e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Interlegality Perkawinan Beda Agama Vis a Vis Surat Edaran Mahkamah Agung Nomot 2 Tahun 2023 tentang Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia
No full textThe polemic of interfaith marriages is not a new problem at the legal level in Indonesia, especially with the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 for District Courts to reject requests for registration of interfaith marriages. This has caused pros and cons in the community. The purpose of this research is to elaborate on the impact on the independence of judges and the constitutional rights of marriage actors, as well as the position of SEMA when faced with the rights of interfaith marriages conducted abroad and brought to Indonesia. This research can enrich insights into the discourse of interfaith marriage in Indonesia. This research uses a normative legal research method that relies on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed prescriptively. The results of this study are, First, SEMA can interfere with the independence of judicial power itself, where the Supreme Court is one of the actor of SEMA. Secondly, SEMA impacts the non-fulfillment of the constitutional rights of actors of interfaith marriages to obtain legal certainty, equality before the law, and legal protection. Thirdly, SEMA can trigger smuggling of law in interfaith marriages where the legal consequences must be recognized based on the principles of rights derived from foreign law, the principle of reciprocity, and the principle of comitas gentium. These three principles underlie the inter legality of interfaith marriages, so they have transnational legality. This research recommends that the Supreme Court revoke the SEMA that has been issued.Polemik pernikahan beda agama bukanlah masalah baru di tataran hukum di Indonesia, terlebih dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 agar Pengadilan Negeri menolak permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengelaborasi dampaknya terhadap independensi hakim dan hak-hak konstitusional pelaku perkawinan, serta kedudukan SEMA tersebut jika dihadapkan pada hak- hak perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri dan dibawa ke Indonesia. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan mengenai wacana perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama, SEMA dapat mengganggu independensi kekuasaan kehakiman itu sendiri, di mana Mahkamah Agung merupakan salah satu aktor dari SEMA. Kedua, SEMA berdampak pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional pelaku perkawinan beda agama untuk mendapatkan kepastian hukum, kesamaan kedudukan di depan hukum, dan perlindungan hukum. Ketiga, SEMA dapat memicu terjadinya penyelundupan hukum dalam perkawinan beda agama yang akibat hukumnya harus diakui berdasarkan asas-asas hak yang berasal dari hukum asing, asas resiprositas, dan asas comitas gentium. Ketiga asas tersebut mendasari legalitas perkawinan beda agama sehingga memiliki legalitas transnasional. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung mencabut SEMA yang telah dikeluarkan
Implementasi Ranham Generasi Ketiga tentang Pencemaran Udara dan Air Akibat Limbah Industri di Provinsi Jawa Timur
Full text linkNational action plans on human rights (ranham) the third generation is an attempt is conceived of as the guidelines of reverence, protection, promotion and fulfilment of human rights and human rights to the state responsibilities and obligations for citizens. But in the implementation of not in accordance with government policy, the focus of local governments must consider, the potential, and the problems not yet fulfill the good and healthy environment for the community. The condition of the environmental quality that is less good on water and air pollution caused by industrial waste.This writing ranham trying to unravel the readiness of the implementation of the committee, and to know local government policy in order to ranham pro environment. A method of the research uses a method of qualitative berciri descriptive analytical, with data collection techniques primary and secondary sources of accurate data, the inventory of the legislation relating to data.Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Generasi Ketiga adalah merupakan suatu upaya disusun sebagai pedoman pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara bagi warga negara. Namun dalam pelaksanaan belum sesuai dengan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah harus memperhatikan fokus, potensi, dan permasalahan yang belum terpenuhinya lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat. Kondisi kualitas lingkungan hidup yang kurang baik terhadap pencemaran air dan udara yang diakibatkan limbah industri. Tulisan ini mencoba mengurai kesiapan pelaksanaan kepanitiaan ranham, dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam rangka ranham pro lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif yang berciri deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder dari sumber data yang akurat, melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan data evaluasi menggunakan metode yuridis normatif dan empiris
