Universitas Kristen Indonesia
Universitas Kristen Indonesia: Institutional RepositoryNot a member yet
13340 research outputs found
Sort by
RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PAJAK)
Full text linkABSTRAK
A. Nama : Ikbal Thoha Saleh
B. NIM : 2240057029
C. Bagian : Hukum Administrasi Negara
D. Judul : Restorative Justice Dalam Tindak Pidana
: Perpajakan (Studi Kasus Penyidikan Tindak
: Pidana Pajak
E. Halaman : 70 Halaman, Lampiran, Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Restorative Justice Tindak Pidana Perpajakan,
: Penyidikan Pajak
G. Ringkasan Isi :
Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip restorative justice dalam penyidikan tindak pidana perpajakan di Indonesia, dengan fokus pada aspek yuridis dan implementasinya berdasarkan azas keadilan dan azas penerimaan (ultimum remedium). Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis landasan hukum, kebijakan, serta prosedur yang mengatur penghentian penyidikan tindak pidana pajak melalui pendekatan restoratif, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam memulihkan kerugian negara dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan studi kasus. Data primer diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan instansi terkait, sedangkan data sekunder meliputi literatur, jurnal, dan laporan kebijakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice dalam tindak pidana perpajakan diatur dalam Pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Prinsip ini menekankan pemulihan kerugian negara melalui pembayaran pajak terutang dan sanksi administratif, alih-alih penghukuman pidana. Implementasinya melibatkan syarat formil dan materil, seperti pengakuan kesalahan, pelunasan kerugian pada pendapatan negara dan sanksi pidana perpajakan dan mediasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Studi kasus mengungkap bahwa pendekatan ini efektif dalam menyelesaikan penyidikan pajak secara efisien, mengurangi beban peradilan, dan mendorong kepatuhan sukarela.
Berdasarkan temuan, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk: (1) melakukan reformasi kelembagaan dan legislasi guna mendukung penerapan restorative justice yang selaras dengan prinsip keadilan dan good governance; (2) memperkuat regulasi, pelatihan aparat, dan mekanisme jaminan hukum agar pendekatan ini dapat diimplementasikan secara humanis, efisien, dan berkelanjutan; serta (3) harmonisasi peraturan untuk menghindari tumpang tindih norma dan memastikan efektivitas penerapan restorative justice secara komprehensif.
H. Daftar Acuan : 20 Buku, 4 Peraturan Perundang-undangan, 15 Jurnal
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II :I Dewa Ayu Widyani, S.H., M. H."/"ABSTRACT
A. Name : Ikbal Thoha Saleh
B. NIM : 2240057029
C. Specific Program/Department : LAW
D. Title : Restorative Justice in Tax Crimes (Case Study
: of Tax Crime Investigation)
E. Pages : 70 Page, Appendix, References
F. Keyword : Restorative Justice, Tax Crime, Tax
: Investigation
G. Summary :
This study examines the application of restorative justice principles in tax crime investigations in Indonesia, focusing on the legal aspects and their implementation based on the principles of justice and acceptance (ultimum remedium). The purpose of this study is to analyze the legal basis, policies, and procedures governing the termination of tax crime investigations through a restorative approach, and to evaluate its effectiveness in recovering state losses and improving taxpayer compliance.
The research method used is normative legal research with a qualitative approach, through the analysis of laws and regulations, court decisions, legal doctrines, and case studies. Primary data were obtained from the Directorate General of Taxes (DGT) and related agencies, while secondary data included literature, journals, and policy reports.
The results show that restorative justice in tax crimes is regulated in Article 44B of the Law on General Provisions and Tax Procedures (UU KUP) in conjunction with the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). This principle emphasizes the recovery of state losses through the payment of taxes owed and administrative sanctions, rather than criminal punishment. Its implementation involves both formal and material requirements, such as admission of wrongdoing, restitution of losses to state revenue and criminal tax sanctions, and mediation between taxpayers and tax authorities. Case studies have shown that this approach is effective in resolving tax investigations efficiently, reducing the burden on the judiciary, and encouraging voluntary compliance.
