Jurnal Wawasan Yuridika (Sekolah Tinggi Hukum Bandung)
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo
Full text linkAbstrakPemerintah Daerah Kota Palopo memiliki wewenang dalam berinisiatif, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya serta mengatur arah pembangunan daerah untuk menyejahterahkan masyarakat. Hal tersebut dapat terwujud dengan pemenuhan pengembangan inovasi melalui penguatan peran badan penelitian dan pengembangan daerah (Balitbangda). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan yang perlu diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang peran Balitbangda terkait kewenangan pemerintah daerah dalam kegiatan penelitian, pengembangan, serta pengembangan inovasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif-empiris dengan sumber data melalui studi kepustakaan dan diskusi kelompok terpumpung. Metode pendekatan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan pemberian ruang untuk interaksi dan kolaborasi pelaku inovasi, percepatan koordinasi dan intermediasi antara stakeholder dalam pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dapat lebih optimal dengan hadirnya peraturan daerah tentang kegiatan penelitian dan pengembangan yang memperkuat Balitbangda.Kata Kunci: Balitbangda; Inovasi Daerah; Kota Palopo; Penelitian danPengembangan.AbstractThe Regional Government of Palopo City has the authority to initiate, manage, and optimize the resources and regional development for the welfare of its people. It can be realized by Development Agency (Balitbangda). The aim of this research was to determine the target, scope, and direction of regulation in draft regional regulation on the role of the Balitbangda related in research, development and innovation development activities. This research is descriptive research with normative-empiric juridical type, while data sources through literature studies and focus group discussion. The method of approach used are statute approach and conseptual approach, then analyzed qualitatively. The results showed that appropriation room for interaction and collaboration among innovators, accelerated of coordination and intermediation between stakeholders in utilization of research and development results can be optimized by presence of regional regulations that strengthening Balitbangda
Penyelesaian Kredit Macet dengan Jaminan Personal Guarantee yang Meninggal Dunia Sebelum Pelunasan Kredit
Full text linkTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kredit macet yang penanggungnya (personal guarantee) meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, terhadap harta penanggung yang berada dalam penguasaan ahli waris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari penelitian ini, antara lain jika debitur utama di kemudian hari terjadi kredit macet, lalu personal guarantee meninggal dunia sebelum pelunasan kredit, maka implikasinya kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi harta kekayaan personal guarantee kepada ahli waris. Tetapi, kreditur dapat meminta pertanggungjawaban kepada ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1826 jo. Pasal 1100 KUHPerdata. Apabila ahli waris menerima harta warisan dari personal guarantee yang meninggal dunia tersebut, maka segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada para ahli waris, termasuk tanggung jawab penanggungan dari personal guarantee. AbstractThis research”™s purpose is to establish implication of bad credit that the personal guarantee has passed away before credit repayment, to all inherited assets in the heirs. This is a descriptive research with normative juridical method, using statute approach and conceptual approach which analized qualitatively. The outcome of this research is that if the main debtor develop a bad credit in the future, and the personal guarantee passed away before credit repayment, so as it is implicated creditor can not immediately execute the property to the heirs. But creditor can ask for responsibility to the heirs as noted on article 1826 juncto article 1100 Indonesia Civil Code. If the heirs receive assets from the personal guarantee that has passed away, then all rights and liability attached to the inherited assets will go to the heirs, include vouch responsibility from the personal guarantee.Keywords: Bad Credit; Debts; Guaranteed Law; Personal Guarantees
Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Strategi Hukum dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia
Full text linkAbstrakPembangunan berkelanjutan (sustainable development) dimaksudkan agar perusahaan mensinergikan aspek keuntungan (nilai ekonomis) dengan aspek lingkungan, serta aspek sosial seperti pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pengaturan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan di Indonesia sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR). Konsep CSR di Indonesia telah memperoleh legitimasi hukum untuk dilaksanakan oleh perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN). Kebijakan CSR merupakan strategi hukum yang digunakan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program bantuan pendidikan gratis, pelatihan pengembangan usaha lokal untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat, serta program kepedulian berupa recruitment tenaga kerja lokal.Kata Kunci: Corporate Social Responsibility; Kebijakan Hukum; Pemberdayaan Masyarakat.AbstractSustainable development is intended for companies to synergize aspects of profit (economic value) with environment aspects and social aspects such as community empowerment. This study aims to determine regulatory policies regarding social and environmental responsibility by companies in Indonesia as a community empowerment strategy. This research is descriptive research with normative legal research methods. This research shows the company's responsibility towards social and environmental aspects is carried out by implementing corporate social responsibility (CSR). The concept of CSR in Indonesia has gained legal legitimacy to be implemented by private companies and state-owned enterprises (BUMN). The CSR policy is a legal strategy used in enhancing community empowerment through free education assistance programs, local business development training to open business opportunities for the community, and awareness programs in the form of recruitment of local workers
Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi
Full text linkEksistensi penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Pornografi menyebabkan problem yuridis, karena terdapat inkonsistensi norma di dalamnya, serta menyebabkan tumpang-tindih aturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga pengaturan tersebut mencerminkan sikap tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pornografi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap UU Pornografi dan melakukan rekonstruksi materi muatan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU Pornografi. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, kemudian dianalisis secara kualitatif. Problem yuridis tersebut apabila tetap berlaku akan menimbulkan permasalahan perundang-undangan dalam penerapannya saat ini dan di masa yang akan datang, karena pornografi dapat menjadi pemicu atau menjadi faktor kriminogen kejahatan seksual lainnya. Kondisi tersebut harus segera ditanggulangi dengan berpegang pada falsafah Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung agar menciptakan undang-undang pornografi yang sesuai dengan falsafah Indonesia.AbstractExistence of Article 4 and Article 6 of the law causes the legal problem because there is an inconsistency of norms therein, and there is a degree of interpiersion with other laws, so that the chapter reflects an earnest attitude in combating pornography. The purpose of this research is to conduct a juridical review of the Law concerning Pornography and reconstruct the content of Article 4 paragraph (1) and Article 6 of the Law. The research method used in this writing is normative juridical research with a statutory and conceptual approach, then analyzed qualitatively. The legal problem is that it is left to be a big problem, because pornography can be a trigger or a factor of other sexual crimes. The condition must be immediately addressed by adhering to the values contained in idea of Pancasila to create the laws of pornography in accordance with Indonesian philosophy.Keyword: Pancasila; Penal Law Reform; Pornography
Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar
Full text linkAbstrakFenomena kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan kualitas, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta upaya penanggulangannya di Kota Makassar. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis empiris yang berlokasi di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah penegakan hukum, rendahnya kesadaran hukum, masih kuatnya budaya patriarki, kondisi ekonomi/kemiskinan, lingkungan sosial, dan kebiasaan minuman keras. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar menempuh upaya preemtif, preventif, dan represif.Kata Kunci: Kekerasan; Rumah Tangga; Kota Makassar.AbstractThe phenomenon of domestic violence has increased in terms of quantity and quality, so it requires serious attention to prevention and prevention. The research aims is to find out and analyze the factors that cause criminal acts of domestic violence and the efforts to prevent crime in domestic violence in the city of Makassar. The research method is used a empirical approach with a qualitative research model that is descriptive analytical by taking research sites in Makassar City. This study uses primary data and secondary data The technique of collecting literature and interview study data , then analyzed qualitatively. The results showed that the factors causing domestic violence in Makassar were law enforcement, low legal awareness, strong patriarchal culture, economic conditions / poverty, social environment, and drinking habits. Efforts to prevent domestic violence in Makassar have taken preemptive, preventive and repressive measures
Model Karantina Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Maslahat untuk Memutus Rantai Penularan Virus Corona
Full text linkPenyebaran virus corona menimbulkan dampak meluas secara sosial, ekonomi, dan ritual keagamaan. Sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah ditutup yang menimbulkan perselisihan di tengah umat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan indikator penerapan karantina pada situasi darurat kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi virus corona berdasarkan hukum positif dan fiqh maslahat serta menentukan model karantina kesehatan yang tepat pada situasi darurat kesehatan masyarakat untuk memutus rantai penularan virus corona. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Simpulan akhir dari pembahasan ini menunjukkan bahwa hukum positif dan fiqh maslahat mengandung kesamaan susbtansi untuk menerapkan karantina sebagai respon cepat mengatasi penularan virus corona dengan menggunakan model karantina wilayah.AbstractThe spread of the corona virus has a wider socio-economic and religious ritual impact, a number of public facilities and places of worship are closed which causes disputes among the people. This research aims to determine the implementation indicator of health quarantine in positive law and fiqh maslahat and explain the ideal quarantine model to break the chain of transmission of the corona virus. This research is descriptive researcg with normative juridical type, through a statute approach with secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed positive law and fiqh maslahat contain similar substance to apply quarantine as a quick response to overcoming corona virus transmission by using a regional quarantine model. Keywords: Corona; Fiqh Maslahat; Positif Law; Quarantine
Keberadaan dan Evolusi Prinsip Common But Differentiated Responsibilities dalam Instrumen Hukum Internasional
