Portal Jurnal Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Not a member yet
12648 research outputs found
Sort by
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK MENGENAI JUAL BELI TANAH
No full textPerjanjian mengenai jual beli tanah memang menjadi hal yang sering kita temui, akan tetapi terkadang terdapat masalah-masalah atau konflik yang terjadi mengenai perjanjian jual beli tanah tersebut, hingga terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah, dan juga untuk mengetahui faktor kelemahan hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur, Undang-Undang yang berlaku, serta media lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan data atau teori, yang kemudian membahas mengenai permasalahan-permasalahan dan bertujuan kepada penyelesaian masalah. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah yaitu harus mengganti kerugian yang diderita, harus pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian, harus menerima peralihan resiko sejak saat wanprestasi, dan harus menanggung biaya perkara apabila perkara tersebut dibawa ke ranah pengadilan. Sedangkan berkenaan dengan faktor yang menjadi kelemahan hukum terhadap adanya pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah yaitu kurangnya kepastian hukum, pelanggaran prinsip itikad baik, sanksi dan ganti rugi, dampak terhadap hak kepemilikan, serta hukum dan regulasi yang tidak mendukung. Kata Kunci : Jual Beli, Perjanjian, Tana
PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
No full textKemajuan teknologi yang semakin pesat membuat interaksi manusia semakin luas dan tak terbatas dan memungkinkan terjadinya perkawinan antar warga negara. Dengan terjadinya perkawinan campuran berimplikasi pada kewarganegaraan anak yang dilahirkan dan bagaimana hak waris anak tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui proses pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran dan untuk mengetahui kendala dan solusi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka. Data yang diperoleh dianilisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pewarisan tidak ada pembatasan mengenai kewarganegaraan sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran memiliki hak yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan biasa. Dalam hal pewarisan berupa hak milik atas tanah dapat dilakukan pendaftaran tanah karena pewarisan di kantor pertanahan setempat. Kendala dan solusi dalam pewarisan hak milik atas tanah bagi anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan dalam perkawinan campuran yaitu mengenai pembuktian kepemilikan tanah oleh pewaris, dalam hal ini diperlukan adanya perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama, status kewarganegaraan ganda yang dimiliki anak sehingga harus menunggu sampai usia 18 tahun dan memilih untuk menjadi warga negara Indonesia untuk memiliki tanah warisan secara sah dan penuh, usia anak yang belum dewasa sehingga harus dilakukan perwalian yang didasarkan pada penetapan pengadilan dan/atau meminta bantuan ahli hukum apabila ingin menjual tanah warisan..Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Anak, Waris
TANGGUNG JAWAB PPAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA DI KABUPATEN DEMAK
No full textTransaksi jual beli tanah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan dengan cara yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerima bantuan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengenai undang-undang pertanahan. Salah satu bentuk akta autentik yang dapat dibuat oleh PPAT dalam proses pendaftaran tanah yaitu akta jual beli. Akta jual beli merupakan bukti telah terjadinya peralihan suatu hak atas tanah dan dijadikan sebagai dasar pendaftaran tanah sehingga keabsahan akta jual beli sangatlah mempengaruhi keabsahan sertipikat hak atas tanah yang akan diterbitkan. Adapun tujuan penelitian antara lain : 1. Untuk mengetahui tanggung jawab PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli tanah di Kabupaten Demak. 2. Untuk mengetahui akibat hukumnya jika Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lalai dalam menjalankan tugasnya dalam pembuatan akta jual beli tanah di Kabupaten Demak.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mana penulis secara langsung terjun ke objek penelitian untuk mengamati serta mempelajari kenyataan hukum yang ada di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis dengan menggunakan studi kasus, yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan untuk memastikan keabsahan dan kepatuhan terhadap prosedur dalam pembuatan akta. Jika terjadi kelalaian, PPAT dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugas PPAT untuk menghindari kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, kurangnya perhatian terhadap detail dapat menyebabkan sengketa tanah yang merugikan pemilik tanah dan pihak lainnya. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab dan konsekuensi hukum PPAT sangat penting untuk melindungi hak-hak individu dan menjamin keadilan dalam transaksi tanah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum agraria serta praktik PPAT di Indonesia, dengan menekankan pentingnya peran PPAT dalam menjaga keabsahan dokumen hukum dan perlindungan hak atas tanah. Diharapkan, hasil penelitian ini bisa menjadi panduan bagi PPAT dalam menjalankan tugas mereka secara profesional dan akuntabel.Kata Kunci: Tanggung jawab, PPAT, akta jual beli, akibat hukum, Kabupaten Demak
