Jurnal Wawasan Yuridika (Sekolah Tinggi Hukum Bandung)
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui resentralisasi kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja serta implikasi hukum resentralisasi kewenangan terhadap keberlakuan produk hukum daerah. Menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Resentralisasi kewenangan tersebut secara filosofis bertentangan dengan prinsip otonomi, hubungan kewenangan yang adil dan serasi, dan pembagian urusan pemerintahan konkuren. Karenanya, resentralisasi kewenangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berimplikasi kepada ketidakberlakuan produk hukum daerah berdasarkan argumentasi hukum (1) asas lex superiori derogat legi inferiori, peraturan daerah dikesampingkan oleh keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja; (2) Secara normatif, Pasal 250 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan peraturan daerah dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Provinsi Riau
Full text linkDana desa yang dikelola belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Fakta di lapangan menunjukkan tingginya kasus korupsi dana desa di Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum korupsi dana desa di Provinsi Riau beserta penyelesaian hukumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa belum berjalan maksimal, karena terdapat kendala di antaranya: perbedaan persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, tersangka kabur, sulitnya menghadirkan saksi, sumber korupsi tidak hanya dana desa, dan terpidana tidak membayar uang pengganti. Penyelesaian hukumnya dengan penjatuhan pidana penjara, denda, dan pidana tambahan bagi terpidana
Peran Pemerintah Indonesia dan Taiwan dalam Menanggulangi Kasus Pekerja Migran Indonesia "Kaburan"
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan yang melatarbelakangi pekerja migran Indonesia di Taiwan kabur dari pekerjaannya. Di sisi lain, penelitian ini juga menganalisis upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan untuk melindungi pekerja migran Indonesia kaburan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, menggunakan data primer dan sekunder, melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara untuk mengkonfirmasi alasan pekerja migran Indonesia kaburan dan studi literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan pekerja migran kabur, yaitu kondusifitas lingkungan kerja dan profesionalitas pekerja. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Indonesia dan Taiwan masih belum maksimal dalam mencegah dan menanggulangi kasus pekerja migran Indonesia kaburan di Taiwan sehingga membutuhkan upaya perlindungan yang jelas dalam menanggulangi kasus tersebut
Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat terkait Kegiatan Pertambangan Batubara di Kabupaten Sarolangun
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait kegiatan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan, serta untuk menemukan penyelesaian sengketa tuntutan ganti rugi masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kegiatan pertambangan batubara serta tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara yang merugikan masyarakat sekitar lokasi pertambangan dikaitkan dengan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam penyelesaian sengketa terkait kegiatan pertambangan
Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan
Full text linkPeran korban dalam terjadinya kejahatan (viktimisasi) cenderung tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji victim precipitation dalam pertimbangan putusan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis dengan pendekatan kasus. Data primer bersumber dari wawancara hakim dan narapidana. Data sekunder berupa putusan hakim dan norma hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran korban dalam terjadinya viktimisasi tidak menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Peran korban belum dominan dipergunakan sebagai pertimbangan untuk meringankan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Secara normatif dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat digunakan sebagai ruang bagi hakim untuk memasukkan victim precipitation dalam pertimbangan putusannya sehingga berdampak pada rasa keadilan. Dalam praktik, aspek yang dipertimbangkan oleh hakim untuk meringankan terdakwa lebih ke arah aspek sosiologis, antara lain masih muda, berterus terang, sopan, dan menyesali perbuatannya
Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok
Full text linkTujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di Kabupaten Banggai. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan model analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Banggai. Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan normatif pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, yaitu Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Inspeksi Kawasan Tanpa Rokok dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame Produk Rokok. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, di antaranya dukungan pendanaan pembuatan fasilitas yang diperbolehkan untuk merokok dan dukungan budaya/kultur masyarakat
Kepatuhan Hukum Pejalan Kaki terhadap Penggunaan Sarana Penyeberangan di Kota Pekanbaru