Peranan Lembaga Adat dan Kearifan Lokal dalam Upaya Pencegahan dan Penyelesaian Konflik Horizontal di Provinsi Jambi
Full text linkConflict between people or between groups of people is a situation that shall always exist in every social interaction. Customary institutions (Lembaga Adat) and local knowledge as part of the structure of a society play a role in influencing conflict attitude and behavior, which may potentially amount to violence. The existence of customary institutions and local knowledge has become one of the community robustness pillars that are expected to overcome any social problems, or to switch people's violent behavior into a positive one without injuring others or the community at large. The role of traditional institutions, based on the functioning of the community in general, is as a common body whenever a situation requires a traditional affirmative action in the society. Traditional institution, as a component of society, is thus essential for the integrity of the structure of society itself, without which a community could lose its identity as a civilized society along with local wisdom within.Konflik antar manusia atau antar kelompok masyarakat adalah suatu situasi yang akan selalu ada dalam interaksi sosial. Lembaga adat dan kearifan lokal sebagai bagian dari struktur masyarakat mempunyai peranan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku konflik terutama yang berpotensi terhadap terjadinya kekerasan. Keberadaan lembaga adat dan kearifan lokal ini menjadi salah satu pilar kekokohan masyarakat yang diharapkan mampu mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan atau mengubah perilaku kekerasan masyarakat menjadi perilaku positif dan tidak merugikan satu dengan yang lainnya atau masyarakat pada umumnya. Peran lembaga adat sesuai dengan fungsi kemasyarakatan secara umum adalah harapan bersama ketika suatu situasi menghendaki perilaku aktif dari lembaga adat di dalam masyarakat. Lembaga adat sebagai salah satu komponen masyarakat adalah struktur yang penting bagi keutuhan masyarakat itu sendiri. Tanpa keberadaan dan perannya, suatu masyarakat bisa kehilangan jati diri sebagai suatu masyarakat yang berbudaya dengan nilai-nilai kebaikan yang dimilikinya
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dasar bagi Komunitas Adat Terpencil di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Full text linkThe purpose of the study was intended to determine the policy of the local government in the fulfillment of the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary education in remote indigenous areas . The purpose of the study was intended to determine the policy of the local government in the fulfillment of the right to basic education , and any obstacles encountered in the context of primary education in remote indigenous areas . The data used in this study is a secondary data collected by literature search ( library research ) and primary data (field research ) that the data collected from each subject , in this case the informant Department of Education , Principals & teachers ( formal ) , organizers of non education informal ( outside of school ) , Community leader / religious , NGO , parents , and Children of primary school age ( which is still in school and dropping out of school ) . While the primary data collection tool was the interview will be made to suit the needs of the target group of the study. The study sample was taken from the whole group / unit Belu District Education Office in East Nusa Tenggara Province . Local Government Policy in the fulfillment of basic education rights to people in remote indigenous communities have been working to improve the quality and quantity of basic education primary school . At the local government level , there are efforts in basic education budget allocated in the budget although it has not reached 20 % as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 . Constraints faced in the provision of basic education in the region is limited infrastructure and educators both in quantity and quality . Agencies active in implementing basic education programs in addition to the education office is the Regional Office of Religious and Social Service programs through family expectations (PKH) .Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar, dan kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar di wilayah adat terpencil. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak atas pendidikan dasar, dan kendala apa saja yang dijumpai dalam rangka menyelenggarakan pendidikan dasar di wilayah adat terpencil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (library research) dan data primer (field research) yang dikumpulkan dari setiap subjek data, dalam hal ini informan Dinas Pendidikan, Kepala sekolah & guru (formal), Penyelenggara pendidikan non-formal (luar sekolah), Tokoh adat/agama, LSM, Orang tua murid, dan Anak usia sekolah dasar (yang masih sekolah dan yang putus sekolah). Sedangkan alat pengumpulan data primer adalah wawancara akan dilakukan terhadap kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sampel penelitian ini diambil dari keseluruhan kelompok/unit Dinas Pendidikan di Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan hak pendidikan dasar untuk masyarakat komunitas adat terpencil sudah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan kuantitas sekolah dasar. Di tingkat pemerintah daerah, ada upaya mengalokasikan anggaran pendidikan dasar di dalam APBD meskipun belum mencapai 20% sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kendala melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Agama dan Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH). yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di wilayah ini adalah terbatasnya sarana dan prasarana dan tenaga pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas. Instansi yang aktif dalam melaksanakan program pendidikan dasar selain dinas pendidikan adalah Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Sosial melalui program keluarga harapan (PKH)
Kajian Atas Kasus-Kasus Pelanggaran Ham TKW di Luar Negeri (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Utara dan Disadur dari Hasil Penelitian Pusat Penelitian Hak-Hak Kelompok Khusus Tahun 2010)
Full text linkHuman Rights Violations of Labor Women that have emerged so far such as unpaid salary and abused by employers are crucial issues as it involves inter-state relations. On the one hand, Indonesia intends to preserve the harmony of Indonesia’s diplomatic relations, but on the other hand such problems have brought grief issues for migrant workers and their families. The problem is that how the protection of migrant workers’ rights who are working abroad is to be implemented; What are the causing factors of the occurence of human rights violations over maids working abroad, especially in Malaysia, and what steps needed to be taken to provide protection of migrant workers who are working abroad. The purpose of this study was to determine and to describe the practice of human rights protection. The method used is a qualitative approach with descriptive type (empirical juridic) and in answering the research problem, the research uses documentary research and field research. While the research is to evaluate the practice of human rights protection in order to find the causative factors of human rights abuses over migrant workers working in foreign countries, and measures that are needed to be done to prevent the occurrence of violations of Labor Women in the future.Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tenaga Kerja Wanita yang ada selama ini seperti tidak dibayar gaji dan dianiaya oleh majikan merupakan masalah yang krusial dalam penyelesaiannya karena menyangkut hubungan antar negara. Di satu sisi, Indonesia ingin mejaga keharmonisan hubungan diplomatik, di sisi lain masalah tersebut membawa duka mendalam bagi para TKW dan keluarganya. Permasalahan yang diangkat bagaimana praktik perlindungan hak-hak TKW yang bekerja di luar negeri; faktor Apa yang menjadi penyebab terjadi pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya di Malaysia; langkah-langkah apakah yang perlu dilakukan untuk memberi perlindungan bagi TKW yang sedang bekerja di luar negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan praktik perlindungan HAM. Metode yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif (yuridis empiris) dan untuk menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (documentary research) dan studi lapangan (field research). Sedangkan penelitian yang dilakukan adalah mengevaluasi dari praktik perlindungan HAM untuk dapat menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM TKW yang sedang bekerja di Luar Negeri, dan langkah - langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM TKW di masa datang
Risiko Misleading Information Laporan Keuangan Penerbit UMKM pada Securities Crowdfunding: Mengimplementasikan BLU sebagai Auditor untuk menjamin Perlindungan Pemodal
Full text linkSecurities Crowdfunding (SCF) is expected to be a fast, cheap, and massive alternative funding system for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, its implementation is far from ideal. Several studies in China, Britain, and America concluded that SCF is one of the riskiest investment instruments. This is closely related to the lack of implementation of audit obligations on the financial statements of MSMEs as Issuers. To analyze the above problems, this study applied doctrinal research methods and Reform Oriented Research. This study aimed to analyze the urgency of establishing the Public Service Agency of Securities Crowdfunding (BLU SCF) in the implementation of the SCF ecosystem in Indonesia and design the idea of regulating BLU SCF as an SCF auditor. This research found that: (1) the urgency of establishing BLU SCF includes the high default risk by the Issuers, the responsibility exemption from the Issuers and the Organizers for the truth of the financial statements, and there is a potential conflict of interest between the Issuers and the Organizers; (2) BLU SCF will be authorized to audit the reports and other financial documents published by the Issuers through the Organizers. Institutionally, BLU