Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Not a member yet
12648 research outputs found
Sort by
INTERAKSI SIMBOLIK DALAM PEMBELAJARAN IPS BAGI SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI KELAS INKLUSI
No full textPenelitian ini bertujuan menganalisis interaksi sosial antara siswa berkebutuhan khusus dengan guru dan teman sebaya dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas inklusi, mengidentifikasi makna simbol-simbol sosial yang muncul selama proses pembelajaran, serta mendeskripsikan peran guru dalam membentuk makna pembelajaran melalui interaksi simbolik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan subjek secara purposive yang terdiri atas siswa tunarungu, siswa slow learner, guru Ilmu Pengetahuan Sosial, serta pendukung lain di lingkungan sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial berlangsung dinamis melalui penggunaan simbol verbal, visual, dan nonverbal yang ditafsirkan berbeda oleh setiap kategori siswa. Simbol visual dan gesture menjadi media paling efektif bagi siswa tunarungu, sedangkan bahasa sederhana, pengulangan, dan contoh konkret lebih mudah dipahami siswa slow learner. Guru berperan sentral sebagai mediator makna melalui penyesuaian komunikasi, penguatan sosial, dan fasilitasi hubungan antar siswa, sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan mudah dipahami oleh seluruh peserta didik
PENGEMBANGAN VIDEO ANIMASI MENGGUNAKAN APLIKASI CANVA UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA PADA MATERI PERKALIAN KELAS 3 SD NEGERI 1 SONGAK
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran video animasi menggunakan aplikasi Canva untuk meningkatkan minat belajar siswa pada materi perkalian kelas III SD Negeri 1 Songak. Model pengembangan yang digunakan adalah ADDIE, yang terdiri dari lima tahapan: analysis, design, development, implementation, dan evaluation. Instrumen yang digunakan meliputi lembar validasi oleh ahli materi dan ahli media, lembar penilaian kepraktisan, serta lembar respon siswa dan guru. Hasil pengembangan berupa media pembelajaran video animasi dan perangkat instrumen penelitian. Uji coba dilakukan di kelas 3 SD Negeri 1 Songak. Hasil analisis menunjukkan media memenuhi kriteria valid dengan skor 38 yang berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya, kepraktisan dari angket respon guru dengan skor 41 dan angket respon siswa dengan skor rata-rata 37, keduanya berada pada kategori sangat baik. Serta keefektifan didapatkan dari hasil angket sebelum dan sesudah menggunakan media video animasi, dengan hasil angket sebelum dengan rata-rata skor 24 dan mengalami peningkatan menjadi 43 yang berada pada kategori sangat baik
Metode Emo Demi dan Media Poster Meningkatkan Kesehatan Ibu Menyusui dan Bayi di Kelurahan Mojo, Surakarta
No full textPemberian ASI eksklusif merupakan intervensi paling efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi, namun cakupan di beberapa wilayah termasuk Kelurahan Mojo, Pasarkliwon, Surakarta, masih rendah akibat keterbatasan pengetahuan ibu dan pengaruh sosial budaya. Tim pengabdian masyarakat memberikan edukasi melalui media poster agar pengetahuan dan sikap ibu tentang ASI eksklusif meningkat. Metode pelaksanaan meliputi tiga tahap, yaitu persiapan (analisis situasi, penyusunan materi, dan validasi media), pelaksanaan (penyuluhan interaktif dan demonstrasi menyusui dengan media poster), dan evaluasi (pengukuran pengetahuan pre–post serta umpan balik peserta). Peserta kegiatan meliputi ibu hamil trimester III, ibu menyusui dan kader Kesehatan di Posyandu Kelurahan Mojo sekitar 30 orang. Hasil menunjukkan peningkatan rata-rata skor pengetahuan sekitar 40% setelah edukasi, dengan peningkatan terbesar pada aspek teknik menyusui dan faktor yang memengaruhi produksi ASI sebesar 43,1%. Media poster terbukti efektif memperjelas pesan kesehatan dan meningkatkan efikasi diri ibu dalam praktik menyusui. Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan peran kader sebagai agen promosi Kesehatan dalam keberlanjutan program ASI eksklusif. Temuan ini mengimplikasikan perlunya pengembangan model edukasi multimodal berbasis teori perilaku untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif di tingkat komunitas.Exclusive breastfeeding is the most effective intervention in reducing infant morbidity and mortality rates, but coverage in several areas, including Mojo Village, Pasarkliwon, Surakarta, remains low due to limited knowledge among mothers and socio-cultural influences. The community service team provided education through posters to increase mothers' knowledge and attitudes about exclusive breastfeeding. The implementation method consisted of three stages, namely preparation (situation analysis, material preparation, and media validation), implementation (interactive counselling and breastfeeding demonstrations using posters), and evaluation (pre-post knowledge measurement and participant feedback). Participants included approximately 30 women in their third trimester of pregnancy, breastfeeding mothers, and health cadres at the Mojo Village Health Centre. Results showed an average increase in knowledge scores of around 40% after education, with the largest increase in breastfeeding techniques and factors affecting breast milk production at 43.1%. Posters proved effective at clarifying health messages and increasing mothers' self-efficacy in breastfeeding. In addition, this activity increased the role of cadres as health promotion agents in sustaining the exclusive breastfeeding programme. These findings imply the need to develop a multimodal education model grounded in behavioural theory to increase exclusive breastfeeding coverage at the community level
