Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
Policy Model Reconstruction of Social Forestry
Get PDFInternationally, there has been a paradigm shift in forest resource management from state-based forest management to community-based forest management. This change has also occurred in Indonesia, namely through the social forestry program as outlined in the the Minister Regulation on Social Forestry and the Minister Regulation on Social Forestry in Perhutani Area. Indeed, these Ministerial Regulations already contain the principles of community-based forest management. However, the implementation still leaves problems. This paper will analyze the procedural weaknesses and inaccuracies in the designation of these Ministerial Regulations. The approach used is the statutory approach and comparison with qualitative analysis. The result shows that it is necessary to change the policy model by changing procedures by re-functioning the role of Forest Management Units as an institution that has the authority to manage forest resources in its area. Besides, the Social Forestry program should only be intended for forest communities who have pioneered forest resource management, whether they have joined the Community Joint Forest Management program or not. However, they must reside around forests managed by Perum Perhutani
Sharia Principles in the Financial Services Authority Regulation on Dispute Settlement Alternatives
Get PDFThere is a legal disharmony with the Sharia Banking Law in the regulation on alternative dispute resolution institutions. This problem arises because the regulation does not pay attention to sharia principles, as mandated by Article 55, Paragraph 3 of the Sharia Banking Law. Meanwhile, the application of sharia principles is a spiritual right of consumers which also requires legal protection. This research is intended to assess alternative dispute resolution institutions' regulations, particularly Financial Services Authority Regulation from a consumer protection perspective, particularly spiritual rights. This research is categorized as an empirical normative study, using a philosophical, historical approach and a content analysis of the Financial Services Authority Regulation. The results of this study indicate that the Financial Services Authority Regulation on Alternative Dispute Resolution Institutions has not accommodated spiritual rights in dispute resolution for the Islamic banking industry. A weak understanding of spiritual rights causes it in the context of dispute resolution. It also creates another problem in the form of a lack of attention and policies that support the protection of spiritual rights, both in regulatory and banking institutions. In the context of dispute resolution, there are general consumer rights, such as the right to get advocacy, while the application of sharia principles is a special right. Based on these findings, it is recommended that regulatory institutions, particularly the Financial Services Authority, pay adequate attention to the entire financial service industry under their respective characteristics. It is an important matter because the protection of spiritual rights supports the development of the Islamic finance industry both in Indonesia and globally
PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS PENGGANTI YANG TIDAK MENGETAHUI ADANYA INDENTITAS PALSU DARI PARA PIHAK SEDANGKAN NOTARIS YANG DIGANTIKAN MENINGGAL DUNIA
No full textAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu data dari para pihak sedangkan Notaris yang digantikan meninggal dunia dan untuk menganalisis hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang sumber datanya sekunder. Pendekatan yang digunakan pendekatan Undang-undang, Pedekatan konseptual, dan pendekatan kasus.Hasil penelitian ini bentuk perlindungan hukumnya ialah penggunaan hak atau kewajiban ingkar Notaris, pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim harus dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dalam bentuk pengawasan praktik profesi Notaris, melekatkan sidik jari pada minuta akta dan perlindungan hukum dari induk organisasi Notaris (INI) serta perlindungan hukum dari diri Notaris Pengganti itu sendiri untuk memberikan pembuktian apa memang benar Notaris Pengganti memang tidak mengetahui identitas palsu dari para pihak . Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti yang tidak mengetahui adanya identitas palsu para pihak antara lain: dari segi Notaris yang digantikan, dari segi pembuktian, dari segi para pihak yang tidak dapat dihadirkan secara lengkap. Mengenai perlindungan Notaris pengganti dalam hal notaris yang digantikan meninggal dunia sebelum cuti berakhir terhadap pemalsuan identitas para pihak dapat dilakukan: notaris pengganti harus meningkatkan kecermatan dan kehati-hatian mengenai akta yang dibuatnya dan perlunya aturan tegas mengenai perlindungan hukum bagi notaris. Kata kunci: Identitas palsu, Notaris Pengganti, Perlindungan Hukum
