Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
The Challenges of Intergovernmental Organizations in Combating Transnational Crime: An Indonesian Perspective
Human trafficking is a pressing global issue, especially in the Southeast Asian region, where Indonesia plays a role as a country of origin, transit and destination. This study aims to identify the cooperation between the Indonesian Police and ASEANAPOL using descriptive qualitative research methods. This research also highlights the role of ASEANAPOL through 4 strategies of handling Indonesian Police in collaboration with ASEANAPOL which include capacity building through training (ATCM), international meetings (AMMTC and SOMTC), electronic-based real-time information exchange (System e-ADS), and strengthening cross-border investigation mechanisms through the Joint Coordination System (JCS) with border guarding and dispatching personnel such as Attache POLRI (ATPOL) and POLRI Technical Staff (STAFNISPOL). While this research focuses on preventive responses to human trafficking, there are limitations that need to be considered, including aspects of prevention and prosecution involving victim identification and protection. Future research is recommended to explore all aspects, including prevention and prosecution measures, to develop ASEANAPOL’s organisational framework in addressing transnational crimes
Penerimaan Program Akuntansi Koperasi Berbasis Syariah Melalui TAM di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Provinsi Jawa Timur
Studi ini mempunyai tujuan kepeda pengelolah yaitu Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Jawa Timur, Indonesia dalam penerimaan atau menggunakan software akuntansi. Peneliti mengevaluasi subjektivitas norma, pengalaman, dan harapan tentang manfaat dan kemudahan penggunaan software dengan memakai Technology Acceptance Model dan Training Transfer sebagai moderasi. Penelitian ini melibatkan 225 pengurus inti dari 75 KSPPS yang aktif berpartisipasi dalam Forum Ekonomi Syariah di Jawa Timur. Studi ini menghasilkan menunjukkan yaitu subjektivitas norma berpengaruh negatif signifikan terhadap persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan; harapan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi manfaat dan kemudahan dalam peroses menjalankan programnya; namun, persepsi kemudahan dalam proses transaksinya tidak berdampak signifikan terhadap niat penggunaan. Ada hubungan yang kuat antara niat untuk menggunakan dan pelaksanaan. Pelatihan transfer meningkatkan pengaruh niat untuk menggunakan terhadap pelaksanaan
Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam Penyusunan Rencana Program One Village One CEO di Provinsi Jawa Timur
Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis peran DPMD Provinsi Jawa Timur dalam rencana program One Village One Ceo (OVOC) di Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan berupa metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pada konteks peran, perencanaan dan pelaksanaan OVOC telah berjalan secara nyata dan menunjukkan hasil yang signifikan seperti peningkatan jumlah desa mandiri, peningkatan ekonomi, merubah paradigma yang sebelumnya hanya memberikan pembinaan menjadi memberdayakan dan memandirikan, hingga berkontribusi positif dalam dalam mencapai tujuan mensejahterakan Masyarakat di Jawa Timur. Pada pola keterlibatan lembaga, inisiasi awal terkait OVOC oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diikuti oleh beberapa lembaga di bawah kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di antaranya DPMD Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan hingga Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Dalam perjalanannya, lembaga-lembaga tersebut melaksanakan fungsi secara secara spesifik berkenaan dengan potensi lokal dan melaksanakan fasilitasi bagi masyarakat dan kalangan usaha di desa
Open Government dalam Perspektif Poststructuralisme Bernard Stiegler (Studi Kasus di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro)
Penelitian ini ingin mengkaji dan membangun open government dengan menggunakan perspsektif dari Bernard Stiegler. Bahwa pemakian teknologi informasi dalam lingkungan Pemerintahan adalah keharusan dan memberikan manfaat, tapi juga memberikan efek racun. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah artikel kualitatif pada studi kasus dengan analisis data spiral, adapun Langkah analisis, mengorganisir data, membaca dan mencatat ide, mendeskripsikan kode menjadi tema, membangun dan menilai interpretasi, mewakili dan visualisasi data. Temuan artikel ini bahwa framework open government telah memberikan public value di desa Pejambon namun ternyata juga memberikan masalahnya tersendiri. Fokus pada teknologi akan mengesampingkan keberlanjutan. Fokus pada inovasi, akan mengesampingkan pemberdayaan masyarakat. Fokus pada teknologi akan melahirkan kelompok yang termarjinalkan. Oleh karena itu untuk mencapai public value, framework open government harus juga mengembangkan keberlanjutan, minat dan kemampuan masyarakat, adanya keseimbangan kewenangan, dan juga pemerataan
Implementasi E-Government Melalui Platform SiapKerja dalam Meningkatkan Pelatihan dan Pengembangan Karir yang Berbasis Kompetensi pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi manajemen elektronik Balai Pelatihan Kejuruan dan Produktif (BPVP) Sidoarjo dan implementasi program kompetensi pada pelatihan dan pengembangan karir. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator komunikasi masih menunjukkan kendala yaitu tujuan politik masih belum berjalan dengan baik, sehingga komunikasinya tidak dapat tersampaikan dengan baik, dan kurangnya sumberdaya manusia juga menjadi penghambat dalam implementasi kebijakannya. Selain itu, kurang optimalnya jumlah akun yang mendaftar pada platform SiapKerja dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang ada saat ini. Dikarenakan masih belum adanya ketentuan/SOP yang mengharuskan para pencaker wajib mengikuti pelatihan dan pengembangan karir terlebih dahulu sehingga menjadikan kompetensi pencari kerja dengan tuntutan pasar tenaga kerja tidak sejalan
Hubungan Antara Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Konsumsi Pornografi pada Remaja
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Pola Asuh Orang Tua dan Perilaku Konsumsi Pornografi pada remaja di Indonesia. Pola Asuh didefinisikan sebagai serangkaian metode dan strategi yang diterapkan oleh orang tua dalam proses mengasuh, membimbing, dan mendidik anak, sementara Pornografi merujuk pada perilaku remaja untuk mengakses dan mengkonsumsi konten pornografi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Parental Authority Questionnaire (PAQ) untuk mengidentifikasi Pola Asuh, dan Skala Perilaku Konsumsi Pornografi untuk mengukur tingkat konsumsi Pornografi. Subjek yang terlibat di dalam penelitian ini adalah remaja laki-laki maupun perempuan, berusia 10-22 Tahun, tinggal Bersama orang tua, dan belum menikah. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif signifikan dengan konsumsi pornografi, pola asuh permisif yang menunjukkan hubungan positif lemah yang tidak signifikan, dan pola asuh demokratis menunjukkan hubungan negatif lemah yang tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat Pola Asuh Otoriter yang diterapkan oleh orang tua, semakin tinggi pula Perilaku Konsumsi Pornografi pada remaja
Implementasi Kebijakan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (Studi Usaha Mikro dan Kecil Topi di Desa Punggul, Kabupaten Sidoarjo)
Perizinan usaha legalitas diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan perizinan usaha bagi pelaku usaha topi di Desa Punggul Kabupaten Sidoarjo berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Masih terdapat banyak pelaku usaha topi yang belum berkembang, karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan perizinan usaha. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif berasal dari dua sumber data yaitu data primer dan sekunder. Penelitian ini ditelaah menggunakan teori Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan Edward III. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan masih terdapat kendala dilihat dari indikator sumber daya manusia (pelaku usaha) yang kurang memahami legalitas usaha dan indikator struktur birokrasi yang kurang mendapat dukungan pemerintah desa. Berdasarkan capaian indikator tersebut menjadikan usaha yang dimiliki sulit berkembang