RUMAH JURNAL STAI AL-AZHAR GRESIK
Not a member yet
265 research outputs found
Sort by
Implikasi Zona Maslahah Dalam Hak Pengambil Kebjiakan
No full textSetiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya dalam kepemimpinannya. Sehingga pemimpin harus bijak dalam mengambil kebijakan. Seorang mujtahid tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain, karena akan terjadi seseorang yang menjalankan aktifitas dengan perasaan yang dijalani adalah langkah yang salah.Presiden adalah seorang pemimpin, orang nomer satu dalam negara. Dia akan ditanya tentang kebijakannya selama menjabat menjadi presiden. Dia punya hak yang legal dalam pandangan agama untuk mengambil dan menentukan kebijakan, bahkan dituntut untuk menentukan kebijakan. Namun bagaimana jika presiden hanya menjalankan tugas, tidak diberi wewenang menentukan kebijakan. Bahkan untuk menentukan proses pemilihan kepala daerah yang nota bene adalah bawahannya saja tidak mampu. Tidak semua masalah menjadi tanggungjawab pemimpin. Ada masalah yang menjadi tanggungjawab indifidu, sehingga pemimpin tidak benar ikut campur dalam mengaturnya.
Kata Kunci : Maslahah dan Kebijaka
Analisis PP. No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Perspektif Antonio Gramsci
No full textPenelitian ini berbasis pada kajian library research (kajian kepustakaan). Secara garis besar, penelitian ini berisikan tentang alur isi, cakupan makna pendidikan agama dan keagamaan, serta cara pandang Antonio Gramsci dalam melihat realitas. Kegelisahan utama penelitian ini adalah peneliti menengarai bahwa pemberlakuan PP No 55 Tahun 2007 ini merupakan bentuk intervensi dan hegemoni pemerintah terhadap indepensi yang sudah bertahun-tahun lama ada di dalam pendidikan agama dan keagamaan. Namun, selain adanya kerangka hegemonik, peraturan pemerintah ini, sebenarnya, juga memiliki dampak positif. Yakni, adanya legal standing bagi pemerintah untuk dapat membantu pengembangan pondok pesantren. Pada intinya, peneliti beranggapan – pastinya melalui paradigma Gramsci – bahwa PP. No. 55 Tahun 2007, kerapkali diselewengkan pemerintah daerah ataupun pusat sebagai strategi politik populer demi merajut dukungan yang besar, khususnya dikalangan umat Islam.
Keywords: PP. No 55 2007, Hegemoni Antonio Gramsci  
Perempuan Dalam Pandangan Feminis Muslim
No full textPerempuan dalam kajian keislaman telah menempati posisi yang sangat puncak. Studi dialogis tentang perempuan telah banyak dibahas oleh para pegiat gender, khususnya pembahasan mengenai kesetaraan gender. Di antara tokoh-tokoh feminis pegiat hak-hak perempuan dan kesetaraan gender adalah Qasim Amin, Amina Wadud Muhsin, Fatimah Mernissi, dan Asghar Ali Engineer. Mereka memandang perempuan dalam kacamata berpikir mereka masing-masing. Tulisan ini hanya menyajikan beberapa pendapat tokoh-tokoh feminis tersebut, namun untuk kajian lebih mendalam masih banyak lagin pikiran para tokoh feminis muslim yang lain.
Kata Kunci: Perempuan, Feminis Muslim, gende
Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Meretas Ketidakadilan Politik Terhadap Kemanusiaan Manusia)
No full textManusia adalah fenomena yang senantiasa berproses mencari jalan kemanusiaanya. Realita belantara sosial merupakan tantangan terberat manusia dalam merefleksikan eksistensi dan supremasi dirinya. Mengingat gejala kemanusiaan merupakan paradigma multi kompleks dan multi dimensional. Gender sebagai ekspresi kesadaran filosofi sebagai hipotesis menjawab kompleksitas kemelut relasi sosial sesama pasangan jenis dan sahabat karir sehidup semati laki-laki dan perempuan. Konsepsi gender yang dipangang sebagai solusi ternyata merupakan sasaran empuk para konspirator politik, untuk mengeksploitasi secara sewenang-wenangan dan tanpa rasa keadilan atas rasa harkat dan martabat pasangan jenis tersebut.
