Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS (Universitas Krisnadwipayana)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 245 KUHP
Get PDFTindak pidana peredaran uang palsu dijadikan sebagai bisnis bahkan hampir ke seluruh Indonesia di mana kita bisa menemukan kejadian tersebut. Tindak pidana peredaran uang palsu dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Adanya kejahatan peredaran uang palsu tersebut menandakan bahwa kurangnya kesadaran hukum pelaku, maka untuk menyadarkan kesadaran hukum pelaku tersebut haruslah dikenakan sanksi yang mengatur tentang tindak pidana tersebut agar memberikan efek jera kepada pelaku karena tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran akan terus terjadi. Pada penelitian ini terdapat 2 yang menjadi rumusan masalah ialah bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menelaah bahan pustaka yang ada dan teknik pengumpulan data yang berupa data statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu dirasa masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan sanksi maksimal yang diatur dalam Pasal 245 KUHP.
Kata Kunci: sanksi pidana, peredaran uang palsu
Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Bidang Pelayanan Kesehatan
Get PDFImplementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan sangat diperlukan, sebab perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menentukan bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam, di mana biasanya mayoritas komunitas lokal bekerja pada perusahaan tersebut. Efek berantai yang diharapkan dari implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam bentuk pelayanan kesehatan adalah dengan beroperasinya setiap perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam atau terkait dengan sumber daya alam dapat dirasakan oleh komunitas lokal salah satunya dalam bidang pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya oleh komunitas lokal, maka komunitas lokal beserta keluarganya dapat memberikan produktivitas yang tinggi baik sosial maupun ekonomi.
Kata Kunci: tanggung jawab, fungsi sosial, pelayanan kesehatan, produktif
PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
Get PDFAnak diartikan sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan undang-undang sebagai batasan usia dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakan diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi dilakukan dengan syarat bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversi yang dilakukan bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak tanpa melalui jalur peradilan pidana serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dalam tindak pidana pengeroyokan dan pencurian yang dilakukan oleh anak pada studi kasus penetapan Nomor 18/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN.JKT.TIM terlaksana dengan adanya kesepakatan para pihak.
Kata Kunci: penerapan diversi, diversi anak di tingkat pengadilan
PENERAPAN FASILITAS KHUSUS KEIMIGRASIAN DAN PENGAWASAN ORANG ASING PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS BATAM, BINTAN, DAN KARIMUN
No full textThis article describes the implementation of Special Economic Zone (SEZ) in Indonesia, namely the SEZ of Batam, Bintan, dan Karimun, on the east coast of Central Sumatera. It was the first SEZ developed by the Indonesia government. Lessons learned from such a process is highly valuable for further development of such zones throughout Indonesia. The role of the immigration directorate general in providing facilities to the SEZ is decisive for the smooth implementation of SEZ’s programs.
Keywords: Special Economic Zone (SEZ), immigration service, economic development, national security
EFEKTIVITAS KLAUSULA THIS INSURANCE IS SUBJECT TO ENGLISH LAW AND PRACTICE DALAM POLIS PENGANGKUTAN BARANG INDONESIA
Get PDFPenerapan klausul This Insurance is Subject to English Law and Practice pada proses pengangkutan barang di laut Indonesia, dalam hal ini pada kasus PT. Mega Agung Nusantara dengan pihak asuransi PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk, tidak sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Pasalnya dengan penerapan klausul tersebut seharusnya ada kalimat lanjutan yang tidak diikutsertakan ke dalam polis asuransi pengangkutan barang tersebut, yang bunyinya, “as far is this is not in Contradiction with the law of the Republic of Indonesian” yang dimuat dalam surat edaran Dewan Asuransi Indonesia pada tanggal 11 Maret 1982, sehingga akibat dihapusnya kalimat lanjutan tersebut adalah ketidakpastian hukum dalam polis asuransi pengangkutan laut tersebut yang merugikan konsumen. Pencantuman klausula baku tidaklah boleh dilakukan semena-mena oleh pelaku usaha sebagaimana dituangkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata ayat (3) mengenai itikad baik, seharusnya poin ini menjadi pertimbangan hakim dalam menafsirkan pasal ini secara keseluruhan sebab menurut penulis polis asuransi yang dibuat oleh pihak penanggung mengalami cacat kehendak bila dilihat dari pencantuman klausul yang tidak lengkap dalam polis.
