Rumah Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone
Not a member yet
1882 research outputs found
Sort by
IMPLEMENTASI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DAN RAHMATAN LIL ALAMIN (P5RA) PADA MADRASAH IBTIDAIYAH DI KABUPATEN BONE
Get PDFThis study is a field research aimed at describing the implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project with the concept of Rahmatan lil ‘Alamin (P5RA) at the Madrasah Ibtidaiyah level in Bone Regency. The research employs a qualitative descriptive method, utilizing interviews, observations, and documentation for data collection. The subjects of the study include five institutions: MIN 2 Bone, MIN 7 Bone, MIN 8 Bone, MI Pondok Pesantren Modern Bone Macope, and MI Syamsu Rasyidi.
The findings reveal that: (1) The implementation of P5RA is guided by the Decree of the Minister of Religious Affairs (KMA) Number 450 of 2024, which serves as a framework for curriculum implementation at Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, and Madrasah Aliyah Kejuruan. (2) The stages of P5RA implementation in the observed madrasahs include the formation of a project facilitator team, identification of school readiness, planning of dimensions, themes, and time allocation, module development, and reporting and assessment. Theme selection is based on the specific needs of each institution, with a focus on "Sustainable Living" and "Local Wisdom." (3) Supporting factors include school readiness, student enthusiasm, parental support, and the availability of facilities and infrastructure. Conversely, inhibiting factors involve the need for project adjustments and occasional challenges in accessing necessary materials or tools.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Rahmatan lil ‘Alamin (P5RA) pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi lima madrasah, yaitu MIN 2 Bone, MIN 7 Bone, MIN 8 Bone, MI Pondok Pesantren Modern Bone Macope, dan MI Syamsu Rasyidi.
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pelaksanaan P5RA didasarkan pada Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 450 Tahun 2024 tentang pedoman implementasi kurikulum di lingkungan madrasah. (2) Tahapan implementasi P5RA di madrasah yang diteliti meliputi pembentukan tim fasilitator projek, identifikasi kesiapan satuan pendidikan, perencanaan dimensi, tema, dan alokasi waktu, penyusunan modul, serta pelaksanaan pelaporan dan asesmen. Pemilihan tema difokuskan pada kebutuhan masing-masing madrasah, dengan kecenderungan pada tema “Hidup Berkelanjutan” dan “Kearifan Lokal”. (3) Faktor pendukung implementasi P5RA antara lain kesiapan madrasah, antusiasme siswa, dukungan orang tua, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Sementara itu, faktor penghambat meliputi kebutuhan penyesuaian dalam pelaksanaan projek dan keterbatasan bahan atau alat yang digunakan
Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Budaya Dan Implikasinya
Get PDFMarriage in the context of Islamic law in Indonesia has an important position and is an integral part of religious, socio-cultural and legal life in society. Islamic law regulates various aspects of marriage, including harmony, conditions, rights and obligations of husband and wife. In Indonesia, the application of Islamic law in marriage is regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. The marriage process in Islamic law includes the consent of both parties, the presence of a guardian, witnesses and a dowry as one of the conditions for the validity of the marriage. However, the practice of Islamic law in marriage is often influenced by the diverse cultural and social contexts in Indonesia, which can lead to differences in interpretation and implementation in various regions. This research aims to analyze how Islamic law is implemented in marriage in Indonesia, the challenges faced, and its impact on society. Results The implementation of Islamic law in marriage in Indonesia has many complex aspects, with significant challenges. Although there is potential to provide protection and justice, successful implementation is highly dependent on community understanding, legal interpretation, and support from relevant institutions. The impact on society can be positive or negative, depending on how this law is applied and understood in the existing social and cultural context. By understanding this legal framework, it is hoped that it can provide deeper insight into the role of Islamic law in strengthening family institutions and maintaining social harmony in society. Indonesia.Perkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dan menjadi bagian integral dari kehidupan agama, sosial budaya dan hukum di masyarakat. Hukum Islam mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Proses perkawinan dalam hukum Islam mencakup persetujuan kedua belah pihak, adanya wali, saksi dan mahar sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Meskipun demikian, praktik hukum Islam dalam perkawinan seringkali terpengaruh oleh konteks budaya dan sosial yang beragam di Indonesia, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam perkawinan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat.Hasil Implementasi hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia memiliki banyak aspek yang kompleks, dengan tantangan yang signifikan. Meskipun ada potensi untuk memberikan perlindungan dan keadilan, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman masyarakat, interpretasi hukum, dan dukungan dari lembaga terkait. Dampaknya