Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
Not a member yet
262 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI BUDAYA MELAYU DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN MADRASAH IBTIDAIYAH DI RIAU
Full text linkAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi budaya Melayu sebagai Visi Riau 2020 dalam kurikulum pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Riau. Penelitian ini dilaksanakan di madrasah Ibtidaiyah pada 12 kabupaten/kota se- Propinsi Riau. Populasi penelitian ini adalah seluruh kepala Madrasah Ibtidaiyah Propinsi Riau berjumlah 382 kepala madrasah. Sampel penelitian ini berjumlah 24 kepala madrasah Ibtidaiyah dengan pengambilan sampel adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah angket dan teknik analisis data adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya Melayu Riau dalam kurikulum pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Riau adalah 18.9% terakomodasi dan diimplementasikan dalam kurikulum. Implementasi budaya Melayu tersebut tersebar dalam kurikulum inti, ekstrakurikuler, muatan lokal, dan eksidentil pada kurikulum pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di Provinsi Riau. Abstract: The Implementation of Malay Culture in the in Islamic Elementary School Curriculum in Riau. This study aims to determine the extent to which Malay culture implemented as the Vision of Riau 2020 in education curriculum of Madrasah Ibtidaiyah in Riau Province. This research was conducted in madrasah Ibtidaiyah in 12 districts/ cities in the region. The population of this study are 382 heads of Madrasah Ibtidaiyah of Riau Province, 24 heads of which are taken in purposive sampling technique. Data collection techniques used are questionnaires and data analysis technique is descriptive analytic. The results of this study revealed that Riau Malay culture in the curriculum of Madrasah Ibtidaiyah education in Riau Province is 18.9% accommodated and implemented in the curriculum. Implementation of Malay culture is infused in the core and extra-curriculum, and local content on Madrasah Ibtidaiyah education curriculum in Riau Province. Kata Kunci: budaya, melayu, madrasah ibtidaiyah, kurikulum, Ria
PESANTREN’S RESISTANCE AGAINST CULTURAL GLOBALIZATION
Full text linkAbstract: This research attempts to explore the resistance of Pesantren against cultural globalization dominated by western society. By using the post-colonial approach, it is found that there is the process of re-reading the meaning of globalization and re-defining of ‘self’ as the subject of globalization. Pesantren introduced the concept of non material point of view namely al-tarbiyah wa al-ta‘lim preserving the local tradition in facing the secular and materialistic values of the West. Interestingly, this concept has emerged as prominent alternative of Islamic position showing the adaptability of Islam toward the globalization. Based on this research, the author thus argues that the violence and mass movements have no longer been used by the pesantren as an indication of modernzing Islamic approach in the globalization era. Abstrak: Resistensi Pesantren terhadap Globalisi Budaya. Penelitian ini mencoba menggali resistensi pesantren terhadap globalisasi budaya yang didominasi oleh masyarakat Barat. Dengan menggunakan pendekatan pasca-kolonial, ditemukan bahwa ada proses membaca ulang makna globalisasi dan mendefinisikan ulang 'diri' sebagai subjek globalisasi. Pesantren memperkenalkan konsep cara pandang non material yaitu al-tarbiyah wa al-ta‘lim yang melestarikan tradisi lokal dalam menghadapi nilai sekuler dan materialistik dari Barat. Menariknya, konsep ini telah muncul sebagai alternatif utama posisi Islam yang menunjukkan adaptasi Islam terhadap globalisasi. Berdasarkan penelitian ini, penulis berpendapat bahwa kekerasan dan gerakan massa sudah tidak lagi digunakan oleh pesantren sebagai indikasi terjadi modernisasi pendekatan Islam pada era globalisasi ini. Keywords: globalization, pesantren, culture, postcolonial, materialisti
THE PRACTICE OF HIBAH AS A SUBSTITUTE HEIR AMONG THE JAVANESE FAMILY
