e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Partai Politik untuk Mewujudkan Tindakan Afirmatif di Kalimantan Selatan
Full text linkAffirmative action is a program that promotes equal and equitable representation for the involvement and inclusion of women in politics and governance, based on the recognition that women’s rights are part of broader human rights. This study's objective is to thoroughly examine the practical use of affirmative action in national and regional political spheres, with a particular emphasis on Southern Kalimantan, which exhibits both patriarchal cultural idiosyncrasies and societal openness. Moreover, the study examines whether providing focused political education to female cadres within the established political party structure can increase women’s representation. This study selects samples from five branches of the DPD/DPW of prominent political parties identified as the top five vote-getters in the 2019 elections in South Kalimantan. The use of institutional theory is encompassed within the analytical approach. Utilizing a descriptive qualitative methodology, the process of selecting study participants involves purposive sampling, which includes primary and secondary data sources. The results of this study significantly contribute to the support and validation of affirmative action policies and improve access to women's representation by emphasizing the importance of institutional aspects inside political parties. Promoting political education for women cadres directly fulfills fundamental elements of women’s political and human rights. This effort requires the courage and generosity of political parties to advocate for special political education to be included in the party’s constitution as a formal legal basis and a long-term commitment to upholding affirmative action as a social obligation of political parties.Tindakan afirmatif adalah program yang ditargetkan untuk mempromosikan representasi yang setara dan adil untuk keterlibatan dan penyertaan perempuan dalam politik dan pemerintahan, berdasarkan pengakuan bahwa hak-hak perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang lebih luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan praktis tindakan afirmatif di bidang politik nasional dan regional, dengan fokus khusus pada Provinsi Kalimantan Selatan, yang menampilkan idiosinkrasi budaya patriarki dan keterbukaan sosial. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pertanyaan mendasar tentang apakah pemberian pendidikan politik yang terfokus kepada kader perempuan, di dalam struktur partai politik yang sudah mapan, dapat menghasilkan peningkatan tingkat keterwakilan perempuan. Penelitian ini memilih sampel dari lima cabang DPD/DPW partai politik terkemuka, yang diidentifikasi sebagai lima peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di wilayah tersebut. Penggunaan teori kelembagaan tercakup dalam pendekatan analisis. Dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, proses pemilihan partisipan penelitian dilakukan secara purposive sampling, yang mencakup sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini secara signifikan berkontribusi dalam mendukung dan memvalidasi kebijakan tindakan afirmatif dan meningkatkan capaian keterwakilan perempuan, terutama dengan menekankan pentingnya aspek kelembagaan di dalam partai politik. Dengan mendorong pendidikan politik bagi kader perempuan, hal ini secara langsung memenuhi aspek fundamental hak asasi politik perempuan. Upaya ini membutuhkan keberanian dan kemurahan hati partai politik untuk mengadvokasi pendidikan politik khusus perempuan untuk dimasukkan ke dalam AD/ART partai sebagai dasar hukum formal dan komitmen jangka panjang untuk menegakkan tindakan afirmatif sebagai kewajiban sosial partai politik
Transpuan di Masa Pandemi: Hak, Akses dan Eksklusi
Full text linkTranswomen must contend with the fact that the state-mandated emergency status during a pandemic does not always make it easier for them to get essential services. This is especially noticeable during times of emergency when people's movement is restricted. The homo sacer idea proposed by Agamben is used in this article to define persons who are on the brink of protection for life. This circumstance is the result of a state of emergency, which is declared by the government as a justification for a crisis that has escalated into a pretext for violence and arbitrary action. The qualitative study methodology we employ explains how the state marginalized transwomen during the Covid-19 outbreak and how transwomen advocacy organizations are attempting to advance their causes. The study's overall finding is that transwomen are seen as homo sacer by the state, which has consequences for their ability to exercise their fundamental rights to healthcare and social support during the COVID-19 pandemic. We claim that the country's institutional apparatuses' unwillingness to incorporate transgender women in the Integrated Social Welfare Data (DTKS) demonstrates the existence of transgender exclusion symptoms. Transwomen must build networks with various non-governmental organizations and advocate for their own interests in order to fight for their rights. This is true for both transwomen without ID cards and those who do not receive social assistance.Di tengah pembatasan ruang gerak warga saat pandemi, transpuan diperhadapkan pada kenyataan bahwa status kedaruratan yang ditetapkan negara tidak serta merta memudahkan transpuan mengakses layanan dasar. Artikel ini menggunakan teori homo sacer dan jenis penelitian kualitatif untuk menjelaskan bagaimana negara mengeksklusi transpuan di masa pandemi Covid-19, dan bagaimana upaya kelompok transpuan dalam memperjuangkan kepentingannya. Kesimpulan umum adalah bahwa negara menempatkan transpuan sebagai homo sacer yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar transpuan untuk mendapatkan layanan kesehatan dan bansos di masa pandemi. Penulis berargumen bahwa keengganan unit terkecil negara dalam memasukkan transpuan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menggambarkan adanya gejala eksklusi terhadap kelompok transpuan. Untuk memperjuangkan kepentingan mereka, maka transpuan harus membangun jaringan dan mengadvokasi kepentingan mereka sendiri
