Cakrawala (E-Journal)
Not a member yet
432 research outputs found
Sort by
Kinerja PKB Pasca Alih Status Kepegawaian di Jawa Timur (Studi di Kabupaten Trenggalek, Ponorogo dan Tuban)
No full textPerubahan status kepegawaian Penyuluh KB sebagai pegawai pusat akan berkonsekuensi pada kinerja penyuluh KB sebagai pencapaian kompetensi teknis, managerial, dan struktural menjadi landasan penelitian ini. Dengan metode pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif diharapkan dapat memberikan suatu pemahaman yang lebih dalam terhadap isu tentang kinerja penyuluh KB paska alih status kepegawaian. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling pada sumber data awal dari OPD KB, yaitu penyuluh KB yang telah mengalami alih status kepegawaian sebagai karyawan pusat di tiga kabupaten Trenggalek, Ponorogo dan Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja dan mekanisme operasional penyuluh KB pada program KKBPK paska alih status kepegawaian di Jawa Timur. Adapun hasil penelitian adalah target kinerja belum tercapai karena kurang maksimal untuk mengakomodasi kebutuhan dan tuntutan masyarakat tentang inovasi program kinerja, terutama dalam inovasi KIE. Hal ini disebabkan mayoritas PKB berusia tua, keterbatasan tenaga kerja, dan luasnya wilayah kerja sehingga pekerjaan PKB hanya rutinitas belaka. Kreativitas inovasi dan komunikasi ini sangat penting karena PKB dalam melaksanakan tugasnya perlu mengintegrasikan program KKBPK dengan program pembangunan lainnyaKata kunci : Kinerja PKB, Alih status kepegawaian, Jawa Timu
Pengembangan Unit Stabilisasi Pangan Desa (USPD) di Kabupaten Malang, Pasuruan dan Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
Get PDFKesulitan akses pangan menjadi persoalan krusial yang terjadi di pedesaan khususnya dalam lingkup Jawa Timur. Perlu adanya instrumen yang mampu menyediakan akses pangan dengan harga terjangkau. Unit Stabilisasi Pangan Desa (USPD) hadir untuk mengatasi persoalan yang berkaitan dengan kerawanan pangan. Beberapa yang perlu direalisasikan diantaranya melembagakan model USPD pada desa-desa rawan pangan, menyusun proyeksi cadangan pangan beserta instrumen pencatatannya dan membangun model bisnis. Model bisnis dikemas dalam bentuk Kios Pangan Desa (KPD) yang berfungsi sebagai pusat informasi, pengadaan dan penyaluran pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Melalui KPD yang ada, terdapat sistem tabungan pangan yang terakumulasi menjadi cadangan pangan desa. Cadangan pangan yang terkumpul kemudian digunakan untuk slametan desa, ritual keagamaan, pengajian dan aktivitas sosial lainnya. Sistem pangan yang stabil hingga menghasilkan cadangan pangan bagi masyarakat desa akan membentuk sistem sosial yang harmonis. Pada muaranya akan mewujudkan stabilitas pangan desa di daerah rawan pangan
STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI GORONTALO
Get PDFPenelitian bertujuan menganalisis dampak pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan pariwisata, serta menghasilkan rekomendasi strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Provinsi Gorontalo. Pariwisata telah ditetapkan menjadi sektor unggulan dalam RPJMD Provinsi Gorontalo sehingga harus terukur hasil, manfaat serta dampaknya bagi seluruh pemangku kepentingan. Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta komposisi faktor internal dan eksternal disetiap objek wisata unggulan diperlukan untuk keperluan penentuan strategi dan arah kebijakan pengembangannya. Penelitian menyimpulkan bahwa PAD sektor pariwisata relatif kecil kontribusinya terhadap total PAD Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo. Rendahnya PADsp relevan dengan rendahnya tingkat hunian kamar (TPK) hotel dan rata-rata lama inap (LoS). Minimnya pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga relevan dengan minimnya kegiatan penunjang daya tarik objek wisata seperti atraksi seni budaya serta produk lokal yang bisa menjadi souvenir bagi wisatawan. Sarana prasarana di objek wisata unggulan relatif tidak lengkap atau tidak memenuhi standar kepariwisataan. Rendahnya PAD, TPK & LoS juga bisa menjelaskan bahwa meningkatnya wisatawan ke Gorontalo hanya sebagai transit menuju objek wisata unggulan diluar Provinsi Gorontal
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DI BOJONEGORO