Full text linkAbstract: This paper is an attempt to discuss the tradition of bequest or hibah as an inheritance, in which the wealth is distributed before the parents passed away among Javanese Family in Selesai Langkat. Data collection used qualitative method and phenomenology approach. Data analysis used descriptive analysis. The data from the field was collected, processed, reduced and then concluded. It is concluded that there are three patterns of giving hibah: the first, the treasure is granted entirely to the heirs before the heirs passed away. The surviving heir is usually set aside for living expenses and needs. The heir is usually living with the youngest child called, the ‘ragil.’ When he dies, the child who tookcare will inherit the wealth. Second, inheritance is distributed after the heir dies. Third, families who are prosperous in terms of economics usually give grants to all children in the form of fields and houses.Abstrak: Praktik Hibah sebagai Ahli Waris Pengganti di Kalangan Masyarakat Jawa. Tulisan ini bertujuan mendiskusikan tradisi memberikan hibah sebagai harta warisan, di mana pewaris sendiri belum meninggal dunia, di kalangan Masyarakat Jawa Selesai Langkat. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dianalisis secara deskriptif. Data dari lapangan dikumpulkan, diolah, direduksi dan ditarik kesimpulan. Tulisan ini menyimpulkan terdapat tiga pola pemberian hibah sebagai pengganti harta warisan. Pertama, harta dihibahkan seluruhnya kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Bagian pewaris yang masih hidup biasanya disisihkan untuk biaya hidup dan kebutuhannya. Pewaris biasanya tinggal bersama anak ragil (bungsu). Bila ia meninggal dunia, maka anak yang merawatnya inilah yang mewarisi bagiannya. Kedua, harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Ketiga, keluarga yang cukup sejahtera dari segi ekonomi biasanya memberi hibah kepada semua anaknya berupa ladang dan rumah.Keywords: Islamic jurisprudence, hibah, substitute heirs, inheritance, Java famil
CONFUSION OF EDUCATOR POLICY IN MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS 1945-2016
Full text linkAbstract: This essay examines the dynamics of the development of educator policy at the Ministry of Religious Affairs, which begins with the educator concept in Education Law at the Ministry of Religious Affairs from 1945 to 2016, and what the philosophical meaning of the development of the concept is. It also uncover where the confusion of the concept of educators throughout the history. This essay concludes with the conceptual solutions to educator problems enshrined in the Educational Law. The author finds there is a change of educators' concept on every amendment to Education law, each of which contains a specific philosophical meaning. The concept of educator that has been changed still entails the some problems up to the present time. The confusion of the concept in the law affects the regulation of educators in the Ministry of Religious Affairs, and thus it needs to be revised and finds alternative solution as offered in this paper. Abstrak: Kerancuan Kebijakan Pendidik di Kementerian Agama 1945-2016. Esai ini mengkaji dinamika perkembangan kebijakan pendidik pada Kementerian Agama, yang diawali dengan konsep pendidik dalam undang-undang pendidikan dan peraturan Menteri Agama sejak tahun 1945 sampai 2016, dan apa makna filosofis dari perkembangan konsep tersebut. Selanjutnya diungkap dimana letak kerancuan konsep pendidik dalam sepanjang sejarah tersebut. Pada bagian akhir difokuskan untuk menemukan solusi konseptual terhadap problem pendidik yang terdapat dalam undang-undang pendidikan. Penulis menemukan ada perubahan konsep pendidik pada setiap perubahan undang-undang pendidikan, yang memuat makna filosofis yang spesifik. Konsep pendidik yang telah diubah masih menyisakan masalah sampai sekarang. Kerancuan konsep dalam undang-undang berdampak pada peraturan pendidik di Kementerian Agama, sehingga perlu dilakukan revisi sebagaimana alternatif yang ditawarkan dalam tulisan ini. Keywords: education, Religious Affairs Ministry, policy, teacher, educational support personne
HAM ISLAM DAN DUHAM PBB: Sebuah Ikhtiar Mencari Titik Temu
