Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS (Universitas Krisnadwipayana)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
PENGARUH ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM KONTRAK KARYA TERHADAP DIVESTASI SAHAM PT. FREEPORT INDONESIA
Get PDFKontrak karya dibuat pada saat pemerintah Indonesia tidak memiliki konsep mengenai kontrak pertambangan sebagaimana mestinya. Konsep production sharing contract yang dipakai dalam bidang pertambangan minyak dan gas tidak sesuai karena pertambangan mineral dan batubara memerlukan dana investasi dalam jumlah yang lebih besar dan rentang waktu yang lama sehingga membutuhkan kepastian hukum. Kemudian rezim pemerintahan berganti dan konsep penerimaan negara secara global berubah ketika negara-negara berkembang yang di eksploitasi kekayaan alamnya menuntut penerimaan negara yang lebih besar melalui konsep divestasi saham. Indonesia sebagai negara yang turut mengadopsi konsep tersebut melalui Pasal 112 juncto Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terkendala dengan asas pacta sunt servanda yang kerapkali disamakan dengan prinsip kesucian kontrak. Akibatnya ialah implementasi dari aturan tersebut tertunda hingga 8 Tahun. Untuk mewujudkan hal tersebut asas pacta sunt servanda atau kesucian kontrak haruslah dilanggar dengan menerapkan asas rebus sic stantibus atau hardship clause dan asas permanent sovereignty over natural resources yang pada hakikatnya ada untuk menyeimbangkan asas pacta sunt servanda agar aturan divestasi saham dapat diimplementasikan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Kata Kunci: pacta sunt servanda, kontrak karya, divestasi saham
Pelaksanaan Prinsip Piercing the Coorporate Veil dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Get PDFPerseroan Terbatas (PT) pada dasarnya adalah badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Dengan demikian, pemilik atau pemegang saham suatu PT tidak akan diminta pertanggungjawaban atas hutang Perseroan. Dengan adanya prinsip piercing the corporate veil, pemilik atau pemegang saham suatu Perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya sebatas saham yang dimilikinya, tetapi sampai kepada harta pribadinya apabila terbukti telah merugikan Perseroan. Prinsip piercing the corporate veil dapat dipergunakan untuk membuka tabir Perseroan Terbatas yang pada praktiknya bersifat tertutup dan pemegang saham bertanggungjawab secara terbatas dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUPT No. 40 Tahun 2007.
Kata Kunci: perseroan terbatas, piercing the corporate veil
PEMBATASAN KASASI PRAPERADILAN KE MAHKAMAH AGUNG DAN KEHADIRAN HAKIM KOMISARIS (Studi Kasus Perkara Nomor 7/PID/PRAP/2001/PN.JAK.SEL dan Nomor 21/PID/PRAP/2004/PN.JAK.SEL)
No full textLaw enforcement is a twin process. Its first aspect is the stipulations in force on the law enforcement procedure. The second aspect is the law enforcers themselves, who have to interpret and apply those procedural stipulations as have been laid down. The Indonesia Code of Penal Law Procedure has been in force for more than two decades and has brought about proof that some of its stipulations are ineffective, especially regarding the issue of pretrial. Accordingly in the new draft on the Amendment of the Code of Penal Law Procedure in force, the position of Judge Commissioner was introduced, serving the function to investigate whether a certain degree of violence against the detainee and accused has been carried out during the investigation of a detainee.
Keywords: pretrial, torture, investigation
Aspek Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dalam Mewujudkan Hukum Ketenagakerjaan Berbasis Keadilan
Get PDFKeadilan bagi pekerja dan pengusaha merupakan tujuan pembangunan di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Keadilan tersebut sangat bergantung pada kualitas hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Jika hukum ketenagakerjaan dan peraturan lainnya memiliki kualitas yang buruk, maka akan menimbulkan perselisihan yang akhirnya bermuara pada pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan fakta bahwa ketidakadilan yang terjadi dalam pemutusan hubungan kerja disebabkan oleh faktor sistem hukum yang bermasalah, budaya hukum masyarakat, dan adanya saling pertentangan antara Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, dan Perjanjian Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum ketenagakerjaan sebagaimana yang direpresentasikan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dirasakan belum sempurna sehingga belum dapat memberikan solusi atas ketidakadilan dalam proses pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, ketentuan dalam hukum ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu terus diperbaiki terutama ketentuan dalam Pasal-Pasal yang menimbulkan ketidakadilan bagi pekerja dan pengusaha terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja.
