E-Journal Universitas Asahan
Not a member yet
3049 research outputs found
Sort by
THE EFFECT OF YOUTUBE VIDEO TO STUDENT’S ABILITY IN WRITING DESCRIPTIVE TEXT FOR TENTH GRADE STUDENTS
Get PDFThe study\u27s goal is to examine the value of YouTube videos in teaching expressive writing to tenth-grade students at SMK Al Mashum throughout the 2022/2023 academic year. The seven classes at SMK Almashum Kisaran\u27s X grade A courses make up the population of this study. A quantitative approach and a sort of quasi-experimental methodology are used in the study. In this study, the participants are split into two categories: experimental and control. The investigators, which included who are divided into two groups, are given a pre-test, therapy, and post-test. The sample in this study chooses X TKJ1 as the study group and X TKJ2 as the comparison control. There are roughly 30 pupils in the experiment group and 30 people in the control sample in X TKJ1. As a consequence, the total number of participants in this study is 60.The t-test calculation demonstrates the results of the tvalue in both post-tests (2.418) are bigger than the the ttable (1.671) at the significance level of 0.05, and since it relies on the hypotheses evaluating criteria, the tvalue the ttable suggests that h0 (null hypotheses) has been disapproved and ha (alternative hypothesis) is approved. It denotes that the average score of the experimental group is higher than the average score of the control group, demonstrating that YouTube videos have an impact on children\u27 descriptive text writing. Finally, YouTube videos assist students in honing their descriptive writing abilities
Keberadaan Hukum Adat terhadap Hukum Nasional
Get PDFPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis keberadaan hukum adat dalam kaitannya dengan hukum nasional. Keberadaan hukum adat merupakan persoalan yang kompleks, namun memiliki kontribusi signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Hukum adat memberikan kontribusi yang kaya dan beragam terhadap hukum nasional, dengan mengakui dan mengintegrasikan elemen-elemen hukum adat, negara dapat memperkuat kerangka hukum yang ada dan memastikan bahwa hukum nasional lebih adil, inklusif, dan representatif terhadap semua lapisan masyarakat.Hasil Penelitian menunjukkan Dampak hukum adat terhadap pembentukan hukum nasional bersifat kompleks dan multidimensional. Meskipun terdapat tantangan dalam harmonisasi kedua sistem hukum ini, manfaat yang diperoleh dari integrasi hukum adat ke dalam hukum nasional sangat signifikan. Hukum adat memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai dan norma-norma lokal, Konflik antara hukum adat dan hukum nasional mencerminkan benturan antara tradisi dan modernitas, antara nilai-nilai lokal dan kebijakan nasional. Meskipun konflik ini kompleks dan sering kali sulit diatasi, upaya harmonisasi yang dilakukan dengan menghormati keragaman budaya dan memperkuat dialog antara pemangku kepentingan dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM RETRIBUSI LINGKUNGAN
Get PDFPenelitian ini mengkaji peran serta masyarakat dalam retribusi lingkungan di Pasar Kepuh dan Pasar Baru Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan daerah. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola Unit Pengelolaan Sampah dan pedagang, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Unit Pengelolaan Sampah beroperasi 24 jam dengan 9 personel, mengelola 4 kubik sampah harian, berkontribusi terhadap PAD dengan pertumbuhan 10% per tahun. Peran 1.400 pedagang menunjukkan tingkat kepatuhan cukup baik dalam pembayaran retribusi dan partisipasi aktif menjaga kebersihan. Namun implementasi menghadapi tantangan: sebagian pedagang masih menggunakan tarif lama (Rp 1.000), pedagang multi-lapak hanya membayar satu lapak, dan ketimpangan akses informasi. Kesimpulan menekankan retribusi lingkungan berperan strategis mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi PAD dan terciptanya lingkungan pasar yang bersih. Diperlukan intensifikasi sosialisasi, penguatan penegakan regulasi, dan optimalisasi koordinasi antar instansi.Penelitian ini mengkaji peran serta masyarakat dalam retribusi lingkungan di Pasar Kepuh dan Pasar Baru Kabupaten Kuningan untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan daerah. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola Unit Pengelolaan Sampah dan pedagang, serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan Unit Pengelolaan Sampah beroperasi 24 jam dengan 9 personel, mengelola 4 kubik sampah harian, berkontribusi terhadap PAD dengan pertumbuhan 10% per tahun. Peran 1.400 pedagang menunjukkan tingkat kepatuhan cukup baik dalam pembayaran retribusi dan partisipasi aktif menjaga kebersihan. Namun implementasi menghadapi tantangan: sebagian pedagang masih menggunakan tarif lama (Rp 1.000), pedagang multi-lapak hanya membayar satu lapak, dan ketimpangan akses informasi. Kesimpulan menekankan retribusi lingkungan berperan strategis mendukung pembangunan berkelanjutan melalui kontribusi PAD dan terciptanya lingkungan pasar yang bersih. Diperlukan intensifikasi sosialisasi, penguatan penegakan regulasi, dan optimalisasi koordinasi antar instansi
