Jurnal Ilmu Hukum UNKRIS (Universitas Krisnadwipayana)
Not a member yet
180 research outputs found
Sort by
PELAKSANAAN AJUDIKASI SEBAGAI UPAYA PERCEPATAN PEMBERIAN KEPASTIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PURWAKARTA
No full textThis article describes the implementation of land adjudication in the Purwakarta Regency, West Java Province, the Republic of Indonesia. Despite its proper aim to accelerate the landholding registration, this program encountered several constraints that should be solved just in time. Lessons learned from this adjudication may be useful in other regions of Indonesia in the time to come.
Keywords: landholding adjudication, acceleration, constraints
Pemilikan Hak atas Tanah bagi Warga Keturunan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai pemilikan hak atas tanah di daerah tersebut. Ini sangat menarik karena meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berlaku di seluruh wilayah negara Indonesia, namun tidak untuk daerah Istimewa Yogyakarta. Adanya kebijakan Wakil Kepala Daerah pada tahun 1975, menyebabkan warga keturunan atau non pribumi tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Adanya undang-undang keistimewaan Yogyakarta semakin menguatkan Pemda DIY untuk mengatur masalah pertanahan sendiri. Berbagai upaya sudah dilakukan warga keturunan atau non pribumi untuk mendapatkan hak milik atas tanah melalui lembaga Peradilan namun selalu mengalami kegagalan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPN Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan solusi agar untuk tempat tinggal warga keturunan diberikan hak milik sedangkan untuk usaha diberikan Hak Guna Bangunan. Sampai sekarang solusi tersebut masih dipertimbangkan.
Kata Kunci: hak atas tanah, undang-undang DIY, kebijakan pertanahan
DISPARITAS PENERAPAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN TUN JAKARTA
No full textThis article describes the disparities in the implementation of a legal rule by the concerned court, namely disparities concerning loss restitution by the state institution to a plaintiff according to a court decree. There is two main cause of such disparities. First, the court interpretation of the regulations outlined in the prevailing law, namely the Law Number 9 of 2004 concerning the Amendment of the Law Number 5 of 1986 on State Administrative Court. Second, the lack of legal regulation of the issue.
Keywords: disparities, loss restitution, interpretation
Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak
Get PDFAnak merupakan pewaris bangsa dan pengurus di masa yang akan datang dan memiliki harapan hidup yang masih panjang serta cita-cita yang tinggi. Ketika anak melakukan pelanggaran atau berkonflik dengan hukum, maka anak tersebut harus mendapatkan perlakuan secara khusus. Menerapkan penghukuman dengan konsep keadilan restoratif merupakan suatu cara agar dapat terlaksananya konsep diversi pada peradilan pidana anak. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi, dan perhatian masyarakat sehingga penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil dengan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan seperti yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kata Kunci: anak, tindak pidana, diversi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI
Get PDFUntuk desain industri yang dapat dilindungi hendaknya desain industri tersebut memenuhi beberapa kriteria. Kriteria yang dimaksudkan meliputi pada: Pertama, desain industri tersebut baru. Artinya, tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya; Kedua, Tidak bertentangan dengan moralitas/kesusilaan; Ketiga, merupakan satu desain industri/beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri yang memiliki kelas yang sama dan; Keempat, desain industri yang didaftarkan tidak ditarik kembali permohonannya. Dalam penyelesaian sengketa desain industri jika terjadi pelanggaran dapat di selesaikan melalui jalur Alternative Dispute Resolution (ADR) yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jika belum selesai melalui jalur ADR maka bisa menggunakan jalur litigasi. Adapun penyelesaian sengketa secara pidana yang diatur pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
Kata Kunci: desain industri, penyelesaian sengketa
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP YURISDIKSI DALAM MENGADILI PELAKU PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA
Get PDFPembajakan pesawat udara merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru, motif yang melatarbelakangi tindakan pembajakan tersebut pun beragam, mulai dari motif ekonomi sampai dengan politik. Masyarakat internasional memandang bahwa tindakan pembajakan tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawan kejahatan pembajakan pesawat udara ini, masyarakat internasional membuat berbagai konvensi dari Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, Konvensi Montreal 1971. Oleh karena itu, dilakukan pengkajian mengenai konvensi-konvensi yang terkait dengan tindakan pembajakan pesawat udara ini terutama menyangkut yurisdiksi untuk menghukum pelaku tindakan pembajakan pesawat udara ini. Salah satu bentuk upaya dalam rangka menanggulangi tindakan pembajakan pesawat udara ini adalah dengan cara menetapkan yurisdiksi agar dapat menghukum pelaku tindakan pembajakan pesawat udara.
Kata Kunci: pembajakan pesawat, yurisdiksi, tindakan melawan hukum
Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Get PDFPenelitian yang berjudul “Fungsi Legislasi Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Studi Kasus Badan Legislasi DPR RI periode 2004-2009)” ini dibuat dengan tujuan guna mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI periode 2004-2009, proses penyusunan program legislasi nasional periode 2004-2009, faktor-faktor penghambat dalam proses pembuatan program legislasi nasional, upaya untuk mengatasinya, dan asas-asas pembentukan perundang-undangan tersebut. Penelitian didasarkan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data.
Keywords: legislasi, prolegnas, DPR RI
PROSES PERADILAN DAN PEMBINAAN TERPIDANA MATI DITINJAU DARI TEORI KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANSIAL (Studi Kasus Putusan Nomor 72/PID-PK/2002: Fabianus Tibo, Dominggus da Silve, dan Marianus Riwu)
No full textJustice is a diverse issue for different people during a different time span. According to this article, basically there are two elements of justice, namely procedural justice, and substantial justice. How to apply those two aspects to any and all concrete penal cases? A real challenge for those being responsible for law enforcement. Death penalty against the “Three Intellectual Actors” of the Poso III riot has been analyzed as a concrete penal case in its relation to justice as stated in formal legal stipulations and justice as felt by the common people.
Keywords: death penalty, procedural justice, substantive justice
PENDAFTARAN TANAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH PADA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus di Kabupaten Bandung)
No full textLand registration in Indonesia has been carried out serving the purpose of fixing any right on a parcel of land. Such activities during 1960 until now has encountered many obstacles, due to the complex character of the land issues, but also lack of competence in the administration of the issue. The office of Bandung Land Agency has encountered additional constraints in land registration due to the separation of Bandung Regency, namely with the establishment of West Bandung Regency. Those constraints were among others the divide of a parcel of land into two, which resulted in registration problems and loss of written proof of land due to the establishment of the new land office.
Keywords: land registration problems, dispute, settlement through court and nonlegal
TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI TUBRUKAN KAPAL DI PERAIRAN INDONESIA
No full textThis article describes a usual issue regarding perils of the sea, namely a collision between MT Sele, owned by Pertamina, and MV Elixir, (Malta). Although the collision happened within the Indonesia jurisdiction, MV Elixir has registered such a legal dispute at Housten District Court, Texas, USA, and then at Singapore court. The dispute finally solved through Alternative Dispute Resolution (ADR), and Pertamina has to pay the negotiation sum of damage.
Keywords: ships collision, marine insurance, collision prevention, Alternative Dispute Resolution (ADR)