Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Not a member yet
1882 research outputs found
Sort by
Analisis Tematik Hadis tentang Kerjasama Modal dalam Perspektif Syariah
Full text linkThis research aims to analyze capital cooperation as discussed in several Hadith collections. Therefore, it employs the maudhui (thematic) method to examine various Hadiths concerning capital cooperation found across different Hadith compilations. This examination delves into the ontological, epistemological, and axiological aspects of Hadiths on capital cooperation, specifically how they manifest social worship in economic activities as a form of social responsibility. The findings indicate that there are approximately 50 Hadiths related to capital cooperation that use the term "al-syarikah" (الشركة) and around 12 Hadiths that use the term "al-ikhtilath" (الإختلاط). In Islamic jurisprudence literature, the practice of "capital cooperation" is categorized under al-syirkah, which in Indonesian is translated as "perserikatan" or "perkongsian" (partnership or association). The term al-syirkah in al-Munjid is defined as al-ikhtilath, meaning "to mix" or "to blend." Islam views cooperation as a means of mutual assistance in driving human productivity, which holds the value of social worship. Consequently, it is crucial to maintain, preserve, and foster cooperation to achieve human well-being in both this world and the hereafter. Capital cooperation, as a primary medium for achieving shared prosperity, also serves as an implicit prohibition against hoarding capital. A Muslim who possesses wealth is commanded to assist others as a form of social responsibility. This research recommends that everyone distribute a portion of their capital to help those who lack it in running their businesses, as a form of humanitarian social responsibility.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama modal dalam beberapa kitab Hadis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode maudhui (tematik) dalam mengkaji beberapa hadis tenteng kerjasama modal yang tersebar di beberapa kitab hadis, baik secara Ontologis, Epitemologis dan Aksiologis mengenai hadis kerjasama modal dalam mengejawantahkan aspek ibadah sosial pada aktifitas ekonomi, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan kerjasama modal dengan menggunakan lafal al-syarikah berjumlah kurang lebih 50 buah8 dan yang menggunakan lafal al-ikhtilath berjumlah kurang lebih 12 buah.9 Kerjasama dalam literatur fikih dikatakan bahwa praktek “kerjasama modal†termasuk dalam bentuk al-syirkah (الشركة), yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan “perserikatan†atau “perkongsianâ€. Term al-syirkah dalam al-Munjid diartikan dengan al-ikhtilath (الإختلاط),2 artinya; ber-campur. Islam memandang bahwa kerjasama sebagai sarana tolong menolong dalam menggerakakan produktifitas kehidupan manusia yang bernilai ibadah sosial, sehingga sangat penting dijaga,dipelihara dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat; Kerjasama modal, sebagai medium utama dalam memenuhi kesejahteraan bersama, sekaligus sebagai isyarat larangan menimbun modal, seorang muslim yang memiliki harta diperintahkan untuk membantu orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitan ini merekomendasikan agar setiap orang mendistribusikan sebagian modal mereka untuk membantu sesamanya yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosail kemanusiaan.This research aims to analyze capital cooperation as discussed in several Hadith collections. Therefore, it employs the maudhui (thematic) method to examine various Hadiths concerning capital cooperation found across different Hadith compilations. This examination delves into the ontological, epistemological, and axiological aspects of Hadiths on capital cooperation, specifically how they manifest social worship in economic activities as a form of social responsibility. The findings indicate that there are approximately 50 Hadiths related to capital cooperation that use the term "al-syarikah" (الشركة) and around 12 Hadiths that use the term "al-ikhtilath" (الإختلاط). In Islamic jurisprudence literature, the practice of "capital cooperation" is categorized under al-syirkah, which in Indonesian is translated as "perserikatan" or "perkongsian" (partnership or association). The term al-syirkah in al-Munjid is defined as al-ikhtilath, meaning "to mix" or "to blend." Islam views cooperation as a means of mutual assistance in driving human productivity, which holds the value of social worship. Consequently, it is crucial to maintain, preserve, and foster cooperation to achieve human well-being in both this world and the hereafter. Capital cooperation, as a primary medium for achieving shared prosperity, also serves as an implicit prohibition against hoarding capital. A Muslim who possesses wealth is commanded to assist others as a form of social responsibility. This research recommends that everyone distribute a portion of their capital to help those who lack it in running their businesses, as a form of humanitarian social responsibility.