Jurnal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Not a member yet
875 research outputs found
Sort by
THE FAILURE OF UNITED NATIONS SYSTEM UNDER INTERNATIONAL LAW: ITS CONTRIBUTION TO CALAMITY AND RUIN OF THE ROHINGYA CASE
Get PDFAbstract
The tensions between Muslim and Buddhist communities in Rakhine, Myanmar have escalated and became the international spotlight. Massacre in the Rohingya is a serious violation of human rights. In accordance with the functions of the United Nation, this international organization is expected to prevent and eliminate crimes against humanity that occur in the Rohingya. One of the main organs in charge of maintaining international peace and security is the UN Security Council. However, the fact that the United Nations failed to carry out its duties was because Russia has veto power and has blocked the statement which was expressed by UN Security council concerning this situation to punish Myanmar in resolving the Rohingya case, solely due to the political relationship between Russia and Myanmar. The failure of the United Nations is the world's debt to the Rohingya tribe, accordingly to redeem the debt it is needed reform of the UN Security Council.
Keywords: Humanitarian Crimes, Rohingya, Security Council, United Nations, Veto
Abstrak
Perseteruan yang terjadi antara umat Muslim dan Buddha di Rakhine, Myanmar, kembali terjadi dan menjadi sorotan dunia internasional. Pembantaian di Rohingya merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang diharapkan dapat mencegah dan menghapus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, sesuai dengan fungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu organ utama yang bertugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Namun fakta yang terjadi PBB gagal dalam menjalankan tugasnya karena Rusia terus melakukan veto terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk menghukum Myanmar dalam penyelesaian kasus Rohingya, karena semata- mata hubungan politik antara Rusia dengan Myanmar. Kegagalan PBB merupakan utang dunia terhadap suku Rohingya, sehingga untuk dapat menebus utang tersebut diperlukan reformasi Dewan Keamanan PBB.
Kata Kunci: Dewan Keamanan, Kejahatan Kemanusiaan, Perserikatan Bangsa- Bangsa, Rohingya, Vet
ESTABLISHING THE STATUS OF RESPONSIBILITY TO PROTECT (R2P) AS CUSTOMARY INTERNATIONAL LAW AND ITS ROLE IN PREVENTING MASS ATROCITIES
Get PDFABSTRACTResponsibility to Protect (R2P) was unanimously adopted and is articulated in paragraphs 138 and 139 of General Assembly Resolution A/Res/60/1. On the one hand, R2P has presumed a new name for humanitarian intervention that is still debatable in international law. On the other hand, R2P attempts to connect State’s sovereignty and responsibility to protect human rights. R2P recognizes State’s sovereignty while bestowing States the primary responsibility to protect human rights and allowing the international community to intervene if States fail to fulfill their obligation. Considering the original idea of R2P is to protect human rights, the essential issue that should be addressed is the position of R2P as source of international law. Suppose States should implement the R2P without a prior commitment to a treaty, which sources of international law that can underlie the legal basis for R2P? This article argues that R2P can fulfill the criteria of customary international law based on the notion of ‘Grotian moment,’ which ‘compensates’ R2P from the traditional burden of state practice and opinio juris since R2P is a paradigm-shifting development in which new rules and doctrines of custom emerge with unusual rapidity and acceptance. Further, this article also highlights the importance of responsibility to prevent, which is one of the pillars of R2P, and argues that commitment to prevent is the “heart” of R2P. It is argued that such responsibility is vital in saving States from avoidable conflicts and from the trouble in responding to mass atrocities and rebuilding the affected population.
