Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari: Open Journal Systems
Not a member yet
2583 research outputs found
Sort by
KREATIVITAS GURU AKIDAH AKHLAK DALAM MENCIPTAKAN SUASANA PEMBELAJARAN YANG EFEKTIF DI MA DDI LEMO BAJO
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk kreativitas guru akidah akhlak dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif di MA DDI Lemo Bajo serta faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Prosedur pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk kreativitas guru akidah akhlak dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif di MA DDI Lemo Bajo meliputi a) kreativitas guru akidah akhlak dalam menggunakan sumber belajar yaitu dengan menggunakan beberapa sumber belajar sebagai acuan referensi dalam pembelajaran seperti buku paket akidah akhlak, buku pendukung yang relevan, dan juga mengakses dari internet berupa jurnal dan sumber materi lainnya b) kreativitas guru akidah akhlak dalam menggunakan metode pembelajaran yaitu dengan menggunakan beberapa metode (multimetode) seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, keteladanan, dan metode pemberian tugas, penggunaan metode-metode tersebut menyesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan c) Kreativitas guru akidah akhlak dalam mengelola kelas mulai dari kegiatan pendahuluan hingga ditengah proses pembelajaran yaitu mengecek keadaan kelas, pemberian motivasi kepada siswa, menunjukkan sikap tanggap seperti memberi reaksi ketika terjadinya gangguan di tengah proses pembelajaran berupa pemberian yel-yel, pemberian teguran dalam bentuk pertanyaan terkait materi, dan juga pemberian nasehat. 2) Faktor pendukung dan penghambat kreativitas guru akidah akhlak dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif yaitu a) faktor pendukung meliputi faktor siswa yang mana mereka bisa menerima apa yang guru akidah akhlak terapkan atau berikan dan faktor lingkungan, lingkungan tersebut bisa berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri atau lingkungan keluarga/orang tua. b) faktor penghambat yaitu kembali kefaktor siswa karena biasanya terdapat beberapa siswa yang lumayan sulit untuk dikondisikan, faktor lingkungan keluarga/orang tua, dan faktor sarana dan prasarana sekolah yang belum cukup memadai.Kata kunci: Kreativitas Guru Akidah Akhlak; Pembelajaran Efekti
Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Peserta Didik di Sekolah Dasar
No full textThe aim of this study is to describe the mathematical problem-solving abilities of students at a public school in Konawe District. This research employs a qualitative method. The study involves 12 student participants selected through purposive sampling technique. Data collection includes tests, interviews, and documentation. Data analysis involves data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results indicate that 8.3% of students have high and moderate problem-solving abilities, while 83.4% have low problem-solving abilities. In terms of understanding the problem, students with high and moderate abilities demonstrate adequate understanding, although they struggle with determining the final answer accurately. On the other hand, students with low problem-solving abilities only write down what they know. Errors in solving mathematical problem-solving abilities are mainly found in the process of devising a mathematical problem-solving plan. Additionally, during the reviewing stage, students do not conduct thorough and accurate reviews. The level of mathematical problem-solving abilities is influenced by the lack of practice in solving story problems related to fractions and integers.Keywords: Integers, mathematics, problem solving abilit
Sharia Bumdes: Opportunities, Challenges and Their Role In Village Sharia Economic Development
No full textSharia Village-Owned Enterprises (BUMDes) have become the subject of significant attention in economic development in Indonesia. With the majority of the rural population being Muslims, Sharia BUMDes offers great potential for developing an economy based on Islamic principles. This research shows the potential of Sharia BUMDes, as well as the opportunities, challenges they face and their role in developing the village sharia economy. Islamic economic principles such as justice, openness and sustainability are the basis for Sharia BUMDes in advancing the local economy. However, the implementation of this concept is faced with challenges such as a lack of public understanding of Islamic economics and pressure to manage BUMDes professionally. By building strong partnerships with local economic actors and implementing sharia economic principles effectively, Sharia BUMDes have great potential to become a driving force for a sustainable and inclusive economy at the village level
Pengaruh Jumlah Agkatan Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terdidik Di Sulawesi Tenggara
