Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
Frontliner Help Desk Sebagai Inovasi Informasi Bagian LPSE Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Timur
Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelayanan secara digital menemui kendala pada penanganan keluhan pemanfaatnya, sehingga mereka beinovasi dengan sistem Help Desk yang menempatkan beberapa karyawan dibagian depan (frontliner) sebagi penerima pertanyaan pelanggan, memenuhi permintaan dan keluhan pelanggan.. Pada penelitian ini akan diskripsikan implementasi inovasi tersebut dan kendala yang dihadapi serta alternatif solusinya. Â Metode penelitiannya deskriptif kualitatif, dengan data yang didapatkan dengan wawancara mendalam (indept interviuw), observasi (pengamatan langsung) dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan Petugas Helpdesk frontliner LPSE sudah melaksanakan tugasnya dengan baik berfokus pada kepuasan pelanggan. Kendala teknis yang dihadapi antara lain belum ada buku tamu dan Standar Operasional (SOP) yang sesuai. Dan alternatif solusinya adalah semua petugas Help desk Frontliner SPSE dan pejabat yang mengampunya perlu membicarakan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi dan mencari solusinya, dan juga membahas penyempurnaan SOP
Implementasi Metode Ward’s dan Single Linkage dalam Pengelompokan Anak Putus Sekolah di Provinsi Jawa Timur
Pengelolaan pendidikan jenjang menengah merupakan urusan dan wewenang Pemerintah Provinsi dengan tujuan agar lebih fokus membenahi permasalahan pendidikan di daerah secara optimal dan maksimal. Di Provinsi Jawa Timur, salah satu permasalahan yang perlu ditangani adalah jumlah anak putus sekolah. Cabang Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan mengenai jumlah anak putus sekolah di Jawa Timur sejumlah 25.885 kasus yang dikategorikan menjadi 12 penyebab. Dalam menentukan kebijakan selanjutnya, telah dilakukan pengelompokan 24 Cabang Dinas Pendidikan menggunakan analisis klaster metode Ward’s dan Single Linkage. Kedua metode tersebut dibandingkan antara nilai standar deviasi dalam klaster dan nilai standar deviasi antar klaster dan didapatkan kesimpulan bahwa metode Single Linkage lebih baik dengan nilai 96,73% sehingga didapatkan 4 klaster dengan rincian klaster 1 beranggotakan 1 Cabang Dinas, klaster 2 beranggotakan 21 Cabang Dinas, klaster 3 beranggotakan 1 Cabang Dinas dan klaster 4 beranggotakan 1 Cabang Dinas
Pengembangan Hilirisasi Porang (Amarphopallus Onchopillus Prain) sebagai Agroindustri Unggulan Jawa Timur
Tujuan kajian ini mengembangkan agroindustri bibit unggul, budidaya, kelembagaan petani dan pemasaran, serta peta kapasitas produksi dan areal budidaya porang. Motodologi yang digunakan meliputi 4 kerangka model, yaitu: agroindustri pembibitan, pengembangan budidaya, kelembagaan petani dan pemasaran, serta pemetaan kapasitas produksi pabrik. Hasil kajian menunjukkan: Agroindustri bibit unggul dilakukan melalui perbanyakan spora, katak dan umbi. Pengembangan budidaya porang di Jawa Timur terdapat di 29 Kabupaten dengan luas area budidaya 36.616 ha dan 5 Kabupaten dengan luas areal lebih dari 1.000 ha, diantaranya: Trenggalek, Madiun, Jember, Ponorogo dan Pacitan. Kapasitas produksi 17 perusahaan pengolah umbi menjadi chips, tepung, beras, mie dan tahu sebesar 266.250 ton/tahun. Model tata niaga porang di Jawa Timur meliputi: Pemasaran langsung umbi produksi dan bibit (umbi dan katak). Pemasaran tidak langsung berupa bibit. Model Supply Chain Management agroindustri porang yang proporsional antara petani, pengepul, pabrik dan distributor
New Public Management di New Zealand: Sebuah Pembelajaran Keberhasilan Reformasi Sektor Publik