Legal Analysis of The Formation of Regulations Red and White Cooperative to Improve the Welfare of Village Communities
No full textThis study analyzes the regulatory framework governing the establishment of the Koperasi Merah Putih as a strategic instrument to enhance the welfare of rural communities in the districts of Demak, Grobogan, and Pati. Normatively, the formation of cooperatives is a direct implementation of Article 33(1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which mandates an economic system organized as a collective effort based on the principle of kinship. This principle is further reinforced by Law No. 25 of 1992 on Cooperatives, which stipulates that cooperatives function to improve the welfare of their members and society, while contributing to national economic development. This research employs a juridical-sociological approach to examine the gap between legal norms (das sollen) and their implementation in practice (das sein). Data were obtained through literature studies and field research in three districts with diverse socio-economic characteristics: Demak, an agrarian-coastal region vulnerable to disasters; Grobogan, a traditional agrarian district; and Pati, an area with a mixed economic structure that faces inequality and ecological vulnerability. The findings reveal that, despite strong social and economic potential, the implementation of the Koperasi Merah Putih initiative remains in its early stages and lacks structured development. The primary obstacles include low cooperative literacy, the absence of clear legal instruments within village institutions, limited technical assistance, and weak cooperative governance. Field observations further show that rural communities still perceive cooperatives mainly as savings-and-loan entities, resulting in the Koperasi Merah Putih not yet being recognized as a collective economic movement capable of strengthening the bargaining position of farmers, fishers, and MSME actors. Moreover, the lack of integration between cooperatives and village planning instruments—such as the RPJMDes, APBDes, and BUMDes—has created institutional fragmentation. Theoretically, this study is grounded in John Rawls' Theory of Social Justice, the Theory of Legal Effectiveness, and the concept of Maqāṣid al-Syarī'ah, all of which emphasize distributive justice, the functionality of law within society, and the pursuit of public welfare in economic governance. The results demonstrate that the effectiveness of regulations governing the Koperasi Merah Putih is highly dependent on alignment between legal norms, the readiness of village institutions, and human resource capacity. Therefore, this study recommends reconstructing cooperative regulations based on the values of Pancasila justice, providing a minimum of three years of intensive facilitation, promoting digitalization of village cooperatives, and strengthening oversight through regular audits. These measures are expected to ensure that cooperative operations are professional, transparent, sustainable, and genuinely capable of improving rural community welfare
Legal Analysis of the Procedure for Forming Mayoral Regulations Outside of the Planning for Drafting Mayoral Regulations in the Semarang City Government
No full textThis research aims to identify and analyze the procedures for formulating major regulations outside the planning, as well as the legal implications of its enactment. The method used is empirical juridical or empirical legal research. T specification applied is descriptive analytical. The data collection method is interviews and literature study legal materials. Based on the research, the formulation of Semarang Mayor Regulations outside the Planning of Mayor Regulations is carried out in accordance with following in the fifth dictum, which conditions APBD follow-ups, court decisions, BPK recommendations, higher-level mandates, directives from the Mayor of Semarang, and urgent conditions. In practice, procedures are not fully followed and the regulations more frequently make through coordination between the proposing regional apparatus and the legal division to assess the urgency of issuing major regulations. Then, the proposing regional apparatus submits a draft with explanation as the main considerations for making regulation. Then followed by the process of discussion, ratification or signing and promulgation in accordance with prevailing laws and regulations. The legal implications and consequences of enacting Semarang Mayor Regulations outside the planning include the possibility of annulment by the Governor and the potential for formal or material judicial review to the Supreme Court