Konsep Kebutuhan Badan Kebijakan Internal Kementerian untuk Respon Kebijakan Terhadap Pembentukan BRIN
Full text linkThe current Government policy that integrates all Research and Development Agencies in Ministries and Institutions demands that these agencies must be transformed. To be able to answer various strategic issues and anticipate demands that come from the internal and external environment is the basis for an organization to organize and evaluate internally. Proposed organizational arrangements in this case must have a clear basis and contain analysis of the various aspects needed. The purpose of this scientific work is to provide a concept for transforming a research and development Agency into an internal Policy Agency to avoid duplication of duties and functions in existing Research Agencies. This study uses the policy review type method which is focused on reviewing documents. The need for an Internal Policy Agency at the Ministries/Agencies level is currently very urgent because of the diverse and complex fields of work and to produce quality policies and can be measured by the Policy Quality Index. There are several suggestions for Ministries/Institutions that will form an Internal Policy Agency, among others, transformation must be based on evidence-based needs. Kebijakan Pemerintah saat ini yang mengintegrasikan seluruh Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian/Lembaga kedalam Badan Riset Nasional, menuntut agar Badan Penelitian dan Pengembangan yang ada harus bertransformasi, agar mampu menjawab berbagai isu strategis dan mengantisipasi tuntutan yang datang dari lingkungan internal maupun eksternal yang ada di Kementerian/Lembaga. Perubahan organisasi penganti Badan Penelitian dan Pengembangan pada Kementerian/Lembaga yang diusulkan dalam harus memiliki landasan yang jelas dan memuat analisis dari berbagai aspek yang dibutuhkan. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk memberikan konsep transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Badan Kebijakan internal agar tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi pada Badan Riset Nasional. Penelitian ini menggunakan metode jenis review kebijakan yang difokuskan pada review dokumen. Kebutuhan Badan Kebijakan Internal di tingkat Kementerian/Lembaga saat ini sangat mendesak karena bidang kerja yang beragam dan kompleks serta untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dapat diukur dengan Indeks Kualitas Kebijakan. Ada beberapa saran bagi Kementerian/Lembaga yang akan membentuk Badan Kebijakan Internal, antara lain transformasi harus berdasarkan kebutuhan berbasis bukt
Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan
Full text linkChanges in the correctional facility system were marked by the passage of Law Number 22 of 2022 Concerning Correctional Institutions. One of the things that are regulated is regarding detainee services as the correctional function. This arrangement is of course interesting to analyze because so far correctional facilities have only been synonymous with fostering convicts, which is the final stage in the criminal justice system. Services for detainees at the detention center are related to the ongoing criminal justice process because legally the responsibility for detention is still on the law enforcement agencies that carry out the detention. This paper aims to analyze the relationship between the regulation of detainee services in the Correctional Law and the integrated criminal justice system in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach, especially regarding the correctional system and integrated criminal justice system. The results of the discussion and analysis show that there are strict and clear arrangements regarding the administration of detainee services as a function of a correctional facility. This is a form of legal certainty and at the same time affirms the existence of correctional facilities as an integrated criminal justice subsystem. As part of the criminal justice system, correctional facilities do not only work at the end of a series of criminal justice processes through the function of fostering convicts and criminal children but also when the criminal justice process is in operation or progress.Perubahan sistem pemasyarakatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Salah satu hal yang diatur adalah mengenai pelayanan tahanan sebagai salah satu fungsi pemasyarakatan. Pengaturan ini tentu saja menarik untuk dianalisis karena selama ini pemasyarakatan hanya identik dengan pembinaan narapidana yang merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana. Pelayanan tahanan pada Rutan adalah berkaitan dengan proses peradilan