Universitas Kristen Indonesia
Universitas Kristen Indonesia: Institutional RepositoryNot a member yet
13340 research outputs found
Sort by
ANALISIS DAN PERANCANGAN STRUKTUR RANGKA BANGKU MOBIL BERDASARKAN REGULASI UN/ECE R-17
No full textPerkembangan alat transportasi darat yang tadinya hanya mampu digunakan dalam
kecepatan rendah, sekarang mampu mencapai kecepatan tinggi. Sistem keselamatan
kendaraan menjadi makin penting. Risiko kecacatan yang paling tinggi adalah cedera leher
karena benturan mobil dari belakang. Desain dimensi dan kekuatan struktur frame serta
sandaran kepala kursi mobil merupakan komponen keselamatan penting dalam kendaraan
dan harus sesuai dengan persyaratan regulasi UN-ECE R-17. Dalam penelitian ini, penulis
melakukan penerapan standar keselamatan pada kursi mobil dengan melakukan pemodelan
simulasi pengujian rangka kursi mobil yang mengacu pada standar peraturan UNECE R
17 serta menganalisis kekuatannya. Desain bangku mobil dan analisisnya yang telah
dibahas pada beberapa jurnal sebelumnya memiliki kelemahan, yaitu dimensi yang
dianalisisnya adalah kondisi dimensi ideal dan masalah variasi dimensi diabaikan. Dalam
penelitian ini diterapkan konsep toleransi dimensi sesuai SAE J1100 tentang pedoman
untuk praktik desain otomotif sehingga ketinggian sandaran kepala yang dipakai saat
dianalisis adalah dimensi kondisi terburuk. Adapun gaya yang diterapkan ke frame
ditingkatkan sesuai data-data saat terjadi kecelakaan. Material frame yang dipakai adalah
pipa STKM. Untuk memenuhi standar kekuatan frame pada titik kritis frame, ketebalan
pipa dan penambahan pipa insert divariasikan. Hasil analisis setelah dilakukan simulasi
pembebanan sesuai regulasi UN/ECE R17 adalah frame bangku mobil dengan material
STKM13A D25.4 t1.4 mm dengan penambahan insert pipe STKM11A D22.2 t1.6 mm
pada titik kritis frame dan tinggi sandaran kepala 830 +10/0 memenuhi syarat regulasi
keselamatan UN-ECE R-17
Manajemen Peningkatan Tekanan Intrakranial Dengan Pemberian Posisi SemiFowler Dan Monitoring Tekanan Darah Untuk Mengatasi Kegawatan Sirkulasi Pada Pasien Stroke Non Hemoragik Di IGD RS TK II Ridwan Meuraksa Jakarta.
Full text linkAbstrak
Latar Belakang: Angka kejadian Stroke didunia sekitar 15 juta/orang setiap tahunnya, di Jakarta timur insiden Stroke Non Hemoragik sebesar 58,5% dan Stroke Hemoragik sebesar 54,9% . Pemberian posisi semi-fowler 45° dan pemantauan tekanan darah dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan menjaga stabilitas tekanan darah pasien. Mengobservasi pengaruh pemberian posisi semi-fowler dan pemantauan tekanan darah dalam mengatasi masalah sirkulasi pada pasien stroke, guna memperbaiki kondisi pasien dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Metode : Metode studi kasus pendekatan deskriptif berbentuk studi kasus untuk mengevaluasi penatalaksanaan Asuhan Keperawatan kegawatdaruratan pada pasien stroke dengan fokus pada pengelolaan sirkulasi, yaitu pemberian posisi semi-fowler dan pemantauan tekanan darah. Subjek penelitian adalah dua pasien yang mengalami penyakit stroke non-hemoragik dengan Riwayat penyakit hipertensi dan saturasi oksigen <95%. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara, serta pemeriksaan fisik di IGD RS TK. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta. Hasil : Data Obejktif Pasien 1 tekana darah pre intervensi 185/90 mmHg dan post intervensi 165/80 mmHg, pasien 2 tekanan darah pre intervensi 180/90 mmHg dan post intervensi 160/80 mmHg. Kesimpulan : mengatasi permasalahan dibagian circulation dalam gawatdarurat dengan cara pemberian posisi semi-folwer dan monitoring tekanan darah pada pasien yang mengalami penyakit Stroke Non-Hemoragik bisa menurunkan tekanan darah dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Saran: pemberian posisi semi fowler dan monitoring tekanan darah agar dilakukan oleh tim perawat di IGD RS TK.II Moh.Ridwan Meuraksa Jakarta, sebegai Tindakan awal untuk mencegah peningkatan Tekanan Intrakranial pada pasien Stroke Non-Hemoragik.