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama modal dalam beberapa kitab Hadis. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode maudhui (tematik) dalam mengkaji beberapa hadis tenteng kerjasama modal yang tersebar di beberapa kitab hadis, baik secara Ontologis, Epitemologis dan Aksiologis mengenai hadis kerjasama modal dalam mengejawantahkan aspek ibadah sosial pada aktifitas ekonomi, sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang terkait dengan kerjasama modal dengan menggunakan lafal al-syarikah berjumlah kurang lebih 50 buah8 dan yang menggunakan lafal al-ikhtilath berjumlah kurang lebih 12 buah.9 Kerjasama dalam literatur fikih dikatakan bahwa praktek “kerjasama modal†termasuk dalam bentuk al-syirkah (الشركة), yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan dengan “perserikatan†atau “perkongsianâ€. Term al-syirkah dalam al-Munjid diartikan dengan al-ikhtilath (الإختلاط),2 artinya; ber-campur. Islam memandang bahwa kerjasama sebagai sarana tolong menolong dalam menggerakakan produktifitas kehidupan manusia yang bernilai ibadah sosial, sehingga sangat penting dijaga,dipelihara dan diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat; Kerjasama modal, sebagai medium utama dalam memenuhi kesejahteraan bersama, sekaligus sebagai isyarat larangan menimbun modal, seorang muslim yang memiliki harta diperintahkan untuk membantu orang lain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitan ini merekomendasikan agar setiap orang mendistribusikan sebagian modal mereka untuk membantu sesamanya yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya sebagai bentuk tanggung jawab sosail kemanusiaan.Â
Analisis Kesalahan Sintaksis Peserta Lomba Debat Bahasa Arab
Full text linkDebate method is currently widely used in language learning, this method is very appropriate and effective in improving foreign language skills. Through the debate method, students are required to think logically and provide direct responses, so that these demands can improve students' language skills. The Arabic debate method that is widely used in Indonesia refers to the Qatari debate system. The purpose of this research is to reveal and describe syntactic errors in Arabic debate competition videos so that they can provide solutions to syntactic errors made by speakers. This research is a descriptive qualitative research, the sample in this research is the final video of the SAFAR 13 Arabic debate competition organized by the State University of Jakarta. The results of this study reveal syntactic errors consisting of 9 errors in the use of isim majrur, 24 errors in tadzkir and ta'nis, 6 errors in nasab isim, 1 error in dhomir, 3 errors in maf'ulun bihi, 2 errors in idofat, and 2 errors in mubtada. It is expected that debaters routinely practice structured speaking with a focus on the use of correct sentences, improve their understanding of Arabic language structures, and conduct debate simulations with direct evaluation from coaches who can directly assess and evaluate syntactic errors made by debaters so as to minimize syntactic errors in Arabic debate competitions
Pengaruh Digital Marketing Terhadap Penjualan Produk Umkm Cahya Batik Pekalongan Jawa Tengah
Full text linkPengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan produk UMKM Cahya Batik di Pekalongan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara kepada pemilik usaha dan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasaran secara digital melalui Shopee, TikTok, Facebook, dan WhatsApp sangat membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan, dengan rata-rata 25–40 pesanan setiap hari. Strategi yang digunakan antara lain promosi menarik, diskon, gratis ongkir, serta menjaga kualitas produk dan pelayanan yang baik. Namun, masih ada beberapa kendala, seperti lambatnya respon admin dan akun media sosial yang kurang aktif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pengelolaan media sosial dan strategi komunikasi agar pemasaran digital bisa lebih maksimal dan usaha semakin berkembang
PENGEMBANGAN MODUL MATERI MAWARIS BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DI MAN 1 NAGAN RAYA
Full text linkIslamic religious education in Madrasah Aliyah plays an important role in shaping students' understanding of Islamic law, including the material of Mawaris. However, Mawaris learning is often considered difficult because of its theoretical nature and the lack of an applicable approach. This study aims to develop a Mawaris material module based on Problem Based Learning (PBL) that can be used as a learning medium in Madrasah Aliyah. This module is designed to improve students' understanding of the Mawaris concept through an approach that focuses on problem solving. The research method used is Research and Development (R&D) with the ADDIE model (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). The results of the study indicate that MAN 1 Nagan Raya needs a Mawaris learning module based on Problem-Based Learning (PBL) to improve the quality of learning. The needs analysis revealed that the school does not yet have an interactive and relevant module, so learning tends to be theoretical. Teachers feel that PBL-based modules are very necessary to deliver material effectively and applicable, while students want a more practical approach to facilitate understanding. PBL-based modules are expected to be able to connect theory with real-life practices, improve critical thinking skills, and help students understand the concept of inheritance law better
