e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan dalam Kegiatan Pariwisata Beresiko Tinggi Menurut UU Perlindungan Konsumen
Full text linkIn tourism activities, business actors are required to provide protection to tourists according to the mandate of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). UUPK has regulated that tourists have rights, including security and comfort when traveling, especially in high-risk areas. Security and comfort are then regulated in SOPs which cover human resources, equipment, and services. This study examines how business actors provide legal protection for tourists in diving tourism as high-risk tourism. This study uses a normative legal method by dissecting principles and norms in SOP documents for the diving tourism business actors, and UUPK. The results of this study indicate that arrangements for legal protection and safety of tourists, and the rights of tourists as users or consumers of services in the tourism sector, both have been regulated in UUPK. Business actors also need to pay attention to several aspects in the diving tourism business. However, currently, there are still many business actors that prepare SOPs with exoneration clauses that are detrimental to tourists. Safety and comfort are not guaranteed, causing many victims to die and inappropriate compensation. Efforts to resolve disputes that can be carried out are litigation and non-litigation, however most business actors take non-litigation procedure using the mediation method.Dalam kegiatan kepariwisataan, pelaku usaha wajib memberikan perlindungan kepada wisatawan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK telah mengatur bahwa wisatawan memiliki hak, antara lain keamanan dan kenyamanan saat berwisata, terutama di daerah yang berisiko tinggi. Keamanan dan kenyamanan kemudian diatur dalam SOP yang meliputi sumber daya manusia, peralatan, dan pelayanan. Kajian ini mengkaji bagaimana pelaku usaha memberikan perlindungan hukum bagi wisatawan dalam wisata selam sebagai wisata berisiko tinggi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan membedah asas dan norma dalam dokumen SOP pelaku usaha wisata selam, dan UUPK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum dan keselamatan wisatawan, serta hak-hak wisatawan sebagai pengguna atau konsumen jasa di bidang pariwisata, keduanya telah diatur dalam UUPK. Pelaku usaha juga perlu memperhatikan beberapa aspek dalam usaha wisata selam. Namun, saat ini masih banyak pelaku usaha yang menyusun SOP dengan klausula eksonerasi yang merugikan wisatawan. Keamanan dan kenyamanan tidak terjamin sehingga menyebabkan banyak korban meninggal dunia dan ganti rugi yang tidak sesuai. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah litigasi dan non litigasi, namun sebagian besar pelaku usaha menempuh prosedur non litigasi dengan menggunakan metode mediasi
Mekanisme Ideal Penyelesaian Clerical Error dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Perbandingan terhadap Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura)
No full textThe problem of article clerical error creates multi-interpretation, ambiguity, and obscure in understanding the meaning of the substance of the Article so a mechanism is needed to optimize the authority of the Constitutional Court. This study aims to optimize the Constitutional Court's role in providing a legal interpretation of clerical error. The research method used is normative juridical with a doctrinal approach. The results showed that clerical error resulted in multiple interpretations of the substance of an Article. Thus, a legal interpretation by the Constitutional Court for the clerical error is needed which needs to be optimized for its role as a preventive multi-interpretation of the substance of articles in laws and regulations in Indonesia. For example, there is a newly passed law, so to change an article that is not by the system of changing/revising the law for a long time, so to shorten the mechanism for change/revision it requires legal interpretation in the Constitutional Court.Masalah clerical eror terhadap suatu pasal menciptakan multitafsir, ambiguitas, dan ketidakjelasan dalam memahami makna substansi Pasal sehingga diperlukan mekanisme untuk mengoptimalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan interpretasi hukum atas clerical eror. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa clerical eror mengakibatkan multiinterpretasi substansi Pasal. Dengan demikian, diperlukan penafsiran hukum oleh MK atas kesalahan administrasi yang perlu dioptimalkan perannya sebagai multitafsir preventif terhadap substansi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, ada undang-undang yang baru disahkan, maka untuk mengubah pasal yang tidak dengan sistem perubahan/revisi undang-undang dalam waktu yang lama, maka untuk mempersingkat mekanisme perubahan/revisi diperlukan penafsiran hukum di Mahkamah Konstitusi
Dinamika Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Maluku