Keywords: PHK, hukum ketenagakerjaan, keadilan.
 
PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI (Studi Kasus Pembatalan Desain Industri Terdaftar)
No full textThe protection of Industrial Design has been set forth since 1883 by the Paris Convention. Such protection has been carried out in the Netherlands-Indie since 1894 with the registration of the first mark by the office of industrial property. A lapse of the long period has occurred until the year 2000 when the Government of the Republic of Indonesia promulgated the Law Number 31 of 2000 on the Industrial Design. With the application of such law, any registration of Industrial Design with bad faith can be disputed by the aggrieved party, namely the party that legally has the right for such industrial designs. Uncertainly on the precise meaning of the term “novelty” has caused different interpretations regarding the provision of Article 2 paragraph (1) of the Law Number 31 of 2000 on the Industrial Design. Correction should be made to prevent unfair interpretation in the time to come.
Keywords: paris convention, TRIPs, industrial design, unfair interpretation
ANALISI YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
No full textSince her establishment in 1945 post the proclamation of her independence, the Republic of Indonesia has been aware of the role of international relations and international interactions based on legal principles. Such awareness has been outlined in Article 11 of the Constitution of 1945, the issue has been stipulated more clear and in detail. As a consequence, the Indonesia parliament and government enacted Law Number 24 of 2000 regarding the International Agreements. Thereby the Republic of Indonesia was able to play her role in the safeguarding of peace and international security.
Keywords: international relations, mixed ratification principles, parliament consent
IMPLIKASI PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “A” TERHADAP TIMBULNYA SENGKETA PENGUASAAN DAN PEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG SUDAH TERDAFTAR DI KOTA JAKARTA
No full textThis article describes three important aspects concerning a parcel of land. The first is the possession of a parcel of land and the registration of the rights related thereto. Second, disputes that may arise due to the holding of any right related to a parcel of land. And third, the ways used in solving such dispute, namely through the court or mutual agreement between the parties, usually termed Alternative Dispute Resolution (ADR). This article highlighted three landholding dispute in Jakarta, two out of them were solved through the court and the last one through ADR.
Keywords: landholding, landholding dispute, alternative dispute resolution
TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BEKASI DALAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN DI KOTA BEKASI GUNA PENANGANAN SQUATTER (Studi Kasus Penanganan Squatter di Bekasi Barat dan Bekasi Timur)
No full textThe term squatter was first used in the USA as a definition of describing people, whether as individuals or in groups who illegally occupying other people’s or state-owned land. In Indonesia, it has become a social phenomenon after the rapid industrialization of the country which resulted in a large flow of rural population to industrialized cities. The city of Bekasi was not free from such urbanization that brought along squatter problems. Its position as the capital city buffer zone and its improper management of land has enabled the growth and development of some clusters of the squatter. At present, the city government has tried hard to solve such a problem, but until now no reliable results have been obtained.
Keywords: squatter, environment degradation, development policy
KARAKTER DELIK KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI DAN TINDAK PIDANA PERBANKAN
No full textThe corporation is an entity having authority under law to act a single person district from the shareholder who owns it and having the right to issue stock and exist. Indefinitely a group of a succession of a person established following legal rules into a legal or juristic person that has a legal personality district from the natural person who makes it up to exist indefinitely apart from them and has the power that its constitution gives it.
Keywords: corporation, corporate crime
PELANGGARAN HAK LINTAS NAVIGASI OLEH PESAWAT ASING DI RUANG UDARA TERITORIAL INDONESIA
Get PDFSetiap negara memiliki kedaulatan atas ruang udara di atasnya, sehingga bagi siapapun yang melintas di ruang udara negara tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku termasuk bagi pesawat asing yang melintasi ruang udara tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang juga mengatur mengenai ruang udara di atasnya. Pesawat asing dapat melintasi ruang udara Indonesia namun harus memiliki izin terlebih dahulu, jika tidak maka Indonesia dapat mengenakan sanksi baginya. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Apa saja faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer asing di atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI); dan 2) Bagaimanakah solusi untuk mengatasi pelanggaran hak lintas navigasi oleh pesawat militer asing. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian dengan pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan pada Komando Pertahanan Udara Nasional (KOHANUDNAS). Selanjutnya dari penelitian ini yang menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran di ruang udara Indonesia adalah keterbatasan fasilitas dan peraturan sebelumnya yang belum berlaku secara efektif.
Kata Kunci: pelanggaran hak lintas navigasi, pesawat militer asing, ruang udara teritorial Indonesia, ALKI