Buletin Pos dan Telekomunikasi / Bulletin of Posts and Telecommunication
Not a member yet
209 research outputs found
Sort by
Beban biaya telekomunikasi yang dikeluarkan masyarakat pengaruh dari adopsi teknologi [Telecommunication costs incurred expenses society effect of technology adoption]
Get PDFSalah satu Rencana Pita Lebar Indonesia tahun 2014 – 2019 yaitu dapat memberikan akses bergerak di wilayah pedesaan menjangkau 52% pupulasi dengan data rate mencapai 1 Mbps. Agar layanan pita lebar dapat terjangkau oleh masyarakat luas, maka harga layanan pita lebar ditargetkan paling tinggi sebesar 5% dari rata-rata pendapatan bulanan pada akhir tahun 2019. Rencana pita lebar dengan target minimal data rate tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya perubahan teknologi. Teknologi yang mendukung terpenuhinya data rate tersebut antara lain teknologi 3.5G dan 4G LTE. Dalam rangka upgrade teknologi, perlu adanya biaya yang cukup besar yang dikeluarkan oleh operator. Biaya tersebut sangat mempengaruhi besar biaya yang akan dibebankan kepada pelanggan. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengkaji seberapa besar biaya yang ditanggung pelanggan seluler setelah adanya teknologi baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya yang dibebankan kepada masyarakat sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Pita Lebar Indonesia. Teknik peneltiian ini menggunakan pendekatan data kuantitatif yang dianalisis dengan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan data penegeluarna telekomunikasi rumah tangga maupun data ARPU, biaya yang dibebankan kepada pelanggan sudah memenuhih persyaratan yang telah ditetapaka oleh rencana pita lebar Indonesia yaitu kurang dari 5%. *****One of the Indonesia Broadband Plan in 2014 – 2019 is that it can be provided mobile data reaching 52% rural areas with data rate up to 1 Mbps. In order to be affordable, so that maximum price is 5% of the average monthly income at the end of 2019. That data rate cannot be achieved without upgrading the technology. The technology of 3.5G and 4G are among others technology that can support high data rate. In order to upgrade technology, it needs a considerable cost from mobile operators, while it can influence the cost that will be charged to the customer. Therefore, this paper studied how much the cost for data users after adopt new technology. This study aimed to know whether social cost is appropriate to Indonesia Broadband Plan. This research used a quantitative approach with econometrics analysis. The result showed that based on data of Household Expenditure with Budget for Telecommunications and ARPU, the cost charged to the customer has been complied with Indonesia Broadband Plan is less than 5 %
Strategi pencapaian pelanggan pitalebar bergerak di daerah perdesaan tahun 2019 [The strategy of mobile broadband subscriber achievement in rural areas in 2019]
Get PDFPemerintah Indonesia memiliki target untuk memberikan akses internet kepada seluruh rakyat Indonesia, termasuk di daerah perdesaan. Daerah perdesaan bagi penyelenggara telekomunikasi kurang memberikan keuntungan karena jumlah pelanggan tidak sebanding dengan biaya investasi yang dikeluarkan. Survei dalam penelitian ini dilakukan di empat desa yaitu Cangkringan, Hambalang, Purwosari dan Kondasatu untuk mengetahui hubungan kondisi masyarakat dengan internet. Hasil survei menunjukkan penggunaan handphone adalah 18,14% untuk telepon, 16,88% untuk SMS dan hanya 3,80% untuk internet. Analisis deskriptif dari data tersebut adalah masyarakat di desa masih belum menggunakan layanan internet secara optimal. Alasannya adalah keterbatasan infrastruktur dan belum ada kesadaran masyarakat. Sudut pandang operator telekomunikasi, mastel Indonesia dan BRTI diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi data survei dan hasil FGD menghasilkan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta melalui pengembangan ekosistem untuk masyarakat perdesaan. Selain itu, pemerintah dapat memberikan intervensi melalui optimasi penggunaan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi untuk pengembangan mobile broadband dan melalui skema dana Universal Service Obligation (USO).*****Indonesian government has a target to provide internet access to all Indonesian people, including in rural areas. For telecommunication provider, rural areas is less profitable because of the number of customers are not comparable with the investment cost incurred. This study was conducted by doing survey in four villages namely Cangkringan, Hambalang, Purwasari, and Kondasatu to determine the condition of the people associated with the development of the internet. The results of the survey showed that 18.14% people use the mobile phone for voice communication, 16.88% for SMS, and only 3.80% for using internet. Villagers have not used the internet service optimally yet. The reason is lack of infrastructure and public awareness relating to the usefulness of the internet. Viewpoints from telco operators, Mastel Indonesia and BRTI were obtained through Focus Group Discussion (FGD). Triangulation between survey data and FGD provide strategy that should be carried out by the government and private sector through the development of ecosystem to rural communities. In addition, the government can do intervention through the optimization of the use of spectrum frequencies fees and the Universal Service Obligation (USO) funding schemes to develop mobile broadband infrastructure.