Protection of Workers' Rights in the Settlement of Industrial Relations Disputes and Termination of Employment
No full textTermination of employment is the beginning of the loss of a worker's livelihood. This impact is very complex and tends to give rise to disputes. Therefore, the mechanisms and procedures for termination of employment have been regulated in such a way that workers who remain receive proper protection and obtain their normative rights in accordance with the provisions. The formulation of the research problem is: How are the regulations for the protection of workers' rights in the settlement of industrial relations disputes regarding termination of employment. How do judges' decisions realize the protection of workers' rights in the just settlement of industrial relations disputes regarding termination of employment. The approaches used in this research are normative-juridical and empirical. Normative-juridical research refers to legislation and utilizes secondary data. Empirical research, on the other hand, is field research utilizing primary data. Termination of employment has legal consequences, both for the employer and the worker/laborer itself. The legal consequences in question are in the form of providing wage compensation to workers/laborers whose employment relationship is terminated with the employer. Protection of workers' rights in the settlement of industrial relations disputes regarding termination of employment by providing legal certainty in the form of workers' rights in accordance with applicable laws and regulations, namely providing workers' rights in the form of severance pay, housing and medical compensation, long service awards and severance pay, so as not to cause disputes over rights, this is caused by differences of opinion regarding the implementation or interpretation of the provisions contained in the laws and regulations. Based on the decisions analyzed in this thesis, regarding the wage compensation that must be provided by employers to workers/laborers due to termination of employment, the Judge must act fairly in his considerations as outlined in the main case, so as to reach a basis for dispute resolution. that the result of the cassation decision Number 1101 K/Pdt,Sus-PHI/2022 is that the Workers/Laborers of the former BPRS Haerukat have lost their rights to their service while working, and if the cassation decision Number 1101 K/Pdt,Sus-PHI/2022 is used as jurisprudence by other Industrial Relations Court Judges, it will result in the workers' right to receive compensation in cases of unilateral layoffs becoming more difficult to obtain legal certainty and a sense of justice
Reformulation of the Regulation of the Authority of Curators in Bankruptcy and the Postponement of Debt Payment Obligations Based on Justice
No full textThe authority of curators in bankruptcy and the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is regulated under Law Number 37 of 2004; however, in practice, it still creates legal uncertainty and an imbalance of protection between creditors and debtors. This study aims to analyze the weaknesses in the regulation of curatorial authority and to formulate a reform based on justice principles that can enhance transparency, accountability, and efficiency in debt resolution. This research employs a normative juridical approach by examining existing regulations, bankruptcy law doctrines, and relevant scholarly literature. The principles of procedural, distributive, and corrective justice serve as the basis for analyzing the effectiveness of curatorial authority and the conformity of practice in the field with legal provisions. The analysis also discusses regulatory weaknesses regarding the limits of curatorial authority, the supervision by oversight judges, and the management of modern assets. The study finds that current regulations grant broad authority to curators, yet they lack clear operational boundaries and effective substantive supervision. Justice-based reformulation is necessary by clarifying the parameters of authority, strengthening the role of oversight judges, standardizing national SOPs, and establishing proportional protection mechanisms for both creditors and debtors. The implementation of these reforms is expected to create a transparent, efficient, and fair bankruptcy and PKPU system
Implementation of Criminal Social Work Based on the National Criminal Code from the Perspective of Justice and Legal Benefit
