Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA DALAM ISLAM
Full text linkAbstrak: Artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaiaman pemerintahan Islam mendapatkan kewenangan dalam pendistribusian dan pemanfaatan tanah Negara, begitu juga dengan pelbagai prasyarat perkembangan ekonomi. Dengan merujuk kepada karya genre fikih, penulis mengemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw. dan para khalifah mendapatkan kewenangan mereka berdasarkan ketentuan hukum Islam untuk menjalankan roda pemerintahan, memimpin rakyat dan menegakkan hak-hak sipil termasuk hak untuk memiliki tanah pertanian dan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Lebih lanjut menurut penulis, pemerintah berkewajiban untuk mengatur pengalokasian hak, distribusi dan pemanfaatan tanah yang lebih intensif untuk memaksimalkan fungsi tanah sebagai asset negara dan rakyat sehingga kebutuhan pemakai bisa terpenuhi. Dengan demikian, kebijakan pemerintahan Islam tidak hanya tertuju pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga dalam pembangunan pemukiman rakyat. Abstract: The Government Authority in the Distribution and Utilization of State Land in Islam. This article will answer how the Islamic government gains the authority in the distribution and utilization of state land as well as the requirements for the economic development. By delving into the works in Islamic jurisprudence genre, the author maintains that the Prophet Muhammad and the caliphs received the legality from the Islamic law to rule the country and the people, and to preserve civil rights including the right to own agricultural land and housing in order to meet people’s needs. Furthermore, he asserts that the government is obliged to regulate the allocation of rights, distribution and intensive use of land in order to empower land as asset of the state and the society and thus the consumer needs are fulfilled. Thus, the Islamic government policy is not only confined in providing economic welfare but also in land and housing.Kata Kunci: hukum Perdata Islam, pemerintah, tanah negar
URGENSI PENAFSIRAN AL-QUR’AN YANG BERCORAK INDONESIA
Full text linkAbstrak: Al-Qur’an yang bersifat universal diperuntukkan bagi semua manusia, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Penafsiran terhadap al-Qur’an tentu tidak dilepaskan dari konteks sosial masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, penafsiran al-Qur’an yang bercorak keindonesiaan merupakan sebuah keniscayaan. Dalam artikel ini, penulis memperlihatkan urgensi penafsiran al-Qur’an yang bercorak keindonesiaan, mengingat penafsiran yang ada seperti yang diwakili oleh Mahmud Yunus, T.M. Hasbi As-Shiddieqy, HAMKA dan M. Quraish Shihab, masih lebih banyak corak kearabannya. Setidaknya, hal ini menjadi simbol kontinuitas dari upaya kajian fikih yang sudah lebih menunjukkan corak keindonesiaan.Abstract: The Importance of Qur’anic Interpretation in Indonesian Form. Al-Qur’an with its universal character is provided for all human kind, and Indonesian people are not an exception. The interpretation of the Qur’an cannot be separated from its respective social context, and as such Qur’anic interpretation in the Indonesian form is a necessity. In this article, the author attempts to explain the need of interpreting the Qur’an in line with the Indonesian context, considering such interpretations available thus far as those of Mahmud Yunus, T.M. Hasbi As- Shiddieqy, HAMKA and M. Quraish Shihab are greatly featured in Arabic circumstances. Nontheles, these works have become a symbol of continuity of Islamic legal studies effort that have demonstrated Indonesianized characteristic of Islam.Kata Kunci: penafsiran, corak, Indonesi
ISLAM LIBERAL DAN ANCAMAN TERHADAP PEMIKIRAN AHL SUNAH WALJAMAAH