SCF will be under the auspices of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. This idea is expected to improve the practice of SCF implementation in Indonesia, by prioritizing the protection of Investors’ rights to the truth of the Issuer’s financial statements.Securities Crowdfunding (SCF) diharapkan menjadi sistem pendanaan alternatif yang cepat, murah, dan masif bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Akan tetapi dalam implementasinya, pelaksanaan SCF masih jauh dari ideal. Sejumlah studi di Cina, Inggris, dan Amerika menyimpulkan SCF adalah salah satu instrumen investasi yang paling berisiko. Hal tersebut erat kaitannya dengan minimnya pemberlakuan kewajiban audit terhadap laporan keuangan UMKM selaku Penerbit. Untuk menganalisis permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dan Reform Oriented Research. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan Badan Layanan Umum Securities Crowdfunding (BLU SCF) dalam penyelenggaraan ekosistem SCF di Indonesia, dan mendesain gagasan pengaturan BLU SCF sebagai auditor SCF. Penelitian ini menemukan bahwa: (1) urgensi pembentukan BLU SCF di antaranya adalah tingginya risiko gagal bayar oleh Penerbit, adanya pembebasan tanggung jawab dari Penerbit dan Penyelenggara atas kebenaran laporan keuangan, dan terdapat potensi konflik kepentingan antara Penerbit dan Penyelenggara; (2) BLU SCF akan berwenang melakukan audit atas laporan dan dokumen keuangan lain yang dipublikasi oleh Penerbit melalui Penyelenggara. Secara kelembagaan, BLU SCF akan berada di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Puncaknya gagasan ini diharapkan dapat menyempurnakan praktik penyelenggaraan SCF di Indonesia, dengan mengedepankan perlindungan hak Pemodal atas kebenaran laporan keuangan Penerbit
Potensi Konflik Kekerasan Antar Kelompok Narapidana dalam Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Tangerang
Full text linkThe purpose of this study is to determine the potential of violent conflict between groups of inmates, the causal factors of violent conflict between groups of inmates and to describe any treatment efforts and problem solving violent conflicts between groups of inmates in correctional institutions, so that it can be used as an input and advice to the stakeholders in the area of violent conflict resolution and management among the group of prisoners in correctional institutions. This study uses a qualitative approach, with a research strategy that uses and gathers in depth data/information about the phenomenon of violent conflict in correctional institutions. The data and information and research results will illustrate this phenomenon qualitatively along with its mutual relations analysis between the phenomenon and the relevant factors involved. The research also applies literature study and field work as tools and techniques for data collection. Furthermore, the research reveals several points: first, conflicts between inmates in the Penitentiary Class IIA Tangerang are quite common with low level of conflict escalation and involving private matters of the inmates. Such conflicts is mostly caused by small matters such as debt issues, lost of personal belongings (money, toiletries), and misunderstandings-such as attitudes that are considered arrogant or even insulting. Second, the conflict or dispute is likely to be resolved between inmates or involving the leaders and chief of each block. Such a measure was ussually taken to prevent a wider conflict. In addition, if such an issue reaches the officer’s room, there shall be a following penalty imposed by the officers. If the problems faced are considered heavy and difficul to reach a common ground, then the prison officers should be involved. The recommendations presented in this study are: first, there is a need for a more comprehensive guidance for people considering some psychological effects they burden during their sentences. Secondly, in guiding the inmates, there are several measures that can be taken for instance by giving them training on skills they could use after serving their sentences in prison. Third, coaching and skills training need to be implemented with the involvement of other agencies outside the correctional institution, whether public or private agency, or any social institutions that intend and are concerned about the problems faced by the inmates in correctional institutions. Fourth, the leadership in correctional institutions requires a leader who is capable in nurturing the attitude of the inmates and he/she should have adequate managerial skills in managing prisons in order to be a good organization. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi konflik kekerasan antar kelompok narapidana, faktor-faktor penyebab konflik kekerasan antar kelompok narapidana dan upaya-upaya penanganan dan pemecahan masalah konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang, sehingga dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan masukan kepada stakeholder penanganan dan pemecahan konflik kekerasan antar kelompok narapidana dalam lembaga pemasyarakatan.