Estimasi kebutuhan spektrum untuk memenuhi target rencana pita lebar Indonesia di wilayah perkotaan [The estimation of spectrum requirements to meet the target of Indonesia broadband plan in urban area]
Get PDFPemerintah Indonesia telah mengesahkan Rencana Pita Lebar Indonesia menjelang akhir tahun 2014. Dokumen tersebut berisi panduan dan arah pembangunan pita lebar nasional dan berisi berisi target-target pencapaian berkelanjutan antara tahun 2014-2019. Terkait target capaian pita lebar nirkabel, ketersediaan dan kecukupan spektrum frekuensi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Studi ini dilakukan untuk mengestimasi kebutuhan spektrum frekuensi dalam rangka memenuhi target capaian Rencana Pita Lebar Indonesia khususnya layanan pita lebar nirkabel di wilayah perkotaan. DKI Jakarta dipilih sebagai sampel wilayah perkotaan. Analisis dilakukan dengan menghitung luas cakupan BTS, mengestimasi jumlah potensi pengguna, mengestimasi kebutuhan spektrum dan membandingkannya dengan spektrum yang sudah dialokasikan untuk mendapatkan jumlah kekurangan spektrum. 3G dan 4G diasumsikan sebagai teknologi yang digunakan untuk memenuhi sasaran pita lebar bergerak. Hasil analisis menunjukkan pada rentang tahun 2016-2019 akan terjadi kekurangan spektrum di wilayah perkotaan sebesar 2x234,5 MHz sampai dengan 2x240,5MHz (untuk mode FDD) atau sebesar 313 MHz sampai dengan 321 MHz (untuk mode TDD). Spektrum frekuensi merupakan sumber daya yang reusable, dengan mengasumsikan kebutuhan spektrum di perdesaan lebih rendah dibanding kebutuhan di perkotaan, maka estimasi ini dapat pula digunakan untuk menggambarkan kebutuhan spektrum di Indonesia secara keseluruhan.*****Indonesian government has issued Indonesia Broadband Plan (IBP) at the end of 2014. IBP provides guidance and direction for the development of national broadband and contains targets in the period of 2014 to 2019. Relating to wireless broadband target, the availability and the adequacy of spectrum is very important. This study was conducted to estimate the spectrum requirements to meet the Indonesia broadband plan target especially the target of mobile broadband in urban area. DKI Jakarta was taken as sample of urban area. Analysis was done by calculating the coverage of BTSs, estimating the number of potential users, estimating the required spectrum and comparing it with the allocated spectrum to obtain the number of spectrum shortage. 3G and 4G were assumed as technologies used to meet mobile broadband target. The result showed that there will be a shortage of spectrum in the period of 2016 to 2019 approximately 2x234.5 to 2x240.5MHz(for FDD mode) or 313 MHz to 321 MHz (for TDD mode). Spectrum is reusable resource and by assuming that spectrum requirements in rural area is lower than that in urban, this estimastion can also be used to portray spectrum requirements in Indonesia as a whole
Evaluasi Pemanfaatan Kode Pos
Get PDFKode Pos adalah sederetan angka atau huruf atau gabungan angka dan huruf yang dituliskan di belakang nama kota untuk memudahkan penyortiran, penyampaian kiriman, dan keperluan lain. Undang-Undang No.38 tahun 2009 tentang Pos, mengatur penyelenggaraan layanan pos tidak hanya di PT.Pos Indonesia namun juga penyelenggara Swasta/ Jasa Titipan, BUMD dan Koperasi maka konsekuensinya adalah penulisan kodepos harus dilakukan oleh pengguna dan penyelenggara layanan pos tanpa pengecualian. Untuk mengetahui seberapa besar pemanfaatan Kode Pos dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Kode Pos saat ini,dengan pendekatan kuantitatif didukung data kualitatif. Evaluasi dilakukan dengan Model Evaluasi Husein Umar,2003 dengan modifikasi dan hasilnya adalah lebih dari lima puluh persen responden menyatakan memanfaatkan namun tidak tahu Kode Pos
Kajian implementasi radio siaran digital di Indonesia [Study of digital radio broadcasting implementation in Indonesia]