Full text linkAbstrak: Tulisan ini berupaya mengkaji pondasi ideologis Islam Liberal dan memperjelas sejauhmana ancamannya terhadap paham Ahl Sunah Waljamaah. Meskipun kehadiran Islam Liberal membawa hal baru, tetapi sesungguhnya bukan sama sekali baru. Penulis mengemukakan bahwa agenda-agenda kelompok Islam Liberal merupakan perluasan Imperialisme Barat atas Dunia Islam yang sudah berlangsung sekitar dua sampai tiga abad terakhir. Hanya saja, bentuknya memang tidak lagi terang-terangan, tetapi mengatasnamakan Islam. Jadi istilah “Islam Liberal” bukanlah suatu kebetulan, tetapi sebuah istilah yang dipilih dengan sengaja untuk mengurangi kecurigaan umat Islam dan sekaligus untuk menobatkan diri bahwa “Islam Liberal” adalah bagian dari Islam, seperti halnya jenis-jenis pemahaman Islam lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa Islam liberal adalah peradaban Barat yang diartikulasikan dengan bahasa dan idiom-idiom keislaman. Islam hanyalah kulit atau kemasan, tetapi esensinya adalah ideologi dan peradaban Barat.Abstract: Liberal Islam and its Threat against the Thought of Ahl Sunah Waljamaah. This paper attempts to tries to prove the declaration and tries to clarify the conflicts and threats to understand Ahl Sunnah waljamaah. Although the presence of Liberal Islam seems to have brought with it new thing, but it is by no means new phenomenon. The agendas of Liberal Islam groups are extensions of the western imperialism against the Islamic world during the last two or three centuries. However the form was no longer exposed, but it takes the name of Islam for granted. So, the term “Liberal Islam” is not a cooincidence, but a term chosen deliberatly to reduce the suspicion of moslems and also to enthrone itself that “Liberal Islam” is part of Islam, just as the types of other Islamic understanding. The author concludes that Liberal Islam is western civilization articulated with language and Islamic idioms. Islam is only the cover or packaging, but the essence is western ideology and civilization.Kata Kunci: Islam Liberal, ancaman, Ahl Sunah Waljamaa
URGENSI PENERAPAN ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK MENURUT HUKUM ACARA ISLAM
Full text linkAbstrak: Islam meletakkan keadilan sebagai elemen terpenting dalam kehidupan masyarakat dan kesempurnaan keislaman seseorang terkait erat dengan komitmennya dalam menegakkan keadilan dalam kehidupan. Agar keadilan dapat ditegakkan diperlukan penguasa dan penegak hukum yang bertugas menjamin terlaksananya keadilan secara seimbang dalam masyarakat. Dalam tataran praktikal, penguasa seringkali terkendala oleh sistem pembuktian yang dianut, yakni asas praduga tak bersalah. Akibatnya, kebenaran dan keadilan sulit ditegakkan. Penulis artikel ini berargumen bahwa Islam tidak terlalu terpaku pada sistem atau asas yang digunakan penegak hukum. Sekalipun Islam mengajarkan asas praduga tak bersalah, namun juga membenarkan diterapkannya asas pembuktian terbalik. Penulis menyimpulkan bahwa teks-teks ajaran Islam dan kaedah fiqhiyah memberi peluang kepada umat Islam untuk melakukan upaya pembuktian terbalik demi tegaknya keadilan, sesuatu yang dibenarkan, bahkan ada kalanya harus dilakukan.Abstract: The Exigency of the Application of Reversal Burden of Proof Principle in Islamic Law Procedure. Islam places justice as an important element in social life, and the perfection of ones’ islamicity is closely related to his or her commitment in doing justice into practice. In order to preserve justice government and legal authorities are needed guaranteeing that justice is kept upright in society. At the practical level, the authority has always faced with the system of proof being presumed, that is the principle of reversal burden of proof, and thus justice is difficult to be fulfilled. The author argues that Islam has not been confined into system and principle used by legal authorities. Although Islam introduces the principle of innocence, it also acknowledges the application of reversal burden of proof principle. The author concludes that the texts of Islamic teachings and Islamic legal maxim provide room for the Muslim community to exercise reversal burden of proof to maintain justice, something that is permissible if not a necessity to be applied.Kata Kunci: keadilan, hukum Islam, pembuktian terbalik, hukum acar
RELIGIOUS EDUCATION AND EMPOWERMENT: Study on Pesantren in Muslim Minority West Papua