KEPASTIAN HUKUM AKTA JUAL BELI TANAH DIKAITKAN DENGAN GUGATAN DARI AHLI WARIS PIHAK PENJUAL
Get PDFPeralihan hak atas tanah dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat PPAT sebagai alat bukti otentik dan dasar pendaftaran di kantor pertanahan. Namun, sering muncul sengketa ketika ahli waris penjual menggugat dengan alasan penjual tidak berwenang penuh atau objek jual beli merupakan harta warisan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mekanisme alas kepemilikan hak atas tanah agar menjadi bukti kuat dalam sengketa serta menganalisis kepastian hukum AJB terhadap gugatan waris secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan studi kasus, serta analisis melalui penafsiran sistematis dan konstruksi hukum. Analisis didukung teori kepastian hukum Jan Michiel Otto yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsisten, serta teori penyelesaian sengketa M. Yahya Harahap yang menempatkan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama dibuat sesuai prosedur, penjual sah, dan objek tanah bebas sengketa, namun dapat dibatalkan jika terdapat cacat hukum seperti pelanggaran hak atau pemalsuan data. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum AJB bersifat relatif, kuat secara formil tetapi bergantung pada kebenaran materiil. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh atas status kepemilikan, riwayat peralihan hak, serta potensi klaim pihak ketiga, dan PPAT harus lebih cermat dalam memverifikasi dokumen agar AJB benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi pembeliPeralihan hak atas tanah dilakukan melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat PPAT sebagai alat bukti otentik dan dasar pendaftaran di kantor pertanahan. Namun, sering muncul sengketa ketika ahli waris penjual menggugat dengan alasan penjual tidak berwenang penuh atau objek jual beli merupakan harta warisan. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji mekanisme alas kepemilikan hak atas tanah agar menjadi bukti kuat dalam sengketa serta menganalisis kepastian hukum AJB terhadap gugatan waris secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan studi kasus, serta analisis melalui penafsiran sistematis dan konstruksi hukum. Analisis didukung teori kepastian hukum Jan Michiel Otto yang menekankan pentingnya aturan yang jelas dan konsisten, serta teori penyelesaian sengketa M. Yahya Harahap yang menempatkan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam negara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AJB memiliki kekuatan pembuktian sempurna selama dibuat sesuai prosedur, penjual sah, dan objek tanah bebas sengketa, namun dapat dibatalkan jika terdapat cacat hukum seperti pelanggaran hak atau pemalsuan data. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum AJB bersifat relatif, kuat secara formil tetapi bergantung pada kebenaran materiil. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan menyeluruh atas status kepemilikan, riwayat peralihan hak, serta potensi klaim pihak ketiga, dan PPAT harus lebih cermat dalam memverifikasi dokumen agar AJB benar-benar memberikan perlindungan hukum bagi pembel
PENGEMBANGAN WISATA KONSERVASI ANGGREK DI AEK NAULI
Get PDFABSTRAK
Kawasan Aek Nauli merupakan salah satu kawasan yang menjadi tujuan wisata di Kota Pematangsiantar yaitu wisata edukasi. Untuk menunjang wisata edukasi tersebut, Fuel Terminal Pematang Siantar bekerja sama dengan Balai Besar KSDA Sumatera Utara mengembangkan potensi yang ada di kawasan hutan Aek Nauli. Diantaranya yaitu konservasi anggrek di Aek Nauli. Selain menarik wisatawan, tujuan kegiatan ini adalah sebagai edukasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis anggrek yang terdapat di kawasan hutan Aek Nauli. Diharapkan dengan adanya kegiatan konservasi anggrek bisa menjadi salah satu cara untuk pelestarian anggrek di kawasan ini. Wisata edukasi yang ditawarkan pada program ini adalah melalui pembuatan demplot anggrek dan barcode untuk mempermudah wisatawan mendapatkan informasi tentang jenis-jenis anggrek di area konservasi ini.