pidana yang sedang berlangsung, karena secara yuridis tanggungjawab penahanan masih pada lembaga penegak hukum yang melakukan penahanan. Tulisan ini bertujuan menganalisis kaitan pengaturan pelayanan tahanan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual khususnya mengenai sistem pemasyarakatan dan sistem peradilan pidana terpadu. Hasil pembahasan dan analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaturan yang tegas dan jelas mengenai penyelenggaraan pelayanan tahanan sebagai fungsi pemasyarakatan. Hal Ini merupakan suatu bentuk kepastian hukum dan sekaligus penegasan keberadaan pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana terpadu. Sebagai bagian sistem peradilan pidana, pemasyarakatan tidak hanya bekerja pada akhir dari rangkaian proses peradilan pidana melalui fungsi pembinaan narapidana dan anak pidana, tetapi juga pada saat bekerjanya atau berlangsungnya proses peradilan pidana tersebut
Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Nusa Tenggara Barat
Full text linkSexual abuse of children are serious crimes that can occur in children, anywhere, anytime and regardless of their social background. Crime is mostly carried out by someone in the child’s social environment, such as family, relatives, family friends, teachers, religious leaders, and neighbors. The effects of sexual assault for victims of very serious because of perceived trauma will continue to carry over until they mature and can affect all aspects of their lives and threaten the lives of children as the future generation. Many of the factors that trigger the occurrence of sexual violence against children in West Nusa Tenggara, namely poverty, education is still low and cases of early marriage. The phenomenon of early marriage is causing risk of disruption to children’s education, especially for girls. This study is a qualitative research that focuses on the phenomenological paradigm that seeks to understand the meaning of the event or events that are related to the situation on the ground. This type of research is descriptive analytical approach, which wants to give a clear and detailed description as well as systematic, on all matters relating to the protection of child victims of sexual violence. Results of the study in order to become the recommendation for the central government and local government as research areas in formulating policy strategy is best for the child victims of sexual violence. There are still many cases are not reported because families consider it a disgrace and families often suggested or decided to reconcile with the perpetrator if a relative or family, so that the data presented in the case of the police or the court is only the tip of the iceberg compared to the actual events occur. Encourages all stakeholders including central and local government, police, prosecutors and judges, to have the same perception of the law on the protection of children in order to provide future better for the children of Indonesia.Kekerasan seksual pada anak adalah tindakan kejahatan berat yang dapat terjadi pada anak-anak, di mana saja, kapan saja dan tanpa memandang latar belakang sosial mereka. Efek dari kekerasan seksual bagi korban sangat fatal karena trauma yang dirasakan akan terus terbawa sampai mereka dewasa dan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka serta mengancam kehidupan anak-anak sebagai generasi masa depan. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Barat, yaitu kemiskinan, pendidikan yang masih rendah dan kasus pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini ini menyebabkan risiko terhentinya pendidikan anak, terutama bagi anak-anak perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada paradigma fenomenologis yang berusaha memahami arti dari peristiwa atau kejadian yang saling terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan. Hasil dari penelitian agar menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian dalam merumuskan strategi kebijakan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Masih banyak kasus yang tidak dilaporkan karena keluarga menganggapnya sebagai aib dan keluarga sering disarankan atau memutuskan untuk berdamai dengan pelaku apabila masih kerabat atau keluarga, sehingga data kasus yang tersaji di kepolisian atau pengadilan hanyalah puncak dari gunung es saja dibandingkan dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Mendorong semua pihak yang terkait untuk memiliki persepsi hukum yang sama tentang perlindungan anak agar dapat memberikan masa depan yang lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia
Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence
Full text linkAlgoritma pembelajaran mesin dalam menciptakan karya menjadi permasalahan dalam menilai orisinalitas terhadap karya lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan terkait orisinalitas lagu dan/atau musik yang ada dalam ketentuan nasional maupun internasioal terhadap pemanfaatan artificial intelligence dalam lingkup hak cipta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terkait pengaturan hak cipta, Pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan batasan orisinalitas yang pasti dalam ketentuan hukum internasional terkait hak cipta, sedangkan Indonesia memuat batasan orisinalitas terhadap lagu dan/atau musik yang termuat dalam undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adapun ketentuan yang ada belum memadai dalam memberikan perlindungan lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence layaknya beberapa negara yang telah membentuk konsepsi perlindungan dalam menilai permasalahan terkait orisinalitas. Pembentukan peraturan dan pertegasan batas orisinalitas menjadi hal yang perlu untuk dimuat dalam peraturan di Indonesia guna mendukung perkembangan teknologi artificial intelligence