Keywords: Customary International Law, Grotian Moment, Responsibility to Protect, Responsibility to Prevent, Sources of International Law
ABSTRAKResponsibility to Protect (R2P) diadopsi dengan suara bulat dan dicantumkan dalam paragraf 138 dan 139 Resolusi Majelis Umum A/Res/60/1. Di satu sisi, R2P dianggap sebagai nama baru untuk intervensi kemanusiaan yang masih diperdebatkan dalam hukum internasional. Di sisi lain, R2P berupaya untuk menjembatani kedaulatan negara dan tanggung jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). R2P tetap mengakui kedaulatan negara dan memberikan tanggung jawab utama kepada negara untuk melindungi HAM, namun mengizinkan masyarakat internasional untuk mengintervensi jika negara gagal memenuhi kewajibannya. Mengingat ide awal R2P adalah untuk melindungi HAM, maka isu penting yang harus ditelaah adalah posisi R2P sebagai sumber hukum internasional. Misalnya, negara harus mengimplementasikan R2P tanpa komitmen terlebih dahulu terhadap suatu perjanjian internasional, sumber hukum internasional manakah yang dapat mendasari pelaksanaan R2P? Artikel ini berpendapat bahwa R2P dapat memenuhi kriteria hukum kebiasaan internasional berdasarkan konsep ‘Grotian moment', yang 'mengkompensasi' R2P dari beban tradisional state practice dan opinio juris karena R2P merupakan perkembangan yang mengubah paradigma yang mengakibatkan aturan baru dan doktrin kebiasaan muncul dengan laju dan penerimaan yang luar biasa. Lebih lanjut, artikel ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab untuk mencegah, yang merupakan salah satu pilar dari R2P, dan berpendapat bahwa komitmen untuk mencegah adalah esensi dari R2P. Tanggung jawab untuk mencegah sangat penting dalam menjauhkan negara dari konflik yang dapat dihindari dan dari kesulitan dalam merespon krisis kemanusiaan dan membangun kembali penduduk yang terkena dampaknya.
Kata Kunci: Grotian Moment, Hukum Kebiasaan Internasional, Tanggung Jawab untuk Melindungi, Tanggung Jawab untuk Mencegah, Sumber Hukum Internasiona
Security Council and General Assembly Reformation: Responding Human Rights Issues
Get PDFAbstract
The United Nations nowadays has many problems. By looking some case, especially human rights issues, the resolutions that the United Nations establish or about to establish is barely done. All of these matters started from the authority that the Security Council and the General Assembly as the State-Representative Organs have. Especially, the authority of the P5 members (China, United States, Russia, United Kingdom, and France), which is the veto power. This implementation of veto power has been implemented in the case of Rohingya. Even though this crisis of human rights in Rohingya is important, the political importance of some states are still prevailing the crisis of human rights in Rohingya. For example, it happened when China had vetoed this issue, which almost submitted to the ICC. Refered to those statements, this article propose two solutions to responding human rights issues. First, the United Nations has an urgency to reform the organization by modification the authority of the General Assembly and the Security Council, mainly in the system of establishing the resolutions. Second, the solution is to make a short-term period program in refining the human rights issues, and to improve the commitment of the United Nations for maintaining international peace and security as it written in the purposes of the UN Charter.
Keywords: Security Council, General Assembly, reformation, human rights, authority
Abstrak
Perserikatan Bangsa – Bangsa pada dewasa kini memiliki banyak permasalahan. Dengan melihat beberapa kasus yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan isu hak asasi manusia, resolusi – resolusi yang dikeluarkan atau hendak dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa jarang terselesaikan dengan baik. Seluruh permasalahan ini diawali dari kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB sebagai organ perwakilan negara – negara. Terutama, keewenangan yang dimiliki oleh anggota P5 atau anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Cina, Amerika Serikat, Russia, Inggris, dan Perancis), yaitu hak veto. Implementasi dari hak veto ini telah dilaksanakan pada kasus rohingya. Walapun, kasus krisis hak asasi manusia di Rohingnya ini sangat penting, kepentingan politik dari beberapa negara masih dapat mengungguli urgensi dari krisis hak asasi manusia yang terjadi di Rohingya. Sebagai contoh,hal ini terjadi ketika Cina menggunakan hak vetonya pada isu Rohingya ketika isu ini hampir dibawa ke ICC. Berdasarkan pernyataan tersebut, artikel ini menggagas dua solusi dalam merespon isu hak asasi manusia. Pertama, PBB memiliki urgensi untuk mereformasi organisasi ini dengan memodifikasi kewenangan Majelis Umum dan Dewan Keamanan, terutama dalam sistem penerbitan resolusi. Kedua, yaitu dengan membuat program jangka pendek dalam melakukan pemulihan hak asasi manusia, dan untuk memperbaiki komitmen PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang tercantum sebagai tujuan di Piagam PBB.
Kata Kunci: Dewan Keamanan, Majelis Umum, reformasi, Hak Asasi Manusia, Kewenanga
STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK
Get PDFABSTRAKTujuan dari tulisan ini adalah penulis mencoba memaparkan mengenai strategi pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) khususnya di masa pandemi Covid-19 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Penulis juga membahas mengenai kontribusi pengenaan pajak dari kegiatan PMSE di Indonesia terhadap APBN dan manfaat lainnya. Kesimpulan yang dihasilkan dari tulisan ini adalah pemerintah memberlakukan PPN dan PPh atau Pajak Transaksi Elektronik untuk aktivitas PMSE untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa pandemi Covid-1. Penerimaan pajak dari kegiatan PMSE berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara dan kebijakan ini juga dapat menciptakan level playing field.Kata kunci: perdagangan melalui sistem elektronik; pajak pertambahan nilai; pajak penghasilan
ABSTRACTThe purpose of this paper is that the author tries to explain the government's strategy in increasing tax revenue from Electronic Trading (PMSE) activities, especially during the Covid-19 pandemic with the issuance of Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. The author also discusses the contribution of taxation from PMSE activities in Indonesia to the state budget (APBN) and other benefits. The conclusion is that during the Covid-19 pandemic, the government's strategy in increasing tax revenue from PMSE activities is the imposition of Value Added Tax (PPN) on digital products provided by foreign companies consumed domestically and the imposition of Income Tax (PPh) or Digital Services Tax (DST) on PMSE activities conducted by foreign tax subjects with certain criteria. Tax revenue from PMSE activities contributes significantly to state revenue and this policy can also create a level playing field.Keywords: electronic trading; value added tax; income ta
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN
Get PDFABSTRAKAkhirnya setelah 45 tahun lamanya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendapatkan angin segar dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun atau setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974, dengan harapan bahwa perubahan UU Perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak dibawah umur. Akan tetapi masih tercantumnya klausul dispensasi kawin memberikan kesan hilangnya ketegasan hukum pemerintah terhadap pengentasan praktik perkawinan bawah umur. Lembaga peradilan menjadi satu-satunya lembaga yang dapat memberikan izin atas penyimpangan ketentuan melangsungkan perkawinan namun pada faktanya di masyarakat 95% perkawinan anak di Indonesia terjadi tanpa permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Artikel ini akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi anak yang menikah tanpa dispensasi kawin dari pengadilan serta pelaksanaan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin. Hasil menunjukan bahwa terhadap perkawinan bawah umur yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin akan mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari lembaga kompeten yang dapat memberikan jaminan bahwa pelangsungan perkawinan yang terjadi tidak adanya hak anak yang dilanggar dan berbeda halnya dengan perkawinan bawah umur yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin, peran pengadilan adalah signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak, hal ini dikarenakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis. Kata kunci: anak; dispensasi kawin; pengadilan; perkawinan bawah umur.
ABSTRACTAfter 45 years of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it got a breath of fresh air with the increase in the minimum age of marriage for women to 19 years or the equivalent of men and the amendment was officially stated in Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974, with the hope that the amendment to the Marriage Law can reduce the number of child marriages under age. However, the inclusion of a marriage dispensation clause gives the impression that the government has lost its legal firmness on alleviating the practice of underage marriage. The judiciary is the only institution that can grant permission for deviations from the provisions for marriage, but in fact in society 95% of child marriages in Indonesia occur without a request for dispensation of marriage. The method used in this research is normative juridical. This article will analyze the legal protection for children who are married without dispensation from marriage from the court and the implementation of judges' considerations in determining the dispensation of marriage. The results show that underage marriages which are held without dispensation of marriage will result in no guarantee of legal protection from competent institutions that can guarantee that the perpetuation of the marriage that occurs without the rights of the child is violated and it is different from underage marriages that are stipulated by dispensation of marriage. The role of the court is significant in providing guarantees of protection for children, this is because judges in receiving, examining and deciding cases for applications for dispensation of marriage are required to provide mature legal considerations that cannot be separated from sociological, historical and philosophical considerations.Keywords: court; marriage dispensation; underage marriage
PENCANTUMAN KLAUSUL JAMINAN DALAM USAHA MODAL VENTURA DITINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 35/POJK.05/2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
Get PDFABSTRAKPada awalnya, regulasi Modal ventura mengatur bahwa Modal ventura adalah pembiayaan yang esensinya penyertaan modal sementara. Kedudukan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Pasangan Usaha adalah mitra, sehingga keuntungan dan kerugian seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura (POJK/35/2015) telah mengubah konsep modal ventura dengan mengatur jenis pembiayaan usaha produktif yang berbasis pinjam meminjam. Pada praktik, pembiayaan usaha produktif ini dianggap lebih memberikan kedudukan yang lebih kuat bagi Perusahaan Modal Ventura dengan mencantumkan klausul jaminan dalam perjanjiannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Eksistensi klausul jaminan pada usaha modal ventura; dan menganalisis (2) Akibat hukum pencantuman klausul jaminan dalam usaha modal ventura. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil (1) Berdasarkan perkembangan regulasi modal ventura setelah POJK/35/2015 eksistensi klausul jaminan diperkenankan dalam usaha modal ventura dengan skema pembiayaan usaha produktif yang berbasis pinjam meminjam, namun tidak tepat apabila dicantumkan dalam usaha modal ventura berupa penyertaan modal sementara; (2) Pencantuman klausul jaminan dalam usaha modal ventura ini berakibat hukum dalam pembiayaan usaha produktif dan akan mengikat para pihak serta memberikan hak kepada perusahaan modal ventura untuk mengeksekusi objek jaminan apabila perusahaan pasangan usaha wanprestasi.Kata kunci: klausul jaminan; modal ventura; perjanjian.