Based on the findings, this study provides recommendations to: (1) implement institutional and legislative reforms to support the application of restorative justice in line with the principles of justice and good governance; (2) strengthen regulations, officer training, and legal safeguards to ensure that this approach is implemented in a humane, efficient, and sustainable manner; and (3) harmonize regulations to avoid overlapping norms and ensure the comprehensive and effective implementation of restorative justice.
H. Bibliography : 20 Books, 4 Acts, 15 Journal
I. Research Advisor I : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Research Advisor II : I Dewa Ayu Widyani, S.H., M.H
Desain Kurikulum Berpusat Pada Peserta Didik Pendidikan Agama Kristen Dengan Integrasi Nilai-Nilai Budaya Jaran Kepang Dor Di SD Kristen Elim Malang, Jawa Timur
No full textPenyusunan tesis sebagai salah satu upaya mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jaran Kepang Dor dengan pendidikan agama Kristen melalui desain kurikulum berpusat pada peserta didik pendidikan agama Kritsen di lingkungan Sekolah Dasar Kristen Elim Malang, Jawa Timur. Budaya Jaran Kepang Dor merupakan budaya lokal yang berasal dari daerah Malang, Jawa Timur, mengandung nilai-nilai kebaikan yang berguna dalam kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut seperti rela berkorban, solidaritas, gotong-royong, kebersamaan, saling mengasihi dan menghormati yang dapat digabungkan atau disatukan dengan nilai-nilai pendidikan agama Kristen dalam hal sikap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 11 orang, antara lain: 3 orang tokoh budaya Jaran Kepang Dor, 1 orang kepala sekolah, 2 orang guru mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, dan 5 orang peserta didik SD Kristen Elim. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa kurikulum dan materi pendidikan agama Kristen di SD Kristen Elim belum terintegrasi dengan nilai-nilai budaya Jaran Kepang Dor. Selain itu, para guru PAK dan murid belum memahami jika budaya Jaran Kepang Dor memiliki nilai-nilai kebaikan, serta adanya paradigma bahwa budaya Jaran Kepang Dor tidak sesuai dengan ajaran Kristen sehingga pendidikan agama Kristen belum terbuka sepenuhnya akan budaya tersebut. Oleh sebab itu, upaya mengintegrasikan nilai-nilai budaya Jaran Kepang Dor dengan pendidikan agama Kristen dapat dilakukan dengan mendesain kurikulum Sekolah Dasar pendidikan agama Kristen dan Kebudayaan di Sekolah Dasar Kristen Elim Malang, Jawa Timur sebagai hasil dan kesimpulan. Kata Kunci: Desain Kurikulum Berpusat Pada Peserta Didik, Pendidikan Agama Kristen jenjang SD, Integrasi Nilai-Nilai Budaya, Budaya Jaran Kepang./The preparation of this thesis is an effort to integrate the cultural values of Jaran Kepang Dor with Christian religious education through a learner-centered curriculum design for Christian religious education at Elim Christian Elementary School in Malang, East Java. Jaran Kepang Dor culture is a local culture originating from Malang, East Java, containing good values that are useful in human life. These values such as self-sacrifice, solidarity,mutual cooperation, togetherness, mutual love and respect can be combined or united with the values of Christian religious education in terms of attitude. In this study, researchers used qualitative research methods with an ethnographic approach. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The informants in this study consisted of 11 people, including: 3 cultural figures of Jaran Kepang Dor, 1 principal, 2 teachers of Christian Religious Education subjects, and 5 students of Elim Christian Elementary School. From the results of this study, the researcher concluded that the curriculum and materials of Christian religious education at Elim Christian Elementary School have not been integrated with the cultural values of Jaran Kepang Dor. In addition, PAK teachers and students do not understand if Jaran Kepang Dor culture has good values, and there is a paradigm that Jaran Kepang Dor culture is not inaccordance with Christian teachings so that Christian religious education is not fully open to the culture. Therefore, the effort to integrate Jaran Kepang Dor cultural values with Christian religious education can be done by designing the curriculum of Christian religious education elementary school and culture at Elim Christian Elementary School in Malang, East Java as a result and conclusion. Keywords: Learner-Centered Curriculum Design, Christian Religious Education at SD, Integration of Cultural Values, Jaran Kepang Dor Culture
Profile of Human Immunodeficiency Virus Patients with Opportunistic Mycobacterium Tuberculosis Pulmonary Infection at Keramat Jati Community Health Center, Jakarta, Indonesia
No full textAims: To determine the profile of co-infected patients with Human immunodeficiency virus and mycobacterium tuberculosis at Keramat Jati Community Health Center for the period January 2018 - January 2023 based on age, educational status, employment status, history of CD4 levels, and clinical stage.