Krisis kemanusiaan mewarisi puing-puing kehancuran peradaban umat manusia hampir sepanjang sejarahnya. Menjadi alasan utama Allah sang Maha Penyayang menghadirkan Islam untuk menyelamatkan manusia. Islam sebagai ajaran mengenal fitrah kemanusiaan, jika dipahami dan diamalkan secara konsisten merupakan solusi komprehensif bagi manusia bila mampu disinergikan secara optimal dengan kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual. Islam sebagai ajaran yang mampu menyentuh kesadaran manusia akan keterhinggaan diri, yang hanya dapat diatasi melalui kesadaran spiritual tentang hakikat ketakterhinggaan Allah. Berdasarkan kesadaran Islami inilah keadilan akan mereka, bila manusia mampu memposisikan diri dalam peran dan fungsi alamiah yang merupakan sunnatullah. Dimana manusia memaklumi keberadaan laki-laki dan perempuan dengan segala hakikat alamiahnya bukan merupakan kelemahan melainkan kekuatan mereka dalam menjalankan visi dan misi kemanusiaannya. Mengingat hakekat keadilan relasi gender terletak pada persamaan antara hak dan kewajiban. Laki-laki dan perempuan adalah manusia. Namun mereka berbeda dalam fungsi dan peran alamiahnya. Adalah suatu ketidakadilan jika suatu yang berbeda dipersamakan eksistensinya.
Kata kunci : Gender, Islam, Politik, Perempuan 
Staatsblad 1882 Nomor 152 Tonggak Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama
No full textStaatsblad 1882 nomor 152 sesungguhnya merupakan pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Lahirnya Staatsblad 1882 nomor 152 diiringi oleh perbedaan pendapat sarjana-sarjana hukum Belanda. Secara garis besar sarjana-sarjana hukum Belanda terpecah menjadi dua: mereka-mereka yang cenderung berpihak pada kepentingan kaum pribumi terutama kaum muslimin, yang dipelopori oleh Van den Berg, dengan teori Receptio in Complexu-nya; dan mereka-mereka yang menyerang eksistensi hukum Islam, dengan teori Receptie-nya Snouck Hurgronje. Tetapi berlakunya kedua pandangan hukum ini secara praktis, tetap dalam bingkai strategi Belanda untuk memperkokoh posisi mereka di Nusantara. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa netralitas Belanda dalam masalah hukum Islam dan Peradilan Agama, menurut Benda dan Suminto “dibentuk oleh kombinasi kontradiktif antara rasa takut dan harapan yang berlebihan.” Kesimpulan ini dapat dijelaskan dari sisi bahwa apa pun yang menjadi kebijakan Belanda, tidak mencerminkan adanya keinginan Belanda untuk melepaskan negara jajahannya. Sehingga pertentangan antara penganut teori Receptio in Complexu dengan teori Receptie, hanyalah sebatas pencarian pendekatan yang paling efektif dalam masalah hukum dan Peradilan Agama, yang pada akhirnya juga demi melanggengkan kekuasaan kolonialnya di Nusantara. Tetapi bagaimanapun, kita patut menghargai pandangan Van den Berg dan kawan-kawannya, dengan teori Receptio in Complexu-nya, yang secara positif melihat hukum Islam sebagai nilai yang mengikat dalam kehidupan setiap muslim, walaupun dalam prakteknya belum mampu diwujudkan dalam kesuluruhannya. Dan terhadap teori Receptie-nya Snouck Hurgronje rasanya tidak berlebihan jika Hazairin menyebutnya sebagai teori iblis, yang lahir dari semangat kristenisasi.
Kata Kunci : STAATSBLAD 1882 nomor dan Pengadilan Agama