E-Journal UNTAG Semarang
Not a member yet
2017 research outputs found
Sort by
PERAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN
Get PDFMasih banyaknya ditemukan dokter yang tidak menulis rekam medis dengan lengkap. Padahal, apabila terjadi sengketa yang akan dijadikan alat bukti utama dalam persidangan adalah rekam medis. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul peran rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien. Permasalahan yang di kemukakan adalah sebagai berikut: Bagaimana rekam medis sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien? Apa saja kendala dan solusi yang timbul saat rekam medis dijadikan alat bukti dalam penyelesaian sengketa medis antara dokter dan pasien di RSUD Djojonegoro Temanggung? Bagaimana akibat hukumnya bila seorang dokter atau RS tidak mempunyai rekam medis yang baik? Metoda yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian dan pembahasan tentang peran rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat maupun keterangan ahli. Kendala yang timbul adalah belum pernah dilakukannya sosialisasi oleh pihak RS, sanksi yang diberikan kurang tegas serta tidak dilakukan pembinaan dan pengawasan tentang rekam medis secara rutin. Adapun solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dilakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai RS, pemberian sanksi yang tegas serta diberikan pembinaan dan pengawaan secara rutin. Akibat hukum kepada dokter yang tidak membuat rekam medis adalah mendapatkan sanksi baik sanksi pidana, perdata atau administrasi
PENINGKATAN PEMAHAMAN PERAN BPJS KESEHATAN PADA MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 (LOKASI: KELURAHAN SIDOMULYO, MEDAN TUNTUNGAN)
Get PDFThe Covid-19 pandemic that hit Indonesia in 2020 has caused increased fatalities and property losses. There is still no discovery of a vaccine that can cure patients infected with Covid-19, so that these patients have to be hospitalized according to their medical needs and this is of course cost a lot. Then the question is whether the cost of medical care at the hospital due to Covid-19 will be borne by BPJS Kesehatan (Healthcare and Social security Agency)? Due to that aboved concern, this paper would like to discuss how the role of BPJS Kesehatan in covering the costs of caring for patients with confirmed Covid-19 in health facilities? and second, what are the challenges and obstacles if BPJS Kesehatan covers the costs of caring for Covid-19 patients in health facilities? This research uses a normative juridical research with a descriptive analytical approach. The results showed that in this pandemic era, BPJS Kesehatan only acts as a verifier for hospital costs that treat patients confirmed Covid-19. Optimizing the role of BPJS Kesehatan as guarantor of health costs will encounter several challenges and obstacles, including the revision of Presidential Decree No. 82/2018, the health budget shall be being a priority for the government, as well as improving the governance of BPJS Health
PEMAHAMAN TENTANG PENGERTIAN PASAL 1321 KUHPERDATA DALAM HUKUM PERJANJIAN
Get PDFABSTRAKHokum perjanjian sangat membuka diri untuk berkembangnya penafsiran, namun penafsiran tersebut harus dapat diungkapkan secara jelas untuk dapat dipahami oleh orang lain. Secara normal seseorang yang hendak melakukan perjanjian mempunyai kehendak, bahwa perjanjian itu dibuat sesuai dengan kehendaknya, namun seringkali ada factor-faktor yang mempengaruhi kehendaknya tersebut. Pasal 1321 KUHPerdata merupakan salah satu materi hokum perjanjian yang perlu diperjelas pengertiannya. Rumusan masalah: 1). Apakah maksud dari istilah yang digunakan dalam Pasal 1321 KUHPerdata? 2). Bagaimana Penafsiran dalam Pasal 1321 KHUPerdata?. Pembahasan :1) Istilah cacat kehendak sesuai dengan harus dipahami dalam konteks subyek hokum yang mengadakan perjanjian, 2). Substansi Pasal 1321 KUHPerdata yaitu:Kekhilafan, paksanaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan merupakan factor yang dapat mempengaruhi kehendak seseorang. Kehendak bukanlah cacat tetapi ada factor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga kehendaknya menjadi keliru. Kata Kunci: factor kehendak, penafsiran, hokum perjanjian, pemahaman.   ABSTACTThe contract law is very open to developing interpretations, but these interpretations must be clearly expressed in order to be understood by others. Normally someone who wants to make an agreement has a will, that the agreement was made according to his will, but often there are factors that influence his will. Article 1321 of the Civil Code is one of the legal material agreements that need to be clarified. Problem formulation: 1). What does the term used in Article 1321 of the Civil Code mean? 2). What is the interpretation in Article 1321 of the Civil Registry? Discussion: 1) The term deformed will according to must be understood in the context of the subject of the law that entered into the agreement, 2). The substance of Article 1321 of the Civil Code, namely: Errors, practices, fraud, and abuse of circumstances is a factor that can affect one's will. The will is not flawed but there are factors that influence it, so the will becomes wrong. Keywords: will factor, interpretations, contract law, understanding