Communication Strategies of Village Government to Increase Community Participation in Development
Full text linkThis article explores the strategic communication practices employed by the Patangkai Village Government in Bone Regency to enhance community participation in rural development. Situated in the discipline of communication and public administration, the study responds to the need for participatory development approaches that go beyond top-down planning. The research was conducted using a qualitative descriptive method involving in-depth interviews, field observation, and document analysis. Findings indicate that communication strategies—ranging from formal meetings (Musrenbang and Musdes), WhatsApp group messaging, to personalized home visits—play a vital role in shaping community involvement. The study highlights both supporting and inhibiting factors such as leadership transparency, technological access, time constraints, and social hesitancy. While community engagement is gradually improving, challenges remain in reaching marginalized groups and sustaining active participation. The research contributes to the understanding of communication’s function not only as information transmission but as a dialogical and inclusive governance tool. The results emphasize that adaptive and culturally rooted communication strategies are essential for effective participatory development in rural settings. The study concludes that village governments must institutionalize feedback systems and diversify communication approaches to ensure equitable and sustainable engagement. These findings offer practical guidance for local governance and development practitioners
Representation of Expressions of Congratulations via WhatsApp Stickers from the Viewpoint of the Sender and Receiver of the Message
Full text linkCommunication of condolences in the digital era has experienced significant changes with the presence of WhatsApp stickers as a nonverbal medium. This research aims to explore how stickers are used to convey condolences, both from the perspective of the sender and recipient of the message. Using a qualitative approach, in-depth interviews were conducted with 20 active WhatsApp users who had used or received stickers in the context of condolences. The research results show that stickers are chosen by senders to convey empathy visually, overcome language barriers, and maintain a polite impression, especially in relationships that are not too close. Symbols such as flowers, candles, or neutral colors are common choices because they are considered universal. However, message recipients had mixed responses. Most appreciated the sender's good intentions, but some felt that the stickers were less personal and did not convey enough depth of emotion in a situation of intense grief. The potential for miscommunication is also found if the context and sticker symbols are inappropriate or difficult to understand. This study highlights the importance of sensitivity in using WhatsApp stickers as a medium for emotional communication as well as the need for digital literacy to support more empathetic and effective visual communication
TELAAH HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL DALAM LAYANAN OJEK ONLINE DI SITUBONDO
Full text linkAbstract       This research aims to analyze the digital payment system in online motorcycle taxi services in Situbondo based on a sharia economic law perspective. The development of digital technology has driven significant changes in transaction systems, including in the transportation sector. Online motorcycle taxi services in Situbondo have adopted many digital payment methods such as electronic wallets (e-wallets) and bank transfers. This research uses a qualitative approach with field study methods and interviews with driver partners, service users and local ulama figures. The research results show that the digital payment system provides convenience and efficiency, but also raises several sharia issues, such as unclear contracts, potential usury in the cashback system, and transaction security. From the perspective of sharia economic law, there are three contracts in the digital payment system, including the ijarah contract, wakalah bil ujrah, qardh or wadiah and can be accepted as long as they fulfill principles such as clarity of contract (valid contract), does not contain usury, gharar (uncertainty), and maisir (speculation). Therefore, it is necessary to strengthen sharia financial literacy and clearer regulations to ensure the conformity of digital services with sharia principles.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pembayaran digital dalam layanan ojek online di Situbondo berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem transaksi, termasuk di sektor transportasi. Layanan ojek online di Situbondo telah banyak mengadopsi metode pembayaran digital seperti dompet elektronik (e-wallet) dan transfer bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan dan wawancara terhadap mitra pengemudi, pengguna layanan, serta tokoh ulama setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital memberikan kemudahan dan efisiensi, namun juga menimbulkan beberapa isu syariah, seperti ketidakjelasan akad, potensi riba dalam sistem cashback, dan keamanan transaksi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sistem pembayaran digital terdapat tiga akad diantaranya akad ijarah, wakalah bil ujrah, qardh atau wadiah dan dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip seperti kejelasan akad (akad yang sah), tidak mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi keuangan syariah serta regulasi yang lebih jelas untuk menjamin kesesuaian layanan digital dengan prinsip-prinsip syariah
HUKUM KRIPTO DALAM ISLAM: ETIKA DAN FATWA ULAMA
Full text linkCryptocurrency telah menjadi topik hangat dalam ekonomi dan keuangan global. Namun, dari perspektif hukum dan etika Islam, masih belum dipahami secara komprehensif. Dalam situasi ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam pandangan para ulama tentang penggunaan Cryptocurrency yang berfokus pada aspek hukum dan etika dalam ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif sebagai acuan untuk menganalisis fatwa Ulama tentang cryptocurrency. Fatwa Ulama yang digunakan adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa Dar al-Ifta' dan hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU). Hasil penelitian mencatat dua poin penting. Pertama, ada perbedaan antara ulama tentang hukum cryptocurrency, Beberapa Ulama memegang cryptocurrency sesuai dengan prinsip syariah dan halal, dan beberapa Ulama berpandangan bahwa cryptocurrency sebagai sesuatu yang berpotensi mengandung ketidakpastian, perjudian dan riba yang dilarang dalam Islam. Kedua, dari perspektif etika bisnis Syariah, cryptocurrency saat ini mengandung lebih banyak kerugian daripada manfaat. Penelitian ini menyajikan panduan melalui pandangan para Ulama secara komprehensif terkait dengan penggunaan cryptocurrency. Penelitian ini berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang cryptocurrency sesuai dengan hukum ekonomi Syariah
IBU BEKERJA DAN DIGITAL PARENTING: STRATEGI KOMUNIKASI INTERPERSONAL DALAM POLA ASUH ANAK DI ERA DIGITAL
Full text linkArtikel ini mengkaji strategi komunikasi interpersonal yang dijalankan oleh ibu bekerja, khususnya dosen perempuan, dalam mengelola pengasuhan anak di tengah tantangan era digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, studi ini mengeksplorasi pola komunikasi, bentuk interaksi, serta tantangan dan solusi yang dihadapi oleh ibu dalam praktik digital parenting. Temuan menunjukkan bahwa pola komunikasi interpersonal yakni afektif, informatif, dan dialogis, dijalankan secara adaptif melalui medium digital dan tatap muka, disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak. Di sisi lain, keterbatasan waktu, kekhawatiran terhadap paparan konten negatif, serta peran pengasuh yang tidak selalu sejalan menjadi tantangan utama. Penelitian ini menawarkan kontribusi teoretis dalam penguatan literatur komunikasi keluarga dan parenting digital, serta memberikan rekomendasi praktis bagi ibu bekerja dalam menjalankan peran ganda. Artikel ini relevan bagi bidang kajian komunikasi interpersonal, gender dan keluarga, serta studi media digital dan anak
Enhancing Local Tax Governance through Regulatory Impact Assessment (RIA): A Study on Edible Bird’s Nest Tax Regulation in Kolaka Regency, Indonesia
Full text linkThis study examines the application of the Regulatory Impact Assessment (RIA) methodology in the formulation of local tax regulations, using the edible bird’s nest (EBN) tax policy in Kolaka Regency, Indonesia, as a case study. Despite the region’s significant fiscal potential from EBN, the 2024 Regional Regulation on EBN taxation was enacted without a formal impact assessment, resulting in policy shortcomings such as low compliance, weak stakeholder engagement, and minimal revenue realization. Employing a normative-empirical legal research method, this study integrates statutory analysis with qualitative data collected through interviews with government officials, parliamentarians, and EBN producers. Findings reveal a mismatch between the legal design and the socio-economic realities on the ground, underscoring the absence of behavioral insights, participatory mechanisms, and implementation planning. The study argues that institutionalizing RIA in subnational governance can enhance regulatory legitimacy, transparency, and policy effectiveness, particularly in resource-based rural economies. It concludes by recommending the adoption of RIA as a standard practice in regional tax lawmaking, supported by capacity-building and inclusive stakeholder processe