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi penelitian yang akan lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan data/informasi secara mendalam mengenai fenomena konflik kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara kualitatif data dan informasi hasil penelitian akan menggambarkan fenomena-fenomena tersebut beserta analisis saling hubungan antar fenomena dan faktor-faktor relevan terkait. Alat dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan.Dari hasil penelitian terungkap, pertama konflik antar warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tangerang sering terjadi dengan eskalasi konflik yang kecil dan hanya melibatkan pribadi narapidana. Penyebab terjadinya konflikpun merupakan hal yang kecil seperti masalah utang piutang, kehilangan barang-barang pribadi (uang, perlengkapan mandi), kesalahpahaman misalnya sikap yang dianggap arogan atau melecehkan pada saat bertemu dan bertatapan mata. Kedua, konflik atau perselisihan tersebut cenderung diselesaikan secara sepihak diantara warga binaan atau melibatkan pemuka dan ketua blok. Hal itu diambil untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih luas. Disamping itu, apabila permasalahan tersebut sampai kepada petugas maka cenderung akan ada hukuman yang menyertai. Apabila permasalahan yang dihadapi dianggap berat dan susah mencapai titik temu, maka barulah petugas lembaga pemasyarakatan dilibatkan.Adapun saran yang disampaikan dalam penelitian ini adalah, Pertama, perlu pembinaan yang lebih menyeluruh terhadap warga binaan mengingat mereka selama menjalani masa hukuman mengalami faktor kejiwaan. Kedua, pembinaan dapat dilaksanakan dengan membimbing narapidana untuk menyalurkan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki apabila ada, atau memberi mereka pelatihan keterampilan yang dapat mereka pergunakan untuk kelangsungan hidup mereka selepas dari lembaga pemasyarakatan. Ketiga, pembinaan dan pelatihan keterampilan perlu dilaksanakan dengan melibatkan instansi di luar lembaga pemasyarakatan baik itu instansi pemerintah maupun swasta atau lembaga sosial kemasyarakatan yang bersedia dan concern terhadap permasalahan yang dihadapi narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Keempat, lembaga pemasyarakatan membutuhkan sikap pemimpin yang mampu mengayomi warga binaan serta memiliki kemampuan manajerial yang memadai untuk mengelola lembaga pemasyarakatan agar menjadi organisasi yang baik
Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sanro
Full text linkThis study aims to find out about the legal protection of Sanro Traditional Knowledge in South Sulawesi, and to analyze the concept of benefit sharing as a protection for Sanro traditional knowledge. This research is normative research, with a statue approach, while the data source used is secondary data in the form of statutory regulations related to Traditional Knowledge. The results of this study indicate that statutory regulations relating to Traditional Knowledge are not sufficient in providing protection. So, one of the concepts that can be applied in the protection of Traditional Knowledge is by using the concept of benefit sharing. The concept of benefit sharing that used not only emphasize the economic aspect, but also the moral aspect, which is the recognition of the existence of the Traditional Knowledge.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional Sanro di Sulawesi Selatan, serta menganalisis konsep benefit sharing sebagai perlindungan pengetahuan tradisional sanro. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional belum memadai dalam memberikan perlindungan. Maka, salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional, yaitu menggunakan konsep benefit sharing. Konsep benefit sharing yang digunakan tidak hanya menekankan pada aspek ekonomis, namun juga pada aspek moral yaitu pengakuan akan eksistensi Pengetahuan Tradisional tersebut
Reduksi Hak Partisipasi publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Perizinan Berusaha di Indonesia: Perspektif Green Constitution
Full text linkThe green constitution concept in the Indonesian Constitution is the legal fundamental basis for environmental protection in implementing the national economy through public participation. The rationale for "public participation" as part of the rights of the International Covenant on Civil and Political Rights needs to be examined in Government Regulation instead of Law No. 2 of 2023 concerning Job Creation, passed into a legal act. This writing aims to analyze the components of public participation rights that the job creation act can potentially reduce, especially the provisions on the Environmental Impact Assessment (EIA) in enforcing the green constitution. This research is conducted based on normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of this research show that the rules for involving the community in preparing the EIA in the Job Creation Act differ from the green constitution principles in 2 (two) aspects. First, the limitation on community involvement in the Job Creation Act is potentially unconstitutional with the essence of the green constitution and the 1945 Constitution, which guarantees the right