"/"
Abstract
Background: The incidence of stroke in the world is around 15 million/person each year, in East Jakarta inside Non-Hemorrhagic Stroke is 58.5% and Hemorrhagic Stroke is 54.9%. Providing a 45° semi-fowler position and monitoring blood pressure can help increase blood flow to the brain and maintain the stability of the patient's blood pressure. Observing the effect of providing a semi-fowler position and monitoring blood pressure in overcoming circulation problems in stroke patients, in order to improve the patient's condition and prevent further complications. Method: Case study method descriptive approach in the form of a case study to evaluate the management of Emergency Nursing Care in stroke patients with a focus on circulation management, namely providing a semi-fowler position and monitoring blood pressure. The subjects of the study were two patients who experienced non-hemorrhagic stroke with a history of hypertension and oxygen saturation <95%. Data were collected through direct observation, interviews, and physical examinations at the Emergency Room of RS TK. II Moh. Ridwan Meuraksa Jakarta. Results: Objective Data Patient 1 pre-intervention blood pressure 185/90 mmHg and post-intervention 165/80 mmHg, patient 2 pre-intervention blood pressure 180/90 mmHg and post-intervention 160/80 mmHg. Conclusion: Overcoming circulation problems in emergencies by providing a semi-follower position and monitoring blood pressure in patients experiencing non-hemorrhagic stroke can lower blood pressure and prevent more serious complications. Suggestion: provision of semi-Fowler position and blood pressure monitoring should be carried out by the nursing team at the Emergency Room of Moh.Ridwan Meuraksa Hospital, Jakarta, as an initial action to prevent increased intracranial pressure in non-hemorrhagic stroke patients
Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Internet dalam SPT Unifikasi pada PT XYZ Tahun Pajak 2024
No full textPajak ialah salah satu sumber utama penerimaan negara serta menjadi tanggung
jawab bersama antara pemerintah dan wajib pajak. Salah satu jenis pajak yang
dibebankan atas penghasilan tertentu yakni PPh Pasal 23. Pemotongan PPh Pasal
23 diselenggarakan oleh pihak pemberi penghasilan sebelum pembayaran
dilakukan, kemudian disetor dan dilaporkan melalui sistem yang telah ditetapkan.
Dengan adanya reformasi administrasi perpajakan, pemerintah menerapkan sistem
pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi melalui aplikasi e-Bupot bertujuan untuk
menyederhanakan proses pelaporan. Penelitian ini ditujukan guna mengkaji
bagaimana PT XYZ menjalankan kewajiban perpajakan terkait perhitungan,
pemotongan, penyetoran, hingga pelaporan PPh Pasal 23 terhadap jasa internet
selama tahun pajak 2024. Melalui pengumpulan data yang didapatkan sepanjang
penyelenggaraan praktik kerja lapangan di kantor Konsultan Pajak Milko Hutabarat
& Partners penelitian ini menunjukkan bahwa PT XYZ melaksanakan mekanisme
pemotongan 2% atas jasa internet sesuai ketentuan UU HPP No. 7 Tahun 2021,
serta penyetoran dan pelaporan dilakukan melalui sistem e-Billing sesuai PER24/PJ/2021. Seluruh pelaksanaan dilakukan tepat waktu, kecuali masa pajak
Agustus yang mengalami keterlambatan penyetoran dan dikenai sanksi admnistrasi
bunga 2%. Selain itu perbedaan nominal dalam lampiran bukti penyetoran dan
pelaporan disebabkan karena penggabungan objek pajak lain dalam satu SPT
unifikasi.