Get PDFPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 21 tahun 2009 tentang Standar Penyiaran Digital Untuk Penyiaran Radio pada Pita VHF di Indonesia menyatakan bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan penggunaan frekuensi VHF Band II untuk penyiaran radio FM yang tidak sesuai dengan rencana induk, serta tidak terpenuhinya permohonan untuk penggunaan kanal frekuensi dari masyarakat, maka perlu dicarikan saluran siaran alternatif dengan menggunakan sistem penyiaran radio digital standard DAB Family. Hingga saat ini belum ada perkembangan berarti terkait implementasinya, sehingga perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi radio siaran digital, kesiapan dari sisi pemerintah, operator, dan masyarakat, dan kendala yang dihadapi serta merumuskan strategi yang akan digunakan mengatasinya. Metode analisis yang digunakan adalah SWOT dan TOWS kualitatif dari data wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak stasiun radio sudah siap terhadap digitalisasi radio siaran, pihak pemerintah belum begitu siap karena belum adanya regulasi pendukung Permen Kominfo tentang standard radio digital, dan masyarakat juga belum siap karena kurangnya sosialisasi dan masih susah didapatkannya perangkat penerima siaran radio digital. Pengintegrasian penerima siaran radio digital pada kendaraan bermotor roda empat dan telepon genggam yang baru dapat meningkatkan keberadaan perangkat penerima siaran radio digital.*****The Minister of Communication and Information Regulation number 21 of 2009 on Digital Broadcasting Standards for VHF Band Radio Broadcasting in Indonesia stated that in order to overcome the problems of VHF Band II frequency utilization for FM radio broadcasting that is not in accordance with the master plan, as well as non-fulfillment of the request for frequency channels utilization of the society, neeed to find alternative broadcast channel by DAB Family digital radio broadcasting system. Until now there has no significant developments related to the implementation, so it is necessary to review potential of digital broadcast radio, the readiness of government, operator, public, and obstacles that faced and to formulate strategies to overcome them. Analytical method used are qualitative SWOT and TOWS from interviews and literature studies data. The results shows that radio station is ready for digitization of radio broadcasting, government has not been so ready because of the absence of digital radio standards supporting regulations, and the public is also not ready due to lack of socialization and digital radio broadcast receiver in market. The integration of digital radio receivers in automobiles and mobile phones can increase the existence of digital radio broadcast receiver devices
Kajian hukum penerapan prinsip netral teknologi dalam pemanfaatan spectrum sharing [Study on implementation of neutral technology law on spectrum sharing]
Get PDFPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang didukung oleh data primer dan data sekunder mengenai berbagai permasalahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi dan efektfitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio perlu diterapkan prinsip netral teknologi di seluruh band frekuensi khususnya band frekuensi seluller penyelenggara telekomunikasi. Penerapan prinsip netral teknologi terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio, selain itu efektifitas dan efisiensi spektrum frekuensi radio dapat ditempuh melalui penerapan spectrum sharing antar penyelenggara telekomunikasi.*****This study is a normative legal research using descriptive analytical research, which aims to describe or provide an object of research which supported by primary data and secondary data on various issues. This research shown that the effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum need to apply of neutral technology principle for all band frequency especially selluler frequency band of telecommunication operators. Applied of neutral technology will encourage effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum. Furthermore, effectiveness and efficiency of the radio frequency spectrum can be reached through spectrum sharing applied among telecommunication operators
Analisis Strategi Peningkatan Layanan Sertifikasi Perangkat Telepon Seluler