No full textPenelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro bertitik tolak dari permasalahan dari penelitian Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, antara lain (i) Bagaimana kondisi Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (ii) Hambatan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, (iii) Strategi peningkatan Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa lembaga keuangan non bank untuk pengembangan usaha perempuan di Jawa Timur diantaranya Koperasi Wanita dan Program Jalin Matra Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan yang memang ditujukan bagi usaha perempuan, hambatan dalam yang dijumpai dalam hal pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan adalah belum adanya regulasi maupun payung hukum terutama untuk lembaga yang lahir dari program pengentasan kemiskinan yang telah berakhir, peran pemerintah dalam pengembangan lembaga keuangan non bank bagi usaha perempuan sudah dilaksanakan dengan menyediakan anggaran bagi usaha perempuan melalui program Jalin Matra PFK maupun pengembangan Kopwan. Sedangkan rekomendasinya antara lain dalam hal pemanfaatan maupun pengembangan  Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) eks-program PNPM maupun Gerdutaskin yang mempunyai unit usaha Simpan Pinjam Perempuan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus memfasilitasi dalam hal penyusunan regulasi atau payung hukum untuk menentukan langkah berikutnya berkaitan dengan pengembangan usaha perempuan maupun mendorong agar lembaga tersebut bisa menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Desa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota harus bersinergi mendorongdan memfasilitasi serta melakukan maping terhadap Pemberdayaan LKM sentra sebagai embrio terbentuknya koperasi baru dan sebagai LKM agar  berorentasi kepada OJK sesuai dengan UU No 1 tahun 2013 tentang OJK.Kata Kunci: kebijakan pemerintah, lembaga keuangan non bank, kesejahteraan            perempuan The research was conducted in bojonegoro district dotted reject some of the problem of government policy research in the development of bank bonds among non bank financial institutions in an effort to increase women welfare , among others ( i ) the conditions of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare , ( ii ) obstacles in the development of bank bonds among non-bank financial institutions in an effort to increase women welfare , ( iii ) strategy an increase in bonds among non-bank financial institutions development bank in an effort to improving the welfare of the women in the Bojonegoro regency. This research uses qualitative descriptive method, i.e. a contextual research which makes human beings as instruments and adapted to the situation are reasonable in relation to the collection of data that is generally qualitative in nature. The conclusion from this study is there is some non bank financial institutions for business women in East Java, including the cooperative Program established by women and the feminization of poverty Relief Committee was indeed intended for business women, barriers encountered in terms of the development of the non financial institutions bank for business women is not yet as well as the legal umbrella regulation mainly to institutions born of the poverty alleviation program has ended , the role of Government in the development of the non bank financial institutions for women\u27s efforts have been conducted to provide a budget for business women through programs established by Matra PFK are both development Kopwan. While the recommendations, among others in terms of utilization as well as Implementing development activities (UPK) ex-PNPM program as well as Gerdutaskin which has business units Save Borrow Women, the Government of East Java province or district/city Governments should facilitate in terms of drafting the regulation or the umbrella law for determining the next steps with regard to women\u27s enterprise development as well as encourage the institution could be part of a Village-owned enterprises. The Government of East Java province or district/city Governments should work together to facilitate and mendorongdan efficiency of mapping against the empowerment of MFI centers as the embryo formation of new cooperatives and  so as bound to OJK in accordance with law No. 1 year 2013 about OJK. Key words: the role of Government, non financial institutions bank, business woma
Pemerataan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Lamongan