Kata Kunci: PPh Pasal 23 atas jasa internet, SPT Unifikasi, Kepatuhan pajak/Tax is one of the main sources of state revenue and is a shared responsibility
between the government and taxpayers. One type of tax imposed on certain income
is Income Tax Article 23. Withholding of Income Tax Article 23 is carried out by
the party providing the income before payment is made, then deposited and
reported through the established system. With the reform of tax administration, the
government has implemented a Unification Income Tax Periodic Tax Return
reporting system through the e-Bupot application with the aim of simplifying the
reporting process. This study aims to examine how PT XYZ carries out tax
obligations related to the calculation, deduction, deposit, and reporting of Income
Tax Article 23 on internet services during the 2024 tax year. Through data
collection obtained during the implementation of field work practices at the Milko
Hutabarat & Partners Tax Consultant Office, this study shows that PT XYZ
implements a 2% deduction mechanism for internet services in accordance with the
provisions of Law on HPP No. 7 of 2021, and deposits and reporting are carried
out through the e-Billing system in accordance with Per-24 / PJ / 2021. All
implementations were carried out on time, except for the August tax period which
experienced late deposits and was subject to a 2% interest administrative sanction.
In addition, the difference in nominal amounts in the attachment of proof of deposit
and reporting was caused by the merging of other tax objects in one unified SPT.
Keywords: Article 23 Income Tax on internet services, Unified SPT, Tax
complianc
Counseling on Reproductive Health and the Dangers of Early Marriage for Teenagers in Gunung Pancar Village
Full text linkThis community service activity was carried out with the aim of increasing adolescents' understanding of reproductive health and the dangers of early marriage through interactive counseling. The activity was carried out in Gunung Pancar Village, Bogor Regency, with a primary target of 60 adolescents aged 13–18 years. The activity methods included providing material using visual media, group discussions, and evaluation through pre- and post-tests. The material presented covered basic concepts of reproductive health, the medical and social impacts of early marriage, and the importance of future planning. The evaluation results showed a significant increase in knowledge: the "good" knowledge category increased from 25% (before counseling) to 65% (after counseling), while the "poor" category decreased from 30% to just 5%
Penerapan Building Information Modelling (BIM) Dalam Meningkatkan Kolaborasi Para Pemangku Kepentingan Pada Proyek Konstruksi
Full text linkPenerapan Building Information Modelling (BIM) pada proyek konstruksi telah
menjadi inovasi penting dalam meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar
pemangku kepentingan, seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan
subkontraktor. BIM memfasilitasi integrasi data digital multidisiplin (struktur,
arsitektur, dan mekanikal–elektrikal–plumbing/MEP) melalui fitur clash detection,
real-time updates, serta visualisasi 3D yang lebih akurat, sehingga mampu
mengurangi konflik desain, keterlambatan proyek, dan pekerjaan ulang (rework).
