E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAN PENGAWASAN PROGRAM INDONESIA PINTAR DI SEKOLAH SEKECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA
Get PDFAbstractThis  study is  aimed  at determining  the  implementation  of  supervision  and  the factors that hinder the implementation of supervision of Program Indonesia Pintar (PIP) in schools in Todanan sub-district. This research employed Countenance Stake model which involves Antecedents, Transactions, and Outcomes aspects. The research subjects were 15 school principals. Data were collected using observation and interview techniques. Descriptive qualitative technique was used to analize the data.The results of this study are: 1) antecedents, supervision does not run well, schools do not establish school-level PIP implementing committees, 2) transactions, supervision  had  been  carried  out,  without  clear  job  description.  The school principal as the person in charge of all school activities acts normatively as a supervisor in the implementation of PIP. 3) outcomes, the supervision of the use of funds is only limited on a suggestion to use PIP funds according to the instructions. There is no responsibility regarding the supervision of PIP. Inhibiting factors for supervision of PIP in schools in Todanan sub-district, namely: 1) Lack of socialization of the school’s roles by related parties. 2) Schools are not required to take responsibility related to the implementation of PIP so that supervision at the school level does not run well.Keywords: Evaluation, Supervision, Program Indonesia Pintar.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan  dan faktor- faktor  yang menghambat pelaksanaan pengawasan Program Indonesia Pintar di Sekolah sekecamatan Todanan. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi menggunakan model Countenance Stake yang meliputi Aspek Antecedents, Transactions, dan Outcames. Subjek penelitian adalah 15 Kepala Sekolah. Data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisa data menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil penelitian ini yakni: 1) antecedents, pengawasan tidak berjalan dengan baik, sekolah tidak membentuk panitia pelaksana PIP tingkat sekolah, 2) transactions, pengawasan telah dilakukan, tanpa penugasan yang jelas. Kepala sekolah selaku penanggung jawab seluruh kegiatan sekolah bertindak secara normatif sebagai pengawas dalam pelaksanaan PIP. 3) outcomes, Pengawasan pemanfaatan dana hanya berupa himbauan untuk memenfatkan dana PIP sesuai petunjuk. Tidak ada pertanggungjawaban apapun terkait pengawasan PIP. Faktor Penghambat Pengawasan Program Indonesia Pintar di sekolah Kecamatan Todanan yakni 1) Kurangnya sosialisasi peran sekolah oleh pihak terkait. 2) Sekolah tidak dimintai pertanggungjawaban terkait pelaksanaan PIP sehingga pengawasan di tingkat sekolah tidak berjalan.Kata kunci: Evaluasi, Pengawasan, Program Indonesia Pintar.Â
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID 19 MELALUI JOGO TONGGO BERDASARKAN INSTRUKSI GUBERNUR NOMOR I TAHUN 2020
Get PDFperlindungan hukum terhadap masyarakat pada masa pandemi Covid 19 ini melalui peran Jogo Tonggo berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020, ialah menjamin dalam penanggulangan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, menyeluruh, terus menerus dalam hal ini seluruh lapisan masyarakat bersama pemerintah Kota Magelang berperan aktif dalam mencegah penularan Covid-1
PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN TERHADAP PEMENUHAN PERJANJIAN MELALUI PEMBAYARAN NON TUNAI
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk menganalisis pembaharuan hukum perikatan terhadap pemenuhan perjanjian melalui pembayaran non tunai. Pembayaran non-tunai dibutuhkan masyarakat karena lebih praktis dan efisienyaitu dilakukan dengan cara transferlangsung(electronic fundstransfer),menggunakankartupembayaran(paymentcard),menggunakanuang elektronik (electronic money) dan uang digital (digital money). Sedangkan pembayaran secara tunai  harus ada penyerahan nyata uang kartal. Keuntungan  pembayaran non tunai  dengan mudah dapat melacak riwayat transaksi secara transparan sehingga mengurangi transaksi tunai yang ilegal. Namun pembayaran non tunai belum dikenal masyarakat secara umum karena tidak semua orang memiliki pengetahuan yang cukup dalam melakukan aktifitas pembayaran menggunakan tehnologi digital yang berkembang saat ini, disamping itu juga tidak dikenal dalam pengaturan pemenuhan perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu perlu ada pembaharuan hukum perikatan berkaitan dengan pemenuhan perjanjian   agar dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat
AUDIT MANAJEMEN UNTUK PENGENDALIAN PERSEDIAN BAHAN BAKU