Methodology: This research uses a retrospective methodology. The study population comprised patients who were diagnosed with HIV and TB infection at the Kramat Jati Community Health Center, East Jakarta. Based on calculations using the Slovin method, the research sample consisted of 34 HIV-TB patients. All sampling approaches are used to carry out the sampling process. HIV-TB patient medical records are one source of data. A total of 5 years, from January 2018 - January 2023.
Results: It was observed that the age group of 18-65 years recorded the highest rate at 94.1%, men recorded the highest lift at 79.9%, most worked as private employees at 79.4%, most got hemoglobin 18-65 years, male, at least high school education level, and working status as private employees. Apart from that, the majority had Hb levels < 11 g/dl, CD4 count < 100 cells/mm3, total lymphocyte count < 1000 cells/mm3, BTA staining results positive, clinical stage III, and for the Key Population most frequently in homosexuals.
Keywords: HIV/AIDS-coinfection of pulmonary TB, CD4, BTA, lymphocytes, key population
Perlindungan Hukum Second Opinion Sebagai Hak Pasien
Full text linkSecond option merupakan hak pasien yang mencerminkan prinsip otonomi dan keselamatan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 276 huruf f Undang-Undang nomer 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Hak untuk mencari second opinion adalah bagian tak terpisahkan dari perlindungan hukum pasien dalam sistem pelayanan kesehatan. Landasan hukumnya di Indonesia sudah cukup kuat, terutama dengan adanya Undang-Undang Rumah Sakit yang secara eksplisit mengaturnya. Dengan melakukan kajian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Ditelusuri bagaimana Mengimplementasikan hak ini secara optimal bukan hanya memberdayakan pasien untuk membuat keputusan medis yang lebih baik, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Simpulan didapat bahwa, diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan masyarakat, untuk memastikan hak second opinion dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif demi terwujudnya pelayanan kesehatan yang berpusat pada pasien
Practicality and Effectiveness of the COMESC Learning Model in Fostering Statistical Thinking Skills
Full text linkThe COMESc learning model is a specialized instructional approach developed through research and development to address university students’ weaknesses in statistical thinking. These weaknesses include challenges in problem identification, hypothesis formulation, selection of appropriate statistical methods, interpretation of statistical relationships, application of significance testing, execution of calculations, comparison of sample and critical values, decision-making, and result interpretation. This study aimed to evaluate the practicality and effectiveness of the COMESc model in improving students’ statistical thinking skills. A limited field trial was conducted with 27 participants over 10 class sessions. Qualitative data were collected through open-ended questionnaires and in-depth interviews, while quantitative data were obtained from closed-ended questionnaires and tests. Results indicated that the COMESc model is highly practical (95.65%) and effective, with 100% of participants achieving a minimum average test score of 73. The model also improved learning outcomes, enhanced performance, and stimulated active learning dynamics. Its strengths lie in ease of implementation, structured problem-solving syntax, and capacity to foster deeper statistical reasoning, while its main limitation is the need for instructor patience during initial implementation
Edukasi Stretching Exercise Untuk Mencegah Low Back Pain Pada Karyawan Kantor
Full text linkLow Back Pain (LBP) merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi, terutama
pada karyawan kantor yang bekerja dalam posisi duduk statis dalam waktu lama.
