Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
THE MODEL PREVENTION ON DOUBLE TAXATION AGREEMENT IN PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL TRADE
Get PDFThe development of international trade is still increasing especially since entering the free trade era. The increasing of internasional trade current caused some issue, especially on taxation, a cross border trade can caused the collision of tax policy between states. The principal diffrence in making provi- sion about tax will cause double taxation which can increase the tax burden to the international trader. “The Prevention on Double Taxation in Perspective of International Trade: focused on: What is the regulation on double taxation and the Tax mechanism according to international trade law, and what is the effect of the doble taxation on international trade law, the cooperation between states especially Indonesia in aticipating double taxation. The research is analyzed and cloncluded as an effort to prevent the international double taxation, the international community made a Model Agreement that can be used as reference for all nations in making an agreement on double taxation prevention, there are tow kinds of Models which are OECD Model commonly used by develop coun- tries and UN Model commonly used by developing countries.Keywords; Model, Double Taxation Agreement, Perspective, International Trad
ANALISIS INTERVENSI POLITIK DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN DALAM KERANGKA HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA DI INDONESIA
Get PDFPENERAPAN AJARAN PENYERTAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
Get PDFPermasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan ajaran penyertaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada Sistem Peradilan Pidana saat ini?Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative.Penerapan ajaran penyertaan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) diterapkan terhadap: Pelaku materil yang melakukan perbuatan korupsi secara tidak utuh (tidak sempurna). Pejabat publik yang mengetahui dan atau menyetujui terjadinya tindak pidana korupsi.Pelaku materil dan pemegang kedudukan swasta yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan pejabat publik.Korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi karena berbagai bentuk penyertaan seperti doenplegen, medeplegen, uitlokken memiliki keterbatasan untuk diterapkan dalam tindak pidana korupsi dengan modus operandi yang kompleks atau rumit.Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana korupsi dilakukan dengan memperluas ajaran penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP melalui konsep knowledge dan agreeing pada konsep participation yang berasal dari Common Law System berdasarkan konvensi internasional (UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003) serta mengadopsi konsep participation dalam hal ini konsep complicity mengenai actus reus dan mensrea.Kata Kunci; Penyertaan, Tindak Pidana Korupsi
EKSISTENSI PERUM JAMKRINDO SEBAGAI PENJAMIN KREDIT BAGI USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALEMBANG
Get PDFThe fundamental problem for small to medium size business is have a lot to do with financing or capital. The need for capitals is very high when someone want to start a new business. Usually with good motivation, someone will keep trying to start a small business but with very limited budget. Small to medium size businesses are in need of capital, but not all of them have a capital to cover all of their business expenses, so there is a necessity to loan some money from banks. In process of loaning capital money banks would need some assurance which have equal value to the amount their loaning to so the debitur would need an underwriters as a third party.Perum Jamkrindo is one of the underwriters who owned by the government and focused as under- writers for small and medium size business. Perum Jamkrindo Cabang Palembang is exist and grow- ing as underwriters in Palembang. this effort is taken so the small and medium size business in Palembang could grow and thrive in this competitive world in hope for better economy in Palembang.Keyword; Perum Jamkrindo Existence, Small to Medium Size Busines
HARMONISASI SISTEM PENDAFTARAN TANAH DAN RT/RW SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LAHAN USAHA TANI
Get PDFThe certificate from the Land Office has not noticed the allotment of RTRW area, and became one of the reasons didn’t know the transition function of land by the community, and this happens due to the lack of coordination between the Land Board and district/city.The government has issued a policy for the creation of a transfer rights and transitional coordinating function for land, with Head of BPN Regulation No. 2 of 1999 on Permit Area and Regulation No. 22 Year 2010 About RTRWP Jabar Year 2009 to 2029, but its implementation is not aligned.The method is descriptive analytical and explor- ative, to obtain an overview of the policy and the implementation of a land registration system dan RTRW.The lack of cooperation of the Technical Committee for Land and Spatial Dept district/city to be able to check each other for the allotment of land to form a demerit offense allotment of land which is usually done on a small scale. One form of harmonization can be done in the form applica- tion system information to inform their land in agricultural areas which the right is transferred land even change functions.Keywords: Harmonization of Regulations, Transfer Function of Agricultural Lan
PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP HARTA YANG DIPEROLEH SELAMA PERKAWINAN PASCA PERCERAIAN
Get PDFPada dasarnya perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang mana suatu perbuatan mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah melakukan perkawinan dalam hubungannya akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka selama perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan merupakan solusi terbaik bagi pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan untuk melindungi harta benda kekayaan pasangan suami istri tersebut. Perjanjian perkawinan dibuat secara tertulis berupa akta notaris yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan ke pengadilan negeri setempat. Namun dalam putusan nomor 449/PDT/2016/PT.BDG dasar hukum pertimbangan hakim ialah Pasal 1338 KUHPerdata dimana perjanjian perkawinan yang dibuat berupa akta notaris tapi tidak disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan dan didaftarkan sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 152 KUHPerdata tetap menganggap sah perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini membuat putusan hakim bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KUHPerdata sehingga kedudukan hukum perjanjian perkawinan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum serta akibat hukumnya perjanjian perkawinan yang dibuat batal demi hukum. Maka terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan pasca perceraian dalam putusan nomor 449/PDT/2016/PT.BDG menjadi harta bersama. Perlu diadakan sosialisasi mengenai betapa pentingnya mendaftarkan perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan yakni KUA (Muslim) dan Catatan SIpil (Non Muslim). Hal ini agar perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam Undang – Undang Perkawinan dan KUHPerdata serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga. Hakim dalam memutuskan perkara kurang memperhatikan keabsahan sebuah perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 152 KUHPerdata sehingga hakim menganggap sah perjanjian perkawinan yang tidak disahkan dan didaftarka
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENYULUHAN HUKUM
Get PDFThe community in Kecamatan Sukajadi is part of Indonesians society, have in common of economic growth level and education. The role of these communities not only in the judicial process, but they even a proses of legal education. How to grow a legal conciousness of communities to understand their rights and duties in their relationship, including in law’s traffic. The habbit of law that appli- cable to them with oral agreement, have turned out to be ensure a sense of justice and peace. Employ- ment law’s socialization, expected to guarantee legal certainty.Keyword; Community, counseling, la
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN AKIBAT POLIGAMI TANPA IZIN
Get PDFDalam satu masa, perkawinan itu hanya dibolehkan antara seorang pria dan seorang wanita. Dalam waktu yang sama seorang suami dilarang untuk kawin lagi (poligami) dengan wanita lain. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan hanya memberi izin berpoligami apabila: Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat-syarat berpoligami, adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.Kata Kunci: perkawinan, poligami