Kata kunci: Keanekaragaman Hayati, Konservasi, Anggrek, Wisata Edukasi
ABSTRACT
The Aek Nauli area is one of the areas that is a tourist destination in Pematangsiantar City, namely educational tourism. To support this educational tourism, the Pematang Siantar Fuel Terminal in collaboration with the North Sumatra KSDA Center is developing the potential in the Aek Nauli forest area. Among them is orchid conservation in Aek Nauli. In addition to attracting tourists, the purpose of this activity is to educate the public about the types of orchids found in the Aek Nauli forest area. It is hoped that the orchid conservation activity can be one way to preserve orchids in this area. The educational tourism offered in this program is through the creation of orchid demonstration plots and barcodes to make it easier for tourists to get information about the types of orchids in this conservation area.
Keywords: Biodiversity, Conservation, Orchids, Educational Touris
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3 TAHUN 2018 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Get PDFPenertiban ternak dilakukan Pemerintah Kabupaten Asahan hanya pada hewan dipelihara oleh masyarakat secara peribadi atau kelompok ataupun peternak berbadan hukum dimana hewan tersebut berkeliaran dikawasan Permukiman dan Perkotaan serta tempat-tempat tertentu yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Asahan dan kepada pemilik ternak yang berkeliaran dikawasan Permukiman dan Perkotaan serta tempat-tempat tertentu yang dilarang dalam wilayah Kabupaten Asahan. Kawasan yang dilarang untuk hewan ternak diatur di dalam Pasal 9 yang menyatakan kawasan larangan melepas/menggembalakan ternak di wilayah Perdesaan pengaturannya dilakukan Kepala Desa melalui Perdes atau Peraturan Desa dan jika di wilayah Kelurahan ditetapkan oleh Lurah setempat. Penelitian dilaksanakan secara hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. RuÂmusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang penertiban ternak dalam menjaga ketertiban umum dan apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018 tentang penertiban ternak dalam menjaga ketertiban umum di Kabupaten Asahan.Pelaksana penertiban dari peraturan daerah tersebut merupakan tugas dari Satpol PP Kabupaten Asahan sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan pada Pasal 2 huruf d angka 5 yang menyatakan bahwa Satpol PP menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban, umum serta perlindungan masyarakat dan tim penertiban hewan ternak dibentuk oleh bupati dan camat seperti terlihat pada Pasal 1 angka 17 Perda Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2018. Penertiban hewan ternak tentunya harus dilakukan dengan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur ini dilakukan agar peternak tidak dirugikan secara ekonomi dan secara hukum penertiban tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh petugas penertiban
Tanggungjawab Notaris Menyimpan Dan Memelihara Minuta Akta
Get PDFAkta notaris disimpan oleh pejabat notaris sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari protokol notaris mereka. Dokumen ini perlu dijaga dan disimpan dengan baik sebagai bagian dari arsip atau dokumen negara. Notaris memikul tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan semua akta dan perjanjian yang telah dibuatnya. Isi akta hanya dapat diungkapkan oleh notaris kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, seperti “para pihak dalam akta/ahli warisnyaâ€. UUJN Pasal 54 melarang keras notaris memberikan risalah akta kepada pihak yang berkepentingan, tetapi mereka diperbolehkan memberikan salinan, kutipan, atau grosse akta tersebut Sebagai pejabat umum, notaris tidak hanya berperan serta dalam segala perbuatan hukum dan perjanjian yang memerlukan akta otentik, tetapi juga berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Saat ini tidak ada undang-undang hukum yang mengatur pemeliharaan yang tepat dari akta minuta. Ketiadaan aturan tersebut membuat notaris tidak dapat mengikuti prosedur baku dalam penyimpanan arsip negara sesuai dengan kewajibannya. Jika notaris lalai memelihara berita acara akta, dan kerusakan atau kerugian selanjutnya mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini menunjukkan kelalaian notaris terhadap tanggung jawabnya untuk menjaga keutuhan berita acara akta. Pada akhirnya, notaris harus memikul beban untuk memastikan bahwa risalah akta tersebut dipelihara dengan baik dan harus bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan,atau kehancuran protokol notaris. Untuk itu notaris penerima protokol memerlukan perlindungan hukum yangsepadan dengan kewenangan yangtelah diberikan kepadanya
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Polres Asahan)
