e Journals Directory Universitas Islam Syekh-Yusuf
Not a member yet
2296 research outputs found
Sort by
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI HIPPOCAMPUS (MEDIA PEMBELAJARAN) SARANA PRASARANA DAN KOMPETENSI GURU TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DI SMAS PLUS PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL
No full textThis study aims to analyze the effect of Hippocampus Application Policy Implementation (Learning Media), Facilities and Infrastructure, and Teacher Competence on Learning Effectiveness at SMAS Plus Permata Insani Islamic School. The research employed a quantitative approach with a survey method. The population consisted of 34 teachers, and data were collected through a Likert-scale questionnaire. Validity and reliability tests indicated that all instrument items were valid (corrected item-total correlation >= 30) and reliable (Cronbach’s Alpha 0.915). Data analysis was conducted using multiple linear regression. The results revealed that simultaneously, the three independent variables had a significant effect on learning effectiveness (R²=0.792; F=36.812; Sig.=0.000). Partially, teacher competence had the most dominant influence (Beta = 0.471; Sig. 0.004), followed by Hippocampus Application Policy Implementation (Beta = 0.293; Sig. 0.051), while Facilities and Infrastructure showed a significant effect at the 10% level (Beta = 0.213; Sig. 0.086). These findings emphasise that improving digital application-based learning effectiveness requires adequate teacher competence, consistent policy implementation, and sufficient facilities and infrastructure support.
Keywords: Hippocampus Application, Facilities and Infrastructure, Teacher Competence, Learning Effectiveness, Multiple Linear Regressio
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI BNN KOTA TANGERANG
No full textThis study aims to analyze the implementation of the Drug Abuse and Precursor Prevention and Eradication Program (P4GN) at the National Narcotics Agency (BNN) in Tangerang City. The research questions address the role of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure in implementing the P4GN program. This study employed a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Key informants included the head of the BNN in Tangerang City, technical implementation staff, and representatives from the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol). Supporting informants included community leaders, anti-drug volunteers, and neighborhood administrators from the program's target areas. The SWOT analysis indicates that the BNN in Tangerang City's P4GN program falls into Quadrant I (Aggressive Strategy), with strengths in the institutional structure, regulatory support, and the enthusiasm of implementers, as well as opportunities from technological developments, cross-sector collaboration, and increased public awareness. Challenges arise from limited resources and weak synergy between agencies. To translate the SWOT strategy into measurable operational forms, a Balanced Scorecard (BSC) approach was used. The financial perspective focuses on budget efficiency and funding partnerships. The customer perspective focuses on increasing community participation. The internal process perspective emphasizes strengthening cross-agency coordination and standard operating procedures (SOPs). The learning and growth perspective focuses on enhancing human resource capacity and reward systems. These findings indicate the need for a holistic and measurable strategic approach to support the effectiveness of the P4GN program at the local level.