terhadap masyarakat bisa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana hukum ini diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang ada Dengan memahami kerangka hukum ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum Islam dalam memperkuat institusi keluarga dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat IndonesiaPerkawinan dalam konteks hukum Islam di Indonesia memiliki kedudukan yang penting dan menjadi bagian integral dari kehidupan agama, sosial budaya dan hukum di masyarakat. Hukum Islam mengatur berbagai aspek perkawinan, termasuk rukun, syarat, hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia, penerapan hukum Islam dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Proses perkawinan dalam hukum Islam mencakup persetujuan kedua belah pihak, adanya wali, saksi dan mahar sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Meskipun demikian, praktik hukum Islam dalam perkawinan seringkali terpengaruh oleh konteks budaya dan sosial yang beragam di Indonesia, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam perkawinan di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap masyarakat.Hasil Implementasi hukum Islam dalam perkawinan di Indonesia memiliki banyak aspek yang kompleks, dengan tantangan yang signifikan. Meskipun ada potensi untuk memberikan perlindungan dan keadilan, keberhasilan implementasinya sangat tergantung pada pemahaman masyarakat, interpretasi hukum, dan dukungan dari lembaga terkait. Dampaknya terhadap masyarakat bisa positif atau negatif, tergantung pada bagaimana hukum ini diterapkan dan dipahami dalam konteks sosial dan budaya yang ada Dengan memahami kerangka hukum ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum Islam dalam memperkuat institusi keluarga dan menjaga keharmonisan sosial di masyarakat Indonesia
Maslahah and Justice in Islamic Inheritance: A Normative and Jurisprudential Inquiry
Get PDFProvisions in the transfer of property from people who died to those who were left behind, by the Fuqaha' are named as al-faraid, and or in Indonesia it is better known as Islamic inheritance law. The concept of justice in the distribution of inheritance is still a topic of discussion among the public. The zahir provisions of the Koranic texts that give men a larger share of inheritance than women and ignore equality pose a complicated problem faced by Muslims in various countries. This is because of the invisible Maslahah that is obtained by each heir. This study aims to analyze the concept of benefit in justice contained in Islamic inheritance law to answer contradictory arguments in determining benefit in the form of justice in Islamic inheritance law. This research is a literature review/research with documentation as a data collection method. Philosophical and normative approaches are being used in analyzing data, especially Islamic legal norms which are sourced from the Koran and Hadith. The results of this study indicate that in the distribution of inheritance, Islam is very concerned and even prioritizes the principles of Maslahah and justice for each heir. There is no assumption that Islamic inheritance law does not apply fairly and leads to discrimination against women, because justice has been proven on the side of benefit in the practice of dividing Islamic inheritance.Provisions in the transfer of property from people who died to those who were left behind, by the Fuqaha' are named as al-faraid, and or in Indonesia it is better known as Islamic inheritance law. The concept of justice in the distribution of inheritance is still a topic of discussion among the public. The zahir provisions of the Koranic texts that give men a larger share of inheritance than women and ignore equality pose a complicated problem faced by Muslims in various countries. This is because of the invisible Maslahah that is obtained by each heir. This study aims to analyze the concept of benefit in justice contained in Islamic inheritance law to answer contradictory arguments in determining benefit in the form of justice in Islamic inheritance law. This research is a literature review/research with documentation as a data collection method. Philosophical and normative approaches are being used in analyzing data, especially Islamic legal norms which are sourced from the Koran and Hadith. The results of this study indicate that in the distribution of inheritance, Islam is very concerned and even prioritizes the principles of Maslahah and justice for each heir. There is no assumption that Islamic inheritance law does not apply fairly and leads to discrimination against women, because justice has been proven on the side of benefit in the practice of dividing Islamic inheritance
Sanksi Tindak Pidana penghinaan Terhadap Kepala Negara Di Media Sosial Dalam Pasal 219 KUHP Perspektif hukum Pidana Islam
