Jurnal Online Universitas Ibrahimy
Not a member yet
2595 research outputs found
Sort by
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
Get PDFThe misuse of National Economic Recovery funds that occurred in Situbondo Regency is approaching one billion Rupiah. This fund is the General Allocation Fund in the Procurement of Consulting Services for the Preparation of Environmental Impact Analysis, which includes Environmental Balance Efforts and Environmental Management Efforts at the Environmental Service for the 2021 fiscal year. This study aims to determine the accountability for criminal acts of corruption of the 2021 Situbondo Regency National Economic Recovery funds and the prison sentences imposed are appropriate punishments for perpetrators of corruption. This type of legal research is descriptive normative legal research. Legal research is a process of finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer legal issues faced in discussing problems. researchers will collect written data in the form of documents that become archives or copies. Library data is a secondary data source, so it can be a strengthening of research. The results of this study stated that when the work period ended, the procurement of consulting services for the preparation of Environmental Balance Efforts and Environmental Management Efforts at the Environmental Service was not completed on time. In this case, 4 suspects from the Environmental Service and 2 suspects from the private sector as service providers were involved. The consequences of the corruption committed by the defendant had social and moral impacts on state institutions and violated the principle of social justice. The defendant was sentenced to imprisonment, fines, compensation, revocation of functional positions and confiscation of assets.Penyalagunaan dana PEN yang terjadi di Kabupaten Situbondo mendekati angka satu Miliar Rupiah. Dana ini merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang didalamnya terdapat UKL (Upaya Keseimbangan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kabupaten Situbondo tahun 2021 dan hukuman penjara yang dijatuhkan, merupakan hukuman yang tepat bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif normatif, Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam pembahasan masalah. peneliti akan mengumpulkan data tertulis dalam bentuk dokumen yang menjadi arsip atau salinan. Data pustaka merupakan sumber data sekunder, sehingga bisa menjadi penguat penelitian. Hasil dari penelitian ini, dinyatakan bahwa pada saat jangka waktu pekerjaan berakhir, kegiatan pengadaan jasa konsultasi penyusunan UKL(Upaya Keseimbangan Lingkungan)-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) pada Dinas Lingkungan Hidup tidak selesai tepat pada waktunya. Dalam kasus ini melibatkan 4 tersangka dari dinas Lingkungan Hidup dan 2 tersangka dari pihak swasta sebagai penyedia jasa. Akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa memiliki dampak social dan moral terhadap institusi Negara dan mencederai prnsip keadilan social. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berupa kurungan penjara, denda, uang pengganti, pencabutan jabatan fungsional dan perampasan asset
KONSEKUENSI HUKUM KELALAIAN PEMBAYARAN PESANGON OLEH PENGUSAHA PASCA PENGESAHAN UU CIPTA KERJA
Get PDFFollowing the enactment of the Job Creation Law, significant changes have occurred in Indonesia’s labour law framework, particularly regarding severance pay rights previously regulated under the Labor Law. This study aims to analyse the concrete changes in legal norms concerning employers’ obligations to pay severance and to assess the legal consequences of neglecting these obligations after employment termination. Using a normative juridical approach with comparative and conceptual analysis methods, the findings reveal that the Job Creation Law grants greater flexibility to employers in terminating employment and reduces the compensation owed to workers. These changes increase the risk of employers neglecting severance payments and create legal uncertainty, especially due to weak enforcement of administrative and civil sanctions. Therefore, a policy evaluation in labour law is necessary to ensure the protection of workers’ rights in a firmer, fairer, and non-discriminatory manner. Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan signifikan dalam struktur hukum ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait hak atas pesangon yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan konkret norma hukum terkait kewajiban pengusaha dalam membayar pesangon, serta menilai konsekuensi hukumnya apabila terjadi pengabaian terhadap kewajiban tersebut setelah Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perbandingan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kelonggaran yang lebih besar bagi pengusaha dalam melakukan pemutusan hubungan kerja serta mengurangi kewajiban kompensasi yang seharusnya diterima oleh pekerja. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya risiko kelalaian pembayaran pesangon oleh pengusaha dan memunculkan ketidakpastian hukum, terutama akibat lemahnya penegakan sanksi administratif maupun perdata. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan ketenagakerjaan guna menjamin perlindungan hak-hak pekerja secara lebih tegas, adil, dan tidak diskriminatif
Media sosial dan dampaknya terhadap perilaku fear of missing out (FoMO) di kalangan remaja
Get PDFThe rapid development of the digital era has made teenagers active users of social media, which has the potential to affect their psychological condition, such as the emergence of Fear of Missing Out behavior. This study aims to examine the influence of social media use on Fear of missing out behavior, map the platforms with the highest usage rates, and measure daily access duration among high school students. The research method employed a quantitative approach with a correlational research design. The respondents were 90 students aged 15–18 years who were active social media users for at least two hours per day. The sampling technique used was purposive sampling. The regression test results indicate that social media use significantly influences FoMO behavior, with TikTok being the most dominant platform used, with the highest usage duration of 7–8 hours per day. These findings highlight the importance of intervention from the immediate environment, such as parents and educators, to prevent the negative psychological impacts of excessive social media use
Efikasi diri dan academic burnout santri
Get PDFThis study aims to determine the relationship between self-efficacy and academic burnout among students enrolled in senior high school. The sample consisted of 96 students in grades 11 and 12 who were selected using simple random sampling. The study employs a quantitative correlational approach to examine the presence or absence of a relationship between the two variables. Data analysis in this study utilizes Pearson\u27s correlation. The results indicate a negative and significant relationship between self-efficacy and academic burnout. These findings suggest that students with high levels of self-efficacy tend to experience lower levels of academic burnout
Peran beauty influencer terhadap perilaku impulsive buying produk kecantikan
Get PDFTechnological advances encourage the development of digital marketing, including the use of beauty influencers in promoting beauty products. This phenomenon then led to impulse buying behavior in consumers of beauty products. This study aims to determine the effect of beauty influencers on impulse buying behavior on beauty products. Respondents in this study were 114 social media users who follow beauty influencers and have purchased products reviewed by beauty influencers. Data were collected through questionnaires distributed through social media. The scale used in this study is the Impulse Buying Tendency Scale from Verplanken and Herabadi (2001). The data analysis technique used spearman rank correlation with the help of the SPSS version 23 program. The results showed that the two variables had a significant relationship with a significance value of 0.004 < 0.05. Meanwhile, the relationship between the two variables has a fairly strong relationship with a correlation coefficient value of 0.271. This finding indicates that the higher the influence of influencers, the higher the impulse buying behavior on beauty product
DIGITALISASI EKONOMI ISLAM : PELUANG DAN TANTANGAN TRANSFORMASI SYARIAH DI ERA DIGITAL
Get PDFDigitalisasi ekonomi Islam merupakan fenomena penting dalam perkembangan sistem ekonomi berbasis syariah. Penerapan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi syariah memberikan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi, dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi syariah di era digital. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, ditemukan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif signifikan, namun di sisi lain menghadapi kendala seperti literasi digital rendah, keamanan data, dan regulasi yang belum memada
Perspektif Hukum Islam Terhadap Duwi Papendre’ dalam Pernikahan Adat Bugis
Get PDFIndonesia is a vast country with diverse customs and cultures across its regions. It is critical to protect and promote these customs and cultures. Our ancestors\u27 customs and traditions, rich in values and meaning, define human behaviour in society and serve as guidelines for living a dignified life. For example, the Bugis of Nipah Panjang 1 Village, Nipah Panjang District, Tanjung Jabung Timur Regency, Jambi Province, continue to practise a wedding tradition known as duwi papendre’. Duwi papendre’ is one of the basic requirements that the prospective husband\u27s family must meet during a traditional wedding. Before proposing to a Bugis girl in Nipah Panjang, a man must perform duwi papendre’. This study focuses on the practice of duwi papendre\u27 in Nipah Panjang Village, as well as the impact of Islamic law on Bugis traditional marriage. This study used a qualitative research method. This study used the following data sources: Primary data, including data obtained from field research objects through interviews and observations with relevant parties such as community leaders, the Religious Affairs