E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
BUILDING A POLICY FOR COMBATING CRIMINAL ACTS OF TERRORISM THROUGH THE DEATH PENALTY
Get PDFTerrorism is an extraordinary crime that can cause an atmosphere of terror, widespread fear, and mass casualties for the community. The government makes policies to counter terrorism through Law no. 15 of 2003 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, amended by Law no. 5 of 2018. The law provides for the death penalty for perpetrators of terrorism crimes. Nevertheless, the reality is that acts of terror in Indonesia are still happening and are increasing. The problem raised in this study is how to reconstruct the policy of countering terrorism through the death penalty. This legal research is normative juridical research with an empirical juridical approach. The types of data used include primary data and secondary data. Data collection techniques using documentary studies as secondary data and supported by primary data using the interview method. The analysis used is qualitative normative data analysis. Based on this research, the results show that terrorism crimes are committed by groups that are generally political victims; injustice, inequality, poverty, discrimination. The goal is to fight a mighty force that is impossible to fight openly. Implementing the death penalty for terrorism crimes does not provide a deterrent effect for perpetrators of terror acts in Indonesia. This happens because the lack of understanding of the characteristics of terrorism crimes and harsh actions actually lead to new, greater violence. The solution to this problem is to change the legal approach towards a sociological, persuasive and deradicalization approac
STRENGTHENING THE REGULATION OF EDUCATION SERVICES FOR FAITH IN GOD ALMIGHTY
Get PDFThis study aims to strengthen educational services for followers of Faith in God Almighty. Strengthening education services for religious groups is an effort to equalize the right to education for all citizens. Equalization of education services is a mandate of the Constitution 1945 of the Republic of Indonesia, emphasizing that every citizen has the right to education and teaching. Based on data from the Directorate General of Population and Civil Registration (Dukcapil) of the Ministry of Home Affairs (Mendagri), until June 2021, the population of Indonesia who adheres to the Faith is 102,508 people. This amount is equivalent to 0.04 percent of the total population of Indonesia, which reaches 272.23 million people. Still, 6.35 thousand people in Central Java adhered to the Faith in the same year, equivalent to 0.02% of 37.23 million people. This study analyzes the facts of discrimination in educational services experienced by adherents of the Faith. In this research process, the type of juridical-empirical research is used. This type of research examines legal materials as well as factual data in the community. Based on the provisional facts presented, the author hypothesizes that discrimination in educational services experienced by adherents of the Faith has existed for a long time. Since independence, followers of the Faith have not received education services equivalent to devotees of the six-state religions. Before the issuance of Permendikbud No 27/2016, there were cases of refusal to register for school, not up a grade, being forced to take religious lessons. Some were forced to choose one religion to take the national exam. After the issuance of the Minister of Education and Culture, adherents of the Faith still experience various obstacles in obtaining educational services. The availability of teachers (penyuluh) and the column of Faith in online report cards (e-report) is still a problem in educational services for Faith followers. It is necessary to strengthen regulations and implementation so that the fundamental rights of education mandated by the constitution are also felt for Faith believer groups in Indonesia
PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU
Get PDFSalah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Bank dalam memberikankredit kepada nasabah dengan mensyratkan adanya jaminan demi keamanan kredit dan kepastianhukumnya. Tanah adalah objek jaminan yang paling ideal. Tanah sebagai jaminan diatur oleh UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pembebanan hak tanggungan oleh PPAT dansetelah itu wajib didaftarkan ke kantor pertanahan sebagai bukti lahirnya Hak Tanggungan Dalam pasal 13ayat (2) UUHT telah ditentukan bahwa “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penanda tangananAPHTâ€. Namun tidak semua PPAT mentaati aturan tersebut. Di kantor BPN Kabupaten Pati masih terdapatPPAT yang mendaftar melebihi batas waktu.Permasalahan adalah: 1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan pendaftaran Hak Tanggungan oleh PPATmelampaui batas waktu? 2) Bagaimanakah akibat hukum ketidaktepatan waktu proses pendaftaran HakTanggungan terhadap hak-hak Kreditur? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh kantor Pertanahan untukmenanggulangi pelanggaran terhadap pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan?Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analisis,sumber dan jenis data adalah data sekunder dan data primer, teknik pengumpulan data menggunakan studidokumen dan wawancara, teknik analisi data menggunakan kualitatif.Hasil penelitian: 1) faktor-faktor yang membuat pendaftaran hak tanggungan terlambat ada 3: BPN, PPATdan orang yang menghadap 2) Akibat hukum ketidaktepatan waktu 7 hari dalam proses pendaftaran HakTanggungan terhadap hak-hak kreditor adalah Secara empiris dan Secara normatif. 3) Upaya Kantor BPNKabupaten Pati untuk mengurangi angka PPAT yang melanggar yaitu penerapan sanksi kepada PPAT yangmelanggar dan melakukan pembinaan secara berkala kepada PPA
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA
Get PDFTujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online dan faktor yang menghambat penegakkan tindak pidana penipuan online. Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online pada penyelesaiannya dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pasal 378. Kemudian dalam mendukung dasar hukum yang ada dapat digunakan juga Pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut dapat bersifat khusus (Lex Spesialis Derogat Lex Generale) atau UU ITE setidaknya dapat menjadi panduan dan landasan hukum untuk lingkungan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Kemudian, Faktor yang menghambat aparat dalam penegakan hukum ialah pertama, pembuktian tindak pidana penipuan secara online. Sarana prasarana dalam mendukung proses pembuktian dan Sumber daya manusia yang terbatas dalam proses penegakan hukum. Dalam proses penegakan hukum penipuan online diperlukan pihak-pihak penegak hukum yang teliti dalam menentukan pasal yang digunakan dalam penyelesaian perkara. Kemudian aparat penegak hukum perlu didukung secara sarana prasarana dan dibekali kemampuan dalam bidang IT untuk mendukung proses penyidikan
Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2019 dalam Perspektif Keragaman Manajemen Puncak
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Keberagaman Gender, Keberagaman Kebangsaan, Dan Pendidikan Dewan Komisaris Dan Direksi terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan laporan tahunan (annual report) seluruh perusahaan manufaktur yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia periode 2018-2019. Metode sampling yang digunakan adalah purposive sampling sehingga diperoleh sampel sebanyak 150 perusahaan manufaktur. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan salah satu bentuk komitmen yang diberikan perusahaan kepada lingkungan sekitarnya. Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu pada kepedulian sosial perusahaan untuk kepentingan masyarakat sekitar, sehingga perusahaan dapat menjaga citra perusahaan di masyarakat. Tidak hanya mencari keuntungan terbaik, tetapi juga menjaga kondisi lingkungan sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Keberagaman Gender tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). Variabel Keberagaman Kebangsaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Corporate Social Responsibility (CSR). Dan Pendidikan Dewan Komisaris Dan Direksi tidak berpengaruh terhadap Corporate Social Responsibility (CSR).Kata kunci: Keberagaman Gender, Keberagaman Kebangsaan, Pendidikan Dewan Komisaris Dan Direksi. Corporate Social Responsibility (CSR
E-Service Quality dan Pengguna GoCar di Kota Semarang