No full textEducated unemployment has always been a complex problem that requires serious handling by the government. It is necessary to know what factors influence the level of educated unemployment in Indonesia to make it easier for the government to handle it. Some literature states that the size of the workforce and economic growth also influence the unemployment rate. This research aims to analyze the influence of the size of the workforce and economic growth on the level of educated unemployment in Southeast Sulawesi. The research was carried out using multiple linear regression analysis using data from 2012 to 2021. The results of the research show that the two variables, both the number of the workforce and economic growth, do not have a significant effect on educated unemployment in Southeast Sulawesi. The increase in the workforce in Southeast Sulawesi does not affect the unemployment rate. And the level of economic growth represented by GRDP does not necessarily reduce the number of unemployed significantly
Reconciling Standards and Practice: Halal Certification Mentoring in Indonesia’s Self-Declare Program
No full textHalal certification is essential for products produced by Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia, with government regulations supporting certification through the self-declare system. This study aims to examine the practices and behaviors of halal product mentors in assisting business actors, investigating whether there are deviations from standard procedures and the motivations behind such practices. Using a qualitative descriptive method framed by the Theory of Planned Behavior (TPB), this research provides insights into mentors' actions and decision-making. The findings indicate that (1) mentors often use alternative ingredients in the Si Halal system by inputting similar types under different brands when unregistered ingredients are unavailable; (2) mentors themselves frequently complete fields meant for business actors; and (3) monitoring or site surveys are rarely conducted. These behaviors are motivated by convenience and income targets, with mentors' actions influenced by attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control, as outlined in TPB. The study highlights the need for improved regulatory oversight to ensure alignment between certification practices and halal standards
The Effect of Economic Growth, Inflation and Human Development Index on Unemployment Rate
No full textUnemployment is the most crucial problem in an economy, the problem of unemployment occurs as a result of an imbalance between available jobs and the number of labor force which increases every year. This research was conducted to find out how much influence economic growth, inflation, and the human development index have on the unemployment rate in the city of Kendari in 2012-2021. This research is a quantitative study using secondary data in the form of time series data. Secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics. The analytical method used is path analysis method. The magnitude of the influence caused by the three variables of economic growth (X1), inflation (X2), and the human development index (X3) on the unemployment rate (Y) is 50.9%, while the remaining 49.1% is influenced by other variables outside of this research
Mowea dan Resolusi Konflik dalam Perizinan Masyarakat Tolaki
No full textPenelitian ini mengangkat persoalan pelaksanaan mowea sebagai resolusi konflik akibat perzinaan dalam masyarakat suku tolaki di kec. abuki kab. konawe yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana proses pelaksanaan hukum mowea adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe dan bagaimana tinjauan Maslahah terhadap hukum Mowea adat Tolaki dalam perkara perzinaan di Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif emperis. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa: A. Proses pelaksanaan hukum mowea adat tolaki dalam perkara perzinaan adalah: a) Tahap pertama mombesara, (1) Tokoh adat (puutobu), tolea, pabitara dan pemerintah membuat berita acara, (2) Tolea yang mewakili keluarga laki-laki pihak pertama melakukan adat mombesara atau peletakan adat, (3) Tolea pada saat mombesara menggucapkan kalimat dan mantra adat yang pada kalimatnya berisi tentang permohonan maaf, (4) . b) membayar tunai denda adat, (1) Pondondo woroko yakni 1 ekor kerbau atau sapi, (2) Posehe wonua, 1 ekor kerbau, (3) Petongo, 1 pis kaci, (4) Pebubusi, 1 buah cerek tembaga, (5) 1 buah parang Taawu, (6) Pombuleako onggoso, mengembalikan seluru biaya; B. Tinjauan maslahah terhadap hukum mowea adat tolaki dalam perkara perzinaan; tujuan di laksanakan mowea adalah untuk menghindari terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh suami yang tidak terima istrinya di rampas oleh laki-laki lain. Jika di lihat dari maksud dan tujuan terjadinya pelaksanaan mowea maka mowea tersebut sejalan dengan maslahah yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
