e-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham)
Not a member yet
571 research outputs found
Sort by
Peran Pemerintah dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan melalui Penyediaan Obat Murah bagi Masyarakat
Get PDFHealth is one of the rights possessed by humans since birth. Efforts to comply with the health of any human rights as citizens is done through the provision of health services in order to achieve optimal health status for the community. One is to provide health services to the community, either in the form of health care in the form of free or cheap drug supply for the community. Provision of cheap drugs in the market, only intended for certain types of diseases. For other diseases, pharma prices are still relatively expensive. While not everyone can afford to buy drugs at a great price. It is therefore very necessary role of government in providing health services, including by providing cheap drugs to the community.Kesehatan merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia sejak dilahirkan. Upaya pemenuhan akan hak kesehatan setiap manusia sebagai warga negara dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik berupa pelayanan kesehatan gratis maupun dalam bentuk penyediaan obat obat murah bagi masyarakat. Penyediaan obat murah yang ada dipasaran, hanya diperuntukkan untuk jenis penyakit tertentu saja. Untuk penyakit lainnya, harga obatan-obatan masih relatif mahal. Sedangkan tidak semua orang mampu membeli obat-obatan dengan harga yang mahal. Oleh karena itu peranan pemerintah sangat diperlukan dalam memberikan pelayanan kesehatan, diantaranya dengan menyediakan obat murah bagi masyaraka
Evaluasi Pelaksanan Sertifikasi Guru Sekolah Umum dan Guru Sekolah Madrasah
Get PDFTeacher certification is a government policy that has a noble purpose to improve the quality of education and welfare of teachers, considering the magnitude services of a teacher in educating generation of people. Teacher certification is aimed to improving the quality of education and welfare of teachers. The purpose of this study is to analyze the concept, implementation and impact of teacher certification, and to formulate a reorientation of the conception and implementation of teacher certification. The method used is a qualitative approach, which falls into the category of policy analysis, on the basis of review and synthesis on the processed data and related information.Such goodwill has unfortunately been tainted by the fact that there has been a swift of paradigm among teachers. Initially, their main purpose to be a teacher is to transform science and to educate students to become better than before. But now, such a noble intention has been changed to a merely certificates oriented. Sertifikasi guru merupakan kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru, mengingat besarnya jasa guru dalam mendidik generasi bangsa. Sertifikasi guru yang di tujukan untuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru. Tujuan penelitian ini menganalisis konsepsi,implementasi dan dampak sertifikasi guru serta merumuskan reorintasi konsepsi dan implementasi sertifikasi guru. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif yang termasuk dalam kategori analisis kebijakan dengan basis review dan sintesis dari data terolah dan informasi terkait. Niat baik tersebut nyatanya telah dikotori oleh perubahan paradigma guru. Semula, tujuan utama mereka menjadi guru adalah untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan dan mendidik peserta didik agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, kini niat mulia itu telah berubah menjadi certificate oriented
Pelayanan Akta Kelahiran Anak di Wilayah Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Get PDFThere are only 55% of Indonesian childs who already have birth certificate until the end of December 2009 according to Indonesian Child Protection Commission. Child birth certificate service is running slow, because most of the local governments still make the issuance of birth certificates as a source of local revenue, and there are only 250 districts/ cities that already provide free birth certificate issuance policy for its citizens. Several factors that affect the low birth registration including: the lack of information to the public, the costs are very high in case of late registration, and the low quality of access management in the district/city level. The problem in this paper is to describe on how the government policy in providing service of child birth certificate in the border region of East Nusa Tenggara; and also to describe on how the child birth certificate services in the border region of East Nusa Tenggara. The scope of analysis taken is limited to the policies of central and local governments and their implementation in the issuance of child birth certificate in the border region of East Nusa Tenggara. The method of study used is qualitative approach, while the source of data consists of primary and secondary data. The results shows that every Indonesian citizen has the right to identity in the form of citizen legal document.Anak Indonesia yang telah memiliki akta kelahiran sampai akhir Desember 2009 baru 55% menurut catatan akhir Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pelayanan akta kelahiran anak berjalan lambat, karena sebagian besar pemerintah daerah, masih menjadikan penerbitan akta kelahiran sebagai sumber pendapatan asli daerah dan hanya ada 250 Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan penerbitan akta kelahiran gratis bagi warganya. Namun hak itu harus diperoleh dengan cara yang aktif, sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan pelaksanaan dibawahnya termasuk didalamnya peraturan daerah, sebagian besar berinisiatif merubah sifat pendaftaran penduduk, dari stelsel aktif menjadi stelsel pasif, dengan melakukan kegiatan pendaftaran secara kolektif guna kepemilikan akta kelahiran. Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan bagaimana pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Tujuan penulisan untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur; dan mengetahui pelayanan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Ruang lingkupnya dibatasi pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah dan implementasinya dalam pembuatan akta kelahiran anak di wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memperoleh identitas diri dalam bentuk dokumen kependudukan
Membangun Model Tata Kelola Strategis dalam Strategi Peningkatan Informasi Keimigrasian Melalui Expo dan Konferensi di Indonesia, Pendekatan Soft Systems Methodology
No full textDi Indonesia, expo dan konferensi mengenai ketenagakerjaan, pariwisata, atau bisnis masih diorganisir secara terpisah dan, maka dari itu, perlu diintegrasikan dengan lebih baik. Kegiatan-kegiatan expo dan konferensi ini kontras dengan sifat multidimensional dari proses keimigrasian. Organisasi layanan keimigrasian selalu berada dalam dinamika tinggi karena fungsi dari keimigrasian secara langsung terkait dengan mobilitas orang yang selalu mengejar perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model tata kelola strategis dalam meningkatkan informasi keimigrasian melalui expo dan konferensi. Studi ini menggunakan metodologi soft system atau SSM dalam pemodelan aktivitas terkait imigrasi. SSM cocok digunakan dalam penelitian ini karena dapat melihat situasi sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai sudut pandang. Hasil studi menunjukkan bahwa diperlukan pendirian sebuah acara besar internasional, yaitu Indonesia Immigration Expo and Conference, sebagai forum tata kelola strategis terintegrasi dan tata kelola kolaboratif untuk menyediakan informasi yang benar tentang keimigrasian di Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2023 tentang imigrasi dalam bentuk kebijakan “Golden Visa,†perubahan dalam periode pemberian visa dan izin tinggal diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing. Acara internasional besar ini diharapkan berfungsi sebagai jaringan sosial karena mengumpulkan kedutaan, pengusaha, universitas, dan agen pariwisata dalam satu tempat. Studi ini merekomendasikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong desain tata kelola strategis dan tata kelola kolaboratif untuk setiap pemangku kepentingan.Di Indonesia, expo dan konferensi mengenai ketenagakerjaan, pariwisata, atau bisnis masih diorganisir secara terpisah dan, maka dari itu, perlu diintegrasikan dengan lebih baik. Kegiatan-kegiatan expo dan konferensi ini kontras dengan sifat multidimensional dari proses keimigrasian. Organisasi layanan keimigrasian selalu berada dalam dinamika tinggi karena fungsi dari keimigrasian secara langsung terkait dengan mobilitas orang yang selalu mengejar perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model tata kelola strategis dalam meningkatkan informasi keimigrasian melalui expo dan konferensi. Studi ini menggunakan metodologi soft system atau SSM dalam pemodelan aktivitas terkait imigrasi. SSM cocok digunakan dalam penelitian ini karena dapat melihat situasi sosial yang kompleks dan melibatkan berbagai sudut pandang. Hasil studi menunjukkan bahwa diperlukan pendirian sebuah acara besar internasional, yaitu Indonesia Immigration Expo and Conference, sebagai forum tata kelola strategis terintegrasi dan tata kelola kolaboratif untuk menyediakan informasi yang benar tentang keimigrasian di Indonesia. Selain itu, dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2023 tentang imigrasi dalam bentuk kebijakan “Golden Visa,†perubahan dalam periode pemberian visa dan izin tinggal diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing. Acara internasional besar ini diharapkan berfungsi sebagai jaringan sosial karena mengumpulkan kedutaan, pengusaha, universitas, dan agen pariwisata dalam satu tempat. Studi ini merekomendasikan keterlibatan pemangku kepentingan dalam mendorong desain tata kelola strategis dan tata kelola kolaboratif untuk setiap pemangku kepentingan
Perspektif HAM dalam Pemulihan Kegiatan Usaha bagi Masyarakat Ekonomi Lemah di Daerah Pasca Gempa