Daftar isi
Get PDFPENERAPAN ASAS CONTRA LEGEM OLEH HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI           Rian Van Frits Kapitan, Tontji Christian Rafael     PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH KAVLINGImam Sujono, Sugeng Irawadi, Setiawan Indradiyasa      TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA KONSTRUKSI ATAS TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNANYuni Asih, Alfiddah Alfiddah, Rizki Zahra Istanti, Saktia Lesan DianasariTINJAUAN YURIDIS PASAL 43D UU No 5 Tahun 2018 PELAKSANAAN DAN KENDALA DERADIKALISASI SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TERORISMEReki Wicaksono, Nyoman Serikat PutrajayaKAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENYELIDIKAN ANTARA KEPOLISIAN, KPK DALAM PEMBERANTASAN PIDANA KORUPSI DARI KELEMBAGAAN NEGARASumiaty Adelina HutabaratPEMAHAMAN TENTANG PENGERTIAN PASAL 1321 KUHPERDATA DALAM HUKUM PERJANJIANSigitIrianto                                                           KAJIAN SOSIO LEGAL PENGESAHAN UNDANG-UNDANG ORGANISASI KEMASYARAKATANEdi Pranoto  RESTRUKTURISASI PELAYANAN PERIZINAN UNTUK MENCIPTAKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIKPurwanto Purwant
CONTROLLING OF IMPORTED OR EXPORTED GOODS RELATED TO BRAND PROTECTION BY CUSTOMS
Get PDFCustoms regulations in Indonesia, there is also a legal mechanism to protect brands. Provisions in Chapter X of Law, Number 10 of 1995 concerning Customs as amended by Act Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, includes a prohibition on import or export restrictions and controls on the import and export of goods the results of infringement of Intellectual Property Rights including Trademark Rights. The role of Customs in the framework of protecting registered brands is as a traffic surveillance apparatus for goods entering or leaving Indonesian territory, the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) is required to control the import-export of products resulting from violations in the field of trademark rights, and intellectual property rights and by court order can stop the entry and exit of goods infringing trademark rights. The implementation of the trips agreement in the laws and regulations on Indonesian customs can contribute to the protection of registered trademarks, especially in terms of being the front door in overcoming violations of trademark rights in Indonesia
PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM IMPLEMENTASI MERIT SISTEM
Get PDFABSTRACT This research was conducted at the ASN Competency Assessment Unit (UPENKOM) BKD Central Java Province. The problem of this research was that the implementation of ASN competency assessment in supporting the merit system has not been optimally carried out. The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of ASN competency assessment in supporting the merit of the system and its inhibiting and supporting factors. Type of this study was qualitative descriptive research. The focus on this research was on the implementation of the ASN competency assessment. The study result showed that all competency tested processes have been carried out properly and meet the applicable provisions that reflect a person's ability to occupy a certain position. The supporting factors are the consistency in the implementation of the Competency Test through communication built with various parties. The inhibiting factor was communication channels between the leadership and subordinates, and among staff was not well established.The recommendation of this study was that UPENKOM needs to increase its capacity by recruiting assessor and planning the development of work units that enable the improvement on performance in carrying out the tasks and functions of UPENKOM.Keywords: Policy Implementation, Competency Assessment, ASN Merit SystemABSTRAKPenelitian ini dilakukan pada Unit Penilaian Kompetensi ASN (UPENKOM) BKD Provinsi Jawa Tengah. Permasalahan penelitian ini adalah implementasi penilaian kompetensi ASN dalam mendukung merit sistem belum secara optimal dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi penilaian kompetensi ASN dalam mendukung merit sistem dan faktor penghambat dan pendukungnya. Tipe  penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah implementasi penilaian kompetensi ASN. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif menunjukkan bahwa semua proses uji komptensi sudah dilaksanakan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu. Faktor pendukungnya konsistensi implementasi Uji Kompetensi melalui komunikasi yang dibangun dengan berbagai pihak. Sedang faktor penghambatnya adalah komunikasi antara pimpinan dengan bawahan antar staf belum terjalin dengan baik.Rekomendasi penelitian ini adalah UPENKOM perlu meningkatkan kapasitasnya dengan melakukan perekrutran Assessor dan merencanakan pengembangan unit kerja yang memungkinkan peningkatan kinejra dalam pelaksanaan tugas danfungsi UPENKOM. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Penilaian Kompetensi ASN, Merit Siste