Keywords: P4GN, policy implementation, SWOT, balanced scorecard, Tangerang City National Narcotics Agency, narcotics
Analisis Perbandingan Biaya Bahan Bakar Pada Boiler di PTm Ogawa Indonesia
No full textIndustry is all forms of economic activity whose process is to change basic materials to produce products or finished goods that have added value or are beneficial to society. The purpose of this study is to identify the comparison of diesel fuel and natural gas costs in boilers at PT. Ogawa, to determine the efficiency value of natural gas fuel in boilers, and to determine the risks of using diesel fuel and natural gas. This study is a qualitative research, namely by interviewing employees in the Industry and Commercial sales division who are tasked with seeking information on prospective customers who will subscribe to gas from PGN. The results of the analysis obtained using literature studies are the average consumption of diesel fuel in boilers per month is 40,000 liters / month and estimated fuel costs of around Rp380,000,000, - / month, greater than the use of natural gas fuel of 42,350 m^3 / month and estimated fuel costs of around Rp229,108,000, - / month. So the use of natural gas fuel is superior compared to the use of diesel fuelIndustri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang prosesnya yaitu mengubah bahan dasar menghasilkan produk atau barang jadi yang mempunyai nilai tambah atau bermanfaat bagi masyarakat. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi perbandingan biaya bahan bakar solar dan gas bumi pada boiler di PT. Ogawa, untuk mengetahui nilai efisiensi pada bahan bakar gas bumi pada boiler, serta untuk mengetahui risiko pada penggunaan bahan bakar solar dan gas bumi. Penelitian ini berisifat penelitian kualitatif, yaitu dengan mewawancarai karyawan pada divisi Industry and Commercial sales yang bertugas untuk mencari informasi calon pelanggan yang akan berlangganan gas kepada PGN. Hasil analisis yang diperoleh menggunakan studi literatur yaitu rata-rata konsumsi bahan bakar solar pada boiler perbulan 40.000 liter/bulan dan memperkirakan biaya bahan bakar sekitar Rp380.000.000,-/bulan, lebih besar daripada penggunaan bahan bakar gas bumi sebesar 42.350 m^3 /bulan dan memperkirakan biaya bahan bakar sekitar Rp229.108.000,-/bulan. Sehingga penggunaan bahan bakar gas bumi unggul dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar sola
I IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAl (IKD) OLEH PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT (Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat): IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAl (IKD)
No full textPenelitian Ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Serta faktor penghambat dalam implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam analisa data penelitian ini menggunakan reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan validitas data. Pada implementasinya program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) menunjukkan bahwa pemerintah turut ikut serta dalam hal memfasilitasi dan memperkenalkan serta melayani masyarakat melalui program identitas kependudukan digital (IKD) yang dimana masih adanya masyarakat yang minim mempunyai android, mengingat program ini mewajibkan pengguna android, dan masih kurangnya dalam menyebarluaskan terkait program sepenuhnya karena masih terdapat beberapa daerah yang belum dikunjungi untuk melakukan sosialisasi aplikasi identitas kependudukan digital. Upaya pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara petugas aktivasi dan pihak yang terlibat.Penelitian Ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Serta faktor penghambat dalam implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) pada pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam analisa data penelitian ini menggunakan reduksi data, display data serta penarikan kesimpulan dan validitas data.
Hasil penelitian dalam implementasi program aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) menunjukkan bahwa pemerintah turtu ikut serta dalam hal memfasilitasi dan memperkenalkan serta melayani masyarakat melalui program IKD yang dimana terdapat masih adanya masyarakat yang minim mempunyai android dikarenakan program ini mewajibkan untuk memiliki android, dan masih kurangnya dalam menyebarluaskan terkait program sepenuhnya karena masih terdapat beberapa daerah yang belum dikunjungi untuk melakukan sosialisasi aplikasi identitas kependudukan digital. Upaya pemerintah dalam hal ini berupaya melakukan perbaikan untuk mengatasi permasalahan pada pelaksanaan program dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara petugas aktivasi dan pihak yang terlibat
MANAJEMEN KRISIS MCDONALD’S INDONESIA DALAM MENGHADAPI GERAKAN BOIKOT: (STUDI ANALISIS RESPON MCDONALD’S INDONESIA DALAM PLATFORM INSTAGRAM DAN X)
No full text Isu boikot terhadap McDonald’s yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah berdampak pada pembentukan opini masyarakat terhadap McDonald’s Indonesia yang berada di bawah naungan PT Rekso Nasional Food. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana McDonald’s Indonesia merespons situasi tersebut melalui strategi komunikasi krisis, serta menilai sejauh mana respons tersebut mampu memengaruhi persepsi publik di media sosial. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui analisis unggahan perusahaan, komentar, serta percakapan di Instagram, website resmi, dan X. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan analisis konten yang difokuskan pada indikator-indikator Situational Crisis Communication Theory (SCCT), yaitu kategori krisis, bentuk respons, konsistensi pesan, serta atribusi tanggung jawab publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klarifikasi yang dipublikasikan McDonald’s Indonesia melalui Instagram dan website lebih mencerminkan strategi diminish, namun dianggap masih kurang detail oleh sebagian pengguna. Ketidaktersediaan pernyataan resmi di platform X memperlihatkan ketidakseimbangan komunikasi antarplatform. Ditinjau melalui kerangka SCCT, upaya komunikasi krisis yang dilakukan perusahaan belum menunjukkan efektivitas optimal, terutama terkait kejelasan pesan dan penyampaian yang konsisten di berbagai media digital.