Get PDFTindak pidana penghinaan terhadap Kepala Negara adalah tindak pidana yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat dapat berupa menista, fitnah, ataupun persangkaan palsu. Penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial menjadi isu hukum yang kontroversial. Karena banyak orang beranggapan hal tersebut merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat. Oleh karena itu penelitian mengenai penghinaan terhadap kepala negara di media sosial sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur tindak pidana, dan sanksi dari penghinaan terhadap Kepala Negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP dan Hukum Pidana Islam, dan mengetahui dampak dan akibat hukum dari tindak pidana penghinaan Kepala Negara di media sosial. Metode yang dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dan melakukan pendekatan yuridis normatif dengan jenis pendekatan Undang-Undang Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penghinaan kepala negara di media sosial dalam pasal 219 KUHP bukan bertujuan sebagai pembungkam aspirasi rakyat, walaupun ada kalimat yang menyebabkan multitafsir, dan dari segi sanksi dapat menimbulkan over-penalizing. Serta menurut hukum islam itu sendiri tindakan ini bukanlah tindakan yang di perbolehkan sehingga masuk kedalam kategori ta’zir. hal itu dilakukan untuk menghinadari dampak dari tindak pidana tersebut seperti gangguan stabilitas politik.Â
Konsep Warani Dalam Pendidikan Islam: Integrasi Nilai Keberanian Lokal Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep warani sebagai nilai kearifan lokal yang relevan dalam pendidikan Islam, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Dengan menggunakan metode penelitian library research, kajian ini menelusuri makna warani dalam budaya Bugis yang tidak hanya dimaknai sebagai keberanian fisik, tetapi juga mencakup keberanian moral, spiritual, dan sosial. Nilai ini memiliki keterkaitan erat dengan konsep syaja’ah dalam Islam, yaitu keberanian yang dilandasi oleh keimanan dan akal sehat. Kajian ini juga menyoroti praktik warani para tokoh lokal di Tanah Bone sebelum masuknya Islam, yang menunjukkan keberanian dalam menegakkan nilai-nilai adat dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai warani ke dalam Pendidikan Agama Islam dapat memperkuat pembentukan karakter peserta didik yang berani, jujur, dan bertanggung jawab. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pelibatan nilai-nilai lokal dalam proses pendidikan sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan pendidikan karakter berbasis Islam
RELEVANSI MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM KONTEMPORER: SEBUAH KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF
Get PDFThe objective of this study is to explore and analyze the application of maqÄá¹£id al-syarÄ«'ah in the context of contemporary Islamic law, with a focus on how maqÄá¹£id principles can be applied to address the challenges faced by Islamic law today. In an era of globalization and rapid social change, many aspects of Islamic law need to be adapted in order to remain relevant and responsive to the needs of modern society.. The aim of this research is to explore and analyze the application of maqÄá¹£id al-syarÄ«'ah in formulating fairer and more relevant laws, as well as to provide applicable examples of how these principles can be used in real cases, such as family law and sharia economics. Using a kualitatif approach, this study analyzes relevant literature and legal documents. The results indicate that the application of maqÄá¹£id al-syarÄ«'ah can not only improve adherence to Islamic law but also provide innovative solutions for complex contemporary problems. It is hoped that this research can make a significant contribution to the development of Islamic law that is more responsive and inclusive, as well as strengthening understanding of maqÄá¹£id al-syarÄ«'ah in a modern context
Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) di Kota Medan
Get PDFArtikel ini mengkaji tentang pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) di Kota Medan dengan lokasi penelitian di Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed). PTU mewajibkan dalam pendidikan agama Islam, maka diperlukan untuk mengkaji lebih mendalam tentang pendidkan tersebut. penelitian ini mengajukan pertanyaan bagaimana pendidikan agama Islam di PTU dan apa persamaan dan perbedaan antar PTU. Untuk menjawab pertanyaan digunakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menggalami dan menyajikan dalam bentuk deskriptis-analitis. Sumber data berasal dari dokumen dan dosen yang mengajar agama Islam di PTU. Penelitian menemukan bahwa pendidikan agama Islam di PTU diwajibankan kepada mahasiswa beragama Islam yang telah didesain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Materi pendidikan agama Islam yang diajarkan di PTU masih berfokus pada aspek ketuhan sebagai bagian dasar dalam pengetahuan dalam Islam. Model pembelajaran dilakukan dengan model ceramah, model seminar, model penugasan individu atau kelompok. Dari aspek sarana dan prasarana pelaksanaan perkuliahan agama Islam didukung dengan fasilitas yang baik dan modern. Persamaan dan perbedaan di USU dan Unimed berkaitan dengan kecenderungan dosen yang memiliki latar belakang berbeda, tetapi memiliki persamaan dalam pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan mahasisw
The Values of Islamic Education in Pappasêng of the Bugis Tribe and Its Implementation in Elementary School Learning