Get PDFTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh e-service quality terhadap kepuasan pengguna, untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap kepuasan pengguna. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh e-service quality terhadap niat penggunaan ulang, untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap niat penggunaan ulang, dan untuk mengetahui pengaruh kepuasan pelanggan terhadap niat penggunaan ulang. Pendekatan penelitian dengan metode kuantitatif, sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan yaitu 100 responden. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepuasan pengguna dapat mediasi atau menajdi penghubung antara variabel e-service quality terhadap niat penggunaan ulang. dapat dilihat dari nilai pengaruh tidak langsung e-service quality terhadap niat penggunaan ulang melalui kepuasan pengguna lebih besar jika dibandingkan pengaruh langsung e-service quality terhadap niat penggunaan ulang. Artinya bahwa kepuasan pengguna dapat menjadi variabel intervening. Kepuasan pengguna dapat mediasi atau menajdi penghubung antara variabel kemudahan terhadap niat penggunaan ulang. dapat dilihat dari nilai pengaruh tidak langsung kemudahan terhadap niat penggunaan ulang melalui kepuasan pengguna lebih besar jika dibandingkan pengaruh langsung kemudahan terhadap niat penggunaan ulang.Kata kunci e-service quality, Kepuasan, niat penggunaan ulang, kemudahanThe purpose of this study was to determine the effect of e-service quality on user satisfaction, to determine the effect of convenience on user satisfaction. In addition, to determine the effect of e-service quality on intention to reuse, to determine the effect of ease of reuse intentions, and to determine the effect of customer satisfaction on reuse intentions. The research approach is quantitative methods, while the sampling technique used is quota sampling, which is a technique to determine a sample from a population that has certain characteristics up to the desired quota, which is 100 respondents. The analysis technique used is multiple linear regression.The results show that user satisfaction can mediate or be a link between the e-service quality variable and the intention to reuse. It can be seen from the value of the indirect effect of e-service quality on intention to reuse through user satisfaction is greater than the direct effect of e-service quality on intention to reuse. This means that user satisfaction can be an intervening variable. User satisfaction can mediate or be a liaison between the ease variable on the intention to reuse. It can be seen from the value of the indirect effect of ease of reuse intention through user satisfaction is greater than the direct effect of ease of reuse intention. Keywords: e-service quality, satisfaction, intention to reuse, eas
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UU NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG
No full textRahasia Dagang secara normatif dirumuskan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Namun kenyataannya dalam praktek masih banyak orang yang melakukan pelanggaran dengan tanpa izin pemiliknya menggunakan Rahasia Dagang tersebut. Pemilik Rahasia Dagang bisa memperoleh perlindungan hukum, apabila Rahasia Dagang yang dimilikinya memenuhi 3 syarat, yaitu : RD itu harus mempunyai sifat rahasia, harus mempunyai nilai komersil, Pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara dan melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebu
Pembuatan Keripik Kulit Buah Semangka dengan Menggunakan Metode Vacuum Frying
Get PDFMesin penggoreng hampa (Vacuum Fryer) adalah mesin produksi untuk menggoreng berbagai macam buah dan sayuran dengan cara penggorengan hampa. Pada daging dan kulit buah semangka ditemukan zat citrulline. Zat citrulline lebih banyak ditemukan pada kulit semangka yaitu sekitar 60% dibanding di dalam daging semangka yang hanya sekitar 40% saja. Zat citrulline akan bereaksi dengan enzim tubuh ketika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup lalu diubah menjadi arginin, asam amino non essensial yang berkhasiat bagi jantung, sistem peredaran darah, dan kekebalan tubuh. Dari sembilan kali percobaan yang telah dilakukan dengan perlakuan suhu berbeda, yaitu 75Ëš celcius, 80Ëš celcius, dan 85Ëš celcius serta waktu penggorengan 40 menit,50 menit,dan 60 menit didapatkan hasil keripik nangka yang memiliki kadar rendemen berbeda- beda. Temperatur paling optimal pada saat melakukan proses penggorengan dengan alat penggorengan vakum adalah 75Ëš celcius dengan waktu penggorengan selama 40 menit dengan kadar senyawa Citrulline yang didapatkan sebanyak 3,1 gram per 100 gram kulit buah semangka
PENGGUNAAN DANA DESA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN PATI
Get PDFDesa merupakan sebuah kesatuan masyarakat yang batas wilayahnya telah diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan juga mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat dengan dasar prakarsa masyarakat, dan hak tradisional yang telah diakui dan dihormati didalam sistem Pemerintahan. Pembangunan desa merupakan salah satu cara membangun pedesaan yang kemudian dapat menjadi desa mandiri yang mampu mengelola sumber daya desa dengan baik. Pembangunan pedesaan tersebut tidak lepas dari partisipasi seluruh masyarakat pedesaan. Pemerintah desa telah menyusun perencanaan dalam pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangan yang mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa ini dibuat untuk memastikan keterkaitan dan keterpaduan antar rencana.Pembangunan merupakan proses perubahan dalam pembangunan daerah, hal tersebut berkaitan dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan sehingga dari program Dana Desa ini pemerintah memiliki harapan kepada masyarakat untuk ikut serta dan saling bersosialisasi antar satu sama lain melakukan gotong-royong menuju kepada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya dan masyarakat juga diharapkan ikut terlibat langsung dalam pembangunan untuk dapat bersaing. Pandemi Covid-19 telah menyebar keseluruh dunia pada awal 2020 dalam waktu singkat, mengubah kekrisisan dalam kesehatan menjadi kekrisisan dalam ekonomi. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari masa Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa
NOVELTY/KEBARUAN DALAM KARYA TULIS ILMIAH SKRIPSI/TESIS/DISERTASI
Get PDFABSTRACTThe novelty was basically an element of the originality of new findings, in the sense ofdiscovering what others have not found. Finding new knowledge gaps, new problems, andnew methods from the many studies that have been carried out. To produce novelty, startby studying the phenomena that occur to you that you understand. Start browsing throughthe internet if there were already similar studies that discuss the same topic. If there wasalready an exact study discussing it, begin to find out whether the conditions in the studywere the same as the conditions in the phenomenon you are observing. If these conditionswere not the same, it was possible that our research contains elements of novelty. Athesis/thesis/dissertation scientific paper could be said to have novelty even though itinvolved the exact same research as previous research. Scientifically, seeking newknowledge was carried out through proper research activities with procedures that were inaccordance with scientific principles which can produce useful information.Every studyaimed to find information on a phenomenon and offer method findings in terms of solvingproblems in that phenomenon, therefore it could be negotiated that finding noveltyelements should be the top priority in research activity were finding novelty.Keywords: Novelty, Research, Scientific Work, Information, PhenomenaABSTRAKNovelty pada dasarnya merupakan unsur originalitas temuan yang bersifat baru.dalamartian menemukan apa yang belum ditemukan orang lain. Menemukan celah pengetahuanbaru, masalah baru dan metode baru dari sekian banyak riset yang telah dilakukan.Menghasilkan novelty, mulailah dengan mengkaji fenomena yang terjadi di sekitar andayang anda pahami. Mulailah browsing di internet apakah sudah ada penelitian sejenis yangmembahas topik yang sama. Jika sudah ada penelitian yang sama persis membahasnya, mulai temukan apakah kondisi pada penelitian tersebut sama dengan kondisi padafenomena yang anda amati. Jika kondisi tersebut tidak sama maka kemungkinan penelitiankita mengandung unsur novelty. Sebuah karya tulis ilmiah skripsi/tesis/disertasi bisadikatakan memiliki novelty walaupun melibatkan penelitian yang sama persis denganpenelitian sebelumnya. Secara ilmiah, mencari pengetahuan baru dilakukan melaluikegiatan riset yang benar dengan prosedur yang sesuai kaidah-kaidah ilmiah dapatmenghasilkan informasi yang bermanfaat. Setiap penelitian bertujuan untuk menemukaninformasi atas sebuah fenomena dan menawarkan temuan metode dalam halmenyelesaikan masalah dalam fenomena itu, oleh karena itu tidak dapat ditawar bahwamenemukan unsur kebaruan harus menjadi prioritas utama dalam sebuah kegiatanpenelitian adalah menemukan kebaruan atau novelty.Kata Kunci : Novelty, Riset, Karya Ilmiah, Informasi, FenomenaÂ