ABSTRACTInitially, the Venture Capital regulation stipulates that venture capital is financing whose essence is temporary capital participation. The position of the Venture Capital Company and the Business Partner Company are partners, so that profits and losses should be a shared responsibility. The enactment of the Financial Services Authority Regulation Number 35/POJK.05/2015 concerning the Operation of Venture Capital Companies (POJK/35/2015) has changed the concept of venture capital by regulating the types of productive business financing based on lending and borrowing. In practice, this productive business financing is considered to provide a stronger position for Venture Capital Companies by including a guarantee clause in the agreement. This study aims to analyze (1) the existence of a guarantee clause in venture capital businesses; and analyze (2) the legal consequences of the inclusion of a guarantee clause in a venture capital business. This study uses a normative juridical with specification of the research used is descriptive analytical. Data analysis used qualitative juridical analysis. Based on the research, the results are (1) Based on the development of venture capital regulations after POJK/35/2015 the existence of a guarantee clause is permitted in venture capital businesses with a productive business financing scheme based on lending and borrowing, but it is not appropriate if it is included in venture capital businesses in the form of temporary capital participation; (2) The inclusion of a guarantee clause in this venture capital business has legal implications for productive business financing and will bind the parties and give the venture capital company the right to execute the object of the guarantee if the partner company is in default.Keywords: agreement; guarantee clause; venture capital
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG CACAT HUKUM DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PEMBUATAN AKTA DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS
Get PDFABSTRAK
Permasalahan yang dianalisis adalah mengenai tanggung jawab seorang notaris terhadap akta yang dianggap cacat hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kasus yang sebagaimana dicantumkan pada pendahuluan dimana akta yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Hal tersebut dinyatakan melanggar pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode pengambilan data dilakukan dengan menganalisis Undang-Undang jabatan Notaris dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 25/Pdt.G/2017/PN.Cbi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka, diketahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan yang diberikan oleh penggugat, juga menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut relevan atau tidak dengan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Rekomendasi atau saran untuk Notaris 1) Untuk lebih teliti dalam membuat akta sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, 2) Untuk lebih memperhatikan ketentuan pembuatan akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
Kata kunci: akta notaris; tanggung jawab notaris; undang-undang jabatan notaris.
ABSTRACT
The issue of a notary's responsibility for deeds that are considered legally flawed and not in accordance with the provisions of the making of deeds in the Notary Department Law. This is motivated by a case as stated in the introduction where the deed made is not in accordance with the provisions of the Act. This is stated to violate article 44 Notary Department Law. The type of research used by the authors in this study is a type of normative research with normative juridical research methods. The method of data collection is carried out by analyzing the Notary Office Law and the Decision of the Cibinong District Court Number 25/Pdt.G/2017/PN. Cbi. Based on the results of the study, it is known that the responsibility of notaries to the lawsuit provided by the plaintiff, can also analyze whether the Bandung High Court's decision is relevant or not to the lawsuit filed by the plaintiff. Recommendations or suggestions for Notaries 1) To be more careful in making a lease deed in accordance with the provisions of the Law, 2) To pay more attention to the provisions of the making of deeds in Notary Department Act. Keywords: notary deed; notary responsibility; notary department act
Dekriminalisasi Penggunaan Ganja: Pendekatan Komparatif California’s Adult Use of Marijuana Act
Get PDFAbstrak
Beberapa tahun terakhir, pengaturan ganja mengalami pergeseran secara global. Ganja semakin populer untuk disahkan, baik secara dekriminalisasi ataupun legalisasi. Namun, di Indonesia ganja dianggap memiliki efek buruk yang pada akhirnya menyebabkan kriminalisasi ganja. Adapun salah satu negara yang melegalkan ganja adalah California, yakni dengan disahkannya The California’s Control, Regulate, and Tax Adult Use of Marijuana Act (AUMA 2016). Dalam tulisan ini, akan ditelisik lebih jauh materi muatan AUMA 2016 dalam melegalisasi ganja di California dan relevansi muatan-muatannya dengan kondisi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan data sekunder berupa bahan kepustakaan dan sumber hukum tertulis. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa aturan AUMA 2016 melegalkan ganja rekreasi. Aturan ini menyasar kepada dekriminalisasi pengguna ganja, optimalisasi potensi ekonomi dari ganja, dan menghapuskan stigma atas penggunaan ganja. Pertimbangan-pertimbangan tersebut relevan dengan kondisi Indonesia. Dari segi hukum, pengadilan di Indonesia banyak mengalami penumpukan perkara narkotika yang didominasi oleh ganja. Peredaran ganja di pasar gelap pun marak terjadi dan merugikan perekonomian Indonesia. Terdapat pula persamaan mispersepsi akan ganja di Indonesia dan California. Akhirnya, dengan menilai relevansi pertimbangan dekriminalisasi ganja di California dengan kondisi Indonesia, diharapkan para pemangku kebijakan dapat mengambil langkah strategis untuk dekriminalisasi dan menyusun regulasi terkait konsumsi dan produksi ganja.
