E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
Get PDFKesadaran hukum merupakan keadaan di mana tidak terdapat benturan-benturan hidup dalam masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit dengan tingkat penularan yang tinggi, tetapi masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang penuh untuk melindungi diri sebelum ke orang lain. Dalam rangka Penanganan COVID-19, Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menerbitkan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang rendah akan kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan pemerintah. Dengan kurangya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan pemerintah, mengakibatkan terus bertambahnya korban yang terpapar virus covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 menimbulkan masalah terhadap penyebaran virus yang ada di masyarakat. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis menggunakan data primer dan sekunder. Analisi data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memicu tidak efektifnya usaha pemerintah untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Upaya peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan preventif dengan melakukan pembinaan, memberikan imbauan serta edukasi terhadap masyarakat dan represif yaitu pemidaan terhadap masyarakat yang melanggar
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA SEMARANG
Get PDFPerencanaan penataan ruang wilayah merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota akibat adanya pelanggaran pembangunan bangunan gedung oleh masyarakat yang tidak hanya merugikan masyarakat sekitar tetapi juga mengganggu tatanan tata ruang wilayah yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota. Penelitian ini membahas beberapa Peraturan penegakan hukum pelanggaran pembangunan bangunan gedung di Kota Semarang dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan metode pendekatan statute approach/pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundangan-undangan serta wawancara dengan Dinas terkait dengan tujuan agar masyarakat memahami perencanaan tata kota serta akibat apabila melanggar. Peraturan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan bangunan gedung Kota Semarang antara lain mengacu pada UU Cipta Kerja, Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2021 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031, serta Perwal Kota Semarang No. 38 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pembangunan bangunan gedung berupa SDM yang kurang dan akses yang sulit
EKSISTENSI DAN PENERAPAN PIDANA PEMECATAN DARI DINAS MILITER SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA KHUSUS
Get PDFPenjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer oleh hakim terhadap terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Nomor 217 K/MIL/2019 menunjukkan eksistensi stelsel pidana lain di luar ketentuan yang diatur oleh KUHP yang ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang memiliki sifat khusus dalam hukum pidana atau dapat dikatakan sebagai hukum pidana khusus. Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui eksistensi dan penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus yudisial. Eksistensi pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus adalah wujud penyimpangan dari hukum pidana umum yang bersumber dari KUHP sebagai sumber hukum pidana materiil di luar KUHP yaitu KUHPM. Penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan tambahan terhadap militer dalam perspektif hukum pidana khusus diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dan diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 KUHPM dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.â
TANGGUNG JAWAB BADAN HUKUM KOPERASI TERHADAP NON ANGGOTA KOPERASI DALAM DANA INVESTASI BERBENTUK SIMPANAN BERJANGKA YANG MENGALAMI GAGAL BAYAR
Get PDFKoperasi selalu membutuhkan investor untuk melakukan kegiatan ekonomi. Investor yang berada di luar anggota koperasi tersebut memiliki resiko investasi yang cukup tinggi. Resiko yang tinggi pada investor di luar keanggotaan koperasi antara lain adalah gagal bayar seperti yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Perumusan masalah yaitu : 1.Bagaimana tanggung jawab badan hukum koperasi terhadap investor yang non anggota dalam simpanan berjangka ketika terjadi gagal bayar?, 2.Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar? dan 3.Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan nomor 369/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dalam kaitannya tentang skema homologasi?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :Pengurus sebagai organ yang mewakili koperasi tidak dapat menanggung kerugian yang ditimbulkan atas kerugian yang diderita oleh non anggota (Investor). Pertanggungjawaban atas segala kelalaian dan kerugian yang timbul atas kegiatan koperasi sejatinya hanya diperuntukan oleh anggotanya.Faktor yang menyebabkan adanya dana investasi berbentuk simpanan berjangka ketika koperasi mengalami gagal bayar antara lain adalah adanya penawaran bunga yang tinggi dan jaminan pajak bunga investasi yang rendah, adanya dokumen legalitas Koperasi, dan sertifikat Simpanan Berjangka yang ditandatangani oleh Pengurus Koperasi.Adapun Pertimbangan hukum majelis hakim dalam kaitannya tentang skema homologasi adalah telah adanya putusan Pailit nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 yang berkekuatan hukum tetap, final, dan mengikat yaitu pengesahan perdamaian (homologasi). Kata Kunci : Koperasi, Investor, Investasi, Simpanan Berjangk
PEMENUHAN HAK HUKUM PADA ANAK PENYANDANG DISABILITAS KABUPATEN PATI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM
Get PDFDisabilitas merupakan suatu keadaan dimana sesorang memiliki keterbatasan dalam tubuhnya. Keterbatasn tersebut berupa keterbatasan pada mental,intelektual, emosi,sensorik,dan lain sebagainya dimana hal tersebut menjadi hambatan dalam menjalani hidup di masyaratak. Banyak yang beranggapan bahwa anak yang memiliki keterbatasan akan sulit untuk bersosialisasi dan meraih cita-citanya. Bahkan banyak anak penyandang disabilitas yang menerima perlakuan yang tidak manusiawi, mendapat kekerasan,dan diskriminasi karena dianggap kaum yang paling rentan. Dengan demikian perlu adanya pemenuhan hak hukum anak penyandang disabilitas sebagai wujud perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dimana proses penelitian dilakukan dengan cara menelaah semua perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai hak-hak hukum yang dimilik anak penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu penelitian ini berisi mengenai pemenuhan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam memenuhi hak sebagai wujud perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan bahwa negara sangat melindungi hak-hak disabilitas terbukti adanya seperangkat hak yang dicantumkan secara implisit didalam berbagai aturan perundang-undangan. Serta dengan memenuhi hak yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah memberikan perlindungan hukum pada anak penyandang disabilitas
PEMBELAJARAN DARING DAN PENGARUHNYA PADA KINERJA GURU MADRAH IBTIDAIYAH (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)
Get PDFABSTRAK Tujuan penelitian ini menganalilis pengaruh pelayanan administrasi,  pembelajaran daring  terhadap kinerja guru MI di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan. Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian eksplanatori yaitu berguna untuk menjelaskan sebab akibat variabel yang melatar belakangi suatu keadaan sosial tertentu dan menilai pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Hasil penelitian ini menunjukan pertama sebagian besar responden, yaitu 56% menyatakan pelayaan administrasi dilakukan dengan baik sekali, sebagaimana nilai skor kumulatif sebesar 88.91% memiliki pengertian bahwa pelayanan administrasi untuk kebutuhan para siswa, para guru dan kepala sekolah yang dilakukan sangat baik. Kedua menunjukan bahwa, sebagian besar responden, yaitu 64 % menyatakan bahwa Pembelajaran dilakukan dengan lancer, karena wilayah di setiap sekolah sudah ada fasilitas internet yang terjangkau, yang mampu menunjang pembelajaran secara online. Sebagaimana nilai skor kumulatif sebesar 85.33 % memiliki pengertian bahwa pembelajaran daring yang dilakukan sudah bagus, terutama dalam hal proses belajar mengajar melalui PC, laptop, dan smartphone. Ketiga menunjukan bahwa sebagian besar responden, yaitu 64% menyatakan selalu dapat menyelesaikan jumlah pekerjaan sesuai dengan standar Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kinerja Guru MI termasuk dalam bagus, terutama dalam hal mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengavaluasi siswa. Keempat menunjukan bahwa tingkat pengaruh antara variabel bebas Pelayanan Administrasi,  Pembelajaran Daring dengan variabel terikat Kinerja Guru sebesar 0,932,  bermakna tingkat pengaruh tersebut masuk kategori sangat kuat.  Kata Kunci: pembelajaran, daring, pandemic covid 19, pelayanan, administrasi, kinerja, guru ABSTRACT The aim of this study is to analyze the effect of administrative services, online learning on the performance of MI teachers in Penawangan District, Grobogan Regency. This type of research is an explanatory research type, which is useful for explaining the cause and effect of the variables underlying a certain social situation and assessing the effect of one variable on another. The results of this study show that firstly, most of the respondents, namely 56% stated that administrative services were carried out very well, as the cumulative score of 88.91% had an understanding that administrative services for the needs of students, teachers and principals were carried out very well. The second shows that, most of the respondents, namely 64% stated that learning was carried out smoothly, because the area in each school already had affordable internet facilities, which were able to support online learning. As a cumulative score of 85.33%, it means that online learning is good, especially in terms of the teaching and learning process through PCs, laptops, and smartphones. Third, it shows that most of the respondents, namely 64%, stated that they could always complete the amount of work in accordance with the performance standards of Madrasah Ibtidaiyah teachers. The performance of MI teachers is good, especially in terms of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, evaluating students. Fourth, it shows that the level of influence between the independent variables of Administrative Services, Online Learning and the dependent variable of Teacher Performance is 0.932, meaning that the level of influence is in the very strong category.Keywords: learning, online, pandemic covid 19, service, administration, performance, teache
STRATEGI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BONUS DEMOGAFI (STUDI KASUS DI KOTA TEGAL)