LBP dapat menurunkan produktivitas kerja dan kualitas hidup jika tidak ditangani
secara tepat. Tujuan: Mengetahui rancangan edukasi stretching exercise pada
karyawan kantor dalam mencegah low back pain. Metode: Pengembangan media
edukasi video dan pamflet dengan tahapan perancangan, validasi oleh pakar, uji
coba terbatas, dan evaluasi pengumpulan data dengan kuesioner pre-test dan post
test kepada 20 karyawan kantor di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren
Sawit. Hasil: Dari penilaian menunjukkan validasi produk tugas akhir sangat baik
oleh pakar maupun 5 responden dengan rata-rata nilai pamflet 97,85dan video
97,85. Terjadi peningkatan pengetahuan pada sasaran, dari rata-rata jawaban iya
atau pernah melakukan stretching exercise pada pre-test sebesar 34,5% menjadi
95% pada post-test Kesimpulan: Edukasi stretching exercise meningkatkan
pengetahuan tentang postur kerja yang baik dan pencegahan LBP melalui latihan
sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri di tempat kerja. / Low Back Pain (LBP) is a common disease, especially in office workers who work
in a static sitting position for a long time. LBP can reduce work productivity and
quality of life if not handled properly. Objective: To determine the design of
stretching exercise education for office workers in preventing low back pain.
Method: Development of educational media videos and pamphlets with stages of
design, validation by experts, limited trials, and evaluation of data collection with
pre-test and post-test questionnaires to 20 office workers at the Duren Sawit
Hospital. Results: The assessment showed that the validation of the final project
product was very good by experts and 5 respondents with an average score of 97.85
for the pamphlet and 97.85 for the video. There was an increase in knowledge of
the target, from an average answer of yes/have done stretching exercises in the pre
test of 34.5% to 95% in the post-test. Conclusion: Stretching exercise education
increases knowledge of good work posture and LBP prevention through simple
exercises that can be done independently in the workplace
ANALISIS HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LPPNPI
No full textABSTRAK
Perum LPPNPI atau lebih dikneal dengan istilah Air Nav Indonesia
berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga praktek tata kelola perusahaan yang
baik dengan kualitas dan standar yang tinggi. Penerapan GCG pada AirNav
Indonesia ditujukan untuk menjadikan GCG sebagai bagian dari Budaya
Perusahaan, yang pelaksanaannya didukung oleh nilai-nilai perusahaan yang
melekat di setiap Insan Air Nav Indonesia. Penerapan GCG diyakini mampu
memperkuat posisi daya saing perusahaan secara berkesinambungan, mengelola
sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate
value dan kepercayaan investor. Tesis ini mengkaji bagaimana penerapan GCG
dalam Perum LPPNPI sejak perubahan UU No 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan
Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Jenis penelitian yang diangkat merupakan penelitian yuridis normatif
(penelitian hukum kepustakaan). Dengan menggunakan data sekunder, maka bahan
hukum yang digunakan terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Kajian penelitian yang didapatkan bahwa Penerapan Good Corporate
Governance Di Perum LPPNPI Berdasarkan Ketentuan Hukum Positif di
Indonesia, yaitu dimulai dari pengalihan pengelola jasa navigasi tunggal yang
awalnya dikelola oleh PT Angkasa Pura I dan II (tanggung jawab ganda), kemudian
digantikan pengelolaannya oleh Perum LPPNPI pada Tahun 2012 berdasarkan
PP/77/201 tujuannya adalah untuk menciptakan satu badan yang bertanggung
jawab penuh atas pelayanan navigasi penerbangan, yang diharapkan dapat
meningkatkan kualitas dan konsistensi layanan. Selain itu untuk meningkatkan
efisiensi, dibuatkan bahwa Kementerian BUMN sebagai pemegang saham dan
Kementerian Perhubungan sebagai regulator memainkan peran penting dalam
pengawasan operasional lembaga ini. Dimana, Kementerian Perhubungan berperan
sebagai badan pengawas, memastikan bahwa AirNav Indonesia mematuhi standar
keselamatan dan efisiensi yang ditetapkan. Berdasar ketentuan Pasal 4 PP No. 77
Tahun 2012 menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan layanan
navigasi penerbangan oleh Perum LPPNPI.
Keywords: Good Corporate Governance, Public Company of LPPNPI, Position
Interests. / ABSTRACT
Perum LPPNPI or better known as Air Nav Indonesia is committed to
implementing and maintaining good corporate governance practices with high
quality and standards. The implementation of GCG at AirNav Indonesia is intended
to make GCG a part of the Corporate Culture, the implementation of which is
supported by the company values inherent in every Air Nav Indonesia Personnel.