Kata Kunci: AUMA, California, Dekriminalisasi, Ganja, Relevansi.
Decriminalization of Marijuana Use: A Comparative Approach to California's Adult Use of Marijuana Act
Abstract
In recent years, marijuana regulation has undergone a global shift. Cannabis is increasingly popular to be ratified, either by decriminalization or legalization. However, in Indonesia marijuana is considered to have a bad effect which ultimately causes the criminalization of marijuana. One of the countries that legalized marijuana is California, with the approval of The California's Control, Regulate, and the Tax Adult Use of Marijuana Act (AUMA 2016). In this paper, the AUMA 2016 content material will be examined further in legalizing marijuana in California and the relevance of its contents to the condition of Indonesia. This research is a normative study using secondary data in the form of literature and written legal sources. The results of the study found that AUMA 2016 rules legalize recreational marijuana. This rule targets decriminalization of cannabis users, optimizes the economic potential of marijuana, and eliminates the stigma of using marijuana. These considerations are relevant to the condition of Indonesia. In terms of law, many courts in Indonesia experience a buildup of narcotics cases dominated by marijuana. Circulation of marijuana on the black market is rampant and is detrimental to the Indonesian economy. There are also misperceptions about marijuana in Indonesia and California. Finally, by assessing the relevance of the consideration of decriminalization of cannabis in California to the condition of Indonesia, it is hoped that stakeholders can take strategic steps to decriminalize and develop regulations related to the consumption and production of marijuana.
Keywords: AUMA, California, Decriminalization, Marijuana, Relevanc
Politik Hukum dalam Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi, Menuju Juristocracy?
Get PDFUUD 1945 mengalami perubahan sebanyak empat kali merespon reformasi pada tahun 1998 yang lahir akibat kesewenang-wenangan pemerintahan pada masa orde baru. Kesewenang-wenangan tersebut lahir akibat kekuasaan yang terlalu besar pada kekuasaan eksekutif (executive heavy). Perubahan UUD 1945 yang menghendaki adanya mekanisme check and balances dalam bingkai paham konstitusionalisme melahirkan sebagai lembaga baru diantaranya adalah mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar memiliki kekuasaan otoritatif untuk menafsirkan UUD 1945. Kekuasaan besar tersebut pada prakteknya dijalankan tidak dengan paham konstitusionalisme sehingga dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang begitu besar untuk menentukan kebijakan negara. Politik hukum Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan yang begitu besar untuk menentukan kebijakan negara. Politik hukum Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan penafsiran terhadap konstitusi justru mengarahkan struktur ketatanegaraan Indonesia kearah juristocracy
THE EXHAUSTION OF COOLING-OFF PERIOD: A NON-MANDATORY PRE-CONDITION IN INVESTMENT ARBITRATION
Get PDFArbitration as an alternative institution to settle commercial disputes has been widely recognized by the business community and state governments. Dispute settlement through arbitration usually derives from the treaty or contract breach which is put under dispute settlement clause. In regard to investor-state dispute settlement, international arbitration plays an important role. However, there are several admissibility requirements that relate to the jurisdiction of the Tribunal, in particular, cooling-off period requirement. This article is placed for the nature and provision of cooling-off period requirement by analyzing several precedent jurisprudences through juridical normative methods. The cooling-off period in Investment Arbitration has been considered as jurisdictional requirement which also integrated with the procedural requirement to submit investment dispute to ISDS arbitration