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas BIM terhadap kolaborasi dan
efisiensi waktu dibandingkan metode konvensional, dengan studi kasus proyek
pembangunan gedung Eka Hospital MT Haryono. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode kuantitatif dengan simulasi komputer, menggunakan data
primer berupa model BIM terintegrasi dan laporan clash detection, serta data
sekunder dari literatur metode konvensional. Analisis dilakukan dengan simulasi
koordinasi model 3D menggunakan Autodesk Navisworks untuk mengidentifikasi
benturan desain dan menghitung potensi penghematan waktu. Hasil penelitian
menunjukkan BIM berhasil mendeteksi 22 clash utama yang jika tidak
teridentifikasi akan menambah durasi proyek hingga 74 hari. Namun dengan BIM,
waktu penambahan durasi hanya 8,32 hari, menghasilkan efisiensi waktu sebesar
12,83%. Kajian literatur juga menunjukkan penyebab dominan clash antara disiplin
MEP dan arsitektur adalah ketidakselarasan koordinat model, sedangkan clash
antara MEP dan struktur disebabkan kompleksitas sistem MEP serta kurangnya
koordinasi sejak perencanaan awal. Temuan ini menegaskan bahwa perencanaan
berbasis BIM penting untuk mengoptimalkan koordinasi lintas disiplin,
meminimalkan risiko kesalahan desain, serta meningkatkan produktivitas proyek
konstruksi.
Kata kunci: Building Information Modelling (BIM), Kolaborasi, Clash detection,
Pemangku Kepentingan, Efisiensi Waktu, Proyek Konstruksi / The implementation of Building Information Modeling (BIM) in construction
projects has become a significant innovation for improving coordination and
collaboration among stakeholders, such as project owners, contractors,
consultants, and subcontractors. BIM facilitates the integration of multidisciplinary
digital data (structural, architectural, and mechanical-electrical-plumbing/MEP)
through features like clash detection, real-time updates, and more accurate 3D
visualization. This capability helps to reduce design conflicts, project delays, and
rework. This study aims to analyze the effectiveness of BIM on collaboration and
time efficiency compared to conventional methods, using the Eka Hospital MT Haryono building project as a case study. The research method used is a
quantitative approach with computer simulation, utilizing primary data in the form
of an integrated BIM model and clash detection reports, as well as secondary data
from literature on conventional methods. The analysis was conducted by simulating
3D model coordination using Autodesk Navisworks to identify design clashes and
calculate potential time savings. The results show that BIM successfully detected
22 major clashes that, if left unidentified, would have added up to 74 days to the
project duration. However, with BIM, the duration increase was only 8.32 days,
resulting in a time efficiency of 12.83%. The literature review also indicated that
the dominant cause of clashes between MEP and architectural disciplines was
misaligned model coordinates, while clashes between MEP and structural
disciplines were due to the complexity of the MEP system and a lack of early-stage
coordination. These findings confirm that BIM-based planning is crucial for
optimizing cross-disciplinary coordination, minimizing the risk of design errors,
and increasing the productivity of construction projects.
Keywords: Building Information Modeling (BIM), Collaboration, Clash detection,
Stakeholder, Time Efficiency, Construction Projec
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KAITANNYA DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Full text linkPemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan upaya kompleks yang memerlukan pendekatan multi-dimensional, termasuk penerapan Restorative Justice (RJ). Restorative Justice dalam konteks tindak pidana korupsi diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memperkenalkan konsep pemulihan kerugian negara sebagai salah satu cara menyelesaikan perkara. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang bersifat restorative yakni pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengurangi beban sistem peradilan.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan dilakukan analisis mendalam mengenai efektivitas penerapan RJ dalam memberantas tindak pidana korupsi, sekaligus relevansinya dengan nilai- nilai Pancasila sebagai dasar negara. Di samping itu, penelitian ini juga membahas terkait implementasi RJ dalam penyelenggaraan tindak pidana korupsi.
Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa UU Tipikor Pasal 2 dan Pasal 3 menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara hanya menjadi faktor yang meringankan hukuman, tetapi tidak menghapus pidana terhadap pelaku. Dalam praktiknya, pendekatan RJ berpotensi bertentangan dengan semangat keadilan retributif yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun konsep RJ memiliki potensi dalam mengurangi kerugian negara dan mempercepat penyelesaian kasus, penempatannya sering terkendala oleh lemahnya pengawasan, intervensi politik, dan kurangnya transparansi dalam proses hukum.
Oleh karenanya, kepercayaan publik terhadap penerapan RJ cenderung rendah, terutama dalam kasus yang melibatkan pejabat tinggi atau kerugian negara dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memastikan penerapan RJ dilakukan secara selektif dan hanya pada kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria tertentu, seperti kerugian negara yang relatif kecil dan adanya itikad baik dari pelaku. Adapun penerapan RJ dalam kasus korupsi harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, serta didukung oleh peraturan normatif yang tegas dan pengawasan berlapis yang efektif.
Kata Kunci : Restorative Justice, Pemberantasan Korupsi / The Eradication of corruption in Indonesia is a complex effort that requires a mufti-dimensionaf approach, including the implementation of Restorative Justice (RJ). Restorative Justice in the context of corruption is regulated through Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Sentencing Article 2 and Article 3 of the Corruption Eradication Law, which introduces the concept of restoring state losses as one way to resolve cases. This concept aims to create Restorative Justice, namify restoring relations between perpetrators, victims, and the community, and reducing the burden on the justice system.
This research method uses a type of Normative juridical research using secondary data, namely the applicable Laws and Regulations with an in-depth analysis of the effectiveness of the implementation of RJ in eradicating corruption,as well as its relevance to the values of Pancasila as the foundation of the state. In addition, this study also discusses the implementation of RJ in the implementation of criminal acts of corruption.
From the result of the study, it can be concluded :that the Corruption Law Article 2 and Article 3 emphasize that the return of state losses is only a factor that mitigates the sentence but does not eliminate the criminal penalty against the perpetrator. In practice, the RJ approach has the potential to conflict with the spirit of retributive justice which aims to provide a deterrent effect on perpetrators of corruption as an extraordinary crime. In addition, study also found that although the RJ concept has the potential to reduce state losses and accelerate the resolution of cases, its implementation is often hampered by weak supervision, political intervention, and lack of transparency in the legal process.
Therefore, public trust in the implementation of RJ tends to be low, especially in cases involving high-ranking officials or large state losses. This shows the need to ensure that the implementation of RJ is carried out selectively and only in certain cases that meet certain criteria, such as relatively small state losses and good faith from the perpetrators. The application of RJ in corruption cases must be based on the principles of caution, transparency, accountability, and supported by firm normative regulations and effective multi-layered supervision.
Keywords: Restorative Justice, Corruption Eradication Universita
Evaluating the Effectiveness of Environmental and Social Risk Mitigation in the X Mining Industry in Raja Ampat
Full text linkThis study evaluates the effectiveness of environmental and social risk mitigation strategies in the nickel mining industry operating in Raja Ampat. Employing a qualitative descriptive method, the research analyzes key risks such as water pollution, biodiversity damage, and social conflict with indigenous communities. Data were collected from company reports, stakeholder interviews, and incident records from January to March 2024. The analysis uses risk matrices and Key Risk Indicators (KRIs) to measure outcomes and assess mitigation progress. The results indicate partial control of environmental risks and ongoing challenges in social engagement. The study underscores the need for stronger stakeholder communication, adaptive mitigation plans, and alignment with sustainability standards in sensitive ecological zones
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen terhadap Informasi yang Menyesatkan dalam Layanan Pinjaman Online (Studi Putusan No. 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr)
Full text linkPerlindungan konsumen di Indonesia menekankan pada tanggung jawab pelaku usaha dan transparansi layanan keuangan. Pelanggaran terjadi ketika penyedia layanan tidak terdaftar di OJK, menyebabkan kerugian finansial dan psikologis bagi konsumen. /
This study discusses consumer protection against misleading information in online loan services that disadvantage customers. It aims to analyze the legal protection provided and how judges apply the law in cases of information fraud, referring to Decision No. 526/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr. The method used is normative legal research with a case study approach. The results show that consumer protection in Indonesia emphasizes business actors' responsibility and financial service transparency. Violations occur when service providers are not registered with the Financial Services Authority (OJK), causing financial and psychological losses to consumers