Get PDFThe impact of natural disasters directly affect the livelihood of the people in the area after the earthquake. States should make efforts in accordance with the real situation in the area and emergency conditions after the earthquake . This includes implementing restoration projects of economic activity, including the opportuni- ties and livelihood are disrupted by natural disasters, should begin immediately. The study used a qualitative approach. Data collection was conducted in 5 provinces, namely Bengkulu; West Java; West Sumatra; Aceh; Yogyakarta. Partnership with central government and local government agencies, or other agencies in the recovery of business activity so that people more easily determine which line of business can be carried out in accordance with theirsa expertise before the earthquake. Field findings indicate recovery operations for the poor economic people in the region after the earthquake in the repair of facilities, provision of capital and the provision of tools that are used for subsistence. Obstacles encountered in each of the provinces affected by the earthquake have almost the same problem, namely the unclear division of tasks between the Regional Disaster Management Agency (BPBD), Social Services, Department of Public Works.Dampak bencana alam secara langsung mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat di daerah pasca gempa. Negara seharusnya melakukan upaya-upaya nyata sesuai dengan situasi dan kondisi darurat di daerah pasca gempa. Hal tersebut termasuk melaksanakan proyek-proyek pemulihan kegiatan ekonomi, termasuk kesem- patan-kesempatan dan mata pencaharian yang terganggu oleh bencana alam, harus mulai segera. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan pada 5 provinsi, yaitu Bengkulu; Jawa Barat; Sumatera Barat; Aceh; Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Pusat menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan instansi atau lembaga lainnya dalam pemulihan kegiatan usaha tersebut sehingga masyarakat lebih mudah menentukan bidang usaha yang dapat dilakukan sesuai dengan keahliannya sebelum terjadinya gempa. Temuan lapangan menunjukkan secara umum bentuk pemulihan kegiatan usaha bagi ma- syarakat ekonomi lemah di daerah pasca gempa berupa perbaikan fasilitas, pemberian modal dan penyediaan alat-alat yang digunakan untuk pencarian nafkah. Kendala yang dihadapi di setiap provinsi yang terkena dampak gempa memiliki permasalahan yang hampir sama, yaitu belum jelasnya pembagian tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan sebagainya
Ketidakamanan Perlindungan Data Konsumen di Sektor eHealth
Get PDFIn Indonesia, the eHealth application has been widely used. It has also been recognized by World Health Organization (WHO) that Information and Communication Technology (ICT) provides a cost-effective and secure value to support various health sectors. The research method uses normative research which more emphasizes the use of positive law and comparisons of law with other countries. Meanwhile, the approach used in this study is a “qualitative empiricalâ€. A primary legal material implementing statutory regulation in the field of Cyber law, and practically discusses how it is implemented in eHealth. This research examines two things in depth. Firstly; Is a “Data breach†committed by the electronic service providers? Secondly; Is a “Data theft†modus operandi achieved by the perpetrator? This study concludes that a “data breach†can occur due to “carelessness†or “bad faith†on the part of the service provider. Thus, bad faith behavior may intentionally process the data for illegal commercial purposes, either by processing it alone or by cooperating with other parties who use the data. Meanwhile, “Data theft†caused by “illegal access†activities there are carried out by the perpetrator, causing data can be changed, damaged, and deleted. Data related to eHealth is included in the category of special data that is protected by the laws and regulations in Indonesia. Thus, service providers should participate in providing data protection efforts by making “self-regulation†and providing training to service users, in an effort to avoid crime under Law Number. 27 of 2022 on Personal Data Protection.Di Indonesia, aplikasi eHealth sudah banyak digunakan. Hal ini telah pula diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan nilai yang hemat biaya dan aman untuk mendukung berbagai sektor kesehatan. Metode penelitian menggunakan penelitian normatif yang lebih menekankan penggunaan hukum positif dan perbandingan hukum dengan negara lain. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “empiris kualitatifâ€. Merupakan bahan hukum utama pelaksana peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Siber, dan secara praktis membahas bagaimana penerapannya di eHealth. Penelitian ini mengkaji dua hal secara mendalam. Pertama; Apakah “pelanggaran data†dilakukan oleh penyedia layanan elektronik? Kedua; Apakah modus operandi “pencurian data†dilakukan oleh pelaku? Studi ini menyimpulkan bahwa “pelanggaran data†dapat terjadi karena “kecerobohan†atau “itikad buruk†dari pihak penyedia layanan. Dengan demikian, perilaku itikad buruk dapat dengan sengaja memproses data untuk tujuan komersial secara ilegal, baik dengan memprosesnya sendiri atau dengan bekerja sama dengan pihak lain yang menggunakan data tersebut. Sementara itu, “pencurian data†yang disebabkan oleh aktivitas “akses secara ilegal†ada yang dilakukan oleh pelaku sehingga menyebabkan data dapat diubah, rusak, dan terhapus. Data terkait eHealth termasuk dalam kategori data khusus yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya penyedia layanan turut serta memberikan upaya perlindungan data dengan membuat “self-regulation†dan memberikan pelatihan kepada pengguna layanan, sebagai upaya menghindari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