Full text linkAbstrakPemerintah Kota Pekanbaru telah menyediakan sarana penyeberangan, akan tetapi banyak pejalan kaki yang tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kendala pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dengan metode analisis kualitatif. Simpulan menunjukkan bahwa pejalan kaki tidak menggunakan sarana penyeberangan karena terburu-buru ke tempat tujuan, letak sarana penyeberangan terlalu jauh, sarana penyeberangan sudah rusak, dan rendahnya kesadaran. Upaya yang perlu dilakukan ialah penertiban terhadap pejalan kaki yang tidak memanfaatkan sarana penyeberangan, mensosialisasikan aturan lalu lintas, menguraikan dampak negatif tidak menggunakan fasilitas penyeberangan, inovasi pembangunan sarana penyeberangan, menertibkan iklan di tempat penyeberangan, dan memasang lampu-lampu sarana penyeberangan.Kata Kunci: Kepatuhan Hukum; Kota Pekanbaru; Pejalan kaki. AbstractThe Government of Pekanbaru City has provided the crossing facilities, but many pedestrians do not use crossing facilities. This research aims to analyze the legal disobedience of pedestrians in the use of crossing facilities. This research is descriptive in nature with empirical juridical type through legislation approach with qualitative analysis methods. The conclusion shows that pedestrians do not use crossing facilities because of; they were in a hurry to their destination, the location of crossing facilities is too far, crossing facilities have been damaged, and the lack of interest and awareness of people using the crossing facilities. Eff orts that need to be carried out was controlling people who do not use the crossing facilities, socializing traffi c rules, describing the negative impacts of not using crossing facilities, innovating the construction of crossing facilities, well arrangement of the advertisements at the crossing facilities, and providing crossing facilities with the lights
Pengawasan Publik terhadap Pejabat Publik yang Melakukan Tindakan Korupsi: Perspektif Hukum Administrasi
Full text linkAbstrakHukum administrasi negara menjadi kebutuhan untuk menjamin hak warga negara. Tujuan penelitian ini mengkaji pengawasan terhadap pejabat publik dari perspektif hukum administrasi kepada penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dengan studi pustaka, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan, pengawasan pelayanan publik memberikan kepastian hukum agar keputusan diterbitkan paling lama 10 hari, apabila tidak diterbitkan dianggap mengabulkan, dan apabila keputusan telah diterbitkan tetapi merugikan bisamemohonke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan malaadiministrasi bisa dilaporkan kepada Ombudsman. Dalam mengatasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, meski diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tetapi peraturan ini hanya mengawasi secara represif, seharusnya pengawasan dilakukan secara preemtif oleh atasan dan preventif oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebelum terjadi kerugian negara.Kata kunci: Hukum Administrasi; Korupsi; Pelayanan publik. AbstractThe law of State administration becomes the need to guarantee citizen rights. The purpose of this study examines supervision from the perspective of administrative law to public service organizers. This research is a descriptive research with normative juridical research. Data collected with the study of libraries, then analyzed qualitatively. The results of the study show, supervision of public services provides legal certainty that the decision is issued for a period of 10 days, if unpublished is deemed to be granted, and if the decision has been published but adverse can apply to the State Administration Court. The act of Maladiministration can be reported to the Ombudsman. In overcoming corruption, collusion, and nepotism, although stipulated in the Law Number 20 of 2001, but this regulation only supervises repressive, should supervision be carried out preemptively by superiors and preventive by government internal supervision (APIP) before the loss of state
Transformasi Akad Perbankan Syariah dalam Pembentukan Hukum Perikatan Nasional
Full text linkAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengungkap karakteristik akad produk perbankan Syariah sehubungan dengan pembentukan hukum perikatan nasional. Narasi deskriptif dari jenis penelitian hukum normatif terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dianalisis secara kualitatif dengan teori transformasi cybernetics sistem paradigmatik. Hasil penelitian menunjukkan transformasi akad-akadproduk perbankan Syariah mempunyai karakteristik bersifat khusus, yakni berupa pemenuhan prinsip Syariah, rukun dan syarat, menghindari riba, maisir, gharar, dan zhalim yang dapat dijadikan sebagai suatu konsep dalam pembentukan hukum perikatan nasional.Kata Kunci: Akad; Hukum Perikatan; Transformasi.AbstractThis study aims to reveal the characteristics of Sharia banking product contracts in connection with the establishment of national contract law. Descriptive narrative of the type of normative legal research on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library studies and document studies, with the legislative approach and conceptual approach, analyzed qualitatively with the Transformation of Cybernetics System Paradigmatic Theory. The results of the study show that the transformation of Islamic banking product contracts has special characteristics and can be used as a concept in the formation of national engagement law
Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Full text linkAksentuasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (naturlijke persoon), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hokum (rechts persoon) menjadi subjek tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute appoach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menunjukkan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran, sehingga pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. AbstractAccentuation of the development of science and technology today provides changes about the development of society and the development of the subject of criminal acts. At first, the subject of follow-up only involved natural people (naturlijke persoon), but at the present, legal entity (rechts persoon) became the subject of judicial actions. Purpose of this research is to determine the corporate criminal liability system as subjects of criminal acts in the Corruption Eradication Act. This research is descriptive research with normative juridical research type, uses statute and conceptual approaches. Data was collected through literature study, then analyzed qualitatively. This research shows that the corporate criminal liability system in Corruption Eradication Act adheres to a mixed corporate criminal liability system, thereby that criminal liability is applied to the corporation and/or its management..Keywords: Corporate; Corruption; Criminal Liability