Get PDFAbstractThe Indonesian state has begun to enter a golden period in the form of a demographic bonus era which needs to be followed up through a series of policy actions that are able to bring optimal benefits. From the results of the projected population of Tegal City, the demographic bonus will be in 2020 with a dependency ratio of 50.42%. And in 2021 with a dependency ratio of 52.06%.Policies and programs are carried out through quality education, the Generation Planned Program, population education to change people's mindsets and increase awareness of population issues, as well as skills education as a pathway to improve the quality of superior and ready to work human resources.Employment policies are managed through workforce empowerment by training entrepreneurs, accessing capital and training for MSMEs. Development of local local informal sector businesses, such as the development of handicraft businesses and MSMEs in the City of TegalKeywords: strategy, policy, bonus, demographics, study, case AbstrakNegara Indonesia mulai memasuki suatu masa emas berupa era bonus demografi yang mana  perlu ditindaklanjuti melalui serangkaian aksi-aksi kebijakan yang mampu membawa manfaat yang optimal. Dari hasil proyeksi jumlah penduduk Kota Tegal bonus demografi berada pada tahun 2020 dengan rasio ketergantungan sebesar 50.42 %.dan  tahun 2021 denan rasio ketergantungan sebesar 52.06 %.Kebijakan dan program yang dilakukan melalui pendidikan berkualitas, Program Generasi Berencana, pendidikan kependudukan  untuk mengubah pola pikir masyarakat dan meningkatnya kesadaran mengenai isu kependudukan, serta pendidikan keterampilan  sebagai jalur meningkatkan kualitas SDM unggul dan siap bekerja.Kebijakan ketenagakerjaan dikelola melalui pemberdayaan tenaga kerja dengan melatih wirausaha, akses permodalan dan pelatihan UMKM. Pengembangan usaha sektor informal lokal daerah, seperti pengembangan usaha-usaha kerajinan dan UMKM di Kota TegalKata Kunci : strategi, kebijakan, bonus, demografi, studi, kasu
HARMONISASI HUKUM SIARAN IKLAN OBAT DAN PENGOBATAN PADA LEMBAGA PENYIARAN TELVISI DAN RADIO
Get PDFHarmonisasi hukum program penyiaran, terkait dengan penayangan pelayanan publik di bidang kesehatan masyarakat oleh lembaga penyiaran, dapat dilakukan dengan mengonstruksi secara heurestika antara UU tentang Kesehatan dan UU tentang Penyiaran. Sudah diuraikan, harmonisasi hukum program penyiaran yang diberlakukan di dalam lembaga penyiaran adalah niscaya, mengingat kesehatan kehidupan berbangsa dan bernegara dicerminkan oleh kesehatan lembaga penyiaran dalam menayangkan variasi pelbagai rubrik tentang pelananan kesehatan bagi masyarakat. Kesehatan ini patut digarisbawahi, karena lembaga penyiaran selama ini cenderung menayangkan pelbagai tayangannya hanya berdasarkan rating. Dampaknya, selama ini pula lembaga penyiaran cenderung mengidentikkan sebuah tayangan hasil produknya hanya sebagai bentuk iklan, promosi, atau bentuk lainnya yang beraroma komersial.Tidak ada yang salah terkait dengan bentuk-bentuk tersebut, asalkan berpayungkan pada sebuah konstruksi hukum yang jelas dan tegas, mengingat media massa pada hakikatnya terkonteks dengan suatu nilai luhur kebangsaan di negara tempat media massa tersebut melayani publik pemirsanya. Maka diperlukan harmonisasi pengaturan yang berkaitan dengan muatan materi hukum UU Penyiran dan UU Kesehatan beserta peraturan turunannya, dalam lingkup pengaturan iklan obat dan pengobatan sehingga memenuhi asas kepastian, kemanfaaf dan keadilan hukum dan etika
Knowledge-Worker Productivity in Defense Industry: The Role of Knowledge Management through Employees’ Adaptability and Job Satisfaction
Get PDFThis research aims to investigate the direct effect of knowledge management on knowledge-worker productivity and the indirect effect mediated by employees' adaptability and job satisfaction. The research was conducted at PT. Pindad (Persero) Malang as a specific knowledge-based manufacturing industry company. The research population is employees who work in the department that is closely related to the knowledge of ammunition products. Furthermore, 203 employees became the research sample taken proportionally and randomly from the population using proportionate random sampling technique. The data analysis method was carried out using a structural equation modeling (SEM) model with a partial least square (PLS) approach. The results indicate that knowledge management has no significant effect on knowledge-worker productivity, but knowledge management has a significant effect on adaptability, and adaptability has a significant effect on knowledge-worker productivity. Knowledge management also has a significant effect on job satisfaction, and job satisfaction also has a significant effect on knowledge-worker productivity. Thus, adaptability and job satisfaction have a full mediating role on the effect of knowledge management on knowledge-worker productivity. This research contributes fill the research gap on the influence of knowledge management on knowledge-worker productivity with the presence of adaptability and job satisfaction as a mediating variable
The Impact of Financial Education and Socioeconomic Status on the Undergraduate Students' Financial Literacy
Get PDFFinancial literacy is a crucial variable for researchers and policymakers because financial literacy's contribution encourages inhabitants to organize future financial planning and decision improvement. The study aims to empirically investigate the determinants of financial literacy such as financial education, parents' socioeconomic status, and gender. The authors used a cross-sectional survey approach with N = 325 samples. The result of measuring students' financial literacy showed a moderate condition (moderate level). The multiple linear regression models showed that parents' socioeconomic status significantly improved students' financial literacy. Meanwhile, financial education and gender did not prove significant in influencing students' financial literacy. The empirical study generated that encouraging parents is one of the essential policy elements in improving students' financial literacy. The higher students' socioeconomic status tends to encourage better financial planning and decision because they comprehend the literacy skills