Tren Riset Pelanggaran HAM Berat: Analisis Bibliometrik dan Agenda Riset Masa Depan
Get PDFThis study aims to analyze research trends related to human rights, identify countries, organizations, and authors who contribute significantly to the aforementioned research. Furthermore, this paper identifies related articles that strongly influence these scientific publications. VosViewer collects data from Scopus Database Journal and analyzes it using bibliometric analysis. As a result of the study, the United States has the highest number of publications. Furthermore, the Department of Epidemiology at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland, is the organization that has focused the most attention and influence on the issue of resolving gross human rights violations. Aside from that, Professor C. Beyrer of the United States is the most prolific and influential researcher on the topic of resolving gross human rights violations. Bibliometric analysis and content analysis show that the trend of resolving gross human rights violations in several countries since 2015 has been more toward resolution with non-judicial mechanisms. However, the results of the research show that several relevant articles do not provide a clear definition of gross human rights violations. Therefore, further research from other databases, such as the Web of Science, is required.Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian terkait hak asasi manusia, mengidentifikasi negara, organisasi, dan penulis yang berkontribusi signifikan terhadap penelitian tersebut. Selanjutnya, tulisan ini mengidentifikasi artikel-artikel terkait yang berpengaruh kuat terhadap publikasi ilmiah tersebut. VosViewer mengumpulkan data dari Database Journal Scopus dan menganalisisnya menggunakan analisis bibliometrik. Penelitian tersebut menunjukkan Amerika Serikat memiliki jumlah publikasi tertinggi. Selanjutnya, Departemen Epidemiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimore, Maryland, adalah organisasi yang paling memusatkan perhatian dan pengaruhnya pada masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selain itu, Profesor C. Beyrer dari Amerika Serikat adalah peneliti paling produktif dan berpengaruh dalam topik penyelesaian pelanggaran HAM berat. Analisis bibliometrik dan analisis isi menunjukkan bahwa kecenderungan penyelesaian pelanggaran HAM berat di beberapa negara sejak tahun 2015 lebih mengarah pada penyelesaian dengan mekanisme non-yudisial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal yang relevan tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dari database lain, seperti Web of Science
Isomorfisme Institusional LPSK dalam Penegakan Hak Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana di Indonesia
Get PDFThis study explains how isomorphism develops in the Indonesian Witness and Victim Protection Agency (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban-LPSK) and contributes to stronger coordination among institutions in administering psychological services for crime victims in Indonesia. This study employs an organizational sociology approach with an isomorphism perspective to determine the robustness of institutions' roles and relationships in providing psychosocial care to crime victims. Using the Soft Systems Methodology (SSM) in conjunction with Textual Network Analysis (TNA), this study discovered that coercive isomorphism in government organizations is the primary driving factor behind mimetic and normative isomorphism, whereas stereotyped isomorphism drives the private sector. Isomorphism emerges to give psychosocial services to victims of criminal crimes, namely as a result of reinforcement from Law Number 31 of 2014 on the Protection of Witnesses and Victims. This reinforcement prompted mimetic isomorphism in many forms of cooperation, and as a result, normatively, it is feasible to claim that LPSK has evolved into a professional institution in delivering psychological rights services to victims of criminal crimes. Furthermore, this study makes recommendations on the role of state institutions and cooperative institutions in satisfying the rights of crime victims in Indonesia, particularly psychosocial assistance.Riset ini menjelaskan bagaimana isomorfisme terjadi di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Indonesia serta membantu memperkuat kerja sama antar lembaga dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana di Indonesia. Riset ini akan menggunakan pendekatan sosiologi organisasi dengan sudut pandang isomorfisme karena mampu melihat kekuatan peran dan relasi institusi dalam melaksanakan layanan psikososial bagi korban tindak pidana. Dengan menggunakan Soft Systems Metodology (SSM) yang dikombinasikan dengan Textual Network Analysis (TNA) studi ini menemukan bahwa isomorfisme koersif di instansi pemerintah menjadi pendorong utama dalam memunculkan isomorfisme mimetik dan normatif sedangkan sektor privat terdorong oleh stereotypical isomorfism. Selain itu studi ini memberikan rekomendasi terkait peran institusi negara dan kolaborasi antar institusi kerjasama dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana di Indonesia terutama psikososial