Full text linkThe problem of protecting and recognizing the rights of Customary Law Communities in Indonesia, including in Maluku, from the perspective of local government policies, is still being underestimated, even though Article 18 B paragraph (2) of the constitution has given recognition and respect to the unity of Customary Law Communities and their traditional rights, However is it that to get recognition of the status of customary villages in several negeri in the districts of Maluku and disputes over the mata rumah parentah still occur frequently. This study raises issues regarding legal protection and problems regarding the recognition of the rights of Customary Law Communities in districts/cities in Maluku by using statutory, conceptual approaches and case studies of court decisions relating to the rights of Customary Law Communities. Based on the results of the study it was found that the Provincial Government had issued a policy to provide customary law protection in Maluku which became the basis for establishing customary villages in Ambon City and Tual City, however, there are still regencies that have not provided recognition in the form of regional regulations for establishing customary villages, such as in West Seram Regency and Central Maluku Regency due to weak local government commitment and juridical problems.Masalah perlindungan dan pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Indonesia, termasuk di Maluku, dari perspektif kebijakan pemerintah daerah, masih dipandang sebelah mata, meskipun Pasal 18 B ayat (2) konstitusi telah memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak tradisional mereka, Namun demikiankah untuk mendapatkan pengakuan status desa adat di beberapa negeri di Kabupaten Maluku dan sengketa mata rumah parentah masih sering terjadi. Penelitian ini mengangkat isu- isu mengenai perlindungan hukum dan permasalahan mengenai pengakuan hak-hak Masyarakat Hukum Adat di kabupaten/kota di Maluku dengan menggunakan pendekatan hukum, konseptual dan studi kasus putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum adat di Maluku yang menjadi dasar pembentukan kampung adat di Kota Ambon dan Kota Tual, namun demikian masih terdapat kabupaten yang belum memberikan pengakuan berupa peraturan daerah untuk mendirikan desa adat, seperti di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah karena lemahnya komitmen pemerintah daerah dan masalah yuridis
Sekolah Bertaraf Internasional dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Full text linkThis study is a continued and multi-years research. In the first year, the data reveal about the management of flagship high school in Jakarta, West Java, Yogyakarta, and South Sulawesi, based on indicators of human rights-based education, and reveal the presence of data and international schools management in Jakarta. Based on the findings in the first year (2009), there has been three books that will be used as a guideline in the developing International Standard School (SBI), namely: (1) SBI development handbook (2) SBI curriculum development handbook, and (3 ) SBI workforce manual. Subsequently in the second year, third guidebook will be piloted in schools that are potential to become SBI. In addition, in the second year (2010) there will be: (1) SBI manual on students selection, (2) SBI teaching and learning process implementation guidebook, and (3) SBI finance guidebook. These handbooks will complement the development of the entire system in ac- cordance with SBI rights-based education parameters. This research is a descriptive and evaluative research and was taken place in RSBI high school in Yogyakarta Province (SMAN 3 Yogyakarta, Yogyakarta SMAN 8, and SMA Muhammadiyah 2). The evaluative research is used to determine the success of the application of International School Development Handbook, Man Power Manual, and Curriculum Handbook. The experi- ment lasted for 8 months, from February to November 2010.Penelitian ini merupakan kelanjutan sebagai penelitian multi-years. Pada tahun pertama, (1) mengungkapkan data tentang pengelolaan SMA unggulan di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan, berdasarkan indikator-indikator pendidikan berbasis hak asasi, dan (2) mengungkap- kan data pengelolaan dan keberadaan sekolah-sekolah internasional di DKI Jakarta. Berdasarkan temuan- temuan tersebut pada tahun pertama (2009) telah disusun tiga buku pedoman yang akan dijadikan dasar dalam pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yaitu: (1) buku pedoman pengembangan SBI, (2) buku pedoman pengembangan kurikulum SBI, dan (3) buku pedoman ketenagaan SBI. Selanjutnya pada tahun kedua, ketiga buku pedoman tersebut akan diujicobakan di sekolah-sekolah yang SMU unggulan berpotensi menjadi SBI. Jika ditemukan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, ketiga buku pedoman tersebut akan lebih disempurnakan lagi. Selain itu, pada tahun kedua (2010) akan disusun pula: (1) buku pedoman seleksi siswa SBI, (2) buku pedoman pelaksanaan proses belajar mengajar SBI, dan (3) buku pedoman pembiayaan SBI. Buku-buku pedoman tersebut akan melengkapi seluruh sistem pengembangan SBI sesuai dengan pa- rameter-parameter pendidikan berbasis hak asasi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah evaluatif dan deskriptif dengan lokasi penelitian di SMA RSBI di Provinsi Yogyakarta (SMAN 3 Yogyakarta, SMAN 8 Yogyakarta, dan SMA 2 Muhamadiyah). Penelitian evaluatif digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan Buku Pedoman Pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional, Buku Pedoman Ketenagaan, dan Buku Pedoman Kurikulum. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 8 bulan, dari bulan Pebruari sampai dengan Nopember 2010
