E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PEMILIK BARANG AKIBAT KECELAKAAN DALAM PENGANGKUTAN LAUT
Get PDFBy article 41 paragraph 3 of Law No. 17 of 2008 concerning shipping, maritime transportation companies are obliged to insure their liability and carry out basic general passenger protection insurance by the provisions of statutory regulations." The carrier is obliged to protect the goods it transports. Public and company trust in carrier services is the key to the existence of a transportation service facility. In practice, it turns out that not all transportation services carry out their responsibilities by providing compensation, for example PT. SBT Semarang Shipping, which carried 67,500 sacks of goods or 2,700 tons of Tonosa Cement, belongs to HS as the owner of the goods which suffered losses due to a maritime accident. Still, the owner of the goods did not receive compensation as regulated in Article 40 paragraphs 1 and 2 of Law No. 17 of 2008 concerning Cruise. The company does not guarantee its cargo, because the shipping company already knows that the owner of the goods has insured the goods themselves
ANALISIS SALDO PRIMER POSITIF PADA TAHUN 2023 SEBAGAI INDIKATOR APBN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN
Get PDFThe 2023 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) shows a positive figure of 92.2 trillion. This has been anticipated since 2012, and it has always been in a negative condition. This is an indicator of the improving health of the APBN, as a manifestation that leads to better economic conditions and the welfare of Indonesian society in general. The primary balance is state income minus state expenditure without debt interest payments. In determining the initial assumptions of the 2023 APBN Law, the primary balance is in negative condition. And, until the end of 2023, it shows a positive balance how This condition can show that the economy is developing with greater income, which will impact people's welfare
Peran Serta Masyarakat Pada Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Guna Mewujudkan Good Governance
No full textSalah    satu    tiang    utama    dalam    penyelenggaraan pemerintahan   suatu   negara   adalah   pembentukan   peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, telah menjadikan dasar yang sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan Didalam Pasal 96 secara jelas mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah. Peran serta masyarakat dalam penyusunan Peraturan Daerah merupakan hak masyarakat. Dalam upaya pencapaian Good Governance, peran serta masyarakat menjadi hal yang penting untuk dilakukan, sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Peran serta masyarakat dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah sebetulnya adalah untuk memberdayakan masyarakat, yaitu masyarakat mendapatkan kesempatan yang luas dan akses untuk menyampaikan aspirasi yang menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, peran serta masyarakat dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal pengawasan publik. Pengawasan publik bertujuan agar pengambil kebijakan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan dan kewenangannya
Etika Dan Legalitas Penelitian Kesehatan Yang Menjadikan Manusia Sebagai Subjek Penelitian
No full textPenelitian dalam bidang kesehatan memberikan dampak yang luas, penelitian pada manusia semakin medesaknya penyempurnaan pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan umat manusia, yang bertujuan untuk melengkapi tata cara diagnostik, terapi, pencegahan serta pengetahuan tentang etiologi dan patogenesis suatu penyakit. Permasalahan dalam penelitian kesehatan yang melibatkan manusia sebagai subjek adalah etika dan legalitas dalam prosesnya. Metode penelitian ini dengan hukum normatif, karena menggunakan data sekunder yang menyangkut peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian harus memiliki tiga prinsip etik yaitu penghormatan terhadap manusia, kebaikan, dan keadilan. Legalitas terkait manusia sebagai subjek penelitian tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 39 1995 Tentang Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1179A/Menkes/SK/X/1999 Tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan No. 2002/SK/ BPOM Tentang Tata Laksana Uji Klinik, UU No. 18200 2 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Keputusan Menteri Kesehatan No. 1334/MENKES/SK/X/2002 Tentang Komisi Nasional Etik Penelitian dan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian harus mengikuti etika maupun legalitasnya. Subyek penelitian kemudian dimaknai bukan hanya sebagai hal yang menunjang keberhasilan penelitian, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral peneliti
SYMBOLIC ANALYSIS OF CHINESE IDENTITY RECOGNITION IN THE UGLY VEGETABLES PICTURE BOOK BY GRACE LIN (1999)
Get PDFIdentity, Symbol, Pictureboo
Pengetahuan Ibu Tentang Hak ASI Anak dalam Perspektif Hukum dan Islam Sebagai Upaya Pencegahan Stunting
Get PDFThis research discusses an analytical study of mothers' knowledge of children's breastfeeding rights from a legal and Islamic perspective as an effort to prevent stunting. Breastfeeding rights have been regulated in Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding in Article 6 “Every mother who gives birth must provide exclusive breastfeeding to the baby she gives birth toâ€. Although it has been regulated, the Basic Health Research data for 2021 shows that 52.5%, or only half of the 2.3 million babies aged less than six months receive exclusive breastfeeding in Indonesia. One of the impacts of children not getting breast milk is stunting. Data from 2020 shows that toddlers who are not exclusively breastfed are stunted by 91.7%. Stunting is a significant problem in Indonesia today; child malnutrition in the form of stunting, low body weight, and wasting continues to occur in children under five years of age. The large number of stunting that occur in toddlers who are not breastfed shows that there is still low awareness of mothers in providing breast milk even though the regulation of breastfeeding is very clear from legislation and Islamic law, there are still many mothers who do not offer breast milk to their children. Urgency of research Carry out research on children's rights to breast milk to prevent stunting. The research method that will be used in this research is empirical legal research using primary data and secondary data. The results showed that all respondents knew that breast milk is very beneficial for children and is taught in Islam, but only 42% knew that breast milk can prevent stunting. Despite knowing that breast milk is very helpful for children, 83% of respondents did not know that breast milk is a child's right that must be given. Mothers consider breastfeeding to be a mother's right, which means that mothers can choose whether or not to breastfeed their children. Breastfeeding as a child's right is not understood by the community, so many mothers ignore this right