Full text linkAbstrak: Meski secara umum memiliki kesamaan dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) Perserikatan Bangsa-bangsa, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Deklarasi Kairo memiliki spesifikasi tertentu yang berbeda. DUHAM bersumber dari paradigma Barat, sementara Deklarasi Kairo berbasis syariat. Dilihat dari perspektif DUHAM, ada beberapa hal spesifik dalam HAM versi Dunia Islam yang dinilai melanggar HAM. Konsep kebebasan beragama berbeda antara keduanya. Juga tentang hukuman mati, rajam, dan yang lainnya. Dengan demikian apakah HAM versi Islam tersebut harus dipertentangkan dengan DUHAM? Alih-alih mempertentangkan keduanya, tulisan ini mencoba mempertemukan keduanya dengan mencarikan alternatif jawaban. Dengan melakukan pemaknaan ulang terhadap beberapa konsep Islam, tulisan ini menemukan adanya peluang agar Deklarasi Kairo dengan DUHAM bisa berjalan beriringan. Abstract: Islamic Human Rights and the United Nations Human Rights Declaration: in Search of Compromise. Although generally in common with the United Nations Human Rights Declaration (DUHAM), the concept of Human Rights in the Cairo Declaration has different specifications. The Universal Declaration of Human Rights comes from the Western paradigm, while the Cairo Declaration is based on the Shari'a. Viewed from the perspective of the Universal Declaration of Human Rights, there are some specific issues in the human rights of the World Islamic version that are considered to violate human rights. The concept of freedom of religion differs between the two. It is also true in the context of death penalty, stoning, and others. Thus does the human rights of the Islamic version be contrasted with the Universal Declaration of Human Rights? Instead of contrasting these two aspects, this paper tries to reconcile them by finding an alternative answer. By re-enacting some Islamic concepts, this paper finds an opportunity for Cairo Declaration with the Universal Declaration to go hand in hand in harmony. Kata Kunci: hak asasi manusia, PBB, deklarasi Kairo, syariat Isla
GATHER THE SCATTERED IN KAILI LAND: Pluralism, Religiosity, and Integration of Central Sulawesi Society
Full text linkAbstract: Based on the ethnic division of the population, Central Sulawesi Province consists of 12 ethnics groups “original,” and many tribal immigrants such as Bugis, Makassar, Java, Bali, and other tribes that have implications for the differentiation of indigenous communities and immigrant communities. The diversity of the tribes is also accompanied by the diversity of their historical background, religion, and culture which might cause friction one another. Based on the existing historical reality, it is showed that the Central Sulawesi region is often hit by ethnic, economic, and religious violences with different intensity. If the diversity among the people of Central Sulawesi is not properly managed, it can lead to disintegration. This article would identify the existence of the plural society in Central Sulawesi and try to formulate the integration efforts of the people of Central Sulawesi.Abstrak: Mengumpul yang Berserak: Pluralisme, Religiositas, dan Integrasi Masyarakat Sulawesi Tengah. Berdasarkan pembagian etnis penduduk, Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas dari 12 etnis asli, dan banyak juga suku pendatang seperti Suku Bugis, Makassar, Jawa, dan Bali yang berimplikasi pada diferensiasi masyarakat asli dan masyarakat pendatang yang berpotensi menimbulkan gesekan antara satu dengan lainnya. Realitas historis menunjukkan bahwa wilayah Sulawesi Tengah sering dilanda kekerasan bermotif etnis, ekonomi dan agama dengan intensitas yang berbeda-beda. Keanekaragaman pada masyarakat Sulawesi Tengah, apabila tidak ditata dengan baik dapat mengakibatkan disintegrasi. Tulisan bertujuan menganalisis keberadaan masyarakat plural Sulawesi Tengah dan mencoba merumuskan upaya integrasi masyarakatnya.Keywords: pluralism, religiosity, Central Sulawesi, integratio
FATWA METHODOLOGY OF NATIONAL SHARIA BOARD OF INDONESIAN ULAMA COUNCIL IN ISLAMIC ECONOMICS
