OJS UNISMUH Luwuk (Universitas Muhammadiyah Luwuk)
Not a member yet
1071 research outputs found
Sort by
Behind the Charm of Billboards: An Analysis of Social Semiotics of the Propaganda Language of the 2024 Kendari Mayoral Candidates
No full textThis study aims to unveil the charm behind the political campaign billboards for the 2024 Kendari Mayor candidate that use propaganda language through social semiotics analysis. The data used in this study are two billboards from candidates for Mayor in Kendari City in 2024 who have the highest electability survey results or candidates who are popular in the people of Kendari City. This study used a qualitative approach to analyze written text and visual text on billboards. The results showed that the two billboards analyzed had similarities in using propaganda language, such as logos, slogans, background colors, and the color of candidates' clothes. This research shows that the object of billboard participants is used to attract the attention of the audience and that the propaganda language in billboards moves through various elements such as logos, slogans, photo techniques, color composition, image arrangement, background color, and color of the candidate's clothing
Emotes in Mobile Legends Game Communication: A Semiotic Perspective
No full textThis research aims to determine the meaning and function of expressions using emotes in the Mobile Legends game. The object of this research is the Mobile Legends game. The research data is in the form of emotes in the game and grouped using Pierce's semiotic approach (Representation, object and interpretant), then data analysis is carried out by describing the meaning of emotes in the Mobile Legends game. The results found that there are several functions of emote markers such as expression markers of praise, ridicule, surprise /surprised, recognizing greatness, and frustration increasing enthusiasm, 'being stupid/don't care. There are several communication systems in the Mobile Legend game including: 1) Chat column feature, 2) Quick chat feature, 3) Direct conversation feature. , and 4) Emotes. Of these four features, the emote feature is most widely used in communication when playing the Mobile Legends game. This emote feature is a form of communication that combines several elements, namely images, text, movement and sound. This certainly creates a more interesting playing atmosphere
MAKNA PESAN KOMUNIKASI NONVERBAL TARIAN BALATINDAK DI KABUPATEN BANGGAI LAUT
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna pesan komunikasi nonverbal tarian Balatindak seperti makna ekspresi wajah, gerakan, waktu, ruang dan busana dengan waktu penelitian dilaksankan tiga bulan dan bertempat di desa Timbong, kecamatan Banggai Tengah kabupaten Banggai Laut. Untuk pengumpulan data digunakan teknik wawancara, observasi, kuisioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 1730 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga jumlah sampel diambil sebanyak 43 orang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa makna pesan komunikasi nonverbal tarian Balatindak di kabupaten Banggai Laut sangat baik dengan presentasi jawaban responden 95,14%.
This research aims to find out the meaning of the non-verbal communication messages of the Balatindak dance, such as the meaning of facial expressions, movements, time, space and clothing. The research was carried out for three months and took place in Timbong village, Banggai Tengah sub-district, Banggai Laut district. For data collection, interview, observation, questionnaire and documentation techniques were used. The population in this study was 1730 people. The sample in this study used the Slovin formula so that the number of samples taken was 43 people. Based on the results of research conducted, the meaning of the nonverbal communication message of the Baladindak dance in Banggai Laut district is very good with the presentation of respondents' answers being 95.14%.
 
Pembaharuan Hukum Acara Peradilan secara Elektronik melalui Aplikasi E-Court Berdasarkan Aliran Filsafat Utilitarianisme
No full textMahkamah Agung memiliki visi dan misi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Hal ini diwujudkan dengan membuat aplikasi persidangan elektronik melalui E-Court. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk mengajukan perkara secara online, mendapatkan perkiraan biaya perkara, dan melakukan pembayaran dan panggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan online. Layanan yang termasuk dalam aplikasi E-Court adalah e-Filing (pengajuan gugatan secara online), e-Payment (pembayaran biaya hukum secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara online). E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.Mahkamah Agung memiliki visi dan misi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Hal ini diwujudkan dengan membuat aplikasi persidangan elektronik melalui E Court.  E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk mengajukan perkara secara online, mendapatkan perkiraan biaya perkara, dan melakukan pembayaran dan panggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan online. Layanan yang termasuk dalam aplikasi E-Court adalah e-Filing (pengajuan gugatan secara online), e-Payment (pembayaran biaya hukum secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara online). E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif da
DILEMA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM VISUALISASI KARAKTER PUBLIC FIGURE DALAM FANFIKSI
No full textEksistensi fanfiksi yang memanfaatkan nama dan wajah tokoh terkenal (public figure) sebagai karakternya sering kali melanggar hak cipta dan publisitas, terutama saat fanfiksi tersebut dikomersialkan tanpa izin. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi public figure yang terlibat. Keunikan dan daya tarik dari public figure memiliki nilai komersial yang penting, terutama jika nama mereka telah dilindungi oleh hak cipta. Pentingnya hak publisitas bagi identitas public figure perlu dijaga seolah-olah itu adalah hak milik yang tak terpisahkan. Namun, banyak penulis fanfiksi mengabaikan etika dan peraturan yang berlaku, terutama ketika fanfiksi mereka bergerak ke ranah komersial. Penelitian doktrinal atau normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data sekunder berupa UU Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi public figure dalam fanfiksi dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengakuan kekayaan intelektual dalam fanfiksi tidak mengubah status hukum dari hak cipta yang dilanggar. Meskipun fanfiksi mungkin mengandung elemen baru, jika menggunakan konten yang dilindungi hak cipta, pelanggaran tetap ada. Agar hak cipta dan publisitas terlindungi, diperlukan tindakan preventif dan represif dari public figure terkait. Ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dalam kesimpulan, eksistensi fanfiksi perlu mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang berlaku, khususnya ketika melibatkan public figure, demi menjaga hak-hak yang melekat pada diri mereka.