The implementation of GCG is believed to be able to strengthen the company's
competitive position sustainably, manage resources and risks more efficiently and
effectively, increase corporate value and investor confidence. This thesis examines
how GCG is implemented in Perum LPPNPI since the amendment to Law No. 1 of
2025 concerning the Third Amendment to Law No. 19 of 2003 concerning BUMN.
The type of research raised is normative legal research (library legal research).
By using secondary data, the legal materials used consist of primary, secondary
and tertiary legal materials.
The research study found that the Implementation of Good Corporate
Governance in Perum LPPNPI Based on Positive Legal Provisions in Indonesia,
namely starting from the transfer of the management of a single navigation service
which was initially managed by PT Angkasa Pura I and II (dual responsibility),
then replaced by Perum LPPNPI in 2012 based on PP / 77/201 the aim is to create
a single body that is fully responsible for flight navigation services, which is
expected to improve the quality and consistency of service. In addition, to improve
efficiency, it was made that the Ministry of BUMN as a shareholder and the Ministry
of Transportation as a regulator play an important role in supervising the
operations of this institution. Where, the Ministry of Transportation acts as a
supervisory body, ensuring that AirNav Indonesia complies with the established
safety and efficiency standards. Based on the provisions of Article 4 of PP No. 77
of 2012, the basic principles in the implementation of flight navigation services by
Perum LPPNPI are set
The Correlation Between Students' Online Reading Habits with Their English Writing Ability of The Tenth Grade Students at SMA Global Mandiri Cibubur
Full text linkPenelitian ini meneliti korelasi antara kebiasaan membaca online bahasa Inggris oleh siswa kelas sepuluh dengan kemampuan menulis bahasa Inggris mereka di SMA Global Mandiri Cibubur. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa penggunaan media digital oleh siswa telah berkembang dan memiliki potensi untuk mempengaruhi kemampuan bahasa mereka. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain korelasional. Populasi penelitian ini adalah 57 siswa kelas sepuluh yang dipilih secara acak. Kuesioner penilaian kebiasaan membaca secara online dan tes kemampuan menulis dalam bahasa Inggris digunakan untuk mengumpulkan data. Metode statistik Pearson Product Moment digunakan dalam menganalisis data untuk menentukan sejauh mana korelasi antara dua variabel yang diteliti. Temuan menunjukkan bahwa kemampuan menulis berkorelasi tinggi dan positif dengan perilaku membaca online siswa dengan nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) lebih kecil dari tingkat signifikansi (0.05) yaitu 0.00 dan hasil uji korelasi Pearson menunjukkan korelasi positif yang kuat antara variabel (r = 0,941, p < 0,05). Karena nilai r yang diperoleh (0,941) melebihi nilai r kritis dari tabel r (0,260), korelasi tersebut dianggap signifikan secara statistik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) dari penelitian ini diterima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap metode pengajaran bahasa Inggris di sekolah, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam latihan membaca online sebagai strategi yang disengaja untuk mengembangkan kemampuan menulis mereka. / This study examines the correlation between tenth-grade students' online English reading habits and their English writing ability at SMA Global Mandiri Cibubur. The background of the study is that students' use of digital media has been growing and has the potential to influence their language skills. This study employed a quantitative method with correlational design. The population of the study was 57 tenth-grade pupils who were selected randomly. Online reading habit assessment questionnaire and writing ability test in English were employed to collect data. Pearson Product Moment statistical method was employed in analyzing the data to determine the extent of correlation between the two variables under study. The findings indicated that writing ability is highly and positively correlated with students' reading online behavior with Sig. 2-tailed count value less than the significance level (0.05) i.e., 0.00 and the result of the Pearson correlation test showed a strong positive correlation between the variables (r = 0.941, p < 0.05). Since the obtained r-value (0.941) exceeds the critical r-value from the r-table (0.260), the correlation is considered statistically significant. Therefore, one can conclude that the alternative hypothesis (Ha) of this research is accepted. This study is anticipated to contribute significantly to school English language instruction methods, as well as increased student engagement in online reading exercises as a deliberate means of developing their writing ability
PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 159/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL)