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait perkembangan prinsip CBDR, diikuti dengan elaborasi dua elemen, yaitu common responsibility dan differentiated responsibility serta memberikan penjelasan mengenai implementasi prinsip CBDR dalam beberapa instrumen hukum internasional.Penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan dengan mengkaji taraf sinkronisasi instrumen internasional melalui studi kepustakaan.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif di mana penulis mengelaborasi kedudukan CBDR sebagai prinsip hukum lingkungan internasional melalui analisis implementasinya pada instrumen hukum internasional secara umum. Artikel ini berkesimpulan bahwa eksistensi prinsip CBDR dalam instrumen internasional terkait terdapat dalam tiga periode: awalan pembentukan prinsip, kristalisasi konsep dalam intrumen hukum internasional dan lahirnya aturan khusus sebagai bentuk lanjutan dari konsep CBDR khususnya dalam bidang perubahan iklim. AbstractThis article aims to provide an overview of the development of the CBDR, followed by an elaboration of two elements, the principle of general responsibility and differentiated responsibility as well as providing an explanation of the implementation of CBDR principles in several international legal instruments.The analysis conducted using the normative juridical method. It will examine international instruments through a literature study. The analysismethod used in this research is the qualitative method to convince the reader that CBDR is a principle of international environmental law through an analysis of its implementation on general international legal instruments. This article concludes that the existence of CBDR principles in related international instruments occurs in three periods: the beginning of the formation of principles, the crystalizing of concepts in international legal instruments and the birth of special rules as a continuation of the CBDR concept, especially in the field of climate change
Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis gagalnya mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Kementerian ATR/BPN Sambas, dan faktor apa yang menyebabkan gagalnya pelaksanaan mediasi terhadap penyelesaian sengketa pertanahan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis empiris. Hasil temuan mengungkap bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi dimulai dari adanya pengaduan, yang kemudian setelah memenuhi syarat akan mendapatkan nomor register, selanjutnya surat undangan pelaksanaan mediasi, dan selanjutnya pelaksanaan mediasi yang dipimpin oleh mediator. Gagalnya pelaksanaan mediasi disebabkan oleh faktor ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak, faktor waktu yang relatif lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri.AbstractThis research aims to analyze the failure of mediation in resolving land disputes at the Sambas ATR/BPN Ministry Office. This research focuses on how the implementation of mediation in land dispute resolution at the Office of the Ministry of ATR/BPN Sambas, and what factors cause the failure of mediation to resolve land disputes. This research is a descriptive with empirical juridical type. The findings reveal that the implementation of land dispute resolution through mediation starts with a complaint, which after fulfilling the requirements will get a register number, then a letter of invitation to carry out mediation, and then the implementation of mediation led by a mediator. The failure to carry out mediation was caused by the absence of the parties or one of the parties, the relatively long time factor, the supporting data factor, and the mediator factor itself
Problematika Kebijakan Pembebasan Narapidana sebagai Upaya Penanggulangan COVID-19 di Indonesia
Full text linkKondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah melebihi kapasitas (overcrowded) menjadi kekhawatiran pemerintah akan penularan COVID-19 di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji problematika kebijakan pembebasan narapidana sebagai bentuk upaya penanggulangan COVID-19. Spesifikasi pada penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 di Lembaga Pemasyarakatan yang telah “overcrowded” adalah dengan mengambil kebijakan pembebasan narapidana melalui jalur asimilasi dan hak integrasi. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari adanya problematika yang hadir di tengah-tengah masyarakat, seperti pengulangan kembali tindak pidana yang dilakukan oleh mantan narapidana yang telah dibebaskan berdasarkan kebijakan ini.Kata Kunci: COVID-19; Indonesia; Kebijakan; Pembebasan Narapidana. AbstractThe condition of correctional institutions in Indonesia that has exceeded capacity (overcrowded) is a concern of the government about the transmission of COVID-19 in it. This research aims to identify and examine the problem of prisoner release policies as a form of an effort to tackle COVID-19. The specification in this research is descriptive with the type of normative legal research. This study uses secondary data that obtained through library research as a data collection technique, then analyzed with qualitative method. The results of study indicate that the government's effort to tackle COVID-19 in prisons that have been "overcrowded" is to adopt a policy of releasing prisoners through assimilation and integration rights. However, this policy cannot be separated from the problems that exist amid society, such as the repetition of criminal acts committed by ex-convicts who have been released under this policy
“Tata Permainan Bahasa” Wittgenstein Dalam Teks Konstitusi
Full text linkFilsafat analitik memusatkan perhatiannya pada bahasa dan mencoba menganalisis konsep-konsep, ungkapan-ungkapan kebahasaan, atau bentuk-bentuk yang logis supaya menemukan bentuk-bentuk yang paling logis dan singkat yang cocok dengan fakta-fakta atau makna-makna yang disajikan. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini membahas masalah wacana hukum karena konsep-konsep bahasa hukum mempunyai rule of games tersendiri berdasar pada logika bahasa secara sintaksis dan fakta di luar bahasa secara pragmatik. Permasalahan inti dalam tulisan ini adalah bagaimana penggunaan istilah-istilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga (family resemblance) dan bagaimana aturan main (rule of games) istilah-istilah hukum diberlakukan dalam permainan bahasa Wittgenstein. Pembahasan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan aturan main istilahistilah hukum dalam konteks yang berbeda tetapi mempunyai kemiripan keluarga.AbstractAnalytic philosophy focuses on language and attempts to analyze concepts, linguistic expressions, or the most logical and concise forms that fit with the facts or presented meanings. Based on the data above, this paper discusses the issue of legal discourse as the concepts of legal language have their own rules of the game based on the logic of language syntactically and the facts outside the language pragmatically. The core problem in this paper is how to use legal terms in different contexts but still have a family resemblance, and how the rules of the legal terms are applied in the Wittgenstein language game. This discussion aims at describing the use of rules of legal terms in different contexts but does not have family resemblances