ultimately, this research concludes that effectively leveraging social media can lead to sustainable growth in brand awareness for Kuotie NaiNai
Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Regulasi terhadap Penyerapan Anggaran dan Dampaknya terhadap Kinerja Instansi
Get PDFPenelitian ini ditujukan membahas masalah pengaruh perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan perubahan regulasi terhadap penyerapan anggaran dan dampaknya terhadap kinerja instansi Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2022. Dengan konsep atau teori berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penyerapan Anggaran, Kinerja Instansi. Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, dan Perubahan Regulasi. Penelitian ini menggunakan PLS merupakan model Structural Equation Modeling (SEM) yang berfokus pada komponen atau variasi data. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pengelola anggaran di lingkungan Ditjen Aptika Kementerian Kominfo, yang berjumlah 40 orang pada tahun 2022. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan perubahan regulasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja Instansi. Namun, perencanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, dan penyerapan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi. Ke depan disarankan untuk memperluas cakupan data dan fokus pada aspek-aspek tertentu dari pengelolaan anggaran
COMPARATIVE STUDY OF CONTEMPORARY STYLE AND CLASSICAL STYLE HOTEL VISUAL CHARACTERS EFFECT TOWAND AESTHETIC
Get PDFThis study aims to determine the effect of two architectural styles on aesthetics by analyzing, evaluating, and comparing the aesthetics of contemporary and classical style hotel\u27s visual characters. The Discovery Ancol Hotel and The Gunawarman Hotel will serve as the case studies of this research. The analysis focuses on the visual character elements of the building facade and the interior space of both study cases. Aesthetic evaluation uses aesthetic principles as indicators (scale and proportion, unity and variation, balance, rhythm, emphasis and focal point, and contrast). The research methodology used is a descriptive-qualitative method with a rationalistic approach. The research results show that an architectural style does not affect a building\u27s aesthetic values but is affected by the process of a person or group of architects designing and applying aesthetic principles so it can be aesthetically pleasing. This study provides helpful insights to deliver some answers to the never-ending debate regarding contemporary style and classical style with their contradictory characteristics
Forecasting Methods Proposal and Implementation of Distribution Requirement Planning Method to Overcome Unfulfilled Stock Availability at PT. XYZ
Get PDFPT. XYZ is a manufacturing company engaged in the automotive sector by producing various automotive components. Based on the results of observations and interviews at PT. XYZ, it is known that there is a shortage of stock, so that customer or consumer requests are not fulfilled at each existing distribution center (DC). Based on the problems that occur, the research result suggestions for the best forecasting method based on the time series plot of each DC request processing using the Distribution Requirement Planning (DRP) method. In addition, with the DRP method, there is additional stock. The company still has remaining stock so it can still meet customer demand for each DC, and the product distribution process runs more regularly if any defective product should be replaced. Based on research results, the DRP method is able to minimize the risk of unfulfilled demand due to product defects
EFEKTIVITAS MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA
Get PDFSalah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Mahkamah konstitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan yang menangani permasalahan ketatanegaraan berdasar ototritas UUD 1945. Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga menjadi penafsir akhir konstitusi. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana efektivitas MK sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD yang menyebutkan salah satu kewenangan MK adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? dan bagaimana konsep yang tepat dalam menyelesaikan sengketa antar Lembaga negara? Hasil penelitian ini adalah Efektivitas dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah belum optimal. Oleh karena itu, MPR dapat mengambil peran dalam penyelesaian sengketa antarlembaga negara, maka MPR perlu diposisikan sebagai lembaga negara yang lebih tinggi dibanding lembaga negara yang lain. Dengan kedudukan yang lebih tinggi, maka produk MPR dipatuhi lembaga negara lain
HAK PENGUASAAN NEGARA DALAM PERPANJANGAN PERIZINAN DALAM KONTRAK KARYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
Get PDFPenyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal, Atas dasar latar belakang inilah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan Perpanjangan Perijinan Hak Penguasaan Negara Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2020? dan bagaimanakah dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)? Metode penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau norma hukum tertulis, yang dimulai dari analisis terhadap permasalahan hukum baik dari literatur maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi UU Nomor 3 Tahun 2020 belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum di masyarakat dalam penyelenggaraan pertambangan. Dampak berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2020 terhadap masyarakat terkait Perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), adalah hilangnya kewenangan BUMN dan BUMD untuk mengambil alih dari kepemilikan tambang sebagai akibat dari habisnya kontrak, sehingga negara tidak bisa memanfaatkan sumber daya alam pertambangan tersebut untuk kepentingan negara dan masyarakat banyak. Negara wajib menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional masyarakat sekitar usaha pertambangan