Hak Perlindungan Sosial bagi Buruh Migran Informal: Sebuah Perbandingan di Beberapa Negara
Full text linkIn order to protect informal migrant workers (“BMIâ€), both sending and receiving countries should provide social protection such as training, mentoring, social security and others as part of the BMI’s rights. The obligation to provide social protection for BMI is stipulated in instruments and standards in the international level such as the United Nations Declaration on Human Rights and ILO Convention No. 102 of 1952; and in the ASEAN level. Based on a normative juridical research on the social protection system for BMI in Indonesia and other ASEAN countries, it is found that social protection does not provide maximized yet by not providing social security to the BMI, which is useful to provide compensation and to protect their financial well being. Recent alternative, the government of ASEAN countries requires employers to insure that the employment BMI and BMI can participate voluntarily in the insurance schemes, which are available in the country. Nonetheless, in order to meet human rights of BMI in obtaining social security thus the Indonesian government which is currently revising Law No. 39 Year 2004 concerning the Placement and Protection of Indonesian Workers expected to provide social security scheme for BMI and the implementation of social security can be integrate with the ASEAN countries and other destination countries so BMI can obtain social security benefits wherever they are.Dalam rangka melindungi Buruh Migran Informal (“BMIâ€), baik negara pengirim dan penerima harus memberikan perlindungan sosial seperti pelatihan, pendampingan, jaminan sosial dan lainnya sebagai bagian dari hak asasi BMI. Kewajiban untuk memberikan perlindungan sosial pada BMI diatur dalam instrumen dan standar di tingkat internasional seperti dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia dan Konvensi ILO Nomor 102 Tahun 1952; dan di tingkat ASEAN. Berdasarkan penelitian yuridis normatif terhadap sistem perlindungan sosial atas BMI di Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya, diketahui bahwa perlindungan sosial yang diberikan belum maksimal dengan belum memberikan jaminan sosial pada BMI yang sebenarnya berguna untuk memberikan ganti rugi dan melindungi kesejahteraan finansial. Alternatifnya saat ini, pemerintah negara-negara ASEAN mewajibkan pemberi kerja untuk mengasuransikan BMI yang dipekerjakannya dan BMI dapat turun ikut secara sukarela dalam skema asuransi yang tersedia di negara tersebut. Meskipun demikian, dalam rangka pemenuhan hak asasi BMI dalam memperoleh jaminan sosial maka diharapkan bagi pemerintah Indonesia yang saat ini sedang merevisi Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk dapat memasukkan skema jaminan sosial bagi BMI dan melakukan integrasi pelaksanaan jaminan sosial dengan Negara-negara ASEAN dan Negara tujuan lainnya sehingga BMI dapat memperoleh manfaat jaminan sosial dimanapun mereka berada
Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Jember Fashion Carnival: Perspektif Hak Asasi Manusia
No full textThe issue of discrimination and negative stigmatization of transgender people in the Jember Regency is considered an obstacle to the freedom of expression for every individual. This study aims to analyze the views of the people of the Jember Regency in regard to transgender women’s right to freedom of expression after the Jember Fashion Carnival event. This research utilizes an empirical juridical research method with sociological approach and legal approaches. The results of this study indicate that the community's social construction of the rights of transgender expression after the Jember Fashion Carnival event is demonstrated through the community's appreciation of the transgender people’s works at the event and the provision of space for their expression to develop creativity. Although the government of Jember Regency has not implemented specific policies to protect the rights of transgender people in expressing themselves and developing their potential, the government and residents of Jember have recognized the transgender community as citizens with equal rights and positions to express themselves and contribute to the progress of Jember Regency.Isu diskriminasi dan stigmatisasi negatif transgender di Kabupaten Jember dinilai menghambat kebebasan berekspresi setiap individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan masyarakat Kabupaten Jember terhadap hak kebebasan berekspresi transgender pasca acara Jember Fashion Carnival. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial masyarakat terhadap hak berekspresi transgender pasca gelaran Jember Fashion Carnival ditunjukkan melalui apresiasi masyarakat terhadap karya transgender di ajang tersebut dan pemberian ruang ekspresi mereka untuk mengembangkan kreativitas. Meskipun pemerintah Kabupaten Jember belum menetapkan kebijakan khusus untuk melindungi hak transgender dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya, namun pemerintah dan warga Jember telah mengakui komunitas transgender sebagai warga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk mengekspresikan diri dan berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Jember
Pencegahan Kasus Lesbian di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia: Pendekatan Sosial Hukum
Full text linkThe case of lesbians in Correctional Institutions is phenomenal and has already come to the attention of all groups; there are also health impacts that threaten the community’s safety if Lesbians are indicated. Lesbian cases, in particular, occur not only in the community but have also penetrated Correctional Institutions (Lapas), so early prevention is needed to maintain security and order in Correctional Institutions. This study will use a Sociolegal Approach; data collection is carried out using interview techniques with prisoners. The data analysis is carried out in the form of a Sociolegal Approach with rules relevant to the topic of discussion. The result is that regulations regarding preventing Lesbians in Correctional Institutions are not found. Still, the researchers found that officers can review granting rights to each prisoner if the prisoner commits an act that disturbs conductivity in the Correctional Institutions. The imposition of a measurable sentence against the prisoner isalso enforced. The vision and mission within Correctional Institutions, which focus on coaching, have also been carried out because coaching is the right of convicts. Guidance is generally not only on the religious side but also on positive activities for self-development in line with the assessment of Community Guidance. Kasus lesbian di Lembaga Pemasyarakatan memang fenomenal dan sudah menjadi perhatian semua kalangan; ada juga dampak kesehatan yang mengancam keselamatan masyarakat jika terindikasi Lesbian. Kasus lesbian khususnya terjadi tidak hanya di masyarakat tetapi juga sudah merambah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga diperlukan pencegahan sejak dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Kajian ini akan menggunakan Pendekatan Sosial-Hukum; pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narapidana. Analisis data dilakukan dalam bentuk Pendekatan Sosial-Hukum dengan kaidah-kaidah yang relevan dengan topik pembahasan. Akibatnya, peraturan tentang pencegahan lesbian di Lembaga Pemasyarakatan tidak ditemukan. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa petugas dapat meninjau kembali pemberian hak kepada setiap narapidana jika narapidana tersebut melakukan perbuatan yang mengganggu konduktivitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan hukuman terukur terhadap narapidana juga ditegakkan. Visi dan misi dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang menitikberatkan pada pembinaan, juga telah dilakukan karena pembinaan merupakan hak narapidana. Bimbingan umumnya tidak hanya pada sisi keagamaan tetapi juga pada kegiatan positif untuk pengembangan diri sejalan dengan penilaian Bimbingan Masyarakat
Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia Melalui Paralegal
Full text linkThis article aims to examine how the development of the role of paralegals in providing legal aid in Indonesia and to examine the challenges that will be faced by paralegals in the practice of providing legal aid in Indonesia. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results of this study reveal that the development of the role of paralegals in providing legal aid in Indonesia can be studied in Permenkumham No. 1 of 2018 paralegals have the authority to provide legal aid through litigation and non-litigation, but this is considered contrary to Law no. 18 of 2003 concerning Advocates, so that the Supreme Court of the Republic of Indonesia through Supreme Court Decision No. 22/P/HUM/2018 which states that the provisions of Articles 11 and 12 of Permenkumham No. 1 of 2018 does not apply in general, so that the authority of paralegals is limited to providing legal aid on a non-litigation basis, then the role of paralegals gets a reaffirmation in Permenkumham No. 3 of 2021 where paralegals are given the authority to provide legal aid through litigation but not independently, in practice providing legal aid by paralegals in general there are several challenges that can become obstacles including paralegals are required to have an understanding of the legal system, regulations and legal procedures in force in the relevant territory.Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perkembangan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia serta menelaah terkait tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh paralegal dalam praktik pemberian bantuan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasilpenelitian ini mengungkapan bahwa perkembangan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia dapat dikaji dalam Permenkumham No. 1 Tahun 2018 paralegal berwenang untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi, namun hal ini dianggap bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah AgungNo. 22/P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 dan 12 dari Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tidak berlaku secara umum, sehingga kewenangan paralegal hanya sebatas pemberian bantuan hukum secara non litigasi, kemudian peran paralegal mendapatkan suatu penegasan kembali dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 dimana paralegal diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum secara litigasinamun tidak secara mandiri, dalam praktik pemberian bantuan hukum oleh paralegal secara umum terdapat beberapa tantangan yang dapat menjadi penghambat di antaranya adalah paralegal diwajibkan untuk memiliki pemahaman tentang sistem hukum, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku di wilayah yang relevan
Pengaturan Juru Bahasa Isyarat dalam Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris bagi Penghadap Tunarungu
Full text linkThe objective of this paper is to analyze the arrangement for sign language interpreters in making authentic deeds by a Notary for deaf appearers in Indonesia and to analyze the relevant arrangements regarding this issue in terms of the provision of sign language interpreters by a Notary for deaf appearers in the future. The benefit of this writing is to provide a juridical understanding regarding the arrangements for providing sign language interpreters in making authentic deeds by a Notary for deaf appearers in Indonesia as well as providing scientific contributions in the dimension of the Notary Act. The void of norms underlying writing uses a type of normative legal research through statutory and comparative approaches which are analyzed using descriptive, comparative, argumentative, and prescriptive techniques. The results of the study show that the authority of a Notary to make authentic deeds is contained in Article 15 paragraph (1) of the Amendment to the Act on the Position of Notary. This arrangement is intended for appearers with non-disabled conditions only because it contains a “sufficiently clear†clause. Based on a comparative study of the Amendment to the Act on the Position of Notary and the Japanese Notary Act, the Amendment to the Act on the Position of Notary has not regulated the provision of sign language interpreters for deaf appearers, while the Japanese Notary Act has regulated sign language interpreters. Resolving the urgency of this problem by formulating arrangements for sign language interpreters in the Amendment to the Act on the Position of Notary by adopting the provisions contained in the Japanese Notary Act.Penulisan bertujuan menganalisis pengaturan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia, menganalisis pengaturan yang relevan mengenai persoalan tersebut atas penyediaan juru bahasa isyarat oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di masa mendatang. Manfaat penulisan memberikan pemahaman secara yuridis terkait pengaturan penyediaan juru bahasa isyarat dalam pembuatan akta otentik oleh Notaris bagi penghadap tunarungu di Indonesia serta memberikan sumbangan keilmuan dalam dimensi Hukum Kenotariatan. Kekosongan norma melandasi penulisan menggunakan jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan perbandingan yang dianalisis dengan teknik deskriptif, komparatif, argumentatif, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Notaris membuat akta otentik termuat dalam Pasal 15 ayat (1) UU Jabatan Notaris Perubahan. Pengaturan tersebut ditujukan bagi penghadap dengan kondisi non disabilitas saja karena memuat klausula “cukup jelas.†Berdasarkan studi komparasi UU Jabatan Notaris Perubahan dengan UU Notaris Jepang, maka UU Jabatan Notaris Perubahan belum mengatur mengenai penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu, sedangkan UU Notaris Jepang telah mengatur perihal juru bahasa isyarat. Penyelesaian urgensi atas problematika ini dengan merumuskan pengaturan juru bahasa isyarat dalam UU Jabatan Notaris Perubahan dengan mengadopsi ketentuan yang termuat dalam UU Notaris Jepang
Analisis Juridis terhadap Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Transaksi Elektronik dan Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor :1240/Pid.Sus/2022/PN. Tng dan Putusan Nomor: 576/ Pid,Sus/2022/PN. Blb.)