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Audit Manajemen pengendalian persedian bahan baku yang dilakukan oleh PT ABC Semarang dan untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan Audit Manajemen pengendalian persediaan bahan baku pada perusahaan PT ABC Semarang. Metode penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang dipakai adalah teknik tringulasi, yaitu setelah mengumpulkan hasil wawancara dengan key informant, diteruskan dengan mengolah menyajikan, dan menganalisis data. Wawancara dilakukan dengan kepala produksi, kepala gudang dan staf admin gudang mengenai pengendalian persediaan bahan baku dengan menggunakan pendekatan audit manajemen pada perusahaan. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Audit Manajemen Pengendalian Persediaan Bahan Baku pada PT ABC Semarang meliputi jadwal induk produksi, pengendalian pembelian dan spesifikasi bahan baku, pengendalian persediaan bahan baku dan program pengendalian pemasok. Kegiatan ini dilakukan pada PT. ABC Semarang belum secara periodik, belum dibentuk secara formal oleh perusahaan PT. ABC Semarang saat ini pengawasan manajemen biasa yang dilakukan sehingga masalah pengendalian persediaan bahan belum ditangani dengan baik. Kekurangan SDM yang menangani audit manajemen. Karyawan-karyawan yang ditunjuk pengawasan manajemen belum pernah mendapatkan pelatihan audit manajemen, sehingga terjadi perangkapan jabatan seperti: kepala gudang merangkap kepala produksi, staff bahan baku merangkap assisten bahan baku, staff barang jadi merangkap assisten barang jadi dan staff accounting merangkap staff keuangan. Selama ini yang dilakukan oleh beberapa karyawan yang sudah mempunyai tanggung jewab lainnya, mereka masih dibebani melakukan tindakan audit manajemenKata kunci: audit manajemen, pengendalian persediaan, bahan baku, produksi, pemasokAbstractThis study was to determine the implementation of the Management Audit of raw material supply control that was conducted by PT ABC Semarang and to determine the constraints of the Audit of Management of raw material inventory control. The research method was used to descriptive qualitative with a case study approach. The analysis technique was used the triangulation technique, it was after collecting the results of interviews with key informants, then proceed by processing the present, and analyze the data. Interviews were carried out with the head of production, head of the warehouse and warehouse admin staff regarding the control of raw material inventory using a management audit approach to the company.The results of this study showed the Implementation of Management Audit of Raw Material Inventory Control at PT ABC Semarang including the master production schedule, purchase control and raw material specifications, raw material inventory control and supplier control program. This activity that was carried out at PT. ABC Semarang has not been periodic, has not been formally formed by the company PT. ABC Semarang is currently under normal management supervision so that the problem of material inventory control has not been handled properly. Its constrain is lack of human resources to handling management audits. Employees appointed by management supervision have been trained management audit training, resulting in concurrent positions such as: warehouse head and production head, raw material staff and raw material assistants, finished goods staff and concurrent product assistants and accounting staff and financial staff. During this time carried out by several employees who already have other responsibilities, they are still burdened with management auditKeywords: management audit, inventory control, raw materials, production, supplier
PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA MALPRAKTIK MEDIK
Get PDFMalpraktik medik adalah dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif). Penyelesaian perkara administratif malpraktik dalam nomor kasus 1077/Pid.B/2011/PN.SBY adalah telah dilakukan pencabutan surat izin praktik dan surat tanda registrasi kepada dokter yang melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pencabutan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesian (IDI). Bila dokter ingin melakukan praktik kedokteran kembali, maka dokter harus membuat ulang surat tanda registrasi dan surat izin praktik kepada Dinas Kesehatan dan IDI. Bentuk pertanggungjawaban pidana dokter terhadap pasien dalam putusan perkara nomor: 1077/Pid.B/2011/PN.SBY, dr. E. A. dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti melakukan praktik aborsi. dr. E. A. mengakui perbuatannya dan dihukum 3(tiga) tahun penjara. Bentuk penyelesaian terhadap administratif malpraktik , dr. E. A dicabut surat izin praktik dan surat tanda registrasi sebagai dokter oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap korban, dr. E. A dipidana 3(tiga) tahun penjara karena terbukti dan mengakui telah melakukan tindakan malpraktik aborsi ilegal terhadap korban
STUDI KARAKTERISTIK LALU LINTAS JALAN SRIWIJAYA SEMARANG – JAWA TENGAH
Get PDFDalam suatu pergerakan arus lalu lintas pada jalan raya terdapat tiga variabel utama yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik arus lalu lintas yaitu kecepatan, volume dan kepadatan. Kecepatan didefinisikan sebagai jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan persatuan waktu. Volume didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tertentu persatuan waktu tertentu. Sedangkan kepadatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan persatuan panjang jalan tertentu.
