Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
Combined Housing and Transportation Affordability in Peri-Urban Region
The peripheral area is considered as a preferable location for having affordable housing. However, the transport costs that appear as a consequence of the housing location might take up a considerable share of the household’s income. This study aimed to identify the combined housing and transportation (CHT) affordability in the peri-urban region of the Surabaya Metropolitan Area. A survey was conducted in three subdistricts of the Sidoarjo Regency, which are Waru, Gedangan and Sidoarjo sub-districts. The result showed that those three areas are affordable if only the housing costs are considered. However, they are unaffordable if transports costs are included. This suggests that the CHT affordability might depict the true affordability if the transportation costs are included. Therefore, this study suggests that a comprehensive land use planning might be needed in order to create sustainable development
Improving Mineral Mining License System in North Sumatera Indonesia
The establishment of One-stop Service in Indonesia is expected to improve the quality of licensing process. In the mining license system, the investors still find some obstacles. Meanwhile the resources of mining area in Indonesia still attractive to the investors. Therefore, it is obvious that there is room for improvements in the mining license system. This research uses the Soft System Methodology. The primary data are obtained by interviewing the stakeholders and the secondary data are gathered through document review. The result shows that there are several problems in mining license system in North Sumatera. The problems occur because of the absence of local regulation in the mining license system, lack of coordination and unfit regulation. To improve the service in mining license system, the government need to issue a new regulation on mining license system, arrange a coordination system and issue new regulation on rock mining license
Strategi Inovasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Potensi dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi pada BUMDes Mandiri, Desa Morobakung, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik)
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang didirikan atau dibentuk oleh pemerintahan desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi inovasi BUMDes dalam pendayagunaan potensi ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan proses-proses yang telah dilakukan yakni, a) pengumpulan data/dokumen; b) wawancara; c)menganalisis data yang sudah didapat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa BUMDes dalam meningkatkan inovasi potensi ekonomi lokal Desa perlu ditingkatkan lagi dan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat luar biasa karena BUMDes Mandiri bisa memberikan pelayanan masyarakat. BUMDes Mandiri Morobakung memiliki fungsi sebagai fasilitator dan server serta BUMDes Mandiri diharapkan bisa lebih berinovasi dalam mengembangkan pengelolahan potensi ekonomi lokal desa yang ada
Optimalisasi Pelayanan KB IUD dan Implant Melalui Pelatihan Contraceptive Technology Update Bidan
Dalam upaya meningkatkan pencapaian pelayanan Keluarga Berencana (KB) dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang ( MKJP ), salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan KB MKJP khususnya IUD dan Implant melalui pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU).Pelaksanakan pelatihan CTU bagi tenaga medis (dokter) dan paramedis (Bidan) merupakan komitmen Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Nasional (BKKBN) dalam upaya pengembangan kompetensi bidan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan KB IUD dan Implant. Hal ini diharapkan para bidan yang telah mengikuti pelatihan tersebutmempunyai kompetensi untuk melakukan pelayanan KB IUD dan implant kepada masyarakat (klien / akseptor) sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP). Namun dalam pelaksanaan pelatihan tersebut masih ditemui beberapa kendala baik terkait hal administratif dan non administraltif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi serta mengidentifikasikan kompetensi bidan dan kinerja bidan yang terukur pasca pelatihan CTU, kebijakan serta sarana,prasarana pelayanan KB, sedangkan metode menggunakan diskriptif kuntitatif dan kualitatif. Hasil penelitian iniditemukan bahwa masihterdapat tahapan prosedur pemasangan Implat dan IUD yang dilewatkan oleh bidan, hal ini dapat dilihat berdasarkan data masih ditemukan “kasus komplikasi ringan dan kegagalan†khususnya IUD.Bidan yang sudah ikut pelatihan CTUdipindahkan tempat kerja di Rumah Sakit dan menjadi petugas struktural, sehingga tidak melayani akseptor IUD dan Implant.Adanya kebijakan pelayanan KB IUD dan Implant harus dilaksanakan di Puskesmas Induk.Belum optimalnya ketersediaan sarana pelayanan IUD dan Implant di tempat pelayanan KB.Oleh karena itu perlu dilakukan refreshing secara berkala, terutama bagi para pelatih P2KP di tingkat kabupaten/kota dan bidan yang sudah dilatih CTU
Perhitungan Harga Pokok Produk Minuman Serbuk Instan dengan Metode Full Costing di UPT Materia Medica Batu
