Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
Tingkat Konektivitas dan Aksesibilitas Jaringan Jalan Antar Wilayah Sidoarjo-Mojokerto
Full text linkDalam rangka mendukung industri, perdagangan dan jasa antar kawasan perkotaan di Sidoarjo (Krian) dan Mojokerto (Mojosari) dibutuhkan dukungan prasarana transportasi logistik kewilayahan dengan keterhubungan jaringan jalan yang baik. Indikatorpengukuran tingkat keterhubungan jaringan jalan antar wilayah Sidoarjo dan Mojokerto menggunakan indeks konektivitas (beta dan gamma) dan indeks aksesibilitas serta tingkat kinerja jalan/ Level of service. Dari hasil analisa diketahui indeks beta sebesar 1,38, dan indeks gamma 0,48 sedangkan nilai indeks aksesibilitasnya adalah sebesar 0,132. Dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan tingkat indeks konektivitasnya pada jaringan jalan yang diteliti masuk kategori baik dimana indeks beta diatas 1 namun masih perlu ditingkatkan karena indeks gammanya masih 48%, sedangkan untuk tingkat aksesibilitasnya masuk kategori rendah sebagaimana ditetapkan untuk kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk diatas 1.000 penduduk/km2 nilai indeksnya minimum 1,5
Kebijakan Dekarbonisasi Sistem Energi Indonesia pada Sektor Energi Terbarukan
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan terkait dampak jejak karbon, serta kebijakan pemerintah Indonesia dalam penggunaan energi terbarukan sebagai alternatif sumber energi nasional. Penyebab utama dari pencemaran lingkungan adalah emisi gas rumah kaca. Emisi gas rumah kaca Indonesia dari pendekatan setiap sektor memiliki angka 638.452 Gg CO2e, dengan emisi paling besar disumbangkan oleh industri produsen energi pada sektor transportasi dan elektrifikasi. Konsumsi energi fosil yang sangat tinggi dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya, membuat persediaan sumber energi fosil tidak dapat lagi memasok permintaan kebutuhan energi. Dekarbonisasi sistem energi diperlukan untuk menghindari dampak bencana perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan kendaraan listrik adalah salah satu solusi yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi angka emisi karbon di bidang transportasi. Pemanfaatan teknologi microgrid dan perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menjadi opsi alternatif untuk percepatan transisi energi bersih pada sektor elektifikasi
Analisis Bibliometrik Kebijakan Berbasis Bukti dalam Bidang Pendidikan
Full text linkKebijakan berbasis bukti merupakan bentuk pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendorong transformasi dan menunjang berbagai kegiatan manusia melalui produk kebijakan.Namun, penggunaan bukti dalam perumusan kebijakan masih menjadi tantangan dalam sektor publik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi, melihat alur, dan arah penelitian secara terstruktur dalam studi kebijakan berbasis bukti dalam bidang pendidikan yang terbit pada tahun 2013-2022. Menggunakan metode analisis bibliometrik dengan memanfaatkan database jurnal dari Web of Science yang divisualisasikan menggunakan aplikasi VosViewer dan R Biblioshiny untuk menganalisis 158 artikel publikasi yang telah disaring berkaitan dengan kebijakan berbasis bukti dan pendidikan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa bidang subjek Education Educational Research dan publikasi di dalam Journal Evidence and Policy menjadi sumber referensi utama. Britania Raya dan Australia menjadi negara yang banyak memproduksi dan melakukan menjadi subjekdalam topik kebijakan berbasis bukti dalam bidang pendidikan
Pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Mendungukung Perkembangan Ekonomi
Full text linkAspek pangan berubah secara signifikan ketika masyarakat mengalami perkembangan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) pangan merespon dengan baik perubahan tersebut dengan produksi jenis makanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. UMKM pangan seringkali mengalami kesulitan dalam memahami persyaratan Good Manufacturing Practice (GMP), sehingga menyebabkan keraguan untuk memulai penerapan GMP. Oleh karena itu, sejak tahun 2019 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai memberikan fasilitasi dan pendampingan terhadap UMKM pangan. Pembinaan dilakukan melakukan skrining, pembinaan, evaluasi akhir, dan penerbitan rekomendasi penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Proses skrining adalah tahap awal untuk memilih sarana yang akan diberikan pembinaan. Tulisan ini dibuat untuk mengkaji secara statistik hasil skrining hingga mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE). Dari hasil uji korelasi multivariat diperoleh bahwa faktor penilaian yakni aspek Sanitasi dan Hygiene, Penyimpanan, Dokumentasi, serta Bangunan dan Fasilitas, tidak menunjukkan pengaruh signifikan (nilai-P> 0,05) terhadap hasil akhir yakni perolehan NIE. Dengan kata lain, hasil skrining awal tidak sepenuhnya dapat menggambarkan hasil akhir yakni perolehan NIE. Sehingga Badan POM tidak dapat menggunakan hasil skrining sebagai dasar utama dalam memilih sarana untuk difasilitasi. Faktor perancu yang mungkin mempengaruhi UMKM dalam memenuhi persyaratan GMP dan memperoleh NIE diantaranya adalah kemauan pelaku usaha, keadaan keuangan perusahaan serta dorongan dari BPOM sebagai fasilitator