ALASAN-ALASAN SUATU TINDAK PIDANA DAPAT MASUK KATAGORI KEJAHATAN INTERNASIONAL
Get PDFAlasan suatu tindak pidana dapat dikatagorikan sebagai kejahatan internasional seperti kejahatan perang (war crime), kejahatan terhadap perdamaian (crime against peace), kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity), kejahatan pembasmian etnis tertentu berdasarkan perbedaan ras dan agama (genocide), perompak/bajak laut (rover), pembajakan udara (hijacking), perbudakan (slavery),narkotika (narcotic), terorisme (terrorism) dan kejahatan telematika (cybercrime) karena menyangkut pelanggaran terhadap perdamaian, kemanusiaan dan perekomian dunia.Â
CONSTRUCTION OF ISLAMIC LAW AND CUSTOMARY LAW IN JAVANESE TONDANO SOCIETY
Get PDFKampung Jawa Tondano is located in the center where the majority of the population is Christian. For hundreds of years, the people of Jaton Village have lived side by side with the majority of Minahasa tribes which have different religions. Long historical factors make Jaton Village unique. This is because the residents of Jaton Village are direct descendants of Kyai Modjo, who was a religious teacher from Prince Diponogoro who was banished by the Dutch colonialists along with his 63 followers to the Tondano area in 1828.This research aimed to observe the form of Islamic legal construction and the customary law of the Jaton community. whether there is a correlation or contradiction. This study will answer questions about what forms of construction of Islamic law and customary law in the Javanese Tondano community. The method used is qualitative with a case study approach through observation and in-depth interviews. The results showed that the construction of Islamic law and the customary law of the Javanese Tondano people were related and not contradictory. The Jaton community also still adhered to their ancestral culture from Java and uphold the norms of Islamic teachings which are a legacy from their ancestors
Pembaharuan Hukum Praktik Kedokteran Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Berkeadilan
Get PDFGlobalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan berdampak pada perubahan nilai dan perilaku masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Sistem pelayanan medis mengalami perubahan dan perkembangan zaman. Perangkat nilai dan norma yang termuat pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dirasa sudah tidak mampu mengakomodasi perkembangan zaman. Selain itu, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dirasa belum memberikan pengaturan pelayanan kesehatan yang berkeadilan bagi tenaga medis, pasien, dan penyedia fasilitas kesehatan. Karena itu, pembaharuan hukum praktik kedokteran perlu dilakukan, untuk menyediakan seperangkat norma yang berkeadilan bagi tenaga medis, pasien, dan penyedia fasilitas kesehatan, sekaligus norma tersebut mampu mengakomodasi perkembangan jaman dengan hadirnya telemedicine. Artikel ini mencoba merekonstruksi pembaharuan hukum praktik kedokteran dengan pendekatan kualitatif dan normatif. Hasilnya, artikel ini merekomendasikan pembaharuan hukum praktik kedokteran harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai cita luhur Bangsa Indonesia. Ada 3 hal pokok sebagai pilar yang harus diperhatikan dalam pembaharuan hukum praktik kedokteran, yakni: landasan dasar yang menjadi asas dalam pelayanan kesehatan, bentuk pelayanan kesehatan yang berkeadilan, dan pertanggungjawaban para pihak dalam pelayanan kesehatan yang jelas dan berkeadilan
THE ROLE OF MEDICOLEGAL ETHICS IN CASES OF SEXUALABUSE OF CHILDREN BY STEPFATHERS
Get PDFAs the nation's next generation, children should be cared for and protected so that their future can be guaranteed and can achieve their goals. Childhood or adolescence who should still enjoy the beauty of the world can be taken away as a result of blameless deeds. This unfortunate fate befell a 13 year old girl who was sexually abused by her stepfather. As a result, his life changed completely and his passion was no longer visible, due to the injuries he had suffered both physically and psychologically. In this study, the aim of this research is to look at the medicolegal aspect in cases of sexual abuse of children by their stepfather. In addition, he also wants to see law enforcement that can happen to his stepfather due to sexual harassment. The method used in this research is literature with descriptive research type. The results of this study are that in the medicolegal aspect, a visum et repertum will be carried out to strengthen evidence of law enforcement on victims. Furthermore, the strong evidence will continue to the law enforcement policies in effect in Indonesia. Law enforcement in cases of sexual abuse of children aged 13 years by stepfather, has been regulated in the Criminal Code (KUHP) of 1981, namely in article 284 paragraph (1), article 285, article 286, article 287 paragraph (1) , article 288 paragraph (1) and article 294 paragraph (1)