Prestige or Function? A Study of Intention to Buy Luxury Brands in Indonesia
Get PDFThis study explores the relationship between hedonic and functional value toward the intention to buy luxury brands as direct effects and through attitude toward luxury brands. This study used a survey to gather data from 113 respondents with birth years between 1981 and 2012 who had purchased luxury brands. This study used the partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) to evaluate the model and hypotheses. The result shows that hedonic value positively and significantly affects the intention to buy luxury brands. In addition, the result shows a positive relationship between hedonic value and intention for luxury brand purchases through attitude towards luxury brands. Functional value positively affects the intention to buy luxury brands. Meanwhile, functional value does not significantly affect attitude toward luxury brands. Furthermore, attitude toward luxury brands has a significant effect on the intention to buy luxury brands. Understanding these relationships can help marketers develop effective strategies to attract and retain consumers of luxury brands
META ANALISIS: TINDAKAN ABORSI DALAM BIOETIKA, PANDANGAN ISLAM, DAN HUKUM DI INDONESIA
Get PDFPada saat sekarang tindakan aborsi tampak cukup umum dilakukan dan dibincangkan oleh berbagai lapisan masyarakat. Umumnya aborsi dilakukan pada kondisi kehamilan yang tidak diinginkan oleh sang ibu. Indonesia sebagai negara yang menjunjung keadilan, adab, dan keagamaan, isu aborsi ini merupakan bahasan yang cukup sensitif. Namun pada nyatanya secara moral dalam bioetika, pandangan Islam dan hukum di Indonesia, tindakan aborsi adalah tindakan yang dilarang. Penelitian ini merupakan penelitian meta analisis yang menggunakan metode prisma sebagai metode penentuan artikel rujukan dengan kata kunci terkait. Artikel rujukan yang digunakan adalah artikel dengan pembahasan sesuai kata kunci yang lolos jurnal ISSN dalam rentang waktu lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak aborsi jika ditinjau dari pandangan Islam, bioetika, dan hukum di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, disimpulkan tindak aborsi dilarang di Indonesia, namun terdapat pengecualian sesuai dengan kondisi yang bersangkutan
Customer Self-Congruity and Brand Image on Purchase Decision: The Role of Gender and Age as Control Variables
Get PDFThe impetus for this research is Generation Z's lack of understanding of social media marketing and brand image in relation to buying local products, because local brands are generally less successful. Self-congruence is new to assess consumer alignment with brands, which ultimately influences purchase decisions. The study's gap focuses on brand image, highlighting challenges consumers face in identifying with brands via social media. This study aims to show the impact of social media marketing on customer self-alignment, brand image, and purchase decision. The research data was collected by distributing questionnaires using a purposive sampling method to 217 gen Z participants who use local skincare and analyzed using SEM. The results show that all hypotheses influence each other by applying the self-expansion theory, where consumers will align themselves with brands from local products so that consumers will expand their self-concept and culminate in purchasing decisions. This study will also examine customer characteristics by gender and age as control variables that can be fully predicted. The findings of this study indicate a difference in gender, where women are more easily attracted to try than men. Younger consumers were found to prefer shopping online rather than physically, in contrast to older consumers
Perlindungan Hukum Bioetik Dan Medikolegal Pada Kasus Bayi Tabung
Get PDFBased on existing laws in Indonesia, the IVF implementation program itself refers to Law Number 36 of 2009 which discusses health, which was later updated with Law Number 17 of 2023. This Law explains that the implementation of the IVF program must be carried out in accordance with with legal, religious, moral and civility norms. Problems arise if they do not provide appropriate results and ultimately trap medical personnel in a legal crisis that is very unpleasant and causes time, material and psychological losses that often drag on for a long time. In theory, IVF technology provides an opportunity for married couples to know the gender and genetic abnormalities that may occur in the embryo, so as to avoid the possibility of implantation of a defective embryo. The results of this research show that IVF or in medical language called In Vitro Fertilization (IVF) is an attempt to obtain pregnancy by bringing together sperm cells and egg cells in a special container. The legal and policy framework governing IVF has been regulated in Law Number 17 of 2023 and Minister of Health Regulation Number 43 of 2015 concerning the Implementation of Artificial Reproductive Technology, which contains: general provisions, licensing, guidance and supervision, transitional provisions and closing provisions. Bioethical and medicolegal legal protection in cases of IVF is important to ensure that reproductive technology is used ethically and in accordance with legal principles and human rights. This also helps protect the interests of the patient and the welfare of the child born through the procedur