Pembaruan Penyelesaian Perkara Secara Elektronik menurut Perma No. 7 Tahun 2022 Perspektif Asas-Asas Peradilan Agama
No full textThis article examines Perma No. 7 of 2022 regarding updating the application of electronic settlement of cases, which was previously regulated in Perma No. 3 of 2018 and Perma No. 1 of 2019. This study specifically examines the development of an electronic case settlement system in Perma No. 7 of 2022 and the problems with its application in the Religious Courts, which are then reviewed from the procedural principles of the Religious Courts. This study applies the normative-empirical legal research method. This research reveals changes in Perma No. 7 of 2022, among other things, regarding the necessity of electronic trials in cases that are registered electronically, and in conditions where the defendant does not agree, the Registrar of the Session will assist the process through PTSP. The developments in the Perma in several parts are in line with the principles of procedural law, in particular the principles of simplicity, speed and low cost. However, on the other hand, it also has the potential to hinder the fulfillment of other principles such as the principle of the obligation to reconcile and trials open to the public. In several religious courts, this Perma has not been fully implemented due to certain constraints such as sending summons or notifications by post.Therefore, the existence of this Perma and the electronic case settlement system in general, need to be continuously studied. In its implementation, the presence of this Perma must be balanced with socialization, strengthening human resources, and developing infrastructure that is evenly distributed to all levels of society
Problematika Pengadaan Sertifikat Tanah Melalui Program Nasional Agraria (Studi Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara)
No full textPenelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi. (2)Untuk mengetahui bagaimana melihat hukum positif tentang pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA. (3) Untuk mengetahui bagaimana prolematika pengadaan sertifikat tanah melalui PRONA di Kecamatan Ladongi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif empris. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Kasus dan Perundang-undangan serta Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. .(2)Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 4 Tahun 2015 Tentang Program Nasional Agraria dan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur mengenai Skema, pembiayaan, dan menetukan arah kebijakan pendaftaran tanah yang diharapkan mampu memberikan pelayanan Pendaftaran dan pembuatan sertifikat kepada masyarakat secara gratis tanpa dipungut biaya dengan proses yang sederhana, cepat, mudah.(3) Masalah dalam pengadaan sertifikat tanah melalui Prona setelah dilakukan penelitian oleh peneliti menemukan fakta bahwa terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam pembuatan sertifikat tanah melalui PRONA dimana pembiayaan tersebut banyak ragam yang ditemukan oleh peneliti pada saat melakukan penelitian di Kecamatan Ladongi .Selain terjadinya pengungutan masalah pembohong lain yang ditemukan adalah ketidaktepatsasarannya PRONA yang dimana sebagian masyarakat yang mengikuti PRONA kelas masyarakat menegah atas dan terdapat sertifikat masyarakat yang tidak terbit dikarenakan kurangnya komunikasi antara masyarakat dengan pihak kelurahan/Desa terkait faktor penyebab tidak terbitnya sertifikat masyarakat yang mengikuti PRONA.Kata Kunci: Problematika, Pengadaan, Sertifikat Tana
Konsep Restorative Justive Dalam Hukum Acara Terhadap Pembelaan Terpaksa
Get PDFThis journal aims to analyze criminal acts using the conventional justice system and examine opportunities for restorative justice to be applied as an innovation in resolving criminal cases in Indonesia. The problem discussed is the mechanism for expanding the application of the concept of restorative justice in the criminal justice system in forced defense. The research method used is normative legal research. The conclusion drawing technique used uses a deductive method. Based on the research results, given the differences and inequalities in the application of the concept of restorative justice in the Police, Prosecutor's Office and Supreme Court which regulate procedural law regarding the implementation or implementation of the concept of restorative justice in resolving criminal cases committed by adults, the Government and DPR are expected to immediately formulate policies - policies regarding the concept of restorative justice issued by the criminal justice sub-system into a Legislative Regulation, either in the form of a law or formulated in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) and the Draft Criminal Code (RKUHP)