Kata Kunci : komunikasi krisis, SCCT, McDonald’s Indonesia, boikot, media sosia
PELINDUNGAN HUKUM BAGI PERSONEL BASARNAS DALAM MELAKSANAKAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (SAR)
No full textBASARNAS personnel, as the front line in handling disasters and transportation accidents in Indonesia, often face legal risks when carrying out rescue duties. The lack of specific and comprehensive legal protection for them creates vulnerability, especially in cases of operational failure that lead to lawsuits from the public. This study aims to analyze the existing forms of legal protection, identify weaknesses in the current legal system, and formulate recommendations to build a fair and comprehensive protection framework. Using a qualitative research method with a normative-empirical approach, data was collected through document studies, interviews, and analysis of legislation. The results of the study indicate that to date, there is no specific regulation governing legal protection for BASARNAS personnel in the field, thus creating legal uncertainty. Internal efforts that have been made, such as the development of SOPs and the formation of a legal assistance team, are deemed insufficient. This study recommends the establishment of specific regulations that guarantee limited immunity, strong legal support, and a risk-based compensation scheme to protect personnel on duty in emergency situations.
Keywords: Legal Protection, BASARNAS Personnel, SAR Operations, Regulation, State Responsibility
 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KESELAMATAN WISATAWAN DITINJAU DARI DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textIncidents of tourism-related accidents occurring in various regions, including in the Coconut Island area and Carita Beach, reveal the weakness of the legal protection system that should guarantee the rights of tourists as consumers of tourism services. In this context, it is important to examine the extent to which policies, implementation, and synergy among stakeholders provide safety guarantees and legal certainty for tourists. This research aims to analyze how legal protection for tourist safety can be implemented, what factors underlie such protection, who holds the responsibility for ensuring tourist protection, and how the process works. It also seeks to examine how problem resolution is handled and how tourism site managers fulfill their obligations regarding tourist rights, in accordance with Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, field observations, and documentation. The research findings show that legal protection for tourist safety has not been implemented optimally. The lack of safety facilities and infrastructure, the absence of standard incident response procedures, and the lack of systematic education for tourists indicate a gap between regulations and on-site practices. Therefore, there is a need for increased commitment from tourism managers, active roles from the beach rescue teams (Balawista) and the police, as well as strict government supervision to fully ensure tourist safety.
Keywords: Tourist safety, legal protection, tourism, consumer, Coconut Islan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK YANG DITERIMA PEKERJA/BURUH DENGAN PERJANJIAN KERJA HARIAN KETIKA TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
No full textDaily workers as contributors to development are entitled to state protection, including during Employment Termination (PHK). This research is motivated by the importance of examining how the protection of the rights of daily workers is implemented following the enactment of the Job Creation Law. The study aims to identify and analyze the forms of protection, rights, and obstacles faced by daily workers when PHK occurs after the law took effect. The research uses a qualitative method with a normative juridical approach through the analysis of legislation (statute approach). The research locus is the Industrial Relations Court at the Pontianak District Court Class 1A. The results show that the Job Creation Law provides recognition of protection regarding employment relationship status, termination, and social security. Daily workers are entitled to fair termination, social security benefits, and severance pay. However, its implementation still faces internal obstacles (from the workers themselves) and external obstacles (from outside the workers). Therefore, the research recommends increasing knowledge about daily work agreements, building awareness to unionize, clearer legal regulations regarding daily work, and the integration of labor law education from an early stage.