Pengeksekusian Rahasia Dagang Sebagai Objek Jamina dalam Perbankan
Get PDFÂ Â Laws and regulations related to trade secrets do not explicitly stipulate that trade secrets can be used as an object of guarantee in banking, causing legal uncertainty for the public and affecting the condition of trade secrets being used as collateral objects and the execution of goods for certain reasons. Writing this article aims to examine and analyze the regulation of trade secrets as an object of guarantee and the execution of trade secrets in the banking. Then, through this article it can provide benefits in the form of juridical understanding related to trade secret legal arrangements as objects of collateral in the banking, contribute literature, and can be considered by the government in establishing laws and regulations related to trade secrets as collateral objects. The legal issue in the form of a veil of norms makes this article use normative legal research methods using a statutory and contextual approach, followed by legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study show that trade secrets can be used as collateral in the banking because they have economic value, can be transferred, and have no time limit as long as they are kept confidential. Then related to the execution of trade secrets can be carried out based on the execution of fiduciary guarantees considering that trade secrets can be charged with fiduciary guarantees. The method of execution is through executorial titles, public auctions, and private sales as stipulated in Article 29 of the Fiduciary Guarantee Law. Trade secrets as an object of guarantee have been explicitly regulated and execution of trade secrets can be carried out through private sales and auctions as regulated in the German Lending and Taking Security Act. Based on this explanation, the solution to the legal issues in this article is that Indonesia can amend the Trade Secrets Law by considering German Legislation so as to provide legal certainty for the Indonesian people regarding trade secrets as an object of guarantee.Peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang tidak mengatur secara eksplisit bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan suatu objek jaminan dalam perbankan sehingga menimbulkan ketidakpastiaan hukum bagi masyarakat dan berpengaruh saat keadaan rahasia dagang yang dijadikan objek jaminan dan adanya pengeksekusian barang karena sebab tertentu. Penulisan artikel ini bertujuan dalam mengkaji dan menganalisis pengaturan rahasia dagang sebagai objek jaminan dan pengeksekusian rahasia dagang dalam perbankan. Kemudian, melalui artikel ini dapat memberikan manfaat berupa pemahaman yuridis terkait pengaturan hukum rahasia dagang sebagai objek jaminan dalam perbankan, memberikan sumbangan kepustakaan, dan dapat dipertimbangkan oleh pemerintah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait rahasia dagang sebagai objek jaminan. Isu hukum berupa kekosongan norma sehingga menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwasanya rahasia dagang dapat dijadikan objek jaminan dalam perbankan karena mempunyai nilai ekonomi, dapat dialihkan, dan tidak memiliki batas waktu selama masih dijaga kerahasiannya. Kemudian terkait pengeksekusian rahasia dagang dapat dilaksanakan berdasarkan pengeksekusian jaminan fidusia mengingat rahasia dagang dapat dibebankan jaminan fidusia. Adapun cara pengeksekusiannya melalui titel eksekutorial, lelang umum, dan penjualan dibawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia. Rahasia dagang sebagai objek jaminan telah diatur secara eksplisit dan pengeksekusian terhadap rahasia dagang dapat dilakukan dengan penjualan pribadi dan pelelangan yang diatur dalam Germany Lending and Taking Security Act. Berdasarkan pemaparan tersebut solusi atas isu hukum dalam artikel ini yaitu Indonesia dapat melakukan amendemen terhadap UU Rahasia Dagang dengan mempertimbangkan Peraturan Perundang- Undangan Jerman sehingga memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat Indonesia terkait rahasia dagang sebagai objek jaminan
Dampak Pembatalan Penjelasan Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat Sebelum Tahun 2000