Kedudukan Negara sebagai Pemegang Saham Dwiwarna dalam Privatisasi Perusahaan Anggota Holding BUMN
Full text linkAccording to Government Regulation 72/2016, the formation of state-owned-holding-companies (“SOHCâ€) is accomplished using the transfer mechanism, which transforms State shares in SOEs into equity in other SOEs, resulting in a change in the status of share ownership of holding-member-companies from being owned directly by the State to being owned by the holding company. GR 72/2016 also requires the state to own shares with special rights in holding-members-companies originating from ex-SOE, which can only be owned by the state, known as Dwiwarna shares. Potential issues arise because of the ambiguity of the controlling authority role in managing a SOHC, whether the state still holds it or has been transferred to the parent company, including in terms of selling shares of holding-member-companies. Hopefully, this study will provide the State with legal certainty, benefits, and justice in privatizing holding-member companies. The research methodology used is a normative juridical approach with qualitative normative legal research that relies on secondary data from the library. This study indicates that the State’s Controlling Rights are based on state ownership of Dwiwarna shares in holding-member companies originating from ex-SOE, implying that the sale of company shares only sometimes results in reduced state control and ownership. As a result, the sale of series B shares may be accomplished using corporate regulations in line with their respective authorities. Meanwhile, the State must carry out the sale of Dwiwarna shares, per GR 33/2005. The author recommends that the State create a new mechanism for exercising Dwiwarna shareholder privileges so that the implementation of the absolute authority and rights for Dwiwarna shareholders can proceed in an orderly and legal manner.Mengacu PP 72/2016, pembentukan holding BUMN dilakukan dengan mekanisme inbreng saham Negara pada BUMN untuk dijadikan penyertaan modal pada BUMN lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan saham perusaahaan anggota holding, dari sebelumnya dimiliki langsung oleh Negara, menjadi dimiliki oleh perusahaan induk holding. Potensi permasalahan timbul sehubungan dengan ambiguitas kedudukan Negara di dalam pengelolaan holding BUMN, termasuk dalam hal penjualan saham pada perusahaan anggota holding BUMN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan/atau keadilan hukum bagi Negara dalam pelaksanaan privatisasi anak perusahaan holding BUMN di masa mendatang. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif dan mempergunakan data sekunder dari perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya konsepsi Hak Menguasai Negara melalui kepemilikan Negara atas saham Dwiwarna pada perusahaan anggota holding BUMN yang berasal dari eks BUMN, maka penjualan saham perusahaan tidak serta merta mengakibatkan berkurangnya pengendalian dan kepemilikan Negara atas perusahaan anggota holding BUMN. Oleh karena itu, kiranya penjualan saham seri B pada perusahaan anggota holding BUMN dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan korporasi, sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak. Adapun, penjualan saham Dwiwarna harus dilakukan oleh Negara sendiri selaku pemilik, sehingga mekanisme penjualannya mengikuti ketentuan privatisasi Perusahaan Negara. Penulis memberikan saran agar Negara membuat suatu pengaturan baru mengenai tata cara pelaksanaan hak istimewa pemegang saham Dwiwarna, sehingga pelaksanaan kewenangan mutlak dan hak istimewa pemegang saham Dwiwarna dimaksud dapat berjalan dengan tertib serta memilki dasar hukum yang memadai
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (Balita) Atas Kesehatan terhadap Bahaya Asap Rokok
Full text linkEvery child has the right to health. Nonetheless, not all children’s right can be fulfilled if the people around them do not have the awareness to stop smoking or to smoke in a designated place. The dangers of cigarette smoke will not only cause disease to the children, but the fetus in the womb will be affected by the negative impact of cigarettes. Various rules applied are yet to be effective as there is no strict sanctions for violations conducted. Therefore, it requires the government’s attention so that the rights of children to health can be met.Setiap anak berhak atas kesehatan. Walaupun demikian, belum semua anak dapat terpenuhi haknya tersebut apabila orang-orang disekitarnya belum memiliki kesadaran untuk berhenti merokok atau merokok pada tempat yang telah ditentukan. Bahaya asap rokok tidak hanya akan menimbulkan penyakit pada anak saja, tetapi janin dalam kandungan pun akan terkena dampak negatif dari rokok. Berbagai peraturan yang diterapkan pun kurang berjalan dengan lancar karena belum ada sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang dilakukan. Oleh karena itu, perlu perhatian dari pemerintah agar hak- hak anak atas kesehatan dapat terpenuhi
Menguji Posibilitas Transplantasi Variasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Perbandingan di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki)
