e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia dan Pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional pada Sekolah Menengah Atas
Get PDFThe Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 has mandated that one of the Indonesia’s national goals is the creation of national intellectual life. Therefore every Indonesian citizens, regardless of their social status, race, ethnicity, religion, and gender are entitled to quality education services. One effort to improve the quality of education contained in Article 50 paragraph (3) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which states that the central and or local government establish at least one unit of education at all levels of education to be developed as an international education unit. Article 12 of Law No. 39 Year 1999 on Human Rights states that everyone has the right to protection of personal development, to education, to educate themselves, and improve the quality of human life in order to be faithful, pious, noble responsibility, and welfare in accordance with human rights. The focus of this research is in accordance with the actual conditions covering: the utilization costs for the development of international school stubs (RSBI), the quality of student and teacher recruitment based on basic principles of human rights. This study uses a case study research design and conducted in North Sumatra and East Java. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan oleh sebab itu Warga Negara Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan yang bermutu termuat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf Internasional. Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan kondisi aktual yaitu: pemanfaatan biaya untuk pengembangan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI), perekruran siswa dan kualitas guru ditinjau dari prinsip pokok HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain studi kasus dan dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Timur
Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Lebak
Get PDFThe objective of the research on the Rights of Freedom to Public Information Government Held is to determine the readiness of the Government of Lebak Regency in implementing the Act. 14 Year on year 2008 and factors inhibiting the implementation. The study was conducted with qualitative methods through descriptive analysis approach. The results of the research shows that the Government Lebak Regency basically ready to implement the Law Number 14 Year 2008 concerning Public Information Disclosure Regulation by enacting Local Regulation No. 6 of 2004 on Transparency and Participation in Governance and Development Management at the Commission Lebak Regency establishment of Transparency and Participation can accommodate the aspirations of the community in order to obtain information.Penelitian Pemenuhan Hak Atas Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan bertujuan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dalam mengimplementasikan UU No. 4 Tahun 2008 serta faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sudah siap dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terbukti dengan adanya Perda No. 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Transparansi dan Partisipasi yang dapat menampung aspirasi masyarakat dalam memperoleh informasi
Internalisasi Nilai Perdamaian pada Kurikulum Pendidikan Tinggi
Get PDFThe rise of cases of violent conflict in the student cause public unrest. To minimize such conflicts need to be instilled in students the values of peace which can be obtained by students through higher education curriculum. In the context of creating it, and then in the education world need to insert three important aspect, namely cognitive, affective and psychomotor. Cognitive aspects relating to wit or intellect; aspect affective related to feelings and emotions; while the psychomotor includes the ability of skill physical in do or finish a job. The purposes of this study are: (1) to determine the formulation of development policy of peace carried out in universities (portrait of three colleges in West Kalimantan); and (2) to determine the strategies and methods that are relevant in the values of peace which have implications for the prevention of violence. This study used qualitative research methods by using in-depth interviews to collect data. The study recommends to the Directorate General of Higher Education to develop a constructive pattern in integrating curriculum in the Universities to internalize the values of Peace.Maraknya kasus konflik kekerasan yang terjadi pada mahasiswa menimbulkan keresahan masyarakat. Untuk meminimalisir konflik tersebut perlu ditanamkan dalam diri mahasiswa mengenai nilai perdamaian yang dapat diperoleh mahasiswa lewat kurikulum pendidikan tinggi. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dalam dunia pendidikan perlu memasukkan tiga aspek penting, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Aspek kognitif terkait dengan kecerdasan atau intelektualitas; aspek afektif menyangkut perasaan dan emosi; sedangkan aspek psikomotorik mencakup kemampuan keterampilan fisik dalam mengerjakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) untuk mengetahui formulasi pengembangan kebijakan perdamaian yang dilakukan di perguruan tinggi (potret tiga perguruan tinggi di Kalimantan Barat); dan (2) untuk mengetahui strategi dan metode pembelajaran yang relevan dalam menginternalisasi nilai perdamaian yang berimplikasi pada pencegahan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan mengedepankan wawancara mendalam dalam mengumpulkan datanya. Penelitian ini merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi agar menyusun sebuah pola yang konstruktif dalam mengintegrasikan kurikulum Perguruan Tinggi terhadap internalisasi nilai Perdamaian dalam aktivitas Mahasiswa di Perguruan Tinggi
Evaluasi terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Masyarakat
Get PDFThe evaluation over the role of Civil Service Police Unit in terms of human rights protection for people aims to determine the level of understanding of members of municipal police regading the values of human rights related to their duties, and the implementation of Article 8 of the Governmental Regulation No. 6 Year 2010 on Civil Service Police Unit, as well as the implementation of guidance and oversight functions of the Regional Government over the municipal police. The result of evaluation carried out is expected to be materials to enrich scientific literatures and the literature on human rights field. Aside from that, it be used as a material in making the formulation of policy recommendations related to the improvement of municipal police duties in the field.The evaluation was conducted from February to September 2011. Location of this evaluation covers four provinces, namely Southeast Sulawesi (Kendari), Lombok (Mataram City), South Kalimantan (Banjarmasin) and East Java (Surabaya). The method used is qualitative and quantitative approach. While data collection techniques used in this evaluation comprise in-depth interviews, questionnaires, and tests, as well as documentary study of secondary data. Furthermore, the data obtained in the tabulation were then to be processed, and the conclusions drawn derives from some interpretations of the findings in the field.The results of the evaluation of the municipal police who are in Southeast Sulawesi, West Nusa Tenggara, South Kalimantan and East Java overall have a lack understanding of human rights, so there have been many people encountered violence committed by the officers in carrying out daily tasks. Some numerous clashes often occurred in places such as the demolition, is being done to Merchants Street Markets (PKL), the demonstrators, and bums or beggars. Guidance and supervision to the municipal police conducted so far is still considered not effective.Based on the evaluation results, it can be concluded that, (1) the understanding of the majority of members of municipal police is still considerably lacking, (2) the implementation of the provisions of Article 8 of the Governmental Regulation No. 6 of 2010 on municipal police stating â€In performing its duties, the Civil Service Police must uphold legal norms, religious norms, human rights and other social norms that live and thrive in the community â€, but in reality many violence cases still occurred in various forms, (3) the character building of municipal police officers tend to use a military approach and coaching is very rarely done. Supervision for this is still not going well. This is because the subject of political will as the main responsible of regional heads. While suggestions may be submitted including the need for cooperation between the Office of Justice and its PUSHAM in each region, it is necessary to adopt the concept of Community Policing and adapt to the characteristics and needs of the people of Indonesia, as well as the need of commitment and seriousness of regional leaders in coaching and supervising municipal police.Evaluasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman anggota Satpol PP terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang berkaitan dengan tugasnya, dan implementasi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (perspektif HAM) dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan, serta pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap Satpol PP. Sedangkan manfaat dari dilaksanakan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan guna memperkaya khasanah keilmuan dan kepustakaan tentang HAM dan dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dalam membuat rumusan kebijakan yang berkaitan dengan penyempurnaan pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.Evaluasi ini dilakukan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan September 2011. Lokasi dari evaluasi ini meliputi empat provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari), Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram), Kalimantan Selatan (Kota Banjarmasin), dan Jawa Timur (Kota Surabaya). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan pada evaluasi ini yaitu terdiri dari wawancara mendalam (in-depth interview), pengisian kuesioner, dan test, serta studi dokumen sebagai data sekunder. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut di tabulasi, diolah, dan ditarik kesimpulan dari beberapa interpretasi dari hasil temuan di lapangan.Hasil evaluasi pada Satpol PP yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur yaitu secara keseluruhan pemahaman petugas Satpol PP terhadap HAM masih kurang, sehingga masih banyaknya ditemui kekerasan pada masyarakat yang dilakukan para petugas dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Kasus bentrokan yang sering terjadi di beberapa tempat tersebut yakni ketika sedang dilakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL), para demonstran, dan gelandangan atau pengemis. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Satpol PP selama ini juga masih dinilai belum efektif.Berdasarkan hasil evaluasi maka dapat disimpulkan bahwa, (1) pemahaman anggota Satpol PP sebagian besar masih dinilai kurang, (2) implementasi ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP yang menyatakan †Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakatâ€, namun pada kenyataannya masih ditemukan tindakan kekerasan, (3) pembinaan terhadap petugas Satpol PP cenderung menggunakan pendekatan militer dan sangat jarang dilakukan pembinaan. Pengawasan selama ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan tergantung dari political will kepala daerah sebagai penanggungjawab utama. Sedangkan saran yang dapat disampaikan antara lain diperlukannya kerjasama antara Kanwil Hukum dan HAM beserta PUSHAM di masing-masing daerah, perlu untuk mengadopsi konsep Community Policing dan menyesuaikannya dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta dibutuhkannya komitmen dan keseriusan dari para pemimpin daerah dalam pembinaan dan pengawasan Satpol PP
Evaluasi Pemenuhan Hak Atas Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Get PDFThe evaluation discusses the implementation by the Guidelines for the Community Health Insurance Year 2008, the health insurance for the poor has become reality. JAMKESNAS is a great agenda for realizing to fulfill the rights of health that is facilitated by the Ministry of Health and Local Government with funding sourced from the tax and the natural resources. The core issues are implementation and realization JAMKESMAS programs such as, basic health services and referrall health service, beside to show the response of poor society. This evaluation used qualitative methods with combine between juridical normative approach to review the legal and regulatory norms as well as policy analysis and implementation of study related any policy issued by the local government to fulfill rights of health for the poor. The result of evaluation show relatively successfully help poor communities in the province West of Nusa Tenggara to get free service of health in the context of human rights protection from the state, but still need more significant enhancements for optimal benefits. There are several problems that needs the way out such as : the distribution of cards is not on target; variety of drugs and patients’ needs. The limited-quality drugs to be a dilemma for Hospital in Mataram.Evalusi ini membahas pelaksanaan Jamkesmas dengan dikeluarkannya Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2008, maka jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin telah menjadi kenyataan di lapangan. Jamkesmas adalah agenda besar dalam mengupayakan pemenuhan hak warga negara untuk dapat hidup sehat dan mendapatkan penyembuhan yang difasilitasi oleh Departemen Kesehatan dan Pemda yang pendanaannya bersumber dari pajak masyarakat dan hasil alam nusantara. Adapun permasalahan yang diangkat adalah penerapan atau realisasi program Jamkesmas berupa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan di daerah penelitian, serta respon masyarakat miskin terhadap program pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan. Evaluasi ini mengunakan metode kualitatif, dengan menggabungkan antara pendekatan yuridis normatif yakni menelaah norma hukum dan peraturan serta pendekatan analisis kebijakan publik berupa telaah formulasi dan implementasi terkait ada tidaknya kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif/Pemda dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil evaluasi Program Jamkesmas relatif berhasil membantu masyarakat miskin di daerah evaluasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis atau cuma-cuma dalam kontek penegakkan dan perlindungan HAM kelompok rentan oleh negara, namun masih memerlukan penyempurnaan agar manfaatnya lebih signifikan dan optimal. Ada beberapa kendala dan persoalan yang memerlukan pemecahan jalan keluar antara lain: distribusi kartu Jamkesmas ada yang belum tepat sasaran; kendala obat dan ragam kebutuhan pasien. Terbatasnya obat bermutu menjadi dilema bagi RSUD Mataram NTB
Pemenuhan Hak Atas Pendidikan (Dasar) bagi Komunitas Adat Terpencil di Perbatasan antar Negara (Studi Kasus di Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur)
No full textThe Indonesian Government still has limitations in handling areas that are geographically difficult to reach. In such a circumstance, there are several remote areas that are inhabited by Indonesia citizens in the form of indigenous communities who are isolated from other residents in the vicinity.Article 28 C Paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 states that “every person has the right to develop themselves through the fulfillment of basic needs, right to education, and to benefit from science and technology, art and culture, in order to improve the quality of life and for the welfare of mankindâ€. Consequently, education and compliance services shall also cover remote indigenous communities. This statement would be in line with Article 12 of Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, which states that “everyone is entitled to protection of personal development, to education, educating themselves, and improve the quality of life for a man who is faithful, pious, noble responsibility, and prosper in accordance with human rightsâ€.The study uses a qualitative descriptive research with case studies. The samples are SDN 03 and SDN Sontas 12 Entikong in the province of West Kalimantan, and SDN Nanaeklot in East Nusa Tenggara Province.Pemerintah Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam penanganan pada wilayah-wilayah yang secara geografis relati7 masih sulit dijangkau. Dalam keadaan tersebut, terdapat beberapa lokasi yang masih dihuni oleh warga negara Indonesia berupa komunitas adat terpencil dan terisolir dari warga masyarakat lain yang ada di sekitarnya.Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1V45 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pelayanan dan pemenuhan pendidikan termasuk masyarakat adat yang terpencil. Pernyataan ini ditegaskan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggungjawab berakhlak mulia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.Studi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Sampel penelitian yaitu, SDN 03 Sontas dan SDN 12 Entikong di Provinsi Kalimantan Barat, dan SDN Nanaeklot di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Get PDFIn practice, the release of detainees by law has not been optimal, and it results in overstaying. The authority of the head of the detention center to release detainees has diminished, leading to administrative procedures and coordination issues among law enforcers. This study addresses and analyzes the problem, exploring improvements following the enactment of Law 22 of 2022 on Corrections. Adopting a normative juridical research approach, it examines the extensive discretion granted by the Criminal Procedure Code to law enforcers, often prioritizing detention without considering alternatives. Inefficient coordination during detainee release, delays in responding to expiration notices, and non-compliant implementing regulations highlight system inefficiency. This causes hesitation in releasing detainees and discomfort with other law enforcement agencies. The Special Prison Planning Team and a stronger correctional system aim to promote collaboration and equal footing. Stricter regulations are necessary to protect detainees’ rights on release and provide tailored services.Pengeluaran tahanan demi hukum dalam praktiknya masih belum optimal dan menjadi penyebab overstaying tahanan. Selama ini kemurnian kewenangan yang dimiliki kepala rutan dalam mengeluarkan tahanan yang habis masa penahanannya sebagaimana diatur dalam KUHAP seolah tereduksi. Peraturan pelaksana mensyaratkan tindakan administratif seperti memberitahu akan habisnya masa tahanan hingga meminta persetujuan kepada penegak hukum yang menahan secara yuridis. Bukan memudahkan, hal tersebut justru menjadi pintu masuk permasalahan koordinasi antar penegak hukum. Tulisan ini merekonstruksikan kembali permasalahan tersebut dan mengkaji bagaimana harapannya pasca lahirnya UU 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. KUHAP memberikan ruang yang sangat luas bagi penegak hukum dalam melakukan penahanan secara subyektif. Alhasil penahanan dipandang sebagai keharusan tanpa mencoba alternatif lain. Buruknya pola koordinasi antar penegak hukum dalam fase pengeluaran tahanan demi hukum seperti lambat ditanggapinya surat pemberitahuan habisnya masa penahanan menjadi bukti bahwa SPP tidak berjalan optimal. Di sisi lain rentetan peraturan pelaksana yang tidak sesuai dengan amanat KUHAP menjadi pemicu mekanisme pengeluaran tahanan demi hukum bermasalah dan membuat Kepala Rutan seringkali enggan mengeluarkan tahanan karena merasa sungkan kepada lembaga penegak hukum lainnya. Adanya SPPT-TI dan penguatan posisi sistem pemasyarakatan dalam SPP seperti tertuang dalam konsiderans UU 22 Tahun 2022 secara filosofis seyogyanya menjadi momentum bagi kepala rutan “menyetarakan†kedudukannya di antara penegak hukum. Sehingga rasa sungkan kepada penegak hukum lain tidak perlu terjadi lagi. Selain itu, diaturnya pelayanan tahanan secara lebih spesifik dalam UU tersebut seyogyanya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana yang lebih tegas melindungi hak tahanan dalam hal pengeluaran demi hukum
Perlindungan Hak Berpartisipasi dan Hak untuk Memiliki Akses ke Pelayanan Publik bagi Suku Anak Dalam
Get PDFOne group of Indonesian society is still relatively underdeveloped Remote Indigenous Communities (KAT), one of which is Tribal Children In. The condition is as a result of their limited access in many areas, including the lack of participation in the implementation of public affairs, the right to elect and be elected and the right to have access to public services as stipulated in Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This study aims to (i) determine protection of the right to participate in government and the right to have access to public services for SAD, (ii) determine the local government policy in the protection of the right to participate in government and the right to have access to public services for SAD, and (iii) determine the policy implementation of the protection of participating in government and the right to have access to public services for SAD. This is a descriptive study using a qualitative approach, where the data was obtained through in-depth interviews with multiple informants (the public and the authorities), the study of literature and documents studies. This study chose a case study in data analysis methods. The purpose of the case study is to provide a detailed overview of the background, and character traits that are typical of the case, or the status of individuals who later from typical properties were going to be used as a general thing. While the benefits expected from the implementation of this study is the availability of policy recommendations that can be used by related agencies in an effort to provide protection against the SAD for the right to participate in government and the right to have access to public services.Salah satu kelompok masyarakat Indonesia yang masih tergolong terbelakang adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT), yang salah satunya adalah Suku Anak Dalam (SAD). Kondisi tersebut sebagai akibat dari keterbatasan akses mereka di berbagai bidang, diantaranya adalah belum adanya partisipasi dalam pelaksanaan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik ICCPR). Penelitian ini bertujuan untuk (i) mengetahui perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, (ii) mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD, dan (iii) mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik bagi SAD. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan (masyarakat dan pejabat yang berwenang), studi literatur dan studi dokumen. Penelitian ini memilih studi kasus dalam metode analisa datanya. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kasus, atau status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tadi akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah tersedianya rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh instansi-instansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan terhadap SAD atas hak berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan hak untuk memiliki akses ke pelayanan publik
Pencegahan Kekerasan dalam Konflik Mahasiswa di Daerah Istimewa Yogyakarta
Get PDFThe purpose of this study was to determine the factors that cause student conflicts, to describe the views and attitudes of students when dealing with conflict, and to depict the policy of the faculty member, police and local government in dealing with conflict prevention and conflict resolution. This study uses qualitative descriptive approach. The results of this study concluded that, first, the views and attitudes of students when dealing with conflict have been fundamentally different; Second, the violence that occurred in several universities have differences in terms of intensity and background of violence. Third, the policies issued by stakeholders have different dynamics amongst policy makers. Suggestions can be submitted based on this study including: students are expected to have a constructive view of the conflict; faculty members are expected to conduct needs assessment in student guidance; and the police members are expected to make a visual mapping of potential violence among students and create a dialogue between students and security forces.Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya konflik mahasiswa, pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik dan kebijakan pencegahan dan penanganan konflik mahasiswa yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi, pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pertama, pandangan dan sikap mahasiswa ketika berhadapan dengan konflik memiliki perbedaan yang sangat fundamental, yaitu mahasiswa memiliki pandangan bahwa konflik ada yang bersifat konstruktif dan ada yang bersifat destruktif. Kedua, kekerasan yang terjadi di beberapa perguruan tinggi memiliki perbedaan-perbedaan baik dari segi bentuk kekerasan, intensitas dan faktor yang melatarbelakanginya. Ketiga, terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak stakeholder memiliki dinamika yang berbeda antara pengambil kebijakan. Pihak pimpinan perguruan tinggi mengeluarkan kebijakan yang sifatnya mengkonstruksi kurikulum; pihak keamanan kebijakannya bersifat antisipatif dengan melakukan pendekatan persuasive; sedangka pihak Pemerintah Daerah lebih memfokuskan pada proses fasilitasi kegiatan mahasiswa. Saran yang disampaikan dari penelitian adalah, bagi mahasiswa, wajib memiliki pandangan konstruktif terhadap konflik; bagi pimpinan universitas, diharuskankan melakukan need assesment dalam pembinaan kemahasiswaan; dan bagi pihak kepolisian, harus membuat pemetaan secara visualisasi mengenai potensi kekerasan mahasiswa dan membuat forum kekeluargaan antara mahasiswa dan pihak keamanan
Pengakuan Hukum terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implementasinya
Get PDFRecognition of the existence of customary rights by Article 3 of the Basuc Agrarian Law is a natural thing, because along with the customary rights of indigenous communities have existed before the formation of the state of Republic Indonesia. However, many cases of communal land which arise in the regional and national scale, will never obtain settlement completely without any objective criteria necessary as a benchmark determinants of the existence of customary rights and their implementation. Criteria for deciding about the existence of customary rights is composed of three elements, namely the existence of a particular customary law community, the presence of certain customary rights into the environment and the purpose of taking the lives of indigenous people, and the existence of customary law regarding the maintenance of order, control and use lands which apply and be adhered to by the indigenous peoples.Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh Pasal 3 UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara RI. Namun berbagai kasus tentang tanah ulayat yang timbul dalam skala regional maupun nasional, tidak pernah akan memperoleh penyelesaian secara tuntas tanpa adanya kriteria obyektif yang diperlukan sebagai tolak ukur penentu keberadaan hak ulayat dan implementasinya. Kriteria penentu tentang keberadaan hak ulayat terdiri dari tiga unsur, yakni adanya masyarakat hukum adat tertentu, adanya hak ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup dan tempat mengambil keperluan hidup masyarakat hukum adat itu, dan adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat hukum adat