Get PDFThe objective of this research is to examine and elaborate on the impact of the cancellation of the explanation of Article 43 paragraph (2) of Law Number 26 Year 2000 About Court of Human Rights (HAM) on the mechanisms and the role of the House of Representatives (DPR) in the formation of an ad hoc Human Rights Court and the settlement of cases of gross human rights violations which occurred before 2000, especially the cases of human rights violations which already being investigated by the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). The research is an eksplanatory research. The research use a qualitative method of qualitative. Data collection techniques being used are literature studies by analyzing the legal materials, both primary legal materials or secondary legal materials and field studies carried out using in depth interview with informants handpicked among the prosecutors, judges, scholar, governmental institution, the ad hoc judges of Human Rights and National Human Rights Commission.The research results can be drawn some conclusions. First, the decision to the Court Number 18/PUU-V/2007 in fact did not eliminate the role of the parliament in the formation of an ad hoc human rights court. Second, the House of Representatives decision to recommend the establishment of an ad hoc Human Rights Court shall be based on the results of investigations conducted by Komnas HAM and the results of the investigations conducted by the Attorney General. Third, the formation mechanism of the ad hoc Human Rights Court began with the investigation by Komnas HAM, followed by an investigation by the Attorney General, afterwhich the investigation findings are submitted to Parliament for the recommended establishment of an ad hoc Human Rights Court by the president. And fourth, the cases of alleged human rights violations that already have been investigated by Komnas HAM should be followed up by the Attorney General’s should the documentation of the cases meet the formal and material requirements. But if the Attorney General considers those documents to be incomplete formally and materially, the Attorney Court should provide guidance to the National Commission on Human Rights Commission, especially to explain the shortages are the result of the investigation.The recommendations can be given are, first, the decision of the Constitutional Court No. 18/PUU-V/2007 should be socialized, especially to the law enforcement officials and the legislature, because this decision has confirmed and clarified the role of the Parliament, Commission, and the Attorney General in recommending the establishment of an ad hoc human rights court by stressing that the decision should be based on the results of the investigations conducted by Komnas HAM and the investigation conducted by the Attorney General. Considering that the decision of the Constitutional Court are final, the need for socialization has become more evident. Second, the Attorney General’s Office and National Human Rights Commission need to sit down together to compromise concerning the above decision of the Constitutional Court regarding the procedure and mechanism for investigations, as well as the standard that must be met for the transfer of a case of human rights violations in the past. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menguraikan mengenai dampak pembatalan penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap mekanisme dan peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dan penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000 terutama kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang proses penyelidikannya telah dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Penelitian ini bersifat eksplanatoris. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) dengan narasumber yang berasal dari kalangan institusi kejaksaan, pengadilan, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, hakim HAM ad hoc dan Komnas HAM.Dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, pertama, keputusan MK Nomor 8/PUUV/200 tidak untuk menghilangkan peran DPR dalam pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Kedua, DPR dalam merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc harus didasarkan pada hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Agung. Ketiga, mekanisme pembentukan Pengadilan HAM ad hoc dimulai dari penyelidikan oleh Komnas HAM, dilanjutkan dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung dan hasil penyidikan tersebut disampaikan kepada DPR untuk direkomendasikan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kepada presiden. Dan Keempat, kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang Berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM harus ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan Agung apabila dirasakan berkas penyelidikan tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil namun jika pihak Kejaksaan Agung menganggap belum lengkap secara formil dan materiil maka Jaksa Agung harus memberikan petunjuk kepada Komnas HAM dimana kekurangan hasil penyelidikan Komnas tersebut.Sedangkan rekomendasi yang dapat diberikan adalah, Pertama, perlu sosialisasi putusan MK No. 8/PUU-V/200 terutama terhadap aparat penegak hukum dan lembaga legislatif karena putusan ini telah mempertegas dan memperjelas peran DPR, Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam merekomendasikan pembentukan pengadilan HAM ad hoc harus berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, mengingat putusan MK tersebut bersifat final. Kedua, pihak Kejaksaan Agung dan Komnas HAM perlu duduk bersama untuk membuat kesepakatan sesuai putusan MK tersebut diatas mengenai prosedur dan mekanisme penyelidikan dan penyidikan, serta standar kelengkapan yang harus dipenuhi untuk pelimpahan suatu kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.Â