Full text linkAbstrak: Pendidikan Islam dan Pemberdayaan: Studi Kasus Pesantren pada Muslim Minoritas Papua Barat. Pendidikan Islam Indonesia merupakan salah satu pilar pendidikan nasional yang memiliki sejarah panjang. Dalam dinamika pembangunan, pesantren kembali membuktikan diri sebagai elemen penting bangsa. Tulisan ini membahas aktivitas dan gerakan madrasah di daerah minoritas Muslim dalam upaya membangun kapasitas umat melalui pembelajaran kewirausahaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan ragam studi kasus. Observasi dan wawancara diterapkan untuk mengumpulkan data. Penulis menemukan adanya pelatihan dan pembelajaran berbasis kebutuhan mendorong siswa untuk menekuni keterampilan untuk aktivitas sehari-hari. Pesantren Roudhotul Khuffadz mengembangkan pola pembelajaran dengan mengacu kepada lingkungan peserta didik. Disimpulkan bahwa pendidikan Islam dengan tumpuan pada kebutuhan dan kepedulian akan lingkungan dapat memberdayakan santri untuk penguasaan keterampilan, walaupun itu dilaksanakan dengan keterbatasan komunitas di wilayah minoritas Muslim.Abstract: Islamic education in Indonesia is one pilar in national education whis has a long history. In the course of time with development dynamics, pesantren (Islamic boarding school) proves as a nation-wide important element. Therefore, this paper will explore dicsuccion on activity and madrasah movement in Muslim minority in term capacity building through enterprenurship learning. This study was employed qualitative approach with miscellaneous case study. Observation and in-depth interview were conducted on collecting data. This research shows that daily-need based training and learning encourages students to enhance their skills during day after day activities. Pesantren Roudhatul Khuffadz enlarges learning cycle according to students’ environment. Finally, it can be concluded that Islamic education can develop students’ skill acquicition, although it is practiced with community limitation in Muslim minority area.Keywords: pesantren, religious education, Muslim minority, West Papu
FATWA TENTANG HADIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Full text linkAbstrak: Kajian ini dilakukan untuk menggali hukum tentang pemberian hadiah oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah berupa cindera mata maupun hadiah yang bersifat material pada saat pembukaan rekening dengan cara undian. Akad wadî‘ah dalam produk penghimpunan dana LKS secara substantif sama dengan akad qardh karena di dalamnya terkandung izin penggunaan objek yang dititipkan. Karena itu, akad wadî‘ah tersebut termasuk domain akad tabarru’. Sedangkan akad mudhârabah termasuk akad bisnis yang dikategorikan sebagai akad mu‘âwadhat/ tijârî. Jâ’izah tasjî‘iyah juga sama kedudukannya dengan akad mudhârabah, yaitu termasuk domain mu‘âwadhat. Karena itu, penulis menyimpulkan bahwa tidak relevan penggunaan jâ’izah tasjî‘iyah dalam memasarkan produk penghimpunan dana LKS yang menggunakan akad wadî‘ah atau qardh. Sebaliknya, jâ’izah tasjî‘iyah layak dipertimbangkan untuk digunakan dalam mempromosikan produk LKS yang meng- gunakan akad yang termasuk domain mu‘âwadhat.Abstract: Personal Legal Opinion on Present in Syari’ah Financial Insti- tution. This study is aimed at deducting legal ruling of material gift or present offered by the Syari’ah financial institution (LKS) for their clients at the time of opening account by way of lottery. Wadî‘ah contract in collecting LKS funds is substantially similar to that of qardh contract because permission to usufruct the stored object is inherent in the contract, therefore such wadî‘ah contract is included in the domain of tabarru’. Mudhârabah contract, on the other hand, comprises business contract which is categorized as mu‘âwadhat or tijârî contract. Jâ’izah tasjî‘iyah also have the same status as mudhârabah contract which is included in the mu‘âwadhat domain. As such, the authors conclude that it is irrelevant to use jâ’izah tasjî‘iyah in selling the product of LKS fund collection with wadî‘ah or qardh contract. Conversely, jâ’izah tasjî‘iyah is worthy of considering to be used in promoting LKS product using contract that comprises in the mu‘âwadhat sphere.Kata Kunci: hadiah, fatwa, mu‘âwadhat, qardh, wadî‘a
FINANCIAL RISK MANAGEMENT IN SYARIAH CONTRACTS: A Review of Current Literature