of public participation in the environmental field. Second, in the green constitution, the urgency of aspirations for public participation can become a consideration for making more transparent decisions in implementing an economy based on sustainable development. Restrictions on community involvement reduce the concept of a green constitution and potentially reduce the transparency in the granting of business permits in Indonesia which cannot mitigate the risk of environmental losses due to economic exploitation.Konsep green constitution dalam konstitusi Indonesia menjadi landasan hukum dasar perlindungan lingkungan hidup pada penyelenggaraan perekonomian nasional melalui partisipasi publik. Penalaran â€partisipasi publik†sebagai bagian hak dari International Covenant on Civil and Political Rights perlu diteliti dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis komponen hak partisipasi publik yang berpotensi direduksi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam menegakkan green constitution. Penelitian artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aturan pelibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL pada Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan prinsip green constitution dari 2 (dua) aspek. Pertama, pembatasan pelibatan masyarakat dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi inskonstitusional dengan esensi green constitution pada UUD 1945 yang menjamin hak partisipasi publik di bidang lingkungan hidup. Kedua, dalam konsep green constitution, urgensi aspirasi partisipasi publik dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan yang lebih transparan dalam penyelenggaraan perekonomian berbasis sustainable development. Pembatasan pelibatan masyarakat justru mereduksi konsep green constitution dan berpotensi mengurangi transparansi dalam pemberian perizinan berusaha di Indonesia dalam memitigasi risiko kerugian lingkungan akibat eksploitasi ekonomi
Perbandingan Ketentuan Pidana Legislasi Nasional Negara Sponsor Deep-Seabed Mining
Full text linkNational legislation is the requirement established by the International Seabed Authority (ISA) for each country sponsoring Deep-seabed Mining (DSM) and criminal provisions and sanctions are an inseparable part of it. A total of 38 states are listed as sponsoring states, while Indonesia, with its potential as a maritime country and member of UNCLOS 1982, has not participated in DSM activities. This article aims to explore and compare the criminal provisions in the national legislation of sponsoring states that have been approved by the ISA so that the formulation of sanctions in Indonesian national legislation can be illustrated in order to prepare Indonesia’s contribution as a sponsoring state for DSM activities in the International Seabed Area. The research method used is normative juridical with a statute and comparative approach. The research results show that the majority of sponsoring states in their criminal provisions stipulate criminal sanctions in the form of fines as well as the possibility of imprisonment and several administrative sanctions. Based on the results of this comparative study, it can be concluded that the formulation of sanctions that can be regulated in Indonesian national legislation is a maximum fine of more than 100 billion Rupiah and a maximum prison sentence of not less than 5 years, as well as additional criminal penalties and administrative sanctions in the form of termination or revocation of DSM activity permits, confiscation of profits resulting from illegal DSM acquisition, and compensation for environmental damage caused by DSM activities.Legislasi nasional menjadi suatu persyaratan International Seabed Authority (ISA) kepada setiap negara sponsor Deep-seabed Mining (DSM) dan ketentuan pidana berikut sanksi menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalamnya. Sebanyak 38 negara tercantum sebagai negara sponsor, sementara Indonesia dengan potensinya sebagai negara Maritim dan anggota UNCLOS 1982 belum berpartisipasi dalam aktivitas DSM. Artikel ini bertujuan mengeksplorasi dan membandingkan ketentuan pidana pada legislasi nasional negara-negara sponsor yang telah disetujui oleh ISA sehingga dapat tergambar formulasi sanksi dalam legislasi nasional Indonesia guna mempersiapkan kontribusi Indonesia sebagai negara sponsor aktivitas DSM di Area Dasar Laut Internasional. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan perbandingan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa mayoritas negara sponsor dalam ketentuan pidananya menetapkan sanksi pidana berupa denda serta kemungkinan pidana penjara dan beberapa sanksi administratif. Berdasarkan hasil studi komparatif tersebut dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi yang dapat diatur dalam legislasi nasional Indonesia yaitu maksimal pidana denda lebih dari 100 miliar rupiah dan maksimal pidana penjara tidak kurang dari 5 tahun, serta dilengkapi pidana tambahan dan sanksi administratif berupa penghentian atau pencabutan izin aktivitas DSM, penyitaan keuntungan hasil perolehan DSM illegal, dan kompensasi kerusakan lingkungan disebabkan aktivitas DSM