No full textCommunity work is an alternative to short-term imprisonment which aims to provide an opportunity for perpetrators of criminal acts to improve themselves and improve their social relations with the community. The objectives of this study: 1). To find out and analyze the implementation of social work according to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; 2.) to find out and analyze social work from the perspective of the principles of justice and legal benefits; 3.) To find out and analyze the weaknesses of social work based on the National Criminal Code from the perspective of justice and legal benefits. This study uses an empirical legal approach, with a descriptive analytical research method. The data used are primary and secondary data which will be analyzed qualitatively. The research problems are analyzed using the theory of legal certainty and the theory of the legal system. The results of the study conclude that: 1) The implementation of social work according to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, namely the application of Social Work, must first pay attention to the readiness of HR infrastructure, facilities and infrastructure, and budget needs so that it can be an effective and optimal alternative to short-term imprisonment; 2). Community service punishment in the perspective of the principle of justice and legal benefits is the application of community service punishment as an alternative to short-term punishment can provide an effective solution to criminal law problems in Indonesia, especially in the context of overcapacity of correctional institutions. Community service punishment not only reduces the burden on the criminal justice system, but also reflects the values of justice and legal benefits that focus on the social reintegration of offenders. However, the success of its implementation is highly dependent on clear regulatory support, human resource readiness, and community involvement; 3). The weakness of community service punishment based on the National Criminal Code in the perspective of justice and legal benefits is that it does not regulate the minimum number of hours a day a convict must commit a crime and there is no supervisor such as a supervisor to oversee the course of this crime
Legal Analysis of Termination of Investigations in Eradication of Narcotics Crimes
No full textDrug trafficking is a very serious crime, as it can damage health, the economy, and social morals. The status of the crime of drug trafficking, which can be considered very serious, still has various weaknesses in its enforcement, one of which is the mechanism for terminating investigations in narcotics cases as referred to in Article 109 of the Criminal Procedure Code and PERPOL (Republic of Indonesia National Police Regulation) Number 08 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. This thesis research aims to identify, analyze, and identify issues related to the regulation of investigation termination in the current eradication of narcotics crimes. To identify, analyze, and identify weaknesses in the implementation of investigation termination in the current eradication of narcotics crimes. The type of research in this thesis is empirical. Empirical legal research, also called sociological legal research, is legal research that examines law conceptualized as actual behavior, as an unwritten social phenomenon experienced by everyone in social relationships. Based on the research conducted, it can be seen that The current regulation on termination of investigations in the eradication of narcotics crimes has not been able to realize Pancasila justice, this is because the problem in the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice is that there is no regulation on legal efforts that can be taken by parties who are suspects in narcotics cases, the Regulation of the Republic of Indonesia National Police Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice also does not contain any strict sanctions for law enforcement officers who abuse their authority in determining the termination of investigations in narcotics cases. This can also result in legal uncertainty for suspects in narcotics criminal cases
Legal Analysis of The Imposition of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Abuse in Domestic Violence Relationships in Smg Pn (Decision Number 513/Pid.B/2024/Pn Smg)
No full textThis study aims to analyze the judges' legal considerations in imposing criminal sanctions on the perpetrator of assault within a domestic violence context in Decision Number 513/Pid.B/2024/PN Smg, as well as to assess whether the judgment reflects the principles of justice, legal certainty, and victim protection. The study also aims to identify the conformity of legal application between the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) as lex specialis. This research employs a normative juridical method using statutory, case, and literature approaches. The analysis is carried out descriptively and analytically by examining positive legal provisions, scholarly doctrines, and relevant court decisions to evaluate the relevance and accuracy of the judges' considerations. The results of the study show that the panel of judges appropriately applied Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code by ensuring that the elements of serious assault and valid evidence were fulfilled. The imposed sentence of 4 years and 6 months' imprisonment is considered to meet the aspects of legal certainty and deterrence. However, the judges did not apply the Domestic Violence Law (UU PKDRT) as the primary legal basis, resulting in suboptimal protection for the victim. The decision reflects formal justice but does not fully achieve substantive justice and comprehensive victim protection