Dalam laporan tugas akhir ini dijelaskan pula adanya hubungan antara ketiga
variabel tersebut yang dinyatakan dalam suatu model matematis yaitu model
linear Greenshields. Survei lapangan yang dilakukan adalah survei kecepatan dan survei volume lalu lintas
THE ROLE OF BHAYANGKARA AS THE TRUSTEE OF COMMUNITY SECURITY AND ORDER IN SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS OF DOMESTIC VIOLENCE THROUGH PENAL MEDIATION
Get PDFBhabinkamtibmas has the function of carrying out consultation, mediation, negotiation, facilitation, motivation to the community in Harkamtibmas, and solving crime and social problems. With the task as intended, this study will try to examine and analyze how the role of Bhabinkamtibmas in criminal acts of domestic violence (KDRT) through penal mediation at the Weleri Police, Kendal Resort Police and how the obstacles faced in resolving criminal acts of domestic violence (KDRT) through penal mediation by Bhabinkamtibmas at the Weleri Police, Kendal Resort Police. This study uses a sociological juridical approach, which means that this research is examined by looking at the findings of facts in the field, which are used as the basis of the author as data obtained from the field (non-doctrinal) with the existing reality. Based on the results of the study, data obtained that (1) the role of Bhabinkamtibmas in resolving criminal acts of domestic violence (KDRT) through Penal Mediation at the Weleri Police, Kendal Police, aims to obtain more effective and efficient results in controlling crime by maximizing the role of law enforcement officers, in this case, the police in resolving cases through penal mediation. First, the police as a facilitator for both parties. Second, the police also often play a role as mediators in penal mediation and build joint participation between perpetrators, victims, and the community in resolving an event or crime. The problems faced can be appropriately resolved by ensuring a sense of justice, especially for victims. (2) The obstacles faced in settlement of criminal acts of domestic violence (KDRT) through penal mediation by Bhabinkamtibmas at the Weleri Police, Kendal Police are: (1) Not familiar with the settlement process through mediation; (2) The existence of a third party who interferes in solving a problem; (3) The legal basis is not yet strong in resolving through mediation; (4) The Criminal Justice System spearheads the investigation process; (5) The parties do not comply with the mediation decision; (6) Public distrust of law enforcement officers (Bhabinkamtibmas) becomes a mediator
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG EKONOMI
No full textKorporasi biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana untuk menyebut badan hukum. Korporasi adalah kumpulan terorganisir dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum. Dalam hukum pidana korporasi diterima sebagai subjek tindak pidana, yang pengaturannya masih bergantung pada pengaturan – pengaturan hukum pidana di luar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Kriteria pertanggungjawaban korporasi tergantung pada cara dan sistem perumusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan masalah pidana. Namun asas kesalahan tidaklah mutlak, mengingat kerugihan dan bahaya yang disebabkan korporasi sangat besar. Karena itu, dalam pemberian sanksi terhadap korporasi tidak hanya mempunyai financial impacts tetapi juga non financial impacts yang disertai dengan tindakan pencegahan sarana hukum pidana penal dan non penal, kesemuannya itu merupakan salah satu aspek politik kriminal yang merupakan bagian dari politik social.Corporations commonly used by lawyers to refer to criminal legal entity. The corporation is an organized collection of people or property and either a legal entity or legal entity. In criminal law the corporation is accepted as the subject of crime, the regulation of which is still dependent on the setting - criminal law setting out the draft - Criminal Code (Criminal Code). Criteria for corporate responsibility and depends on the way the system formulation of criminal liability (fault) and criminal matters. But the principle is not absolute error, given the harm caused kerugihan and very large corporations. Therefore, the imposition of sanctions against the corporation not only has financial but also non-financial Impacts Impacts accompanied by precautions means of criminal law and penal non-penal, kesemuannya it is one of criminal political aspects that are part of social politics
THE PERSPECTIVE OF PRAGMATICS IN THE JAVANESE DAILY CONVERSATION
No full textAt present day, people agree that pragmatics is familiar in the field of linguistics. Pragmatic is not only studying meaning of utterances or words – as semantics does – but also exploring the interactions between two or more people in doing their communication. On the other hand, pragmatics is the study of meaning in a particular context and situation. Based on the opinion above, this study is aimed at investigating the pragmatic relationship between speech act and social conditions in Javanese society. In this case, this paper will be concerned with the influences of speech acts and social conditions to the meaning interpreting. The method of collecting data used is document/library study (secondary data). The data which have been collected are analyzed qualitatively. After analyzing the data, it is found that speech acts and social conditions influence people in their communication. At the end of the paper, conclusion drawn is that studying a language is not only studying its rules, grammar, pronunciation, and meaning, but also studying its process of thinking and its social condition (psychological and sociological process) as well
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA
Get PDFouth are the future leaders of a nation. In addition to things that have been encouraging with the activities of teenagers lately such as increasingly actively participating in student organizations and increasing achievement, we also see the flow of moral decline that is increasingly prevalent among some of our young people, who are better known as delinquency. adolescents such as student fights, narcotics distribution, drug use, liquor, snatchers and so forth. Cases of juvenile delinquency can be influenced by several factors, namely family factors, school factors, community factors and economic factors, and therefore need to be addressed separately. The countermeasures are in the form of non-penalties that can be carried out individually and socially, preventively, by non-governmental organizations and also by the government, in addition to countermeasures also in the form of penalties, namely by giving sanctions