No full textMemperdagangkan manusia adalah merupakan suatu wujud dari perbudakan modern yang melibatkan eksploitasi manusia melalui perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan paksa dengan ancaman atau kekerasan. Pengaturan tentang kejahatan ini terdapat pada UU No.21/2007 tentang PTPPO. Riset ini dimaksudkan untuk menganalisis tentang bagaimana hukum itu diterapkan pada para pelaku perdagangan orang serta meninjau alasan Majelis Hakim memberikan putusan pada pelaku berdasarkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. Riset ini memakai pendekatan normatif yuridis yaitu melalui studi kasus dan perundang-undangan. Di sini penulis mempergunakan data yang meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari bahan-bahan literatrasi ilmiah. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, sementara analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengevaluasi penerapan hukum dan pertimbangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam kasus ini telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana dalam UU PTPPO, tetapi hukuman yang diberikan masih tergolong ringan. Berdasarkan teori perlindungan hukum, perlindungan bagi korban harus mencakup aspek preventif dan represif agar kejahatan ini dapat diminimalkan. Sementara itu, dalam perspektif teori keadilan, hukuman bagi pelaku harus sebanding dengan dampak yang ditimbulkan agar tercapai keseimbangan antara hak korban dengan substansi dari hukum itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih ketat agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan keadilan substantif bagi korban./Human trafficking is a form of modern slavery that involves the exploitation of individuals through recruitment, transportation, and forced utilization with threats or violent. In Indonesia, this crime is regulated by Law Number 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes. These research aims to analyzing the aplicationed of the law against perpetrators of human trafficking and to review the considerations of judges in sentencing the perpetrators based on Decision Number 159/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL. These research using a normal juridice method with a statutory and casing studies aproached. The data used includes all primar legalization materiall like a law and court decisioned, as well as secondary legal materials from scholarly literature. Resource of these were carried out through literature study, while analysis was conducted qualitatively to evaluate to applicated the law and the judge's considerations. The research findings show that to aplicated the law in this case to followed all of the crime outlined in the Anti-Human Trafficking Law, but the punishment given is still relatively light. The focus of this theory of legal protection, protection for victims must encompass both preventive and repressive aspects to minimize this crime. Meanwhile, from the perspective of the theory of justice, the punishment for perpetrators should be proportionate to the impact caused with to be used a balancing between the rights of the victims and legal interests. Therefore, stricter legal policies are required so what a verdict not only meets the aspect of legality but also provides substantive justice for the victims
Problematika Hukum Penetepan Status Justice Collaborator Pada Pelaku Utama Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst)
Full text linkProblematika hukum terkait penetapan justice collaborator bagi pelaku utama menimbulkan permasalahan hukum, sebagaimana dikaji dalam Putusan Nomor: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. Putusan ini mempermasalahkan status justice collaborator yang diberikan oleh LPSK dengan persetujuan hakim dan jaksa penuntut umum.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis keputusan pengadilan serta menghubungkannya dengan peraturan-undangan yang relevan. Sumber hukum sekunder seperti undang-undang, kasus hukum, dan pandangan ahli juga digunakan sebagai pendukung data dalam penelitian skripsi ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan pengadilan dalam kasus korupsi ini tidak konsisten dan bertentangan dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014, justice collaborator tidak boleh diberikan kepada pelaku utama. Namun, dalam kasus ini, Terdakwa II Alfin Suherman tetap diberikan status tersebut. Hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana seorang dalang kejahatan tidak seharusnya menjadi justice collaborator, sehingga ini menjadi suatu problem hukum yang melanggar ketentuan undang-undang.// Legal problems related to the determination of justice collaborators for the main perpetrators cause legal problems, as studied in Decision Number: 93/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst. This decision issues the status of justice collaborators given by LPSK with the approval of judges and public prosecutors.
This study uses a normative juridical method by analyzing court decisions and relating them to relevant regulations. Secondary legal sources such as laws, legal cases, and expert views are also used as data support in this thesis research.
The results of the study show that the court decision in this corruption case is inconsistent and contrary to the law. Based on Law Number 13 of 2006 which has been amended by Law Number 31 of 2014, justice collaborators must not be given to the main perpetrators. However, in this case, Defendant II Alfin Suherman was still given this status. This is contrary to the applicable legal provisions, where a mastermind of a crime should not be a justice collaborator, so this is a legal problem that violates the provisions of the law