Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Analisis Peralihan Paten sebagai Objek Wakaf
Get PDFMemilih analisis judul paten transisional sebagai objek wakaf (kajian Pasal 74 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten terkait UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf) dimotivasi oleh penggantian UU Paten yang menjadikannya satu perubahannya adalah menambah transfer paten melalui wakaf yang pada dasarnya telah diakomodir dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf sehingga memperkuat transfer paten sebagai objek wakaf. Pengalihan paten jelas juga menyebabkan konsekuensi hukum bagi penemu dan pemegang paten. Transisi paten sebagai objek wakaf adalah terobosan baru mengingat wakaf didominasi oleh objek tidak bergerak, sedangkan paten memiliki potensi besar untuk wakaf di Indonesia. Berdasarkan uraian ini, masalah hukum: 1) Apa dasar konseptual untuk paten yang akan digunakan sebagai objek wakaf ? 2) Apa efek hukum dari paten sebagai objek wakaf?, 3) Bagaimana mengoptimalkan paten sebagai objek transisi wakaf menuju wakaf di Indonesia? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Teknik analisis hukum dilakukan dengan cara penafsiran hukum, termasuk: a. interpretasi gramatikal; b. interpretasi sistematis; c. interpretasi resmi; d. interpretasi historis dan; Penafsiran teleologis. Sedangkan teknik menyimpulkan dari rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan dedukti
Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru
Get PDFThe mortgageis legal protection for the creditor if the debtor cannot perform its obligation to pay off the debt to the creditor. Repayment of creditor debt is made by selling the object of guarantee of mortgage rights through public tender. The auction process will result in legal effect, namely the transfer of rights of auction object from the seller to the auction winner. This research is aimed to know the execution auction of mortgage right State Property Office and Auction (KPKNL) Pekanbaru, the legal consequences for the auction winner who can not control the auction object of mortgage execution, and the legal protection to a winner of the auction of mortgage execution. The research me tho duse disjuridical empirical with an alytical, descriptive research specification. Primary and secondary data were obtained through a literature study and a survey. Data collection tools are interviews. Data obtained is analyzed quantitatively. The result of there searchs how sthat the executio nauction of mortgage rightsat KPKNL Pekanbaru is implemented based on the Regulation of Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 27 / PMK.06 / 2016, and is related to Regulation of the Minister of Finance Number 106 / PMK.06 / 2013 regarding the amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 93 / PMK.06 / 2010 concerning the instruction of auction implementation. In respect of the legal consequences of the auction winner being unable to control the auction object, the auction winner may apply for the auction of auction object to the head of the local district court. The auction treaty normatively supports the legal protection of the winner of the auction as an authentic deed. However, a legal certainty to control the objec to fanauction is not obtained as the law does not explicitly regulate the protection of the winner of the auction.
The Political Law on Coal Mining in the Fulfilment of People's Welfare in Indonesia
Get PDFThe main issue of this research is how the political law on coal mining to manifest the people's prosperity in Indonesia based on the sustainable development principle. Using normative research with interdisciplinary research approaches such as law and sociological approach, it gains some results: firstly, in the legal issue, Indonesian government should comply with the Article 33 of the 1945 Constitution, as an economic system aimed in realizing people's sovereignty in the economic field. Secondly, some regulations related to coal mining still have some loopholes. As a result, it needs evaluation in the field of legal structure to enforce the rule of law based on the communities’ existing values as the reflection of Pancasila and the 1945 Constitution. Thirdly, the control of the state in the coal utilization and a new balancing in national policy management based on the sustainable development are necessary where the objectives of coal exploitations in mining are not only to pursue economic gain but also to have equal responsibilities to the social and the environmen
The Admissibility of Scientific Expert Evidence Under Indonesian Criminal Justice System
Get PDFIn many cases, such as corruption and forestry-related crimes, an expert has a significant role in explaining the impact of the crime. For instance, scientific expert evidence is required to disclose about the ecological destruction that occurred due to the defendant's criminal activities. In practices, the issue with scientific expert evidence is supposed to be about its admissibility in court. For this issue, the U.S. Court applies Rules of Evidence in considering the admissibility of scientific expert evidence at trial. Those are some requirements (prong test) to be met before expert testimony is admissible. In contrast, the Indonesian Criminal Procedural Law (KUHAP) or other laws do not set any prong test for presenting specialist scientific evidence to be acceptable. Lack of such proof may impact criminal justice process reliability and place expert under vulnerable position. Therefore, this paper will explore the issue on scientific expert evidence under Indonesian criminal law as well as its consequences and impacts for the Indonesian criminal justice process
PERAN NOTARIS SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR UNTUK MENGHINDARI KERUGIAN AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI PASAR DI PASAR MODAL
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan mengenai peran notaris dalam upaya perlindungan hukum terhadap investor agar terhindar dari kerugian akibat adanya praktik manipulasi pasar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti hukum positif, aturan hukum, dan kaedah-kaedah hukum Penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier, disamping itu juga menggunakan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dari informan. Analisis dilakukan bahan penelitian dilakukan dengan metode dekriptif kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan secara sistematis dari bahan pustaka dan tulisan atau kata-kata hasil wawancara dari informan untuk memperoleh hasil analisis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal adalah dalam proses go public dimana notaris yang berwenang membuat dan meneliti keabsahan akta-akta atau perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan RUPS dan perubahan anggaran dasar. Dalam upaya untuk perlindungan hukum terhadap investor,notaris tidak berperan secara aktif, namun hanya secara pasif dimana notaris meneliti setiap keabsahan atas fakta materil dan formil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan go public
DUALISME KEWENANGAN DALAM EKSEKUSI DENDA BUKTI PELANGGARAN (TILANG) SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
Get PDFKedudukan Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan disidang pengadilan sampai putusan pengadilan tersebut dilaksanakan, kewenangan Kejaksaan sendiri diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Mencermati isi pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 16 Tahun 2004 ini,Jaksa mempunyai beberapa wewenang penting yaitu, i. Sebagai Penuntut Umum, ii. Sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (kewenangan eksekusi), serta adanya wewenang penting yang dijabarkan lebih lanjut didalam Pasal 30 Undang-undang tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kewenangan eksekusi merupakan salah satu bentuk kebijakan negara yang diamanatkan kepada kejaksaan sebagai eksekutor mengenai hal tersebut. Pelaksanaan eksekusi denda uang tilang dan biaya perkara telah diatur didalam ketentuan mengenai kewenangan hal tersebut, walaupun didalam pelaksanaan dilapangan ternyata terdapat dualisme kewenangan dalam eksekusi denda tilang yaitu antara kewenangan kejaksaan dan kewenangan kepolisian. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut : 1) Apakah kepolisian berwenang dalam melakukan eksekusi uang denda tilang sebagai PNBP ?, 2)Apa yang menjadi kendala dalam melakukan eksekusi uang denda tilang perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas sebagai PNBP ?.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk melihat hukum secara nyata dan bagaimana hukum bekerja dimasyarakat, dengan menggunakan logika berpikir deduktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1) Kejaksaan mempunyai wewenang sebagai pelaksana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (fungsi eksekutorial). Termasuk di dalamnya kewenangan eksekusi denda tilang sebagai salah satu penerimaan negara yang di golongkan ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 2) Kendala internal yang dihadapi dalam eksekusi denda tilang adalah mengenai identitas yang tidak lengkap dalam catatan bukti pelanggaran lalu-lintas, sehingga menyulitkan pihak Kejaksaan apabila terdakwa tidak hadir di dalam persidangan, sedangkan kendala eksternal berupa PP No. 50 Tahun 2010 tentang PNBP Kepolisian yang telah melampaui ketentuan yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP dan lampiran ke-2 PP No. 22 Tahun 1997 tentang PNBP Kejaksaa
SANKSI HUKUM DISIPLINER BAGI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALEMBANG
Get PDFAbstrak : Penelitian mengenai penerapan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang dilatarbelakangi bahwa di lingkungan Pemkot Palembang periode tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017, didapati jenis pelanggaran disiplin ASN tertinggi adalah tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penerapan serta kendala-kendala dalam hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penerapan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Palembang telah optimal menurunkan tingkat pelanggaran disiplin, dan dilaksanakan melalui peraturan-peraturan pelaksana PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu SE Walikota Palembang No. 800/071/BKPSDM.V/2018 tentang Pembinaan Disiplin ASN, Keputusan Walikota Palembang No. 005/KPTS/BKPSDM-V/2018 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin ASN, dan Keputusan Walikota Palembang No. 006/KPTS/BKPSDM-V/2018 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pelaksanaan Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN. Kendala pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Palembang yaitu : dari faktor penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat Tim Pemeriksa dan Tim Pertimbangan tidak di tempat karena pejabat yang ditunjuk memiliki kesibukan dan aktifitas tupoksi tugas dan tanggung jawab jabatan pokoknya masing-masing. Dari faktor budaya kesadaran hukum yaitu : kurangnya tanggung jawab atasan langsung; dan SKPD langsung melimpahkan kasus dugaan pelanggaran disiplin ke BKPSDM.Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara (ASN), Hukuman Disiplin, Tidak Masuk Kerja dan Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerj
Dispute Settlement between Telkomsel and Indosat: An Analysis on Competition of Cellular Operator
Get PDFTelecommunication advancement has become a central part of human life brought tight competition among cellular operators. On June 2016, there was a case of business competition between Telkomsel and Indosat (the big Three Cellular operators in Indonesia) that conduct monopoly practice and predatory pricing. In Indonesia, there are two Institutions that maintain business telecommunication and business competition namely Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI) has mandated by Law number 36 of 1999 and Business Competition Supervisory Commission (KPPU) by Law Number 5 of 1999. The research aims to know how the government regulates on competition of cellular operator in Indonesia and to know the role of Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI) and Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to settle the cases on competition of cellular operator (Telkomsel and Indosat cases). The study is normative legal research with statute and case approach, by using juridical qualitative approach. The results of this research are, firstly the analysis of regulation regarding on competition of cellular operator. Secondly the analysis of the role of Indonesian Telecommunication Regulatory Body (BRTI) and Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to settle the cases on competition of cellular operator (Telkomsel and Indosat cases) that conduct monopoly practice and predatory pricing, regarding with Law Number 36 of 1999 on Telecommunication and Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practice and Unfair Business Competition
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKSANA PEKERJAAN KONSTRUKSI TERHADAP KEGAGALAN PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN BANGUNAN
Get PDFPerjanjian bangun bagi adalah perjanjian yang lahir akibat dari kesepakatan para piha, dimana kesepakatan yang lahir tersebut adalah kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak kedua, pengembang. Perjanjian bangun bagi merupakan perjanjian yang menganut asas kebebasan berontrak yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Di dalam perjanjian tersebut para pihak berharap memperoleh hak sesuai dengan perjanjian dimana pihak kedua diberi hak untuk mengerjakan sebidang lahan yang biasanya berbentuk sebuah bangunan, dengan syarat bahwa keuntungan dibagi menjadi dua: bagi pemilik lahan dan pengembang/developer. Dalam proses pelaksanaan kesepakatan pembagian kerja, akan ada banyak masalah antara kedua belah pihak, salah satunya yaitu tentang perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik lahan kepada pengembang/developer merupakan suatu pebuatan yang menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak sehingga masing-masing pihak harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian. Adapun upaya yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah melalui gugatan di pengadilan. Gugatan di pengadilan tersebut melibatkan notaris yang berperan sebagai pihak yang turut tergugat, notaris dimasukkan di dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek/para pihak di dalam gugatan, karena suatu gugatan tidak lengkap rumusan subjeknya akan menjadi gugatan error in persona
Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga
Get PDFThe marriage covenant is an agreement made by two people, a man and a woman, with the real purpose of forming a happy and eternal family based on belief in the one and only God as the first principle in Pancasila. A marriage will result in a marriage of wealth. The marriage agreement is an agreement between the prospective husband and the prospective wife to regulate the marital consequences of their property deviating from the union of wealth. In Article 147 of the Civil Code and Article 29 of Law Number 1 the Year 1974 concerning marriage, the legal act of making Marriage Agreements is made before or at the time of marriage takes place. However, with the issuance of Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015, there are some changes in the Marriage Agreement, which is still a pro and contra in society. The problems studied in this research is the effect of the Law of Marriage Agreement on the Creditor as a Third Party. The method used is normative legal research. The source of legal material used is primary and secondary sources in the form of books and legislation. The research shows that the legal consequences of the Marriage Agreement, made after the marriage by the Parties before the Notary, amends the legal mechanism for the making of the marriage agreement. It now can be made by a Notary without having to be preceded by requesting a judgment of the Court as long as the marriage bond takes place. Whereas the legal effect on the property that has been contracted to a third party, in this case, the creditor, is that the creditor can file the Lawsuit to the Court. If the Creditor can prove that the security of the debt or the agreement as collateral in any form acquired before the marriage agreement is made, then the Creditor may demand repayment of the joint property of the husband and wife