Jurnal Wawasan Yuridika (Sekolah Tinggi Hukum Bandung)
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis
Full text linkAborsi sudah perlu mendapat perhatian melalui pengaturan yang lebih bijak untuk menghindari praktik aborsi tidak aman dan pemenuhan hak reproduksi perempuan maupun hak asasi perempuan dan anak (janin). Legalisasi aborsi perlu diperhatikan lebih bijak tetapi bukan dalam pengertian memberikan liberalisasi aborsi. Meskipun aborsi secara hukum terlarang, tetapi kenyataannya aborsi masih banyak dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan disebabkan peraturan dan hukum yang ada kurang akomodatif terhadap alasan-alasan yang memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi.
Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Full text linkPenelitian ini mengangkat masalah : Gagasan RUU KUHP tentang kewenangan aparat penegak hukum dapat menangkap seseorang yang masuk organisasi dapat ditangkap meskipun tidak melakukan tindak pidana terorisme, apakah hal ini melanggar HAM? , dan apakah tindak pidana terorisme harus masuk dalam perundang-undangan khusus?. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menyimpulkan. Pertama, HAM mengatur dan menjamin tentang seseorang untuk berkumpul dan atau berserikat dengan menjadi angota organisasi. Gagasan RUU KUHP membolehkan aparat menangkap seorang yang masuk organisasi tidak melanggar HAM karena hal itu sebagai deteksi dini dan antisipasi yang telah diatur oleh perundang-undangan. Kedua, delik terorisme harus dimasukan dalam peraturan perundang-undangan khusus karena tindak pidana terorisme merupakan kejatahan luar biasa (extra ordinary crime
ANALISIS YURIDIS TERHADAP LEGALITAS DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
Full text linkAbstrakPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Salah satu permasalahan yang terjadi adalah adanya transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic commerce). Dengan adanya transaksi tersebut menghasilkan dokumen elektronik seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Dokumen elektronik dapat dikategorikan sebagai alat bukti tertulis yang sah berupa akta di bawah tangan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang tertulis di atas kertas dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa di antara para pihak dalam hal pembuktian adanya suatu perjanjian.Kata Kunci: dokumen elektronik, legalitas, e-commerc
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
Full text linkABSTRAKKesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan negara sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memiliki kewenangan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi”“tingginya bagi masyarakat dengan menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu menyeluruh dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pelayanan kesehatan tradisional yaitu penyehat tradisional atau tenaga kesehatan tradisional maupun untuk konsumen pelayanan kesehatan tradisional yaitu pasien/klien pelayanan kesehatan tradisional. Oleh karenanya, pemerintah hendaknya membentuk perundangan-undangan khusus yang mengatur pelayanan kesehatan tradisional secara khusus dikarenakan pelayanan kesehatan tradisional semakin beragam teknik pengobatannya dan semakin dipercaya manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.Kata kunci: kewenangan pemerintah, perlindungan hukum, pelayanan kesehatan tradisiona
SITUS LAYANAN PEMBUNUH BAYARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
Full text linkAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penayangan situs pembunuh bayaran merupakan tindak pidana dan bagaimana upaya penanggulangan oleh penyidik Polri dalam proses penegakan hukum kasus situs layanan pembunuh bayaran dalam menghadapi kendala pembuktian teknologi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan diperkuat dengan studi kepustakaan. Penayangan situs layanan pembunuhan berencana sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.
Kata Kunci: Situs Layanan, Pembunuh Bayaran, Cyber Crime, Ketertiban Umum
PERSPEKTIF ILMU EKONOMI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP DISKRIMINASI HARGA
Full text linkAbstrak
Persaingan usaha yang tidak sehat dapat menyebabkan timbulnya praktik monopoli di mana pasar hanya dikuasai oleh pelaku usaha tersebut. Selain itu akibat lain yang timbul adalah kecenderungan pelaku usaha menjual barang yang mahal tanpa kualitas yang memadai. Pengusaha monopoli seringkali menerapkan strategi harga yang tidak mungkin dilakukan oleh para pengusaha yang berada pada pasar persaingan sempurna. Salah satu contoh strategi tersebut adalah diskriminasi harga (price discrimination). Diskriminasi harga (price discrimination) mengacu pada penentuan harga yang berbeda pada sebuah produk, pada waktu yang berbeda untuk setiap pelanggan yang berbeda, atau pasar yang berbeda, tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Diskriminasi harga dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu diskriminasi harga derajat pertama, derajat kedua, dan derajat ketiga. Selain itu terdapat varian dari diskriminasi harga derajat kedua dan derajat ketiga, yaitu two part tariff, intertemporal price discrimination dan peak load pricing.
Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diskriminasi yang berkaitan dengan harga diatur dalam dua kelompok aturan atau pasal, yakni diskriminasi harga yang disepakati di bawah payung perjanjian dan diskriminasi yang dilakukan secara sepihak atau tanpa perjanjian.
Kata kunci: Ekonomi, Diskriminasi Harga, Monopoli, Persaingan Usaha
POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL DALAM MENGHADAPU ERA TEKNOLOGI INFORMASI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Full text linkAbstrak Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan elektronika yang menyebarluaskan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa. Kata Kunci : Politik hukum pidana nasional, informasi dan transaksi elektroni
KEDUDUKAN PASAL 2 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP KONSEP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
Full text linkAbstrakKetika seorang manusia lahir di dunia, manusia tersebut sudah memiliki hak asasi manusia. Hak asasi manusia tersebut merupakan hak yang bersifat kodrati dan tidak dapat digganggu gugat oleh siapapun. Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat, mengakui dan menghormati hak asasi tersebut sebagai landasan konstitusional dalam bingkai persatuan dan kesatuan bangsa. Hak asasi manusia yang menjadi landasan konstitusional tersebut menjadi sebuah pedoman untuk membentuk aturan-aturan lain yang berada di bawahnya. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan undang-undang yang baru dan merupakan perubahan dari KUHPerdata yang juga mengatur perkawinan, namun dengan unsur politis. Undang-Undang Perkawinan yang baru mengatur keabsahan pernikahan dengan mendalilkannya kepada norma agama masing-masing individu. Dengan adanya pembatasan tersebut, hal ini tentunya akan menimbulkan beberapa hal yang bertentangan, yaitu adanya persamaan konsep perkawinan dengan konsep perkawinan pada KUHPerdata yang mengenal pembagian masyarakat, bertentangan dengan azas Pancasila yaitu ”˜Bhineka Tunggal Ika”™ yang dijadikan konsiderans pada Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan definisi ”˜diskriminasi”™ pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan bertentangan dengan konsep HAM pada UUD 1945.Kata Kunci: hak asasi manusia, kita undang-undang hukum perdata, perkawinan, hukum perkawina
EFEKTIVITAS PERATURAN PERDAGANGAN SATWA LIAR DI INDONESIA
Full text linkAbstrakIndonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia. Namun, kekayaan tersebut terancam keberadaannya salah satunya diakibatkan oleh perdagangan satwa liar yang banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu diperlukan peraturan untuk melindungi satwa liar tersebut dari perdagangan satwa liar. Indonesia telah mempunyai peraturan hukum yang terkait dengan perdagangan satwa liar. Salah Satunya adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1978 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penulisan hukum ini akan mengkaji sejauh mana peraturan mengenai perdagangan satwa liar efektif untuk melindungi kehidupan satwa liar di Indonesia.Walaupun sudah ada peraturan tentang perdagangan satwa liar namun dalam kenyataannya tetap saja masih terjadi perdagangan satwa liar. Hukum akan menjadi efektif apabila terjadi dampak hukum yang positif, artinya hukum mencapai sasarannya di dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Efektivitas hukum berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum, yaitu peraturan hukum, petugas atau penegak hukum, sarana atau fasilitas dalam menegakkan hukum dan kesadaran masyarakat. Penulisan hukum ini akan mengkaji apakah peraturan perdagangan satwa liar yang sudah di terbitkan sudah efektif atau belum. Kata Kunci : satwa liar, perdagangan satwa, efektivitas peraturan
REFORMASI POLITIK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
Full text linkAbstrak Paradigma pembangunan di bidang ketenagakerjaan perlu direformasi yang dulu cenderung melihat pekerja sebagai faktor produksi dan atau bagian dari komoditi, harus diubah kepada pekerja sebagai manusia Indonesia seutuhnya atau sebagai subjek/pelaku proses produksi dalam pembangunan dengan segala harkat dan martabatnya. Perubahan paradigma ini pada akhirnya akan mengarah dan menentukan politik hukum kebijakan pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan melalui suatu perubahan yang resolutif ”“ kompositif dengan memandang pekerja sebagai subjek dan secara proporsional memperhitungkan seluruh aspek dalam suatu kesatuan yang holistik. Agar kebijakan politik hukum yang reformatif ini tidak dipandang hanya bagus dimaterinya saja, maka perlu diimplementasikan melalui program yang titik beratnya bukan hanya sekedar instrumen tetapi akses yang mendorong kuantitatif dan mendidik kualitatif dalam membangun sistem keseimbangan antara yang seharusnya dengan kenyataan. Kata Kunci : Reformasi; paradigma; ketenagakerjaan; politik hukum; kebijaka