Get PDFStandardisasi sebagai unsur penunjang pembangunan mempunyai peran penting dalam usaha optimasi pendayagunaan sumber daya.Peningkatan standarisasi dan sertifikasi perangkat telekomunikasi dilaksanakan secara aktif dalam menjaga terlaksananya interkoneksi, seperti dalam Renstra KemKominfo Tahun 2010-2014. Tujuan kegiatan standardisasi telekomunikasi antara lain menjamin interoperabilitas dan interkonektivitas, mengendalikan mutu perangkat. Untuk meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi perangkat, dilakukan kajian yang menggambarkan analisis strategi untuk meningkatkan penyelenggaraan sertifikasi telepon seluler. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan format desain deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif matriks SWOT untuk menghasilkan strategi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada narasumber terdiri dari Direktorat Standardisasi Ditjen SDPPI, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Telkom R&D Center, kuesioner kepada pabrikan dan toko handphone. Teknis analisis data menggunakan Model Miles and Huberman, dan analisis SWOT yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor Strength (kekuatan), Weakness (Kelemahan), Opportunity (Peluang) dan Threat (Tantangan). Hasil pembahasan memperlihatkan strategi masing-masing kolom di matriks SWOT adalah comparative advantage meliputi Roadmap pengembangan lembaga uji, perangkat, SDM; knowledge sharing; mobilization meliputi penyusunan aturan persyaratan teknis perangkat telekomunikasi, sosialisasi, survey; Divestment/ investment : facility sharing, kompetensi SDM, sosialisasi aplikasi online; dan Damage Control meliputi penambahan SDM, uji fungsi/pretest, pertemuan rutin antara Ditstand dan Lembaga Uji
Kebutuhan Frekuensi untuk Public Protection and Disaster Relief (PPDR) Pita Lebar di Indonesia [Frequency Requirement for Broadband Public Protection and Disaster Relief (PPDR)in Indonesia]
Get PDFPermintaan akan pengembangan aplikasi Public Protection and Disaster Relief (PPDR) pita lebar terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kebutuhan untuk tanggap bencana yang lebih efisien dan efektif. Penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan frekuensi PPDR pita lebar di Indonesia yang meliputi kejadian harian (PP1) dan kejadian darurat besar (PP2) pada pita frekuensi 400 MHz dan 800 MHz. Teknik pemodelan dan simulasi digunakan untuk menghitung kebutuhan frekuensi berdasarkan data skenario dan jumlah kejadian yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan frekuensi untuk mengakomodasi kejadian PP1 diperkirakan sebesar 2x10 MHz. Sedangkan, kebutuhan frekuensi untuk kejadian PP2 diperkirakan sebesar 2x20 MHz untuk LTE FDD atau 30 MHz untuk LTE TDD. *****Demands regarding on application development of broadband Public Protection and Disaster Relief (PPDR) are increasing in recent years as more requirements on more efficient and effective disaster responses. This research identified broadband PPDR frequency requirements in Indonesia, comprising of daily incidents (PP1) and large emergency incidents (PP2) at 400 MHz and 800 MHz frequency bands. Modelling and simulation techniques are used to calculate frequency requirement based on scenario and number of incidents data obtained. Research result shows frequency requirements to accommodate PP1 incidents is estimated at 2x10 MHz. Meanwhile, frequency requirement to accommodate PP2 incidents is estimated at 2x20 MHz for LTE FDD or 30 MHz for LTE TDD
Trimmed Equilateral Microstrip Antena dengan Electro-Magnetically Coupled Untuk WLAN 2,4 GHz
Get PDFAntena mikrostrip segitiga sama sisi dengan metode trim dirancang untuk bekerja pada frekuensi wireless LAN 2,4 GHz karena frekuensi ini masih menjadi pilihan utama dibandingkan dengan frekuensi wireless LAN 5,2 GHz. Antena dirancang agar memiliki VSWR d” 2 dan return loss d” 2. Sedangkan pencatuan electro magnetically coupled dipilih untuk memperlebar bandwidth. Pengubahan frekuensi dapat dilakukan dengan metode menghitung ulang panjang sisi patch atau dengan metode trim. Metode trim dipilih karena cara ini terbukti lebih efisien baik pada saat simulasi ataupun pada saat fabrikasi. Dengan metode ini dimensi patch yang diperoleh bisa diperkecil. Dari hasil pengukuran antena fabrikasi didapat bandwidth antena dari 2,3993 GHz -2,48368 GHz. VSWR terendah adalah 1,0845 dan return loss terendah adalah 27,046 dB keduanya terjadi pada frekuensi resonansi 2,444 GHz. Berkas utamapola radiasi antena ini adalah pada sudut 0o. Sedangkan gain yang diperoleh sebesar 4,644 dB pada frekuensi 2,44 GHz