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKANDAN KEWENANGAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI (KNKT) DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN DI INDONESIA
Get PDFKomite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dibentuk untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan transportasi yang menarik perhatian publik berdasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 merupakan lembaga negara non-struktural yang bertanggung jawab kepada Presiden, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan investigasi yaitu berupa serangkaian kegiatan penyelidikan dan penelitian terhadap penyebab kecelakaan transportasi dengan cara pengumpulan pengelolahan, analisa, dan penyajian data secara sistematis, dan objekif agar kecelakaan transportasi dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut: bagaimanakah kewenangan KNKT dalam pengaturan mengenai ketentuan hukum tentang keselamatan transportasi? bagaimanakah kendala yang dihadapi KNKT dalam melakukan investigasi kecelakaan transportasi? dan bagaimanakah kedudukan dan kewenangan KNKT dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia di masa depan? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kewenangan KNKT saat ini hanya diatur oleh Peraturan Presiden Nomor: 2 Tahun 2012 yang sangat terbatas. Independensi KNKT dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga masih sangat terbatas, karena dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum memiliki sumber daya yang mencukupi dalam penanganan investigasi kecelakaan besar, serta anggaran yang minim. Kedudukan dan kewenangan KNKT dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia di masa depan adalah menjadi lembaga negara independen yang mempunyai kewenangan yang luas berdasarkan undang-undang
PEMBERIAN HAK ASUH ANAK (HADHANAH) YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 443/Pdt.G/2020/PA. Mdo)
Get PDFPerselisihan antara pasangan suami isteri dalam perkawinan dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah hak asuh anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz seringkali diberikan kepada ibu kandungnya. Namun, tidak semua gugatan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya. Hal ini terlihat dalam putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Menarik untuk dikaji apakah putusan hakim tentang pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dapat dibenarkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan apakah kekuasaan hak asuh anak (hadhanah) yang jatuh kepada ayah dapat dicabut menurut Undang-Undang Perkawinan. Mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. Disimpulkan bahwa putusan hakim terkait pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya tidak dapat dibenarkan dan kekuasaan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dapat dicabut. Pemberian hak asuh anak tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Kekuasaan hak asuh anak kepada ayahnya dapat dicabut bukan karena alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan dengan anak.Perselisihan antara pasangan suami isteri dalam perkawinan dapat memicu terjadinya perceraian. Salah satu akibat dari putusnya perkawinan adalah hak asuh anak. Hak asuh anak yang belum mumayyiz seringkali diberikan kepada ibu kandungnya. Namun, tidak semua gugatan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ibunya. Hal ini terlihat dalam putusan No. 443/Pdt.G/2020/PA.Mdo. Menarik untuk dikaji apakah putusan hakim tentang pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayah dapat dibenarkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan apakah kekuasaan hak asuh anak (hadhanah) yang jatuh kepada ayah dapat dicabut menurut Undang-Undang Perkawinan. Mempergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan melakukan pendekatan undang-undang. Disimpulkan bahwa putusan hakim terkait pemberian hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya tidak dapat dibenarkan dan kekuasaan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya dapat dicabut. Pemberian hak asuh anak tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek psikologis. Kekuasaan hak asuh anak kepada ayahnya dapat dicabut bukan karena alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, melainkan karena tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan tidak memperhatikan berbagai aspek yang berhubungan dengan anak
OPTIMASI POTENSI LOKAL MELALUI PEMANFAATAN TANAMAN SEKITAR
Get PDFBisnis hijau dan berkelanjutan adalah aktivitas ekonomi dan bisnis yang mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Bisnis hijau salah satunya berupaya untuk memanfaatkan tanaman sekitar sebagai bahan baku yang dikreasikan menjadi produk fashion inovatif yang bernilai ekonomis, dengan tidak merusak alam sekitar. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pembekalan kepada Siswa Kelas 12 SMA Yaspen Tugu Ibu - Depok berupa pelatihan membuat produk ECOPRINT dengan mengoptimasi potensi lokal melalui pemanfaatan tanaman sekitar. . Permasalahan peserta pelatihan yang dihadapi adalah 1) Belum semua memahami pengertian Wirausaha Hijau, 2) Belum semua memahami jenis produk yang berbasis wairausaha hijau, 3) Belum muncul ide bisnis berbasis ekonomi wirausaha hijau. Solusi yang diberikan adalah 1) memberikan semangat dan motivasi bagi para siswa berupa mindset kewirausahaan Hijau. 2) Membuka paradigma berpikir para siswa dengan mindset kewirausahaan Hijau untuk berpikir kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan tanaman sekitar sebagai bahan baku untuk membuat ecoprint sehingga bernilai ekonomis. Target yang diharapkan adalah pola pikir berkembang dan memeroleh ide bisnis dari tanaman sekitar yang dapat dijadikan bahan baku tanpa biaya yang akan membuka peluang bisnis. Luaran yang harapkan kegiatan ini dapat dijadikan model pelatihan berkelanjutan dalam menjaga lingkungan dengan sekaligus menciptakan produk inovatif ramah lingkungan