No full textThere are variations in political party Financial Assistances in various countries with various implications, both positive and negative. Besides, there are problems with political parties in Indonesia which in literatures are suspected to be related to the regulation of political party Financial Assistances. This research focuses on answering two research problems. First, what are the implications for the regulation of various models of Financial Assistances for political parties in Colombia, Brazil, South Korea, and Turkey referring to the aspects of free and fair elections, democratic politics, and corruption index? Second, how is the possibility of legal transplantation of political party Financial Assistances in order to solve the problems of political parties in Indonesia? This research is socio-legal research that analyzes secondary data. The results of this study show two results. First, it shows that the law in four countries have different implications, which there are three notes namely that i) countries that are quite good in the aspect of free and fair elections are South Korea, Brazil, and Colombia, ii) the four countries are not good enough in the aspect of democratic politics, iii) countries that are quite good in the aspect of corruption index is South Korea. Second, it shows that there is the possibility of legal transplantation which there are three notes: i) there is a constant and dynamic variable regulation of political party Financial Assistances in Indonesia, ii) the problem of political party Financial Assistances in Indonesia is in the democratic politics and corruption index which means need to transplant several aspects, iii) there is a possibility of transplanting variations in political party Financial Assistances as long as certain conditions are fulfilled.Terdapat variasi bantuan keuangan partai politik di berbagai negara dengan implikasi beragam, baik positif maupun negatif. Di sisi lain, terdapat problematika partai politik di Indonesia yang dalam beberapa literatur diduga berkaitan dengan pengaturan bantuan keuangan partai politik. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana implikasi pengaturan variasi model bantuan keuangan partai politik di Kolombia, Brazil, Korea Selatan, dan Turki mengacu aspek free and fair elections, democratic politics, dan corruption index? Kedua, bagaimana posibilitas transplantasi hukum alternatif bantuan keuangan partai politik dalam rangka menyelesaikan problematika bantuan keuangan partai politik di Indonesia? Penelitian ini merupakan penelitian sosio legal yang fokus menganalisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan terhadap kedua pertanyaan tersebut. Pertama, terdapat tiga implikasi pengaturan di keempat negara yang berbeda, dengan memperhatikan tiga catatan berikut bahwa i) negara yang cukup baik dalam aspek free and fair elections adalah Korea Selatan, Brazil, dan Kolombia, ii) keempat negara tidak cukup baik dalam aspek democratic politics, iii) negara yang cukup baik dalam aspek corruption index adalah Korea Selatan. Kedua, terdapat posibilitas transplantasi mekanisme bantuan keuangan partai politik dari negara lain ke Indonesia dengan memperhatikan tiga catatan, yaitu i) terdapat variabel pengaturan bantuan keuangan partai politik di Indonesia yang konstan dan dinamis, ii) permasalahan bantuan keuangan partai politik di Indonesia ada pada aspek democratic politics dan corruption index sehingga perlu transplantasi hukum pada beberapa aspek, iii) terdapat posibilitas transplantasi pengaturan variasi bantuan partai politik sepanjang kondisi tertentu terpenuhi
Penggunaan Surat Edaran sebagai Tindak Lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi
Full text linkThe Constitutional Court’s decision is final and binding. It becomes effective as soon as it is pronounced in open. In practice, however, the Constitutional Court’s decision is followed by a variety of legal products, including laws, government regulations, and presidential regulations, and some even use circular letters. The method used in this paper is normative legal research. The purpose of this study is to analyze the circular letter as a follow-up to the Constitutional Court’s decision. The use of generalized letters in response to a Constitutional Court decision is deemed inappropriate. Because the dissemination is not a legal regulation, it is not necessary to follow the Constitutional Court’s decision when considering the law. In an ideal world, the Constitutional Court’s decision is followed by legislation.Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat tidak memerlukan lembaga eksekutor karena begitu diucapkan dalam sidang terbuka dan ditempatkan pada berita negara, maka putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan dieksekusi. Namun, dalam prakteknya, putusan Mahkamah Konstitusi ditindaklanjuti dengan beragam produk hukum mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan ada dengan menggunakan surat edaran. Penggunaan surat edaran untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dinilai kurang tepat. Karena surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak tepat untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang. Seyogianya, tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui undang-undang sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa salah satu materi muatan undang-undang adalah tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi