e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Penanganan Pengungsi yang Bunuh Diri di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Keimigrasian
Get PDFPengungsi merupakan individu atau sekelompok orang yang mencari bantuan berupa perlindungan dan suaka dari negara lain, tetapi banyak pengungsi melakukan bunuh diri di seluruh dunia. Bunuh diri yang dilakukan oleh pengungsi juga terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus bunuh diri oleh pengungsi di Indonesia seperti kebijakan politik internasional, masalah perekonomian, perilaku dari masyarakat sekitar, dan depresi yang dialami oleh pengungsi. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif dan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penanganan pengungsi yang bunuh diri sama dengan penanganan pengungsi saat ditemukan pertama kali karena keadaan darurat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan preventif merupakan langkah penting dalam mencegah pengungsi yang melakukan tindakan bunuh diri di Indonesa. Pihak Imigrasi sebagai salah satu fasilitator yang diharapkan melakukan pengawasan secara rutin terhadap pengungsi, baik pengawasan secara fisik maupun pengawasan secara psikis. Saran terhadap permasalahan tersebut adalah pihak RUDENIM menindak secara HAM apabila terdapat pengungsi berperilaku kurang baik, IOM dapat memberikan konseling kejiwaan, UNCHR harus mempercepat proses resettlement, dan beberapa lembaga masyarakat dapat berperan dalam memberikan bantuan
Penilaian Kompetensi dan Manajemen Talenta dalam Pengembangan Karier ASN
Get PDFReformasi birokrasi pemerintahan di bidang Sumber Daya Manusia pada hakikatnya adalah bagaimana melakukan manajemen Aparatur Sipil Negara secara terukur berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Permasalahan yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah bagaimana pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan pentingnya manajemen talenta, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan hasil penilaian kompetensi dan manajemen talenta dalam pengembangan karier pegawai selama ini. Metode kajian menggunakan pendekatan kauantitatif dan kualitatif, bersifat deskriptif analisis, bentuk kajian evaluatif dengan memanfaatkan data sekunder dan data primer. Hasil kajian menyimpulkan bahwa Kemenkumham sampai saat ini belum memanfaatkan hasil penilaian kompetensi dalam pengembangan karier ASN dan belum menggunakan konsep manajemen talenta. Oleh karena itu Kemenkumham perlu segera menerbitkan Permenkumham tentang penggunaan konsep manajemen talenta dalam pengembangan karier ASN di Kemenkumham yang mengakomodir 4 indikator (kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi)
Analisa Kebijakan Penerapan Sistem Merit dalam Penempatan Lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi
Get PDFBerdasarkan sistem merit penempatan lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) harus pada jabatan dan pekerjaan yang tepat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Penempatan yang tepat dapat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang Pemasyarakatan dan Imigrasi. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah penempatan lulusan Poltekip dan Poltekim telah sesuai dengan sistem merit? Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penempatan lulusan Poltekip dan Poltekim telah sesuai dengan sistem merit. Penempatan ditentukan berdasarkan program studi dan menduduki jabatan fungsional di bidang pemasyarakatan dan imigrasi yang kualifikasi dan uraian tugasnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Meskipun demikian, penempatan tersebut belum spesifik ditentukan bagian atau bidang apa lulusan Poltekip dan Poltekim ditempatkan, sehingga berpotensi ditempatkan pada bidang yang tidak sesuai kompetensi. Selain itu, lulusan Poltekip belum dapat ditempatkan di semua unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang disebabkan jabatan fungsional dibidang pemasyarakatan yang ada saat ini belum mencakup seluruh tugas dan fungsi pemasyarakatan. Saran dalam kajian ini yaitu agar disebutkan secara jelas bagian/bidang dimana lulusan tersebut ditempatkan dan perlu dibentuk jabatan fungsional baru di bidang  pemasyarakatan
Gagasan Penggunaan Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Get PDFOmnibus law menjadi perdebatan dikalangan masyarakat sejak pemerintah mencanangkan menggunakannya dalam pembentukan undang – undang, pro dan kontra hadir dikarenakan metode Omnibus law cenderung digunakan oleh negara yang bermatra common law sistem. Namun, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja menjadi jawaban bahwa metode ini juga kontekstual dan relevan untuk digunakan pada civil law sistem. Penelitian ini berfokus untuk menjawab (a) Omnibus law Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (b) Hakekat Peraturan Daerah; (c) Penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa Omnibus law Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hakekat Peraturan Daerah, dan merumuskan Penggunaan Metode Omnibus law dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan metode Omnibus law dapat diimplementasikan terhadap subtansi materi muatan Peraturan Daerah yang ketentuan pembentukannya didasarkan atas pelaksanaan undang-undang yang juga dibentuk melalui metode Omnibus law
The Legal Force of Electronic Signatures in Online Mortgage Registration
Get PDFThe legal force of electronic signatures in online mortgage registration activities is an important subject to study. Because basically the legal problems of electronic mortgage registration are also related to the validity of electronic signatures of persons who are not present before an LDO. Another issue that is important to study regarding the electronic signature in question is regarding the time limit of 7 (seven) days to register the Deed of Grant of Mortgage to the Land Registry Office. If it exceeds that time limit, the deed in question becomes null and void and it also causes sanctions against LDO. The research method used is normative juridical legal research that focused on two problems, namely; How is the legal force of electronic signatures in online mortgage registration? What are the legal problems of online mortgage registration? The results of the research showed that the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/the Head of National Land Agency Number 9 Year 2019 concerning Electronically Integrated Mortgage Services substantially has a tendency to contradict some of the regulations above it. Therefore, there is no detailed data protection relating to the securities registered in the electronic mortgage registration. Ignoring the time limit of 7(seven) days will also result in administrative sanctions up to the dismissal of the LDO who neglect their duties
Political Party Coup: Anomalies within the Democratic Party
Get PDFThe Democratic Party dispute raises the view that there is dualism within the Democratic Party. The issue of the Democratic Party Leadership Takeover Movement (GPKPD) led to the dismissal of several of its cadres. The dispute escalated with the holding of the Extraordinary Congress (KLB) in Deli Serdang on March 5, 2021. One of the things which triggered the holding of the KLB by the opposition was the management of Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Apart from being seen as not agreeing with Article 83 paragraph (2) letter b in the 2020 Democratic Party's Articles of Association and Bylaws, the validity of the AHY management along with the preparation of the Articles of Association and Bylaws in 2020 was also questioned by several cadres. In addition, the political dynasty by the Cikeas family was also highlighted. This Democrat Party dispute becomes more interesting to study because the AHY opposition's KLB involves an external party who is a state official. This article is socio-legal study that was carried out textually and critically to laws and regulations and policies. The undemocratic management and election of the general chairman in providing opportunities for other cadres to compete in a transparent and fair manner created internal turmoil that led to the dismissal of several cadres. There are anomalies within the Democratic Party with the increasingly clear Democratic Party as a dynastic party, undemocratic KLB arrangements, to the implementation of KLB which is a structural conflict of the Democratic Party with non-structural collectives
Pelanggaran HAM dalam Kerjasama Eksplorasi Mineral antara Konsorsium Perusahaan China dan Pemerintah Kongo