Eksistensi fanfiksi yang memanfaatkan nama dan wajah tokoh terkenal (public figure) sebagai karakternya sering kali melanggar hak cipta dan publisitas, terutama saat fanfiksi tersebut dikomersialkan tanpa izin. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi public figure yang terlibat. Keunikan dan daya tarik dari public figure memiliki nilai komersial yang penting, terutama jika nama mereka telah dilindungi oleh hak cipta. Pentingnya hak publisitas bagi identitas public figure perlu dijaga seolah-olah itu adalah hak milik yang tak terpisahkan. Namun, banyak penulis fanfiksi mengabaikan etika dan peraturan yang berlaku, terutama ketika fanfiksi mereka bergerak ke ranah komersial. Penelitian doktrinal atau normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data sekunder berupa UU Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi public figure dalam fanfiksi dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengakuan kekayaan intelektual dalam fanfiksi tidak mengubah status hukum dari hak cipta yang dilanggar. Meskipun fanfiksi mungkin mengandung elemen baru, jika menggunakan konten yang dilindungi hak cipta, pelanggaran tetap ada. Agar hak cipta dan publisitas terlindungi, diperlukan tindakan preventif dan represif dari public figure terkait. Ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dalam kesimpulan, eksistensi fanfiksi perlu mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang berlaku, khususnya ketika melibatkan public figure, demi menjaga hak-hak yang melekat pada diri mereka
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK DI KABUPATEN PULAU TALIABU
No full textPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dilaksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal melalui Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan dalam penegakan hukum melalui proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah adanya laporan atau pengaduan, identifikasi dan perlindungan terhadap korban, pemeriksaan awal, penangkapan, dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak terdiri atas faktor pendukung yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat. Adapun faktor yang menghambat meliputi faktor ketidakhadiran saksi dan Faktor belum adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak di Wilayah Kepolisian Resor Pulau Taliabu dilaksanakan oleh Satuan Reserse dan Kriminal melalui Unit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Adapun langkah-langkah umum yang dilakukan dalam penegakan hukum melalui proses penyidikan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah adanya laporan atau pengaduan, identifikasi dan perlindungan terhadap korban, pemeriksaan awal, penangkapan, dan penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual kepada anak terdiri atas faktor pendukung yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum dan faktor budaya masyarakat. Adapun faktor yang menghambat meliputi faktor ketidakhadiran saksi dan Faktor belum adanya Balai Pemasyarakatan (Bapas)
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024
No full textPenelitian ini dibertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan diwilayah Kabupaten Banggai dan untuk melihat berbagai permasalahan yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banggai dengan menggunakan metode empiris. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, menemukan bahwa Daerah pemilihan (dapil) adalah salah satu faktor penting dalam membangun sistem pemilu dan sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapil memainkan peran krusial dalam proses pemilihan umum, karena menjadi fokus strategi politik dan kampanye calon legislatif diterapkan. Alokasi kursi yang tepat dan adil berdasarkan dapil menjadi esensi untuk menciptakan perwakilan yang proporsional dan demokratis di DPR. Oleh sebab itu dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) harus memperhatikan antara lain: prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah adalah fundamental agar semua orang merasa diwakili dengan baik dan prosesnya adil. Namun, dalam praktiknya, seringkali pembentuk undang-undang mengabaikan prinsip-prinsip ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi politik, di mana suara individu di satu dapil mungkin memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan suara di dapil lainnya. Tanpa adanya perbaikan ini, sistem pemilu akan terus menghasilkan representasi yang tidak akurat dan tidak adil, yang pada gilirannya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Penelitian ini dibertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan diwilayah Kabupaten Banggai dan untuk melihat berbagai permasalahan yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banggai dengan menggunakan metode empiris. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, menemukan bahwa Daerah pemilihan (dapil) adalah salah satu faktor penting dalam membangun sistem pemilu dan sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapil memainkan peran krusial dalam proses pemilihan umum, karena menjadi fokus strategi politik dan kampanye calon legislatif diterapkan. Alokasi kursi yang tepat dan adil berdasarkan dapil menjadi esensi untuk menciptakan perwakilan yang proporsional dan demokratis di DPR. Oleh sebab itu dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) harus memperhatikan antara lain: prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah adalah fundamental agar semua orang merasa diwakili dengan baik dan prosesnya adil. Namun, dalam praktiknya, seringkali pembentuk undang-undang mengabaikan prinsip-prinsip ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi politik, di mana suara individu di satu dapil mungkin memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan suara di dapil lainnya. Tanpa adanya perbaikan ini, sistem pemilu akan terus menghasilkan representasi yang tidak akurat dan tidak adil, yang pada gilirannya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi
EVALUATION OF THE PRINCIPAL'S LEADERSHIP PROGRAM IN IMPROVING PARENTS' PARTICIPATION IN CHILDREN'S EDUCATION
No full textThis study aims to evaluate the principal's leadership program in improving parents' participation in children's education at SDN Inpres Biak, Luwuk Utara sub-district, Banggai district. The main issue raised was the low level of parental involvement in the children's education process, which is thought to be related to the effectiveness of the leadership program implemented by the principal. The research approach used a descriptive evaluative method with the CIPP (Context, Input, Process, Product) model. Data were collected through observations, interviews and questionnaires involving principals, teachers, parents and students. The results showed that the principal's leadership program has positively contributed to increasing parental participation through activities such as regular meetings, parenting training, and cooperation between the school and the community. However, there are still challenges in the consistency of program implementation and the low participation of some parents due to socio-economic factors. This study recommends strengthening communication between the school and parents and improving the capacity of school principals in managing leadership programs based on community participation
PENCEGAHAN PERUNDUNGAN MELALUI LITERASI EDUKASI PADA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SMP DI KOTA PALU
No full textKegiatan “Pencegahan Perundungan melalui Literasi Edukasi pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP di kota Palu” dilaksanakan untuk memberikan literasi edukasi pencegahan perundungan kepada guru sebagai penghubung yang akan memberi penyadaran dan pemahaman kepada siswa untuk mencegah terjadinya perundungan di sekolah.Upaya pencegahan perundungan diharapkan memberi pemahaman tentang linguistik forensik dan kesantunan berbahasa. Guru bahasa Indonesia di SMP kota Palu yang bernaung dalam MGMP berperan sebagai perantara untu menyampaikan cara berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun ke siswa agar dapat terhindar dari perundungan. Edukasi akan dikemas dalam bentuk pelatihan yang menggunakan model partisipatif. Keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur menggunakan pertanyaan tes awal dan tes akhir kegiatan. Pertanyaan yang diberikan melalui link googleform pada tes awal memperoleh nilai rata-rata 61,2 pada kategori sedang, selanjutnya pada tes akhir memperoleh nilai rata-rata 92,1 pada kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan pemahaman awal peserta kegiatan pelatihan mengalami peningkatan setelah mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan
Manajemen Pendidikan Pada Masa Rasulullah Sampai Khulafau Rasyidin Dan Aplikasinya Di Era Millenial: Manajemen Pendidikan Pada Masa Rasulullah Sampai Khulafau Rasyidin Dan Aplikasinya Di Era Millenial
No full textEducational management that is currently developing contains many crucial problems so that a reflection of ideal educational management is needed. This research aims to find out and understand how education was managed during the time of the Prophet to the Rasyidin Khulafau; and its application in the current era. The method used in this research is a qualitative method. This type of research is descriptive qualitative. Data collection techniques were obtained through interviews and documentation analysis which was not measured by numbers. This research was carried out over a period of 6 months; starting from January 2024 to June 2024. The subjects of this research include students, lecturers and religious figures. Data analysis techniques use the Miles & Huberman model; includes data reduction, data presentation and drawing conclusions. The data validity technique used in this research is the triangulation technique. The results of this research are that someone who is in charge of education must have the characteristics of analyzing, planning, problem solving, predicting. Apart from that, you must also have good management characteristics, measurable targets, optimal processes and appropriate targets. The managerial reflection of the Prophet's time has been continued into the current millennial era; such as only a leader must have a good personality, understand the concept of Islamic education management, understand management strategies, have long-term Islamic education planning, have a strong determination in managing human resources, have the attitude of an educational organizer, have the qualities of a leader and education supervisor