Fokus penelitian ini menggambarkan proses reformasi sektor publik di Negara New Zealand pada tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis deskriptif kualitatif dengan mengkombinasikan penelitian kepustakaan dan menelaah data sekunder sebagai metode pengumpulan data. Untuk keluar dari krisis ekonomi pada tahun 1984 pemerintah menyakini dengan menggunakan kerangka kerja New Public Management yang radikal dan agresif. Hasil pelaksanaan keberhasilan reformasi sektor publik di NZ meliputi: (1) Sistem regulasi yang komprehensif dibutuhkan sebagai dasar dalam mengawali danmengakselerasi pelaksanaan reformasi sektor publik; (2) NPM dijadikan ideologi atau semboyan oleh pemerintahan untuk terus di doktrin kepada masyarakat dalam mereformasi sektor publiknya. Dimana pelaksanaan reformasi sektor publik yang radikal dan teknokratis dan di dorong oleh pengimplementasian teori ekonomi (marketisasi dan privatisasi); (3) Implementasi akuntabilitas sektor publik yang komprehensif yang mengadoposi dari sektor privat (sistem akuntansi akrual) menjadi hal pendorong kesuksesan reformasi sektor publik NZ yang cepat. Ketiga hal tersebut juga ditopang dan didorong oleh komitmen dan sense of crisis dari seluruh entitas bangsa yang menyakini reformasi sektor publik harus dilakukan dengan radikal, agresif, dan teknokratis
Strategi Pertahanan Negara dalam Melindungi Sumber Energi di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Blok Ambalat & Kepulauan Natuna
Perkembangan lingkungan strategis menuntut Indonesia untuk waspada terhadap ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna merupakan contoh sumber sengketa akibat perebutan kekuasaan dalam sumber energi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya strategi pertahanan Indonesia dalam mengatasi sengketa sumber energi di Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna. Metode Penelitian yaitu Kualitatif Deskriptif dengan data sekunder berasal dari hasil telaah referensi dan interpretasi jurnal maupun publikasi penelitian. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan melalui pengumpulan data, teori dan konsep dari berbagai sumber penelitian terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Blok Ambalat dan Kepulauan Natuna sebagai daerah penghasil sumber energi merupakan objek vital nasional yang patut untuk dilindungi.Sistem pertahanan negara perlu memperhatikan faktor geografis, sumber daya nasional, potensi ancaman serta peraturan terkait batas wilayah dan perairan Indonesia untuk menghindari tumpang tindih penguasaan sumber energi di wilayah perbatasan
Strategi Pengembangan Industri Kreatif Lintas Sektoral di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur
Riset ini bertujuan mengetahui bagaimana pengembangan nilai rantai kegiatan produksi, strategi kemitraan, dan prosedur pengembangan industri kreatif kriya kulit lintas sektor di Ponorogo.Metode penelitian menggunakan riset pengembangan yang dilaksanakan di wilayah Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri kreatif diawali dari penyediaan bahan baku berkualitas dengan harga kompetitif. Peningkatan mekanisme modern pemotongan hewan, penyamakan modern, pembinaan tenaga profesional melalui pelatihan vokasional dan pengembangan program studi kriya kulit pada Sekolah Menengah Kejuruan. Pengembangan model kemitraan dengan pelibatanfour helix of innovation didasarkan pada kesadaran bersama dan ko-operasi (cooperation). Pengembangan kemitraan industri kreatif dibangun berdasar pada isu dan problem yang berkembang di Ponorogo. Pengembangan manual prosedur meliputi, prosedur penyiapan bahan baku, produksi, dan pemasaran baik yang bersifat online maupun offline
Evaluasi Peran Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam Penanggulangan Bencana Alam
Tujuan penelitian untuk melihat peran tagana dan melihat faktor pendorong dan penghambat, dampak sosialisasi terhadap masyarakat serta kemitraan dalam menjalankan peran. Pendekatan kualitatif deskriptif bahwatagana berperan aktif membantu dalam menangani bencana. Faktor modal sosial berupa motivasi mendorong keterlibatan dalam penanganan bencana. Posisi Tagana kurang kuat lepas dari organisasi pemerintah daerah dan tidak ada dukungan regulasi daerah. Pendanaan sangat tergantung pada APBN dan sangat sedikit, sumberdaya manusia terbatas, minimnya sarana dan prasarana. Sosialisasi dan pelatihan berdampak positif terhadap perubahan sikap, peduli, meningkatnya pengetahuan dan keterampilam dalam menangani bencana. Kemitraan Tagana berfungsi membantu penanganan bencana berjalan efektif, tetapi kemitraan sejajar dengan lembaga lain belum efektif