e Journals Directory Universitas Islam Syekh-Yusuf
Not a member yet
2296 research outputs found
Sort by
Penerapan Finite State Automata pada Proses Peminjaman Ruang Laboratorium Informatika Universitas Ahmad Dahlan
No full textDengan semakin berkembangnya teknologi di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, sistem informasi sangat penting untuk mendukung semua aspek proses pendidikan. Untuk menjadi perguruan tinggi, Universitas Ahmad Dahlan harus memiliki fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan ruang kelas. Untuk mendukung proses belajar mengajar melalui praktikum, laboraturium diperlukan. Dalam hal penggunaan lab di Universitas Ahmad Dahlan, staf laboran yang bertanggung jawab. Sistem peminjaman laboratorium Universitas Bina Sarana Informasi masih menggunakan pembukuan manual dalam manajemennya. Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memudahkan staf laboran di Universitas Ahmad Dahlan dalam mengelola peminjaman dan penggunaan laboratorium. Ini memerlukan lebih dari membuat laporan yang terkesan lama tentang penggunaan laboratorium serta menyediakan informasi yang tidak akurat tentang penggunaan laboratorium dalam waktu nyata. Teori Finite State Automata (FSA) jenis Nondeterministic Finite Automata (NFA) dibahas dalam artikel ini. Teori ini diterapkan pada alur proses implementasi sistem informasi peminjaman laboratorium. Dengan menggunakan sistem peminjaman ini, ada monitoring dan status yang akurat yang menunjukkan betapa mudahnya untuk melacak manajemen laboratorium oleh staf laboran. Dengan menggunakan sistem informasi peminjaman laboratorium, mahasiswa, dosen, dan ketua program studi mengetahui kapan laboratorium sedang digunakan. Selain itu, jika mahasiswa ingin meminjam laboratorium, mereka tidak perlu mengunjungi staf laboratorium dengan waktu yang cukup terbatas.Dengan semakin berkembangnya teknologi di dunia pendidikan, terutama di perguruan tinggi, sisteminformasi sangat penting untuk mendukung semua aspek proses pendidikan. Untuk menjadi perguruantinggi, Universitas Ahmad Dahlan harus memiliki fasilitas pendidikan seperti laboratorium dan ruangkelas. Untuk mendukung proses belajar mengajar melalui praktikum, laboraturium diperlukan. Dalamhal penggunaan lab di Universitas Ahmad Dahlan, staf laboran yang bertanggung jawab. Sistempeminjaman laboratorium Universitas Bina Sarana Informasi masih menggunakan pembukuan manualdalam manajemennya. Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memudahkan staf laboran di UniversitasAhmad Dahlan dalam mengelola peminjaman dan penggunaan laboratorium. Ini memerlukan lebih darimembuat laporan yang terkesan lama tentang penggunaan laboratorium serta menyediakan informasiyang tidak akurat tentang penggunaan laboratorium dalam waktu nyata. Teori Finite State Automata(FSA) jenis Nondeterministic Finite Automata (NFA) dibahas dalam artikel ini. Teori ini diterapkanpada alur proses implementasi sistem informasi peminjaman laboratorium. Dengan menggunakansistem peminjaman ini, ada monitoring dan status yang akurat yang menunjukkan betapa mudahnyauntuk melacak manajemen laboratorium oleh staf laboran. Dengan menggunakan sistem informasipeminjaman laboratorium, mahasiswa, dosen, dan ketua program studi mengetahui kapan laboratoriumsedang digunakan. Selain itu, jika mahasiswa ingin meminjam laboratorium, mereka tidak perlumengunjungi staf laboratorium dengan waktu yang cukup terbatas
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI BNN KOTA TANGERANG
No full textThis study aims to analyze the implementation of the Drug Abuse and Precursor Prevention and Eradication Program (P4GN) at the National Narcotics Agency (BNN) in Tangerang City. The research questions address the role of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure in implementing the P4GN program. This study employed a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Key informants included the Head of the BNN in Tangerang City, technical implementation staff, and representatives from the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol). Supporting informants included community leaders, anti-drug volunteers, and neighborhood administrators from the program's target areas. The SWOT analysis indicates that the BNN in Tangerang City's P4GN program falls into Quadrant I (Aggressive Strategy), with strengths in the institutional structure, regulatory support, and the enthusiasm of implementers, as well as opportunities from technological developments, cross-sector collaboration, and increased public awareness. Challenges arise from limited resources and weak synergy between agencies. To translate the SWOT strategy into measurable operational forms, a Balanced Scorecard (BSC) approach was used. The financial perspective focuses on budget efficiency and funding partnerships. The customer perspective focuses on increasing community participation. The internal process perspective emphasizes strengthening cross-agency coordination and standard operating procedures (SOPs). The learning and growth perspective focuses on improving human resource capacity and reward systems. These findings indicate the need for a holistic and measurable strategic approach to support the effectiveness of the P4GN program at the local level.
Keywords: P4GN, Policy Implementation, SWOT, Balanced Scorecard, Tangerang City National Narcotics Agency, Narcotics
PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DAN MOTIVASI KERJA GURU TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN DENGAN KOMPETENSI GURU SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
No full textThe smooth implementation of educational tasks depends heavily on the principal's ability to serve as principal. As an educational leader, the principal must assume full responsibility for the smooth implementation of teaching and learning activities at his/her school. Therefore, the principal plays a crucial role and carries significant responsibilities, requiring a high level of expertise in various fields, particularly in his/her role as a leader and manager in the implementation of the learning process at school. Leadership issues always leave a compelling impression, as the success or failure of an organization depends, among other things, on the quality of his/her role: the ability to influence, motivate, and direct the behavior of individuals or groups to achieve specific goals in specific situations. The principal, as the highest leader of the school, is considered successful if he/she is able to improve teacher performance through various learning activities that focus on teachers' abilities to practice teaching in the school. Therefore, the principal must be able to fulfill his/her roles and responsibilities as an education provider, educational leader, educational supervisor, and educational administrator, guiding other educational staff, and utilizing and maintaining facilities and infrastructure. In addition to the principal's participatory leadership style influencing teacher performance, teacher motivation is also a factor. This study aims to analyze the influence of principal leadership and teacher work motivation on learning effectiveness, with teacher competency as an intervening variable. This study used a quantitative approach with a survey method because the data obtained from the research instrument are numerical and the data processing uses statistics. The results showed that principal leadership and teacher work motivation significantly influence learning effectiveness, with teacher competency as an intervening variable.
Keywords: Principal Leadership, Teacher Motivation, Teacher Competence
Implementasi Kebijakan Indeks Desa (ID) Bedasarkan Permendes No 9 Tahun 2024 Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Di Kabupaten Garut : Studi Kasus pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Indeks Desa (ID) berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)Kabupaten Garut. Kabupaten Garut memiliki 422 desa dan 21 kelurahan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam, yang memengaruhi pelaksanaan ID sebagai instrumen pengukuran pembangunan desa dengan enam dimensi utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari DPMD, pendamping desa, dan aparat desa, teori penguat dalam penelitian ini yaitu Van Meter dan Van Horn (Implementasi Kebijakan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ID di Kabupaten Garut berjalan cukup baik melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan pendamping desa. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, kesenjangan pemahaman indikator, serta sarana dan prasarana yang belum merata. Secara umum, implementasi kebijakan ID telah berjalan baik, meskipun belum optimal di seluruh aspek pelaksanaannya. Hal tersebut perlu diperhatikan guna mensejahterakan masyarakat desaPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Indeks Desa (ID) berdasarkan Permendesa Nomor 9 Tahun 2024 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Garut. Kabupaten Garut memiliki 422 desa dan 21 kelurahan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam, yang memengaruhi pelaksanaan ID sebagai instrumen pengukuran pembangunan desa dengan enam dimensi utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari DPMD, pendamping desa, dan aparat desa, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ID di Kabupaten Garut berjalan cukup baik melalui koordinasi lintas sektor dan dukungan pendamping desa. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya SDM, kesenjangan pemahaman indikator, serta sarana dan prasarana yang belum merata. Secara umum, implementasi kebijakan ID telah berjalan baik, meskipun belum optimal di seluruh aspek pelaksanaannya
Aplikasi Pembelaran Interaktif Anak Muslim Berbasis Android Pada Paud Fatimah Az-Zahra
No full textStudying daily prayers is one of the learning activities of children at an early age. As we know there are various kinds of learning books about daily prayer, but the contents of these books are not interactive and interesting. To generate motivation for early childhood learning interest in daily prayer, it is necessary to develop an interesting learning method wherever and whenever they are without having to carry a book about daily prayer or not having to spend a lot of time silently in front of a laptop and personal computer. To overcome this problem, it is necessary to make improvements to the current system by making daily prayer learning applications for early childhood which are expected to support the learning process. Several stages in this method are the analysis of system design and implementation. In this study, an Android-based application system was created, so the purpose of making this system is learning daily prayer to be more effective and interesting. The results of this study are in the form of a daily prayer learning application for early childhood on an Android-based smartphone that presents daily prayers in written form that can attract children's attention. This application is also for memorization and to verify if you have memorized it.Mempelajari doa-doa Adalah tugas keseharian belajar untuk anak-anak Seperti yang sudah kita ketahui bahwa buku dari doa sehari-hari banyak sekali jenisnya, namun isi buku-buku tersebut kurang diminati bahkan kurang menarik. Motivasi Belajar Anak Usia Dini: Minat sholat harian diperlukan untuk mengembangkan metode belajar yang menarik bahkan kapan dan di mana saja tanpa harus membawa buku pada umumnya. Dalam hal ini bisa diatasi dengan cara dilakukan perbaikan dari sistem yang ada saat ini dengan memperkenalkan aplikasi yaitu aplikasi pembelajaran doa sehari-hari pada anak usia dini, yang sangat diharapkan dapat menunjang dari pembelajarannya. Ada beberapa metode seperti analisis desain sistem dan implementasi sistem. Pada penelitian ini dibuat sistem aplikasi yang berbasis Android. Yang bertujuan untuk pembelajaran lebih berkembang. Penelitian ini menghasilkan pembelajaran harian untuk PAUD dengan menggunakan smartphone yang berbasis Android yang didalamnya menyajikan berbagai dia dengan menggunakan tulisan yang dapat menarik minat anak usia dini
PENGARUH GERAKAN BOIKOT PRODUK PRO ISRAEL TERHADAP PERILAKU KONSUMEN MUSLIM DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PADA PRODUK MCDONALD'S)
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gerakan boikot produk pro Israel terhadap perilaku konsumen muslim di Kota Palembang, dengan fokus pada produk McDonald's. Latar belakang penelitian ini bermula dari konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina yang memicu gerakan boikot sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier sederhana, dimana data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 100 responden yang merupakan konsumen muslim di Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara gerakan boikot dengan perilaku konsumen, dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,596. Uji t menunjukkan bahwa T hitung (8,870) > T tabel (1,9844) yang menunjukkan bahwa gerakan boikot berpengaruh positif terhadap perubahan perilaku konsumen. Selain itu, uji F menunjukkan bahwa model regresi yang diterapkan signifikan dengan nilai F hitung (78,675) > F tabel (3,98). Koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa 44% variasi perilaku konsumen dipengaruhi oleh gerakan boikot, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa gerakan boikot produk pro-Israel, seperti McDonald's, memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku konsumen Muslim di Kota Palembang.
Kata Kunci: Gerakan boikot, perilaku konsumen, produk pro-Israel, McDonald's, konsumen muslim, Kota Palemban
UPAYA BASARNAS DALAM MEMBANGUN CITRA POSITIF DI KOTA PALEMBANG
No full textPenelitian ini membahas proses pembentukan citra positif Basarnas Palembang di mata masyarakat melalui pendekatan teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Fokus utama penelitian terletak pada bagaimana citra tersebut dibentuk secara bertahap melalui tiga proses sosial, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai upaya Basarnas Palembang dalam membangun citra positifnya di Kota Palembang. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Basarnas Palembang secara aktif menciptakan persepsi positif melalui tindakan nyata seperti transparansi informasi dalam operasi SAR, profesionalisme dan respons cepat, pelibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, kolaborasi strategis dengan media, serta pemanfaatan teknologi mutakhir. Melalui interaksi sosial yang konsisten, tindakan-tindakan tersebut tidak hanya membangun kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan realitas sosial yang dianggap sah dan melekat dalam benak masyarakat. 
KETAKUTAN AKAN ISOLASI, UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, BUZZER DAN DOXING. MANA YANG BERPENGARUH TERHADAP KEINGINAN BERPENDAPAT?
No full textThis study examines the spiral of silence theory in a social media setting, focusing on the issue of COVID-19 policy on Twitter. It explores individuals' willingness to express opinions online. The research findings (N=140) show evidence of the spiral of silence phenomenon in the Twitter social media setting. Symptoms of the Spiral of Silence were found in the variable of Twitter exposure's influence on opinion climate conformity (t-statistic, 2.303) and the variable of agreement with the 'mudik' (homecoming) ban's influence on the fear of isolation (t-statistic, 4.203), indicating a significant effect. A significant influence was also found concerning the fear of the ITE Law (Electronic Information and Transactions Law) and the fear of buzzers and doxing. Agreement with the 'mudik' ban influenced the fear of buzzers and doxing (t-statistic, 2.486). Agreement with antigen/PCR tests as a travel requirement influenced the fear of the ITE Law (t-statistic, 2.651), and agreement with antigen/PCR tests as a travel requirement also influenced the fear of buzzers and doxing (t-statistic, 2.481). However, the fear of isolation, the ITE Law, buzzers, and doxing did not significantly influence the variable of willingness to express opinions
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA BURUH DAN DI KAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM
No full textThe issue of termination of employment (PHK) often creates injustice for workers, particularly regarding the fulfillment of normative rights and legal procedures. This contradicts the constitutional guarantee of the right to work and fair legal certainty for every citizen as mandated by Article 27 paragraph (2) and Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution. This research aims to: (1) examine the regulation of constitutional rights protection for workers in legislation; (2) understand the concept of protection by the Constitutional Court regarding workers' constitutional rights; and (3) analyze workers' constitutional rights in employment termination from the perspective of the principle of legal certainty. The research employs normative and empirical juridical approaches with a descriptive-analytical method. Data were obtained through literature study and interviews, then analyzed qualitatively. The results show that although regulated in the Manpower Act and the Job Creation Law, the implementation of employment termination mechanisms in practice remains ineffective. Procedures and fulfillment of workers' rights are often neglected due to their weak bargaining position. Constitutional Court decisions have emphasized the importance of workers' constitutional rights and have annulled provisions deemed unfair. Therefore, legal protection in employment termination is a constitutional issue that requires regulatory strengthening and effective law enforcement to ensure justice and legal certainty for workers.
Keywords: Termination of Employment, Constitutional Rights, Legal Protection, Legal Certainty, Constitutional Court