Perhitungan harga pokok produk minuman serbuk instan yang diproduksi UPT Materia Medica Batu sepertinya belum dilakukan dengan cermat dan tepat. Semua jenis produk minuman serbuk instan dikenakan tarif/harga jual yang sama, padahal tiap jenis bahan bakunya berbeda. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan rata-rata perhitungan harga pokok produksi serbuk instan yang dilakukan UPT Materia Medica Batu dengan rata-rata perhitungan harga pokok produksi serbuk instan menurut metode full costing. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap masalah yang diteliti. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian berdasarkan perhitungan instansi, harga pokok produksi tertinggi adalah serbuk instan beras kencur sebesar Rp. 17.403,-sedangkan harga pokok produksi terendah adalah serbuk instan temulawak sebesar Rp.13.469,- per unit sehingga diperoleh rata-rata harga pokok produksi sebesar Rp. 14.803,- per unit , sedangkan rata-rata perhitungan harga pokok produksi menurut metode full costing, harga pokok produksi tertinggi adalah serbuk instan beras kencur sebesar Rp. 21.828,- sedangkan harga pokok produksi terendah adalah serbuk instan temulawak sebesar Rp 17.894,- per unit sehingga diperoleh rata-rata harga pokok produksi sebesar Rp. 19.228,- per unit. Oleh karena itu dari kedua metode tersebut terdapat rata-rata selisih perbedaan Rp. 4.425,- per unit. Selisih ini disebabkan beberapa komponen biaya overhead pabrik tetap dan listrik yang tidak ikut diperhitungkan dalam metode perhitungan instansi
Analisis Pengaruh Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (P2K2) terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) di Jawa Timur
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara outcome P2K2 dan inovasi pendamping terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur. Penelitian dilakukan pada 19 kabupaten/kota di Jawa Timur. Populasi penelitian terbagi menjadi tiga cluster responden, yaitu: KPM yang menjadi sasaran program P2K2, Pendamping KPM, Penyedia Layanan Faskes, Penyedia Layanan Fasdik dan Koordinator Pedamping Kabupaten. Sampel penelitian sebanyak 170 orang. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda, Uji t dan Uji F dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel outcome P2K2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur. Variabel inovasi pendamping P2K2 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Graduasi Sejahtera Mandiri (GSM) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur
MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI WILAYAH PESISIR PANTAI KABUPATEN SUMENEP
Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai sifat kompleks, dinamis, dan unik karena pengaruh dari dua ekosistem, yaitu ekosistem lautan dan daratan. Di lain pihak wilayah pesisir merupakan wilayah tempat berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memberdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Penelitian bertujuan untuk mengetahui model pengembangan dan strategi pengembangan industri kreatif di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sumenep. Metode yang dipergunakan adalah metode deskriptif dan analitik. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dan FGD dan data sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis pendapatan, Force Field Analysis (FFA) dan Analisis Hierarki Process (AHP). Hasil yang diperoleh adalah karakteristik sosial ekonomi, pendapatan dan model pengembangan industri kreatif di wilayah pesisir pantai di Kabupaten Sumenep. Produk yang perlu dikembangkan yaitu petis, abon ikan tuna, baso ikan dan kerajinan kerang Hasil FFA diperoleh Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) pendorong dengan nilai urgensi sebesar 1,15 yaitu pesisir bagian utara di dominasi produk olahan basah dan bagian selatan produk kering dan FKK penghambat dengan nilai urgensi sebesar 2,77 yaitu para pelaku industri kreatif cenderung individual dalam mengembangkan usahanya.Kata Kunci : Industri, Kreatif, Pesisir, Mode
KAJIAN PERAN DAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR
Tujuan penelitian untuk mengidentifikasikan peran dan partisipasi politik perempuan di era reformasi, khususnya Pemilukada di Jatim, kondisi obyektif yang mempengaruhi peningkatan partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim, dan faktor penghambat partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan dan kesimpulannya :1) Partisipasi politik perempuan di Pemilukada Jatim terbatas pada 3 tipologi, pertama, ikut serta memilih kandidat kepala daerah. Kedua, mengikuti dan tertarik isu-isu politik. Ketiga, aktif dalam proses pemilukada. 2) Faktor yang mendorong partisipasi politik perempuan adalah peningkatan kualitas pribadi perempuan melalui pendidikan, kemandirian ekonomi memuculkan kepercayaan diri, aktif dalam ormas, terkikisnya budaya patriarkhi, penafsiran sempit ajaran agama oleh modernisasi, dan penerapan sistem politik terbuka serta kebijakan affirmative action. 3) Faktor penghambat partisipasi politik perempuan yaitu rendahnya tingkat pendidikan dan kualifikasi personal, rendahnya pemahaman  hak dan kewajiban politik, tidak mandiri secara ekonomi, inferioritas perempuan terhadap laki-laki, budaya patriarkhi masih kental, dan penafsiran ajaran agama yang sempit tentang pemimpin perempuan Kata Kunci   : Kajian Politik Perempuan, Pemilukada, Jawa Timur