Office (KUA), Duwi Papendre\u27 practitioners, and other community members about the Duwi Papendre\u27 practice implemented in the Nipah Panjang 1 Village community. Secondary data, or supporting or complementary data related to the research problem, were gathered from various sources, including the Quran, Hadith, journal articles, theses, etc. According to the findings of this study, the Duwi Papendre’ practice involves the groom paying a sum of money to the family of the woman he wishes to marry. This Duwi Papendre\u27 is not a dowry but funds for organising a wedding reception or walimatul \u27ursy at the woman\u27s home. In contrast, the dowry must be given to the bride as her personal property. The amount of duwi papendre’ to be given is determined by both parties\u27 agreement, which typically considers the prospective bride\u27s social, educational, and economic status and the prospective groom\u27s abilities. According to Islamic law, duwi papendre\u27 in the Nipah Panjang 1 area is permissible as long as there is no burden or coercion and it is based on voluntary and mutual agreement. The practice of duwi papendre\u27 is acceptable in Islam, because a custom or \u27urf can be made law if it is widely accepted and there is no evidence to the contrary. Sharia recommends giving duwi papendre’ in a marriage proposal to strengthen the relationship between the two parties. Similarly, the obligation to give duwi papendre\u27 is to organise a wedding reception or walimatul \u27ursy, which is a recommended act in sharia as long as it is carried out without elements that contradict sharia and aims to follow the Prophet Muhammad\u27s sunnah
Peran Bank Sentral dalam Menangani Maraknya Peredaran Uang Palsu di Hari Raya Idul Fitri
Get PDFAs the Eid Al-Fitr Holiday approaches, the public’s demand for cash increases significantly, especially for Holiday Allowance. This situation is often exploited by irresponsible individuals to circulate counterfeit money. This article discusses the strategic role of the central bank in combating the increased circulation of counterfeit money that occurs each Eid. Through qualitative methods and a descriptive approach, this research examines secondary data from various sources, including official reports from the central bank. The study results show that the central bank actively maintains economic stability through currency verification services, providing expert testimony in legal processes, strengthening the security features of new currency, and educating the public through the Love, Proud, Understanding Rupiah program. The decrease in the ratio of counterfeit money from year to year reflects the success of the preventive and educational measures taken by the central bank
FIQH SIYASAH PERSPEKTIF KH AFIFUDDIN MUHAJIR DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA
Get PDFThe debate regarding the relationship between state and religion, particularly in the context of Islam, continues to evolve without an explicit guideline. There are three main schools of thought on the relationship between religion and state: secularistic, integralistic, and symbiotic. The secular approach proposes a separation between religion and state, while the integral approach emphasizes that the state should be governed by Islamic law. On the other hand, the symbiotic approach asserts that religion and state are mutually dependent. KH Afifuddin Muhajir highlights Pancasila as a relevant solution, accommodating Indonesia\u27s diversity while bridging secularism and theocracy. In this context, KH Afifuddin Muhajir explains that the state is not the ultimate goal but rather a means to achieve the well-being of the people and uphold ethical values. This research employs a literature review and interviews with KH Afifuddin Muhajir, analyzing his thoughts and their relevance in the Indonesian socio-political context. The findings show that KH Afifuddin Muhajir thoughts offer a constructive perspective in addressing national challenges in the modern era, making his Fiqh Siyasah discourse highly relevant for further exploration
TELAAH AL ‘URF TERHADAP SISTEM UPAH PENGAIRAN DI DESA GAYAM LOR BOTOLINGGO BONDOWOSO
Get PDFAl-‘urf, as one of the sources of Islamic law, plays a strategic role in shaping Islamic economic law, particularly in addressing contemporary socio-economic dynamics. This study examines the application of al-‘urf in the wage system for irrigation services in Gayam Lor Village, Botolinggo District, Bondowoso Regency, where no fixed wage standard is predetermined. The compensation mechanism between irrigation workers (lobenyu) and farmers is based on widely recognized local customary practices. This research employs a qualitative method with normative and descriptive-analytical approaches. The findings indicate that the practice constitutes an ijarah (service-based contract) characterized as ujrah al-mithl, since the wage amount is determined flexibly based on field conditions and is not stated during the contract session. Therefore, this ‘urf al-amali practice possesses Sharia legitimacy as long as mutual consent and fairness between both parties are ensured