Get PDFPenelitian ini merupakan kontribusi yang penting dalam pemahaman terhadap bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks penanganan tindak pidana penipuan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, seperti peran lembaga penegak hukum, proses hukum yang terlibat, dan hambatan-hambatan dalam penyelidikan kasus, penelitian ini memberikan pandangan yang komprehensif. Metode deskriptif analitis yang digunakan mengizinkan peneliti untuk secara sistematis menganalisis data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber, termasuk studi kepustakaan, pengamatan, dan wawancara langsung. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola-pola atau faktor-faktor kunci yang dapat memperbaiki penegakan hukum terhadap penipuan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca, tetapi juga memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani tindak pidana penipuan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan individu yang rentan menjadi korban penipuan
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS PANTI JOMPO UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA KISARAN
Get PDFMasa tua adalah tahap akhir kehidupan manusia, di mana individu mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang saling mempengaruhi. Namun perhatian anak terhadap orang tua lanjut usia seringkali berkurang, yang terlihat dari banyaknya orang tua yang dititipkan ke panti jompo. Penelitian ini membahas bentuk pelaksanaan tanggung jawab pengurus panti jompo UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bentuk pelaksanaan tanggung jawab pengurus panti jompo UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas mereka. Penelitian ini bersifat empiris, berfokus pada hukum dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat mematuhi norma hukum. UPT Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran berperan penting dalam memberikan layanan bagi lansia yang kurang mampu, menawarkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan pelatihan keterampilan. Meski pengurus telah dilatih, mereka menghadapi berbagai kendala, seperti jumlah pengurus yang tidak memadai, kondisi lansia, dan sarana prasarana yang kurang. Pengurus melakukan evaluasi rutin dan koordinasi untuk mengatasi masalah ini, namun peningkatan fasilitas dan dukungan operasional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan.Kata Kunci :Tanggungjawab, Pengurus Panti Jompo, Layanan Sosia
EKSISTENSI KEABSAHAN SURAT KUASA SUBTITUSI YANG TELAH DIALIHKAN KEPADA PIHAK LAIN DALAM BERACARA DI PENGADILAN
Get PDFsurat kuasa yang diberikan secara tertulis, jika kuasa secara lisan diatur dalam Pasal 267 HIR dimana seseorang dapat secara lisan memberikan kuasanya kepada pihak lain dihadapan Hakim yang dilakukan di depan persidangan, meski memiliki efek bagi pemberi kuasa karena sifatnya tidak tertulis untuk menghindari adanya perselisihan mengenai yang dikuasakan orang pada umumnya lebih menyukai surat kuasa diberikan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur pada Pasal 1228 KUHPerdata atas surat kuasa yang diberikan dengan bentuk subtitusi yang dilakukan penerima kuasa dari penasehat hukum pemberi kuasa sebelumnya di Pengadilan atas keabsan secara subtansi selaku penerima kuasa dapat berdampak kepada hak Pemberi Kuasa atas semua problematika yang dihadapinya ketika di Pengadilan sebagai contoh kasus perkara kepailitan dimana penasehat hukumnya begitu yakin akan keabsahan surat kuasanya sehingga dalam permohonan pailit yang diajukannya baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun kasasi di Mahkamah Agung ternyata hanya fokus membahas dan lebih menekankan pada keabsahan suarat kuasa (khusus) yang dibuat tersebut, yang pada akhirnya permohonan pailitnya akhirnya kandas ditengah jalan dimana Mahkamah Agung menyatakan permohonan pailit yang diajukan tidak dapat diterima karena tidak dipenuhinya persyaratan keabsahan dalam pemberian kuasa subtitusi yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku melalui Putusan Nomor 09K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 dan Putusan No. 10K/N/1999 tertanggal 11 Mei 1999 sehingga menjadi jurisprudensi Mahkamah Agung terkait pemberian surat kuasa subtitusi kepada pihak lain mengenai tidak dipenuhi keabsahan surat kuasa khusus dapat membuat kandas suatu gugatan sebab kekeliruan dalam membuat surat kuasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR juga dapat mengakibatkan tidak diterimanya suatu gugatan. Permasalahan ini menunjukkan pada surat kuasa yang subtitusi yang diberikan tidak diterima akibat kedudukannya memiliki kekeliruan dalam surat kuasa, dan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keabsahan surat kuasa subtitusi yang diberikan oleh pemberikuasa kepada penerima kuasa dalam perisdangan di Pengadilan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitiann hukum normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara konseptual untuk memahami atas eksistensi surat kuasa subtitusi bagi penerima kuasa, namun juga memberikan wawasan praktis bagi para pemangku kepentingan, pengambil kebijakan, dan praktisi yang berperan dalam memberikan kuasa subtitusi di Pengadilan sebagai penasehat hukum