Pengembangan E-modul Panduan Aplikasi SIFOR TERPADU untuk Pengelolaan Keuangan BKM Sejahtera Mandiri
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mendukung pengimplementasian aplikasi SIFOR (Sistem Informasi) TERPADU untuk pengelolaan keuangan menjadi lebih mudah karena e-modul ini simple bisa dibaca sewaktu-waktu dan dibawa kemana-mana. Jenis penelitian ini yaitu pengembangan dengan menggunakan model 4D. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini yakni ahli media dan ahli materi. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan angket dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-modul yang dikembangkan dinyatakan valid dengan hasil review ahli media (90%), hasil review ahli materi (88%), Berdasarkan hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa bahan ajar e-modul yang dikembangkan berada dalam kualifikasi sangat baik, sehingga sangat layak untuk dikembangkan dan dibelajarkan kepada peserta pengelola keuangan serta nasabah yang ada di BKM Sejahtera Mandir
Determinan Pengangguran Terbuka di Indonesia Menggunakan Regresi Robust
Full text linkPengangguran terbuka selalu menjadi masalah bila tidak diatasi, terutama di negara berkembang. Pengangguran terbuka yang bertambah juga memicu peningkatan kasus kriminalitas. Pada masa pandemi Covid-19, pengangguran terbuka di Indonesia meningkat dibanding sebelum pandemi. Faktor yang memengaruhi pengangguran terbuka pada saat pandemi tentu berbeda dengan kondisi ketika tidak ada pandemi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi pengangguran terbuka di Indonesia dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka di Indonesia khususnya selama masa pandemi. Metode penelitian ini menggunakan regresi robust dengan jenis MM-Regressison. Regresi robust tidak sensitif terhadap pencilan sehingga cocok untuk data yang terdapat pencilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan adalah jumlah karyawan yang terkena PHK, jumlah karyawan yang dirumahkan, dan jumlah Balai Latihan Kerja. Semua faktor berpengaruh positif, sehingga perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk mengurangi angka pengangguran terbuka
ANALISIS KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Full text linkKeberhasilan dari suatu organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisa terhadap kompetensi SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (SDM TIK) dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) . Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui desain pengembangan kompetensi SDM TIK Pemerintah Kota Surabaya di era SPBE. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terdapat 6 bidang kompetensi yang wajib untuk dimiliki SDM di era SPBE, yaitu (1) Proses Bisnis Pemerintahan, (2) Arsitektur SPBE, (3) Data dan Informasi, (4) Keamanan SPBE, (5) Aplikasi SPBE dan (6) Infrastruktur SPBE. Narasumber penelitian ini adalah pimpinan yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan analisis kompetensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SDM yang memiliki kompetensi TIK merupakan salah satu pondasi yang harus terbangun di era SPBE. Selain itu pengembangan SDM TIK perlu dijadwalakan secara rutin dalam kerangka acuan kerja dan dianggarkan dalam suatu dokumen perencanaan anggaran pada dinkominfo dan BKPSDM. Pengembangan SDM TIK juga perlu dimonitoring dan dievaluasi dampak dari kegiatan pengembangan SDM TIK tersebut. Saat ini salah satu langkah yang sedang dilakukan adalah melakukan review atau sosialisasi ulang terhadap aplikasi yang digunakan dalam keseharian bekerja oleh ASN yaitu eSurat, dari model review atau sosialisasi ini akan membantu para pengguna baru yang hanya mendapatkan transfer pengetahuan secara parsial dari pendahuluny
Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Probolinggo dengan Smart PLS 3.0
Full text linkProgram Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) merupakan transformasi program rastra untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin. Program ini telah dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 dan terus diperluas ke wilayah-wilayah lainnya sampai saat ini. Kita perlu menganalisa pengaruh variabel input dan proses terhadap Pemenuhan kebutuhan dan Peningkatan Keberdayaan KPM dengan menggunakan Smart PLS 3.0. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dimensi Bentuk Bantuan mempengaruhi Peningkatan Keberdayaan KPM sebesar 24,2%, tetapi Dimensi Proses Bantuan hanya mempengaruhinya sebesar 11,4%. Kedua dimensi tersebut hanya menjelaskan varian Peningkatan Keberdayaan KPM sebesar 39,3%, selebihnya dipengaruhi dimensi lain yang tidak diukur di sini. Sehingga pemerintah perlu memperbaiki sistem penentuan KPM sehingga dapat lebih tepat sasaran. Selain itu pemerintah juga perlu memberikan pelatihan atau bimbingan teknis pada KPM sehingga lebih dapat mengoptimalkan bantuan yang mereka terima