Kata Kunci: asuransi pengangkutan laut, institute cargo clauses, perlindungan konsumen, itikad baik
PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DALAM DINAMIKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA
Get PDFSejak reformasi konstitusi praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia termasuk di dalamnya proses dari pengisian jabatan kepala daerah telah mengalami kemajuan, dengan ditandatangani pemilihan kepala daerah secara langsung. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimanakah pengisian jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedua bagaimanakah pengisian jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan ketiga bagaimanakah pengisian jabatan kepala daerah yang ideal menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini diperoleh jawaban sebagai berikut. Pada pengisian jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi/kabupaten, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah hingga sampai sekarang pengisian jabatan kepala daerah provinsi/kabupaten dipilih secara langsung oleh rakyat (demokrasi).
Kata Kunci: pengisian jabatan kepala daerah setelah reformasi sampai saat ini
PERLINDUNGAN MEREK BERDASARKAN PEMAKAI PERTAMA YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Perkara Merek Crocodile, Perkara Merek Hitachi, dan Perkara Merek Nike)
No full textThis article describes an important element in the business rule of the game, namely the issue of trademark. This issue has been given consideration by the Government of Indonesia through the promulgation of the Law Number 21 of 1961 concerning the Corporate and Trading Mark. In conformance with the rapid development of economy and legal science, such law has been revoked by the Law Number 19 of 1992 concerning the Trade Mark, as then amended by Law Number 15 of 2001 on the Trade Mark.
Keywords: trademark, legal protection, first to file system
Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
Get PDFSengketa (dispute) merupakan hal yang biasa terjadi di dunia bisnis. Hal yang sama juga terjadi pada industri asuransi. Perjanjian asuransi menggunakan terminologi yang pada umumnya hanya dipahami oleh pelaku bisnis asuransi, antara lain disclosure material facts, warranty yang bersifat expressed maupun implied warranty dan lain-lain. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia, sebuah badan hukum yang berbentuk Perhimpunan yang bersifat independen dan imparsial, memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) asuransi antara anggotanya yaitu Perusahaan Asuransi dan Tertanggung atau Pemegang Polis. BMAI berupaya menyelesaikan sengketa klaim asuransi secara lebih cepat, adil, murah, dan informal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penyelesaian Sengketa Asuransi di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dan sifat dari hasil atau putusan yang dibuat oleh Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Fokus penulisan ini meliputi Proses Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi, Ajudikasi, dan Arbitrase di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu library research dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari membaca dan memahami buku-buku, literatur, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
Keywords: asuransi, mediasi, arbitrase
Perkawinan Adat Minangkabau
Get PDFMinang atau Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Dalam budaya Minangkabau, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan. Bagi masyarakat Minangkabau yang beragama Islam, perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ragam perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan ideal yaitu perkawinan antara keluarga dekat seperti anak dari kemenakan; 2) Kawin pantang yaitu perkawinan yang tidak dapat dilakukan seperti anak se-ibu atau se-ayah. Tata cara perkawinan masyarakat adat Minangkabau ada 2 (dua), yaitu: 1) Perkawinan menurut kerabat perempuan yaitu pihak perempuan yang menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan dalam kehidupan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan; 2) Perkawinan menurut kerabat laki-laki, yaitu pihak laki-laki yang menjadi pemrakarsa dalam pernikahan dan rumah tangga, dari mulai mencari jodoh hingga pelaksanaan perkawinan dan biaya hidup sehari-hari. Bentuk perkawinan di Minangkabau telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Sebelumnya, seorang suami tidak berarti apa-apa dalam keluarga istri, kini suamilah yang bertanggungjawab dalam keluarganya.
Keywords: perkawinan, minangkabau, matrilineal, eksogami, endogami
Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme
Get PDFTerorisme merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa, dan Teroris merupakan tema yang mengandung perhatian banyak kalangan utamanya para akademisi untuk mengkaji dari aspek ideologi, teologi dan gerakan pada saat ini, teroris telah menjadi fenomena global, gerakan terorisme telah merambah hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia, sebagaimana di kawasan lainnya, terorisme di Indonesia juga memiliki dasar teologi dan ideologi serta jejaring sehingga memiliki daya tahan yang kuat. Sampai saat ini terorisme menjadi salah satu tantangan dari ancaman terhadap ketahanan nasional. Artikel ini ingin mengkaji perkembangan terorisme di Indonesia yang memfokuskan pada aspek teologi, ideologi dan gerakan.
Keywords: terorisme, kejahatan lintas negara, kejahatan luar biasa