Implications of the Correctional System on the Right to Integration of Prisoners
Get PDFAbstract. The purpose of this study is to determine and analyze the Correctional Institution system that provides integration rights to prisoners.. In this writing, the author uses a normative legal method with a descriptive analysis research specification. Departing from the rights of prisoners stated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections and the 10 principles of corrections, especially the fifth point which emphasizes that during the loss of freedom of movement, prisoners and students must be introduced to and must not be isolated from society. This principle conveys the message that prisoners are not marginalized people. That prisoners are restricted in their movements because they are in prison, and as long as their freedom is reduced does not mean that they are isolated from society. Step by step, prisoners get leniency, including visits from friends, family, friends, community organizations. And in accordance with the development of their guidance in accordance with the stages in their correctional process, the opportunity to meet, gather and be in the middle of the community environment will be given. So as one form of implementing the fifth principle, namely the granting of integration rights (conditional release, conditional leave and leave before release)
Transfer of Prisoners Between Correctional Institutions Based on Pancasila Justice Values
Get PDFAbstract. The transfer of inmates between correctional institutions is an important process in the correctional system in Indonesia, which aims to support the process of rehabilitation and social reintegration. However, the mechanism of transfer often faces challenges in upholding the principles of fair and equitable justice. This study aims to analyze the transfer of inmates between correctional institutions based on the values of Pancasila justice. The approach used in this study is a descriptive qualitative approach with a case study method that examines how the transfer process is carried out, the obstacles faced, and the extent to which its implementation reflects the values of justice contained in Pancasila, especially social justice for all Indonesian people. The results of this study indicate that although the transfer system has a clear legal basis, there are various obstacles in implementation related to lack of resources, inconsistencies between policies and field practices, and discrimination that occurs in some cases. Therefore, this study suggests the need for reform in the management of the transfer of inmates to better reflect the principles of social justice, as well as increasing the capacity of correctional officers to understand and apply the values of Pancasila more consistently.Keywords: Correctional; Justice; Pancasila Values
Construction of Evidence by the Public Prosecutor on the Criminal Act of Fraud Arising from Contractual Relationships (Study of the Banyumas District Prosecutor's Office)
Get PDFAbstract. The many cases of default in Indonesia have now become something that has many interpretations because many people assume that when the default can be resolved through criminal channels because they feel they have suffered losses without first knowing how something can be said to be in the realm of criminal law such as fraud arising from a contractual relationship. This study aims to determine, examine, and analyze the authority of the public prosecutor in proving a criminal case, the characteristics of fraud arising from a contractual relationship and the Construction of evidence by the Public Prosecutor in proving a case of Fraud arising from a contractual relationship. The approach method used in this study is sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analytical. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and testier legal materials. Based on the research results, it can be concluded that the authority of the Public Prosecutor in proving a criminal case is in line with the purpose of proving in court for the public prosecutor, namely as a form of effort to convince the judge based on valid evidence that the defendant is guilty according to the indictment charged to him so that it can be proven that a criminal event has occurred and the defendant is guilty of doing it in accordance with the procedures permitted by law in proving a crime. Characteristics of the Criminal Act of Fraud arising from a contractual relationship, namely when the defendant's actions containing elements of the crime of fraud are carried out before the contract or agreement is closed (ante factum). Construction of evidence by the public prosecutor in a criminal case of fraud arising from a contractual relationship, the Banyumas District Attorney's study by assessing evidence based on Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which includes witness statements, expert statements, letters, instructions and statements from the defendant. So that it will prove how successful it is to prove the elements of the crime are fulfilled by being careful and precise in the assessment. So that in the study of the Banyumas District Attorney's Office as with case Number 108/Pid.B/2020/PN Bms, the Public Prosecutor succeeded in proving that the case was a case of Criminal Fraud, which in this case arose from a contractual relationship.Keywords: Contractual; Evidence; Prosecutor; Relationship
Analysis of The Implementation of The Job Creation Law on Legal Protection of The Labor
Get PDFAbstract. This study aims to see how the implementation of the Job Creation Law impacts the legal protection of workers at PT Varia Usaha Beton Semarang. There are concerns that workers' rights will be less protected, especially in terms of work contracts, wages, and termination of employment (PHK), due to the many changes in the Job Creation Law. The background to this problem includes other problems faced by construction workers, such as uncertainty about their employment status and their rights after the Job Creation Law was enacted. This study uses a qualitative approach with a normative legal method. Interviews with permanent and outsourced employees and examination of documentation related to company policies were used to collect data. In addition, the study includes reviewing current regulations, including the Manpower Law and the Job Creation Law to understand how policy changes affect legal protection for workers. The results of the study indicate that although the Job Creation Law provides some legal protection for workers, many workers are concerned about work contracts and adequate compensation. To ensure that employees in Indonesia receive adequate protection, this study suggests that further evaluation is needed to ensure that the implementation of the Job Creation Law does not ignore the basic rights of workers, especially at PT Varia Usaha Beton
Criminalization of Narcotics Abuse Based on Restorative Justice (Decision Study Number: 477/Pid.Sus/2023/PN Smg)
Get PDFAbstract. The issue of narcotics is a classic problem but is still a major obstacle in law enforcement and national development. Criminal acts are no longer carried out in secret but have been very openly carried out by users and dealers in carrying out operations of these dangerous goods. The facts that can be witnessed, almost every day both through print and electronic media, it turns out that these illicit goods have spread everywhere without discrimination, especially among the younger generation who are highly expected to become the next generation of the nation in the future. Narcotics and psychotropic drugs, throughout their history, have been known in civilization, which were originally useful for health. In line with its rapid development, it turns out, not only as medicine, but also as a pleasure, and ultimately paralyzes human productivity, which has the potential to reduce the degree of humanity. Therefore, the illegal circulation of all types of narcotics and psychotropic drugs has finally become the concern of all civilized humanity, even becoming a new nomenclature in crime, namely narcotics crimes.Keywords: Criminal; Distribution; Drugs; Restorative
Legal Implications in The Execution of a Will Without Making a Will Authentic Deed in the Conception of Legal Certainty
Get PDFAbstract. The legal system in Indonesia is pluralistic in nature, in which it applies as a legal system that has its own characteristics and structure, namely the customary legal system, the Islamic legal system, the western legal system (civil). In this case, inheritance law is also regulated in it. Where in Islam, a "will" is an act of someone giving an object or benefit to another person or institution/legal entity, which is valid after the giver dies, the research method uses a normative legal approach. The specification of legal research that will be used in this writing is descriptive research, the method of data collection in this study through literature studies and documentation studies. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. Based on the research results, it can be concluded that the Legal Implications for the Implementation of a Will Without Making an Authentic Deed in the Concept of Legal Certainty, namely the legal certainty of a will without a Notary deed in the KHI with the Civil Code is that it has a written legal basis, is the last statement of the testator after before he died and its implementation after the testator dies, can be revoked and can be cancelled or canceled, has the aim of human welfare so that there is no dispute between the heirs. The difference between a will without a Notary deed in the KHI is a minimum age of 21 years while the Civil Code is a minimum age of 18 years, seen from the recipient of the will in the KHI, namely another person or institution while the Civil Code is an outsider and the heir, seen from its form in the KHI, namely oral or written or before a Notary while the Civil Code is written before a Notary or deposited/stored by a Notary. Legal Protection for Will Recipients Who Make Wills Without Making an Authentic Deed If There is a Dispute Between the Parties, namely the legal consequences of wills without a Notarial deed, making the will vulnerable to lawsuits from interested parties because the evidence is not strong enough and there is no legal certainty. According to the KHI and the Civil Code, wills need to be proven authentically, this is intended so that negative things that are not desired by the testator or the will recipient do not occur.Keywords: Certainty; customary; Legal; Notarial
EDUKASI KELUHAN RONGGA MULUT YANG LAZIM PADA LANSIA DI KELURAHAN KALIGAWE KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG
No full textAbstrakLatar Belakang: Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk lanjut usia yang terus meningkat. Lansia rentan mengalami lesi rongga mulut dikarenakan ketahanan mukosa terhadap jejas berkurang. Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, memiliki jumlah lansia hampir sepertiga dari total penduduk pada tahun 2024. Tujuan dari artikel ini adalah Untuk memberikan edukasi keluhan rongga mulut yang lazim pada lansia di kelurahan Kaligawe. Metode: Kegiatan edukasi kepada dilakukan di Kantor Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Undangan untuk mengikuti kegiatan dikhususkan kepada Masyarakat yang berusia 55 tahun ke atas baik laki-laki maupun Perempuan. Edukasi menggunakan audiovisual dengan materi dari powerpoint dan leaflet tentang Keluhan Rongga Mulut yang Lazim pada Lansia dilanjutkan pemeriksaan fisik dan rongga mulut serta komunikasi, informasi dan edukasi terkait keluhan rongga mulut yang diderita. Hasil: Kegiatan edukasi ini telah dilakukan dan diikuti oleh sekitar 85 orang. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dari 85 orang lansia, terdapat 69 orang yang memiliki keluhan di rongga mulut, diantaranya yaitu 5 orang yang mengeluhkan gingivitis, 38 orang mengeluhkan periodontitis, 15 orang mengeluhkan burning mouth syndrome, 10 orang mengeluhkan xerostomia dan 1 orang mengeluhkan denture stomatitis. Kesimpulan: Edukasi tentang keluhan rongga mulut yang lazim pada lansia yang diberikan melalui penyuluhan telah dilakukan dan dapat disimpulkan efektif dalam upaya meningkatkan pengetahuan lansia Kelurahan Kaligawe Kota Semarang. Keluhan rongga mulut yang paling banyak adalah periodontitis, diikuti dengan burning mouth syndrome dan xerostomia. Kata kunci: edukasi, keluhan rongga mulut, manifestasi oral, lansia AbstractBackground: The elderly are someone who has reached the age of 60 (sixty) years and over. Indonesia is a country with an increase in the population of elderly. The elderly are vulnerable to oral cavity lesions due to the decreased of oral mucosa resistance. Kelurahan Kaligawe, Gayamsari District, Semarang City, has almost one third of the elderly from total population in 2024. The purpose of this article is to provide an educational education of the Oral Cavity that is common in the elderly in Kaligawe Village. Method: Education activities are carried out at the Kaligawe Village Office in Gayamsari District, Semarang City. The invitation to participate in the activity was devoted to people aged 55 years and over both men and women. Education uses audiovisuals with material from powerpoint and leaflets about the common complaints of oral cavity in the elderly followed by physical examination and oral cavity as well as communication, information and education related to the complaints of the oral cavity. Results: This education activity followed by around 85 people. Based on the examination, there were 69 people who had complaints in the oral cavity, including 5 people who complained gingivitis, 38 people of periodontitis, 15 people of burning mouth syndrome, 10 people of xerostomia and 1 person of denture stomatitis. Conclusion: Education of the Complaints of the Oral Cavity commonly in the elderly given through counseling has been carried out and can be concluded effectively in an effort to increase the knowledge of the elderly of Kaligawe Village, Semarang City. The most complaints of the oral cavity are periodontitis, followed by burning mouth syndrome and xerostomiaKeywords: education; oral complaints, oral manifestation; elderly; geriatr