Get PDFPappasêng is one of the oral literature of the Bugis tribe in the form of traditional expressions or admonitions that are often conveyed by parents (to riyolo) to the next generation (to ri munri). The advice contains advice to be used as a guideline in living life. Pappasêng is still firmly held by the Bugis people, especially the people in Cina District, Bone Regency. They state that the values in Pappasêng remain relevant to today's life. The purpose of this research is to describe the value of Islamic character in Pappasêng who lives in the Cina sub-district community. This research is a qualitative descriptive research with a naturalistic approach. The data in the study are Pappasêng's expressions from the sources and the documentation studies that support the research. The results of this study show that Pappasêng's expression is in line with Islamic teachings. The expression Pappasêng contains several Islamic character values, namely monotheism, honesty, hard work, firm stance (istiqamah), good prejudice (husnuzan), compassion, and cleverness. These values should be instilled in the next generation by maintaining Pappasêng and continuing to pass it on, including in elementary school learning. This can be done by making pappasêng as a learning material for local languages, inserting pappasêng when giving advice or stories to students, and using pappasêng in explaining other learning materials
Jenis-Jenis dan Sumber Pembiayaan Pendidikan pada SMA Negeri di Kabupaten Rejang Lebong
Get PDFThis study aims to identify the types and sources of educational financing in State Senior High Schools (SMAN) in Rejang Lebong Regency. A descriptive qualitative approach was used, involving in-depth interviews, observations, and document studies at purposively selected SMANs. The findings indicate that the educational financing in SMAN 10 Rejang Lebong Regency comes from three main sources: the government through the School Operational Assistance (BOS) program and the Special Allocation Fund (DAK), the community through contributions from school committees, and third parties through partnerships with private institutions or alumni. Financing is divided into two main categories: operational and development. Operational financing includes daily school needs such as teacher salaries and utility costs, while development financing is used for long-term projects like infrastructure development and teacher training. However, the main challenges in fund management include delays in BOS fund disbursement and lack of transparency in managing community donations. This study recommends improving transparency and fostering better collaboration between the government, community, and private sector to create a more sustainable and effective financing model
PERAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PELAPORAN ADMINISTRASI GURU DI MAN KOTA LHOKSEUMAWE
Get PDFThis study aims to explain the implementation of the Management Information System (MIS), supervision of the MIS, and the impact of the MIS in improving the accountability of teacher administrative reporting at MAN Kota Lhokseumawe. This study uses a descriptive qualitative method with a descriptive approach implemented at MAN Kota Lhokseumawe, which was conducted from February to April 2025. Data sources consist of primary data obtained directly from informants (teachers, Head of Administration, and Deputy Curriculum) and secondary data from various literature and relevant documents. Data collection was carried out through three main techniques: observation of interactions between teachers, information systems, and administrative processes, open interviews with informants, and documentation in the form of tracing written records and authentic evidence of the role of the MIS in improving teacher administrative accountability. The results of the study indicate that the implementation of the MIS has been carried out systematically through the stages of planning, organizing, implementing, and evaluating. Each teacher has a personal account to access E-Kinerja, with the obligation to upload administration in the form of workbooks 1-4 covering various learning devices. Supervision is carried out directly by the head of the Madrasah with data validation, a warning system for delays, and periodic evaluations through quarterly meetings. The impact of using SIM is very positive, including increasing information transparency, easy data access, accelerating the reporting process, time efficiency, and reducing paper use. However, there are still obstacles in implementing the JIBAS application due to limited servers, skilled human resources, and inadequate funding.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM), pengawasan SIM, dan dampak SIM dalam peningkatan akuntabilitas pelaporan administrasi guru di MAN Kota Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deskriptif yang dilaksanakan di MAN Kota Lhokseumawe, yang dilakukan pada Februari hingga April 2025. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari informan (guru, Kepala Tata Usaha, dan Wakil Kurikulum) serta data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: observasi terhadap interaksi antara guru, sistem informasi, dan proses administrasi, wawancara terbuka dengan para narasumber, serta dokumentasi berupa penelusuran catatan tertulis dan bukti otentik peran SIM dalam meningkatkan akuntabilitas administrasi guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIM telah berjalan sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap guru memiliki akun pribadi untuk mengakses E-Kinerja, dengan kewajiban mengunggah administrasi berupa buku kerja 1-4 yang mencakup berbagai perangkat pembelajaran. Pengawasan dilakukan langsung oleh kepala Madrasah dengan validasi data, sistem peringatan untuk keterlambatan, dan evaluasi berkala melalui rapat triwulan. Dampak penggunaan SIM sangat positif, meliputi peningkatan keterbukaan informasi, kemudahan akses data, percepatan proses pelaporan, efisiensi waktu, dan penguranga n penggunaan kertas. Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi aplikasi JIBAS karena keterbatasan server, sumber daya manusia yang terampil, dan pendanaan yang belum memadai