Full text linkAbstract: This study aims to find out the methodology of DSN-MUI fatwa in response to the problems of Muslims in Indonesia related to economy. The DSN-MUI comes by issuing its fatwa with a distinctive fatwa methodology, called mutawassitah (moderation) between the mutasâhil (liberal) method and the mutasyaddid (textualist) method. There are about 116 fatwas issued by DSN-MUI from 2000 to present time (2017). The first fatwa on Giro 01/DSN-MUI/IV/2000 and the latest fatwa No. 116/DSN-MUI/II/2017 on Uang Elektronik Syariah. The approach in this study is the mashlahah approach, the jurisprudence (fiqh) principles and madhhab comparison especially mutasyaddid (texstualist) and mutasâhil sects (liberal). This study concludes that the methodology of the DSN-MUI fatwa declaring with moderation methodology is in fact closer to the mazhab of mutasâhil even though the approach of fiqhiyah approaches more closely to the textualist but the subtance is closer to the madhhab mutasâhil.Abstrak: Moderasi Metodologi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Perkembangan Ekonomi Syariah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui model metodologi fatwa DSN-MUI dalam menjawab persoalan umat Islam di Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi. DSN-MUI hadir dengan mengeluarkan fatwanya dengan metodologi fatwa yang khas, yaitu dengan jalan mutawassitah (moderasi) antara metode mutasâhil (liberal) dan metode mutasyaddid (tekstualis). Ada sekitar 116 fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dari tahun 2000 sampai sekarang (2017). Fatwa pertama tentang Giro bernomor 01/DSN-MUI/IV/2000 dan fatwa terakhir bernomor 116/DSN-MUI/II/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Pendekatan dalam studi ini adalah pendekatan mashlahah, kaidah-kaidah fikih dan perbandingan mazhab terutama mazhab mutasyaddid (tekstualis) dan mazhab mutasâhil (liberal). Studi ini menyimpulkan bahwa metodologi fatwa DSN-MUI yang mendeklarasikan dengan metodologi moderasi, kenyataannya lebih mendekati kepada mazhab mutasâhil walaupun proses pendekatan fiqhiyah lebih mendekati mazhab tekstualis, akan tetapi subtansinya lebih mendekati mazhab mutasâhil.Keywords: moderation, fatwa, DSN-MUI, Islamic economi
PEMIKIRAN FIKIH SYAIKH MUHAMMAD ZAIN BATU BARA: Fidiah Salat dan Puasa
Full text linkAbstrak: Artikel ini membahas pemikiran Syaikh Muhammad Zain Batu Bara, seorang ulama besar alumni Makkah awal abad 20 dan berasal dari Batu Bara yang namanya tidak dikenal, namun mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan dakwah Islam di daerah tersebut. Salah satu kontribusinya adalah praktik dan tradisi Fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal, yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Dalam konteks wilayah Nusantara, kajian ini membandingkan pemikiran Syaikh Muhammad Zain dengan pemikiran-pemikiran ulama Nusantara lainnya baik sebelum, semasa atau sesudahnya, untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dan sejauhmana implikasinya, dengan menggunakan telaah kepustakaan karya-karya dan sejarah biografi masing-masing tokoh. Penulis menyimpulkan bahwa Syaikh Muhammad Zain Batu Bara adalah kelompok ulama Kaum Tua di Sumatera Timur yang tetap mempertahankan amaliah dan tradisi Fidiah salat dan puasa bagi orang yang sudah meninggal, dengan memilih pendapat mazhab Hanafi yang memasukkan masalah ini dalam pendapat yang dipedomani dan berkembang terus di masyarakat. Abstract: Islamic Legal Thought of Syaikh Muhammad Zain Batu Bara: A Case of Fidyah for Fasting and Prayer. This article discusses the thought of Shaykh Muhammad Zain Batu Bara, a prominent scholar of early 20th century Mecca originating from Batu Bara whose name is unknown, but has a major contribution in the development of Islamic da'wah in the area. One of his contributions is the practice and tradition of fidyah for the five prayers and fasting for the dead, which until now is still preserved by the society. In the context of the archipelago territory, this study compares the thought of Shaykh Muhammad Zain with the thoughts of other learned Islamic thinkers of the archipelago throughout the history, to unveil the points of similarities and differences as well as the extent of their implications, using literature review of works and the biographical history of respective figure. The author concludes that Shaykh Muhammad Zain Batu Bara appears to be bounded by conventional school of thought in East Sumatra, who retains the tradition of fidyah for prayer and fasting of the dead person, by choosing the opinion of the Hanafi school that eventually developed in the society. Kata Kunci: fikih, ulama, Nusantara, Syaikh Muhammad Zain, fidiah, salat, puas