Keywords: Protection of Daily Workers, Daily Work Agreements, and Termination of Employment
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PENDIRIAN BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA YANG MUDAH DAN EFEKTIF DITINJAU DARI POLITIK DESA DAN RENCANA USAHA DI KABUPATEN BOGOR
No full textThe Village Deliberation within a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) is the highest forum within the BUM Desa organizational structure. It is also the highest forum at the village level for policymaking on strategic matters within the village. The purpose of this study is to determine and analyze: a. The process of establishing a BUM Desa and its relationship to village politics, as well as the influence of village politics on the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Bogor Regency; b. The process of village deliberations and whether village politics influence the decision-making process for establishing a BUM Desa in Bogor Regency, and how to develop a business plan that is successfully accepted as one of the requirements for applying for a BUM Desa legal entity; c. Factors that contribute to failure in the BUM Desa registration process in Bogor Regency. This study used an empirical normative legal research method. The results indicate that: The formation of BUM Desa in Bogor Regency is carried out through village deliberations. Implementing quality village deliberations with qualified participants and a proper understanding of the deliberations will result in better decisions regarding the formation of BUM Desa. Holding a quality village deliberation requires a conducive social atmosphere (village politics). The quickest way to establish a Village-Owned Enterprise (BUM Desa) in Bogor Regency as a legal entity is through the intervention and full support of various stakeholders in facilitating and assisting with the BUM Desa legal entity registration process. In addition to following the formats outlined in the appendix to Permendesa PDTT Number 3 of 2021, assistance/facilitators are needed to assist with communication with verifiers or oversee the administrative process carried out by the Bumdes. Factors contributing to failure in the BUM Desa legal entity registration process in Bogor Regency includes: Document formats that do not comply with the provisions of Permendesa PDTT Number 3 of 2021; Insufficient administrative skills of Bumdes Management; failure to follow established administrative procedures.
Keywords: Bumdes, BUM Desa, Bumdes Legal Entity, Village Deliberation, Village Politic
TINJAUAN HUKUM TENTANG SURAT VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN
No full textCrucial pieces of evidence in rape cases is the visum et repertum, which provides scientific and objective medical testimony. However, in practice, the visum often encounters obstacles such as procedural issues, timing, and law enforcement officers’ understanding of its role in the evidentiary process. This study aims to examine in depth the legal standing of the visum et repertum as evidence in rape cases, as well as to assess the effectiveness of law enforcement and the role of medical experts in the evidentiary process. The issues addressed include: the effectiveness of regulations and legal implementation in rape cases; the accountability of medical experts in issuing the visum et repertum; and the evidentiary strength of the visum et repertum as a foundation for proof in criminal rape cases. The research method used is juridical- empirical, with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that, normatively, the legal framework for rape cases is well established, yet practical challenges remain, especially regarding the procedures for requesting a visum. The visum et repertum holds a significant position as documentary evidence in Indonesia's evidentiary system, but its strength relies heavily on the timeliness of the examination, the competence of the medical personnel, and the completeness of its format and content. From a legal theory perspective, the visum et repertum reflects the principles of the rule of law by reinforcing a fair legal process, embodying the principle of legal certainty in penal theory, and supporting an objective and scientific evidentiary approach. The visum et repertum can serve as a strong foundation for proving rape cases if conducted according to proper procedures, in a timely manner, and by competent and accountable experts. Therefore, enhancing coordination between law enforcement agencies and medical personnel, as well as strengthening the capacity of investigators and forensic doctors, is essential to achieve an effective and accountable evidentiary process.
Keywords: Visum et Repertum, Rape, Evidence, Criminal Offense, Criminal Procedure Law