Full text linkThis article focuses on the crime of electronic transactions and money laundering. This focus was motivated by reports from victims of fraud by Indra Kenz and Doni Salman via videos circulating on social media regarding the investment business. This uses the Binomo and Quotex applications. During the examination at the Tangerang and Bale District Courts, Bandung, there was a disparity in the sentences imposed by the judges in decision Number: 1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng and Decision Number: 576/Pid,Sus/2022/PN.Blb. Indra was sentenced to 6 years and Doni to 4 years. Based on this, this article wants to analyze the reasons that the judge considered in deciding the criminal case of electronic transactions and money laundering for the two perpetrators with different sentences for the two perpetrators. This is because the criminal acts committed by the two perpetrators have similarities. This research uses a normative juridical method with a case approach. Sources of legal research materials used consist of judge's decisions, cases to be analyzed, legislation, books (literature) and scientific journals related to writings and data from news articles. The data collection procedure was carried out by searching data on the internet related to the writing topic. All data collected will be compiled and analyzed using theory or expert opinion. Then, this theory is linked to the reasons or legal considerations (ratio decidendi) used by the judge in making his decision. This study concluded that the disparity in sentences imposed on the two perpetrators was due to the lack of clear regulations prohibiting binary option trading affiliates. Apart from that, there are differences in regulations regarding the spread of fake news that harm consumers in the ITE Law and the Consumer Protection Law.Artikel ini berfokus pada tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang. Fokus ini dilatarbelakangi adanya laporan dari korban penipuan oleh Indra Kenz dan Doni Salman melalui video yang beredar di media sosial mengenai bisnis investasi. Hal ini menggunakan aplikasi Binomo dan Quotex. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tangerang dan Bale, Bandung, terjadi disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dalam putusan Nomor:1240/Pid.Sus/2022/PN.Tng dan Putusan Nomor: 576/Pid,Sus/2022/PN.Blb. Indra dijatuhi hukuman 6 tahun dan Doni 4 tahun. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini hendak menganalisis alasan-alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana transaksi elektronik dan pencucian uang bagi kedua pelaku dengan penjatuhan hukuman yang berbeda bagi kedua pelaku. Hal ini mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh kedua pelaku memiliki persamaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian yang digunakan terdiri dari putusan hakim, perkara yang akan dianalisis, perundang-undangan, buku (literatur) dan jurnal ilmiah terkait dengan tulisan serta data dari artikel berita. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri data di internet terkait dengan topik tulisan. Semua data yang terkumpul akan dirangkai dan dianalisis dengan menggunakan teori atau pendapat para ahli. Kemudian, teori tersebut dikaitkan dengan alasan-alasan atau pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Studi ini menyimpulkan bahwa terjadinya disparitas dalam penjatuhan hukuman pada kedua pelaku disebabkan karena belum ada pengaturan yang jelas yang melarang afliator trading binary option. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan mengenai penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen