e Journals Directory Universitas Islam Syekh-Yusuf
Not a member yet
2296 research outputs found
Sort by
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN NEGLASARI KOTA TANGERANG
No full textThis study aims to analyze the quality of public services at the Neglasari District Office in Tangerang City, focusing on the effectiveness, efficiency, responsiveness, and accountability of the bureaucracy. The background to this research is based on persistent public complaints regarding administrative services, which are perceived as slow, non-transparent, and suboptimal in the use of information technology. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The research informants consisted of district officials and the public as service users. The results indicate that the quality of public services in Neglasari District has improved in terms of information transparency and apparatus discipline, but challenges remain in terms of service speed, consistency of standard procedures, and limited infrastructure. The analysis uses the service quality theory according to Zeithaml, Parasuraman, and Berry (SERVQUAL), which encompasses the dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, indicating that responsiveness and tangible are the weakest dimensions. Furthermore, Albert S. Humbyres's theory of public service emphasizes the importance of humanistic, adaptive, and community-satisfaction-oriented services. In the context of this research, this approach still requires strengthening, particularly in terms of communication and community assistance. The study concludes that improving the quality of public services at the Neglasari District Office requires strengthening the capacity of civil servants, optimizing the use of digital technology, and consistently improving minimum service standards. Research recommendations focus on developing a service system strategy based on transparency, public participation, and improving human resource competency.
Keywords: Public Service Quality, Responsiveness, Albert S. Humbyres' Theory
Keberhasilan Program Penanggulangan Stunting : Peran Motivasi Pelayanan Publik di Kabupaten Lebak
No full textStunting merupakan salah satu masalah kesehatan serius di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak serta mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Keberhasilan program penanggulangan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi pelayanan publik (Public service motivation) dari para pelaksana program di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PSM terhadap keberhasilan program penanggulangan stunting di Kabupaten Lebak, dengan fokus pada empat dimensi utama PSM: daya tarik terhadap pembentukan kebijakan publik, empati, komitmen terhadap kepentingan publik, dan kewajiban melayani kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel PSM dengan keberhasilan program penanggulangan stunting. Data dikumpulkan dari tenaga kesehatan dan aparat pemerintah yang terlibat dalam program penanggulangan stunting di Kabupaten Lebak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi PSM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program penanggulangan stunting, dengan pengaruh terbesar berasal dari dimensi daya tarik terhadap pembentukan kebijakan publik (nilai koefisien jalur 0.267). Nilai R-square sebesar 61.5% menunjukkan bahwa 61.5% dari variasi keberhasilan program dapat dijelaskan oleh variabel-variabel PSM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi pelayanan publik adalah faktor penting dalam keberhasilan program penanggulangan stunting, terutama keterlibatan petugas dalam pembentukan kebijakan publik. Namun, penelitian ini terbatas pada konteks lokal Kabupaten Lebak dan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke wilayah lain di Indonesia. Studi lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi keberhasilan program di daerah yang berbeda.Stunting merupakan salah satu masalah kesehatan serius di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak serta mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan. Keberhasilan program penanggulangan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan sumber daya, tetapi juga dipengaruhi oleh motivasi pelayanan publik (Public Service Motivation/PSM) dari para pelaksana program di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PSM terhadap keberhasilan program penanggulangan stunting di Kabupaten Lebak, dengan fokus pada empat dimensi utama PSM: daya tarik terhadap pembentukan kebijakan publik, empati, komitmen terhadap kepentingan publik, dan kewajiban melayani kepentingan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel PSM dengan keberhasilan program penanggulangan stunting. Data dikumpulkan dari tenaga kesehatan dan aparat pemerintah yang terlibat dalam program penanggulangan stunting di Kabupaten Lebak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi PSM berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan program penanggulangan stunting, dengan pengaruh terbesar berasal dari dimensi daya tarik terhadap pembentukan kebijakan publik (nilai koefisien jalur 0.267). Nilai R-square sebesar 61.5% menunjukkan bahwa 61.5% dari variasi keberhasilan program dapat dijelaskan oleh variabel-variabel PSM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa motivasi pelayanan publik adalah faktor penting dalam keberhasilan program penanggulangan stunting, terutama keterlibatan petugas dalam pembentukan kebijakan publik. Namun, penelitian ini terbatas pada konteks lokal Kabupaten Lebak dan mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke wilayah lain di Indonesia. Studi lanjutan direkomendasikan untuk mengeksplorasi variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi keberhasilan program di daerah yang berbeda
The Public Leadership Ethics: A Study at Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia
No full textPublic leadership ethics serves as a crucial foundation for establishing fair, transparent, and accountable governance, particularly within higher education institutions grounded in Islamic values. In the context of Islamic universities, leaders are expected not only to demonstrate administrative professionalism but also to embody moral and spiritual integrity. This study aims to analyze the practice of public leadership ethics at Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang, focusing on the ethical values upheld by university leaders, the dynamics of decision-making, and the challenges encountered in implementing these ethical principles. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with university leaders, observations, and institutional document analysis. The findings reveal that values such as honesty, responsibility, justice, and accountability serve as the core foundations of leadership at UNIS. Nevertheless, several ethical challenges arise in practice, particularly in strategic decision-making processes involving both institutional and individual interests. This study provides a theoretical contribution to the development of a public leadership model rooted in Islamic ethics, while also offering practical implications for improving governance within higher education institutions. It is expected that the results of this research will serve as a reference for strengthening an ethical and accountable organizational culture in Islamic universities.
Analisis Framing Pemberitaan Penyalahgunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Foto Selebritas di Detik.com
No full textKemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) memberikan banyak kemudahan, terutama dalam komunikasi dan produksi konten digital. Namun, di balik manfaat tersebut muncul persoalan serius terkait penyalahgunaan AI, khususnya pelanggaran privasi individu. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penggunaan AI untuk mengedit foto selebritas tanpa izin hingga menimbulkan dampak etis dan moral. Penelitian ini menelaah bagaimana Detik.com membingkai isu tersebut melalui analisis framing Robert Entman, yang mencakup identifikasi masalah, penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi solusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com menggambarkan penyalahgunaan AI sebagai tindakan tidak bermoral yang mengancam privasi digital. Media ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab pengguna serta perlunya regulasi dan literasi digital untuk mencegah dampak negatif dari perkembangan teknologi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan peran penting media dalam membentuk opini publik mengenai etika pemanfaatan AI di dunia maya serta mendorong peningkatan kesadaran dan kebijakan yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan moral di era digital.
Kata Kunci : Kecerdasan Buatan, Framing Media, Etika Digital, Isu Privasi, Selebrita
PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP KARAKTER RELIGIUS SISWA DI SMPN 1 CIBINGBIN
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap karakter religius siswa kelas VIII di SMPN 1 Cibingbin serta upaya Guru PAI dalam mengatasi dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TikTok berdampak positif terhadap karakter religius siswa, seperti melalui konten dakwah, sholawat, murottal, dan kata-kata mutiara islami yang menginspirasi siswa untuk meningkatkan ketaatan terhadap ajaran agama Islam. Namun, ada juga dampak negatif seperti penggunaan bahasa yang kurang sopan, berkurangnya waktu untuk kegiatan religius dan belajar, menunda waktu sholat, serta paparan terhadap konten yang tidak pantas. Untuk mengatasi dampak penggunaan TikTok terhadap karakter religius siswa, guru PAI dan pihak sekolah melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya mendukung kegiatan positif adalah dengan menyediakan fasilitas seperti Wi-Fi, ekstrakurikuler multimedia, serta memberikan dukungan moril kepada siswa yang menggunakan media sosial untuk tujuan yang bermanfaat. Upaya pencegahan dilakukan dengan memberikan edukasi tentang penggunaan media sosial yang bijak, berkolaborasi dengan pihak eksternal, meningkatkan pengawasan orang tua, serta memberikan teguran dan sanksi kepada siswa yang terlibat dalam aktivitas negatif. Pembiasaan kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler Rohani Islam juga diperkenalkan untuk memperkuat karakter religius siswa di era digital ini
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 340/PID.B/2018/PN.JKT.TIM): PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 340/PID.B/2018/PN.JKT.TIM)
No full textTindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui apa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui apakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penganiayaan sudah memenuhi asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam putusan perkara No.340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini yaitu tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum berupa tubuh manusia. Macam-macam jenis kejahatan terhadap tubuh manusia atau penganiayaan berdasarkan KUHP dimuat dalam BAB XXI, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Ajaran Cita Hukum (Idee des Recht) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtig- keit) dan kemanfaatan (zweckmasigkeit). Dalam Putusan Nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, yakni melakukan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang telah memeriksa dan mengadili kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Rohhadi alias Bendot dengan No. 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim yakni dengan amar putusan penjara selama 5 (lima) tahun. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan nomor 340/Pid.B/2018/PN.Jkt.Tim dengan menerapkan pasal pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya yaitu unsur barang siapa, unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan dan unsur mengakibatkan mati. Selain itu yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut yaitu hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa
ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI DKI JAKARTA
No full textThis thesis examines the juridical analysis of Integrated Law Enforcement (Gakkumdu) in handling election-related crimes during the 2024 General Election at the Election Supervisory Agency (Bawaslu) of DKI Jakarta Province. The Gakkumdu Center, a collaboration between Bawaslu, the Indonesian National Police, and the Attorney General’s Office, was established to ensure effective, swift, and coordinated law enforcement against election-related criminal violations. This study aims to analyze the juridical basis for the establishment of the Gakkumdu Center, its role and effectiveness in addressing election crimes, and the challenges faced in implementing its policies. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis, examining legislative regulations such as Law No. 7 of 2017 on General Elections, as well as secondary data including reports, official documents, and related literature. The findings indicate that the Gakkumdu Center has a strong legal foundation but faces challenges such as limited inter-agency coordination, inadequate resources, and technical complexities in election law enforcement. This thesis recommends strengthening regulations, enhancing human resource capacity, and optimizing inter-agency synergy to improve the effectiveness of the Gakkumdu Center in handling election crimes, thereby safeguarding the integrity and democracy of the electoral process.
Keywords: Gakkumdu Center, Election Crimes, Law Enforcement, Bawaslu, Democracy
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA KONTRAK ELEKTRONIK DITINJAU DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
No full textThe growth of the digital economy, particularly in the online transportation sector and application-based services, has given rise to new employment relationship models that are not fully regulated within the existing labor law system. This phenomenon has created disparities in information and rule enforcement between digital platforms and workers, such as online motorcycle taxi (ojol) drivers and startup employees, especially in the implementation of electronic employment contracts (e-contracts). The main issue examined is the form of legal protection for workers under electronic contracts regarding their rights, obligations, and legal certainty, considering that Law Number 13 of 2003 concerning Manpower has not explicitly accommodated digital-based employment models. This study aims to examine the legal protection for workers under electronic contracts in Indonesia. The method used is normative-empirical legal research, employing a statutory approach and direct interviews with digital company representatives (Grab and Maxim in Cirebon), four workers under electronic contracts, and a mediator from the Manpower Office as informants. The results of the study indicate that: (a) workers under electronic contracts generally have no room for negotiation regarding contract terms and only agree to standard systems through digital clicks; (b) there is no specific regulation or guideline that explicitly governs the protection of electronic contract workers; and (c) Law Number 13 of 2003 concerning Manpower has not adequately accommodated digital employment models with electronic contracts.
Keywords: electronic contracts, legal protection, legal certainty, digital economy, employment, workers' rights and obligations
ANALISIS YURIDIS UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENJALANKAN TUGAS PROFESINYA DI SEKOLAH
No full textThis research is motivated by the phenomenon of teachers facing legal issues due to disciplinary actions against students, which raises concerns in carrying out their professional duties. Legal protection for teachers is an urgent issue that needs to be examined in greater depth. This study aims to analyze three main aspects: (1) the efforts of the school community in building understanding regarding guidance and discipline of students; (2) regulations and the implementation of legal protection for teachers; and (3) the role of professional organizations and law enforcement agencies through memorandums of understanding as well as government efforts in providing legal protection. The research employs a qualitative method with a normative empirical approach. The results indicate that schools have made efforts to build understanding through codes of ethics, socialization, and collaboration with parents, but teachers' legal awareness remains limited. Regulations such as the Teacher and Lecturer Law and the Minister of Education and Culture Regulations are in place, but their implementation is not yet optimal. Professional organizations and law enforcement have established memorandums of understanding, while government efforts are still uneven. This research is expected to contribute to the development of more systematic and fair legal protection policies for teachers.
Keywords: Legal Protection, Teachers, Disciplining, Justice, Professional Organizations, Memorandum Of Understanding
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM WANPRESTASI BALIK NAMA SERTIFIKAT TANPA IZIN PEMILIKNYA
No full textThe process of transferring a certificate should be carried out in compliance with the procedures and requirements stipulated by law, including obtaining permission from the legal owner. However, in practice, illegal acts often occur in the form of transferring land certificates without the owner's consent. These actions can be carried out by certain parties using document forgery or abuse of authority, which ultimately harms the legal landowner. The analysis focuses on elements of unlawful acts based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code and default (breach of contract) according to Article 1238 of the Indonesian Civil Code. This research uses a normative juridical approach by examining relevant laws and regulations, as well as case studies, to illustrate the legal implications of these actions related to violating principles in the agreement and fulfilling the elements of fault and damage. The legal implications include claims for compensation, restitution of rights, and criminal acts related to the certificate. The research emphasizes the importance of due diligence in land transactions to prevent illegal transfer of property rights. Therefore, it is important to strengthen regulations and law enforcement to protect the rights of landowners and prevent future occurrences of default practices.
Keywords: Certificate Transfer, Unlawful Act, Default, Guarantee Certificate, legal consequence