Full text linkAbstrak: Manajemen Risiko Finansial dalam Kontrak Syariah: Suatu Tinjauan Literatur Mutakhir. Secara teori, sistem musyârakah, mudhârabah dan murâbahah merupakan konsep kerja sama bisnis paling ideal. Musyârakah dan mudhârabah merupakan kontrak bisnis yang telah dikenal sejak awal sejarah Muslim. Musyârakah menempatkan para pihak pada posisi yang berimbang pada hak dan kewajiban dalam bisnis sesuai proporsinya. Tulisan ini berusaha mengelaborasi pandangan mutakhir tentang risiko keuangan dalam produk perbankan. Penulis menyimpulkan bahwa pada praktik perbankan syariah, musyârakah dan mudhârabah hanya menempati porsi yang kecil dibanding murâbahah. Dua produk tersebut cenderung menimbulkan moral hazard dan adverse selection sehingga teori keagenan dan asimetri informasi dapat memberikan penjelasan yang baik terhadap problem musyârakah dan mudhârabah. Selain itu, konsep profit-loss sharing, berdasarkan penelusuran penulis terhadap literatur kontemporer, juga masih kontroversial dan konsep ini rentan terhadap penyimpangan moral.Abstract: Theoretically, the musyârakah, mudhârabah and murâbahah systems are the most ideal concept of profit loss sharing business. Musyârakah and mudhârabah are business contracts recognized since the beginning of Islamic history. In Musyârakah contract, each contracting parties are considered equal in their rights in doing business contract. This writing attempts to elaborate the latest views on financial risk in banking products. At the practical level, the writer concludes that musyârakah and mudhârabah constitute minor portion than murâbahah in the overall Syari’ah banking transactions. These products of Syari’ah banking tend to lead to moral hazard and adverse selection and thus agency theory and information asymmetrical explain the inherent problem well. In addition, the concept of profit-loss sharing according to the writer is still controversial which is also vulnarable to moral hazard.Keywords: risk management, Syariah banking, musyârakah, mudhârabah, murâbaha
EPISTEMOLOGI PSIKOLOGI ISLAM
Full text linkAbstrak: Salah satu Persoalan krusial yang sekarang dihadapi oleh Psikologi Islam adalah tentang epistemologi. Dalam konteks ini terjadi keterputusan hubungan antara epistemologi yang dibangun para ulama terdahulu dengan para ilmuwan Psikologi Islam saat ini. Menurut penulis artikel ini, ilmuwan Psikologi Islam saat ini lebih berpijak pada epistemologi psikologi barat liberal, yang hanya memprioritas- kan akal dan pengalaman empirik. Untuk itu, artikel ini berupaya mengkaji gagasan tentang epistemologi Psikologi Islam yang dibentuk berdasarkan pandangan wahyu tentang kemungkinan manusia memiliki pengetahuan, mengetahui realitas dan dirinya sendiri, yang menjadi prasyarat sebelum manusia mengetahui realitas di luar dirinya. Hal ini bukan menafikan akal dan pengalaman empirik manusia. Namun, karena wahyu menempati posisi paling utama, maka akal dan pengalaman empirik harus tunduk pada bimbingan dan kebenaran wahyu. Kebenaran wahyu mutlak transendental sementara akal sebagai anugerah Allah memiliki keterbatasan.Abstract: The Epistemology of Islamic Psychology. One of the crucial issues faced by Islamic psychology is on epistemology. In this context, there exists dichotomy between epistemology founded by the learned Islamic scholars of the past with those of the present. According to the writer, the current Islamic psychology scholars are more inclined to the epistemology of liberal Western psychology that gives intellect and empirical sense priority. Thus, this article attempts to study Islamic psychology epistemology ideas established based on the revelation concerning the possibility of man to knowing, to know the reality and to self-knowing as the prerequisite for man before knowing the reality beyond the self. This, however, does not necessary mean denying the importance of intellect and the man’s empirical senses. Nonetheless, since the position of revelation reigns supreme and transcendentally absolute, the intellect and the man’s empirical senses as God-given should go along with the guidance and the truth of the revelation.Kata Kunci: psikologi Islam, epistemologi, wahyu, aka
PERSEPSI MUBALIGH DAN MUBALIGHAH TERHADAP KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI KOTA MEDAN