Get PDFKerja sama ekonomi bilateral China dengan Republik Demokratik Kongo (Kongo) telah disepakati melalui Collaboration Agreement pada tahun 2008. Pemerintah China menjanjikan bahwa kerja sama tersebut akan membawa manfaat bagi kesejahteraan penduduk lokal melalui pembangunan infrastruktur di Kongo. Meskipun demikian, perjanjian kerjasama tersebut justru menuai kontroversi dikarenakan beberapa analisis yang menunjukkan adanya pengabaian terhadap perlindungan HAM di Kongo oleh perusahaan konsorsium China. Kajian ini didesain dengan metode penelitian kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis apakah Perjanjian Kolaborasi PRC-DRC 2008 sesuai dengan prinsip HAM universal. Dengan menggunakan metode analisa isi (content analysis), peneliti mengumpulkan data dengan menelaah isi dari perjanjian kerjasama tersebut. Ditemukan bahwa meskipun pemerintah China menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan manusia di Afrika namun komitmen tersebut justru tidak muncul dalam Perjanjian Kolaborasi yang memayungi kerjasama bilateral China dan Kongo dalam eksplorasi mineral. Tulisan ini juga mengemukakan bahwa hasil penambangan mineral untuk infrastruktur tidak sesuai dengan win-win solution yang kemudian dapat memperburuk pembangunan manusia di Kongo. Perusahaan pertambangan China yang tampak mengabaikan risiko mempekerjakan anak sebagai tenaga kerja murah berpotensi memperburuk komitmen China pada hak asasi manusia. Dianalisis dari sisi kepentingan nasional China, kepentingan bisnis dan perdagangan tetap menjadi prioritas utama daripada kepatuhan pada prinsip universal hak asasi manusi
Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga melalui Perjanjian Kerja di Surabaya
Get PDFPermasalahan yang terjadi pada pekerja rumah tangga (PRT) salah satunya adalah tentang Jaminan Hak asasi manusia (HAM) tidak mendapat perhatian. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 tidak mencakup PRT, yang artinya PRT tidak tercakup dalam perlindungan tenaga kerja. Hubungan yang terjadi antara PRT dengan majikan adalah hubungan informal dan karena itu tidak ada ketentuan hukum yang dihadirkan untuk mengatur hubungan mereka. rumusan penelitian ini ialah bagaimana Jaminan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Perjanjian Kerja di Surabaya?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara teritori kegiatan penelitian ini dilaksanakan di wilayah Surabaya Barat. Subjek penelitian adalah pekerja rumah tangga yang bekerja paruh waktu dan tidak bermalam (pocokan). Data dikumpulkan dengan teknik literature review dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan perjanjian kerja oleh PRT banyak yang terabaikan dan masih perlu perlindungan hukum perihal hak dan kewajiban PRT dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasarnya serta menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan PRT dan keluarganya
The Prospect of the Existence of National Criminal Code in a Democratic State in Indonesia during the Covid-19 Pandemic
Get PDFThe Dutch colonial product Criminal Code which has been translated into various versions remains valid in Indonesia, because the plenary session of the House of Representatives of RI for the 2014 – 2019 period which was attended by government elements to ratify Draft Criminal Code to become the National Criminal Code was postponed due to refusal from students and civil society movements. The Covid-19 pandemic as a health and humanitarian disaster that destroyed almost all aspects of human life, throughout the world including in Indonesia with various long-lasting negative impacts, in 2020 until now has thwarted legal development including realizing the National Criminal Code. This research was conducted in a sociological juridical manner, with the issue of whether the Draft Criminal Code would be re-discussed in several articles, and then ratified by the House of Representatives of RI. How to respond to the social action reactions of a group of people who are expected to persist, even though the Draft Criminal Code is re-discussed on a limited basis, and is expected to hold demonstrations and rallies, as well as what are the prospect of the existence of the National Criminal Code in the Covid-19 pandemic era. The government continues to receive and select input or suggestions from various community groups regarding crucial issues. What is certain is that if there is a rejection of the Draft Criminal Code to be ratified, it must be returned to the constitution in force in the Unitary State of the Republic of Indonesia, namely through a judicial review lawsuit at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia
Legal Protection for Minors as Victims of Sexual Harassment in Indonesia
Get PDFThe news in the mass media regarding sexual harassment against children are increasing day by day so that it is troubling not only families, but also the community. Children are soulmates, family assets, images and reflections of the future that we must take care of well. The implementation of legal protection for child sexual harassment victims in Indonesia has not been fully maximized. This research aims to find out the forms of legal protection for child victims of crime in accordance with the provisions of the laws in force in Indonesia