THE INTERACTIONS OF MADZHABS IN ACEH: The Tripolar Typology
No full textAbstract: Interaksi Madzhab di Aceh: Sebuah Tipologi Tripolar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat model interaksi di antara berbagai mainstream mazhab yang berkembang dalam praktik masyarakat Aceh. Penulis menemukan bahwa terdapat tiga tipologi interaksi mazhab di Aceh, pertama; eksklufisme yang meyakini bahwa mazhab Syâfi’i merupakan model fikih yang layak untuk diikuti sebagai akibat pengajaran fikih selama ini berorientasi pada satu mazhab berkembang pada milieu pendidikan informal seperti Dayah. Kedua, inklusivisme, dimana masyarakat cenderung bermazhab Shâfi‘î baik dalam ‘ibâdah maupun mu‘âmalah, sekalipun tetap membuka ruang bagi mazhab lain untuk diikuti. Ketiga, pluralisme yang beranggapan bahwa mazhab hanya merupakan sarana untuk memahami agama. Penulis menyimpulkan bahwa masyarakat perkotaan cenderung pada dua tipologi terakhir dalam bermazhab yang dikembangkan oleh pendidikan formal seperti perguruan tinggi Islam. Untuk membangun Aceh modern, masyarakat harus memahami mazhab secara tepat dan memposisikannya sebagai salah satu model pemahaman shari’ah yang menjadi rahmat li al-‘âlamîn sebagai social engineering. Abstract: This study aims to analyze the model of interactions amongst various legal school of thoughts in contemporary Aceh. This study was a field study with the qualitative method. The method used to analyze the data was descriptive analysis. In this research, it is revealed that the dynamic of interactions of Islam in spins around three typologies which are exclusivism, inclusivism and pluralism. As for the first typology, it is believed that the Shâfi‘î madhab is the only legitimate school and thus should be abide by. The second polar is inclusivism, a typology in which society tends to adhere to Shâfi‘î madhab in the realm of religious observation (‘ibâdah) and (mu‘âmalah) though it still gives room and tolerate any other madhabs to to survive side by side. The author asserts that this typology could be considered the neutral way to solve the current religious problems in Aceh. The third polar is pluralism that can be utilized as a principal standard in building the harmony, peace and respect amongst the Acehnese in order to accomplish the ultimate goal of Islam as rahmat li al-‘âlamîn. Keywords: Islamic law, madhab, Aceh, exclusivism, inclusivism, pluralis
TERJEMAHAN AL-HURÛF AL-MUQATHTHA‘AH VERSI INKAR AL-SUNNAH: Telaah Kritis Al-Qur`an dan Terjemah Versi Tadabbur
Full text linkAbstrak: Penelitian ini mengkritisi al-Hurûf al-Muqaththa‘ah dalam buku al-Qur’an dan Terjemah Versi Tadabbur. Penelitian ini merupakan penelitian semantik kualitatif berbasis kepustakaan, dengan menggunakan metode deskriptif dan content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Minardi Mursyid menggunakan tiga pendekatan dalam menerjemahkan al-Hurûf al-Muqaththa‘ah. Pertama, pendekatan fonetik Arab berupa bunyi dasar suara yang terdapat pada al-Hurûf al-Muqaththa‘ah. Kedua, pendekatan tematik dengan cara mengumpulan ayat-ayat lain yang ada kaitannya dengan al-Hurûf al-Muqaththa‘ah yang diterjemahkan. Ketiga, pendekatan matematik dengan memakai rumusan angka 19 temuan Rasyâd Khalîfah. Penulis menyimpulkan bahwa dari ketiga pendekatan tersebut terdapat deviasi kaidah penafsiran dan bahasa Arab. Abstract: Translation of al-Hurûf al-Muqaththa‘ah of Inkar al-Sunnah Version: a Critical Study of Minardi Mursyid’s al-Qur`an dan Terjemah Versi Tadabbur . This study aims to criticize translation of al-Huruf al-Muqathttha'ah in Al-Qur’an dan Terjemah Versi Tadabbur. This research is text-based using semantic qualitative approach. This study reveals that Minardi Mursyid used three approaches in translating al-Huruf al-Muqaththa‘ah. The first approach was Arabic phonetic considering through basic sounds of al-Huruf al-Muqaththa‘ah. The second approach was thematic by collecting other verses related to the translation of al-Huruf al-Muqaththa‘ah. The third approach was mathematic using phenomenon of number 19 found by Rasyad Khalifah. The author affirms that the three above mentioned approaches had deviated from the principles of Quran exegeses and Arabic language. Kata Kunci: Minardi, Inkar al-Sunah, al-Qur’an, al-Hurûf al-Muqaththa‘a