Full text linkAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi mubaligh dan mubalighah di Kota Medan terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan dilakukan pada lima kecamatan di pinggiran kota Medan, yakni Medan Tembung, Medan Amplas, Medan Tuntungan, Medan Sunggal dan Medan Marelan. Sampel sebanyak 45 orang dan ditentukan dengan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan intrumen angket. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi muballigh dan mubalighah terhadap keadilan dan kesetaraan gender belum belum konsisten. Ada kesadaran gender pada satu tema di dalam satu indikator, tapi tidak sejalan dengan tema lain dalam indikator yang sama, sehingga muncul pendapat yang kontra, Mayoritas mereka setuju bahwa pemimpin tidak harus laki-laki, tapi mereka tidak setuju bila perempuan menduduki jabatan lebih tinggi dari laki-laki. Selain itu, jenis kelamin perempuan lebih cenderung menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan, sedangkan dari pihak laki-laki 50% masih menunjukkan bias gender. Abstract: The Perception Muslim Male and Female Preacher on Gender Equity and Justice in Medan. This research aims to find out the perception of gender equity and justice among preachers in North Sumatra province in the suburban of Medan, namely; Tembung, Amplas, Tuntungan, Sunggal and Medan Marelan. This research used qualitative method with the sample of approximately 45 preachers determined by purposive sampling which then analyzed descriptively. The author concluded that the perception of preachers to justice and gender equality has not been entirely appropriate. There is incorrect understanding to religious creed which raises wrong perception to the gender equity and justice in matters of religious teachings. On one hand, they tend to to impress the gender awareness on one of theme in one of indicator that was not consistent with other themes that exist in the same indicators. Thus, counter argument appears, for example the majority of them agree that a leader should not be a man, but they also do not agree that a woman having higher positions than men. There is relationship between preachers perception with disposition of genders which woman like to show her side while the men from 50% still show gender bias. Kata Kunci: gender, kesetaraan, keadilan, muballigh, muballigha
ANDALUSIA: Sejarah Interaksi Religius dan Linguistik
Full text linkAbstrak: Andalusia merupakan satu bab yang sangat menarik dalam sejarah Islam, karena hentakan awalnya, tetapi juga karena ketragisan akhirnya. Tulisan ini memusatkan perhatian pada pembahasan mengenai interaksi yang terjadi antara orang Islam sebagai bangsa penakluk di satu sisi dan bangsa lokal Andalusia sebagai bangsa tertakluk di sisi lain. Kenyataan ini terkadang menimbulkan penafsiran yang hitam putih dan serba revolusioner terhadap pola hubungan dan saling pengaruh antara Muslim dan penduduk asli Andalusia dalam hal agama dan bahasa. Artikel ini mengargumentasikan bahwa, sebagaimana di tempat lain, pengaruh religius dan linguistik merupakan aspek kehidupan yang lebih substantif dan mendasar bagi sebuah masyarakat bila dibandingkan dengan aspek politik dan militer dan hal ini memerlukan proses interaksi yang intens untuk terjadi di Andalusia. Artikel ini menelusuri tahapan-tahapan interaksi tersebut dan menggarisbawahi faktor- faktor terpenting yang terlibat di dalamnya.Abstract: Al-Andalus (Islamic Spain): A History of Religious and Linguistic Interaction. Islamic Spain is a chapter of Islamic history that has alway been very interesting, not only because of its shocking beginning but also because of its tragic end. The main thrust of this essay is focused on discussing the interaction between the Muslim peoples as conqueror on one side and the lokcal Andalusians as the conquered on the other. This fact often results in a black-and-white revolutionary interpretation of the relations between the conquering Arab Muslims and the conquerred Latin Christians. This article argues that, as in anywhere else in the Muslim world, religious and linguistic influence is the most substantive and fundamental aspects of social life compared to political and military aspects and such to occur in the Arab Muslims upon the locals of al-Andalus requires a long intensive interaction. The most relevant factors of the process are explained in this article.Kata Kunci: Andalusia, Islamisasi, Arabisasi, Reconquist