Get PDFIndonesia masih menghadapi masalah tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas maupun distribusinya. Untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), SDM kesehatan mutlak diperlukan. Menurut WHO, Indonesia termasuk dalam 57 negara yang menghadapi krisis tenaga kesehatan. Padahal 80% keberhasilan pembangunan kesehatan ditentukan SDM kesehatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokus penelitian di Kabupaten Lamongan. Pemilihan informan antara lain pemangku kebijakan pada Dinas Kesehatan atau pemegang program bidang sumber daya manusia (SDM) kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah bidang sumber daya manusia (SDM) pemerintah di Kabupaten Lamongan dan beberapa tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan (puskesmas dan rumah sakit pemerintah). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dan jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Lamongan sudah baik, namun belum disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kompetensi dan beban kerja. Tenaga kesehatan masih berkelompok atau tidak merata pada masing-masing unit pekerjaan di pelayanan kesehatan Kabupaten Lamongan. Maka diperlukan suatu kebijakan pemerintah daerah tentang perencanaan pengadaan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja, dengan lebih mengutamakan tenaga kesehatan yang berdomisili mendekati unit pelayanan kesehatan, pemberian insentif yang lebih besar sesuai dengan beban kerja
Capaian Masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie dan Megawati di Indonesia
Get PDFBJ. Habibie dan Megawati merupakan presiden di Indonesia dengan masa kepemimpian tercepat. Hal itu dikarenakan dalam situasi menuntut untuk menggantikan presiden terdahulu yang lengser. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif historis. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejarah capaian masa pemerintahan presdien BJ. Habibie dan Megawati. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah menunjukan Masa pemerintahan BJ. Habibie dan Megawati telah menghasikan capaian-capaian selama menjadi presiden Indonesia mesti dalam kurun waktu yang singkat. BJ Habibie berhasil menceta beberapa capaian semasa pemerintahannya yaitu membentuk kabinet baru reformasi pembangunan, perbaikan bidang ekonomi, kebebasan berpendapat, melakukan reformasi dibidang politik, pelaksanaan sidang istimewa MPR pada tahun 1998, pemilihan umum pada tahun 1999. Begitu juga dengan masa pemerintahan Megawati telah menciptakan capaian semasa jabatannya sebagai presiden yaitu dibidang politik Megawati menciptakan kabinet gotong royong, membuat kebijakan dalam mendirikan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, Mengadakan pemilu yang bersifat demokrais pada tahun 2004, dibidan ekonomi memperbaiki kinerja ekspor, Megawati berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003, telah berhasil menangkap 17 jendral yang korup. Megawati juga berhasil menghentikan kontrak pertambangan minyak Caltex di Blok Natuna Kepr
Pengembangan Hasil Inovasi Teknologi Mie Instan â€Carika Pepaya Noodle†sebagai Penguat Diversifikasi Pangan Non Beras
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk; pertama, mengenalkan kepada masyarakat terkait pemanfaatan pepaya menjadi produk mie instan sebagai upaya penguatan diversifikasi pangan non beras; kedua untuk melihat daya terima masyarakat terhadap produk mie instan carica papaya; ketiga untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pemanfaatan mie carica papaya dalam penguatan diversifikasi pangan non beras. Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja yaitu di Kabupaten Lamongan, Lumajang dan Jember. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif, uji sensori (rasa, aroma, tekstur dan warna) daya terima masyarakat terhadap produk carica papaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kehadiran peserta kegiatan sosialisasi dan praktek pembuatan Mie Carica Pepaya adalah 100%, seluruh peserta menyatakan puas terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil uji organoleptik terhadap “Mie Instan Carica Papaya†menunjukkan bahwa sebesar 84,67 % responden menyukai tekstur, 78,54% responden menyatakan suka dengan warna, 85,89% responden menyatakan suka terhadap rasa, 66,88% responden kurang menyukai aroma
MENDORONG KINERJA BIROKRASI MELALUI STRATEGI ENTREPRENEUR DI KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR
No full textArtikel ini bertujuan untuk mengungkap strategi birokrasi melalui entrepreneur dalam memajukan kabupaten lamongan. Ada kecenderungan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari sumber-sumber dana dengan menaikkan retribusi dan pajak, metode yang digunakan deskriptif kualitatif untuk mengekplorasi terhadap suatu obyek dan SWOT untuk melihat peluang, dan tantangan daerah yang mengarah kepada kinerja birokrasi melalui enterpreneur, dengan demikian temuan yang didapat dalam peningkatan retribusi dan pajak akan menyulitkan investor menanam modalnya di daerah. Kesimpulan, pelaksanaan Reinventing Goverment yang menjadi kreteria kebijakan birokrasi yang bervisi entrepreneur, salah satunya seperti Perda Transparansi kabupaten lamongan yang mendorong segala aspek yang ada dalam masyarakat ikut memiliki danbertanggungjawab atas pembangunan di wilayahnya.Kata Kunci: Kinerja Birokrasi Melalui Entrepreneu