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUKO AKIBAT WANPRESTASI
Get PDFPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dalam praktiknya sering dibuat dalam bentuk akta autentik yang dilakukan di hadapan Notaris. Oleh karena itu Akta PPJB merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Namun demikian dalam kenyataannya suatu perjanjian tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disetujui oleh para pihak. Sebagai akibatnya, suatu perjanjian dapat mengalami pembatalan, baik dibatalkan oleh para pihak maupun atas perintah pengadilan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum dari pembatalan akta PPJB yang disebabkan karena wanprestasi. Selain juga pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim yang menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk membatalkan akta PPJB sebagaimana ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Bks. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus ini menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil analisisnya adalah bahwa para pihak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebagaimana yang telah diperjanjikan, yaitu dengan mengembalikan pembayaran yang telah diterima, dan membayar denda, sedangkan akta PPJB tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Berikutnya, terkait pertimbangan hakim, dapat dinyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusanan Nomor 39/Pdt.G/2019/PN Bks tidak memperhatikan iktikad baik pembeli yang akan melunasi secara Kredit Pemilikan Rumah dengan sudah melunasi pembayaran uang muka.Kata kunci: Perjanjian; Pembatalan PPJB; Jual Beli Tana
Efektivitas Peraturan Daerah yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19
Get PDFMaraknya anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di Kota Palembang sangat memprihatinkan di era Pandemi Covid-19. Hal ini menjadi masalah sosial yang cukup serius. Apabila dibiarkan menimbulkan dampak yang berakibat pada kesenjangan sosial, dan berpengaruh pada tingkat kriminalitas. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur. Penelitian ini tentang efektivitas Peratura Daerah Kota Palembang tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang berkesejahteraan sosial. Jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis efektifitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Palembang, dan dampak Peraturan Daerahyang berkesejahteraan sosial. Tipe penelitian normatif-empirismenggunakan data sekunder dan data primer. Sumber dan jenis primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara tidak terstruktur dengan Dinas Sosial Kota Palembang, DPRD Kota Palembang, Anak jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, Sat Pol PP, Serta Masyarakat Kota Palembang. Teknik pengambilan data menggunakan Purposive Sample, yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan. Adapun hasil penelitian dalam riset ini adalah belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan di mana kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal dankesejahteraan aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melakukan penjangkauan, dan kurangnya sumber Daya Manusia dalam melakukan pembinaan. Faktor masyarakat karena minimnya kepedulian serta kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada. Faktor kebudayaan di mana kurangnya nilai ketertiban dannilai ketenteraman.Dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan Dan Pengemis di Kota Palembang yang belum berkesejahteraan dan meningkatnya tindak kriminalitas, pergaulan bebas diantara mereka, dan menyebabkan banyak masyarakat Kota Palembanglain beralih profesi serupa untuk keberlangsungan hidupnya
Sengketa Perdata dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam Bidang Pelayanan Publik
Get PDFUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (LN RI Tahun 2009, Nomor 112, TLN RI Nomor 5038, tidaklah sesempurna sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, masih banyak terdapat kekurangan yang berimplikasi pada penerapan maupun dalam pelaksanaannya. Untuk berhasil guna dan berdaya guna dalam Pelayanan Publik, mengharuskan diaturnya sanksi yang tegas di dalam undang-undang Pelayanan Publik yang memadai, yang mengatur tentang macam sanksi administrasi yang diterapkan, wewenang menerapkan sanksi administrasi, prosedur penerapan sanksi administrasi, dan mekanisme akibat hukum pengenaan sanksi administrasi serta upaya pemulihannya. Tulisan ini mengkaji beberapa teori hukum administrasi dalam kaitannya dengan Pelayanan Publik serta Pelayanan Publik yang jelek dapat diproses melalui lembaga peradilan
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT DALAM PERKARA PIDANA MELALUI MEKANISME HUKUM ADAT (STUDI DI WILAYAH HUKUM MASYARAKAT ADAT SUKU KOMERING)
Get PDFAbstrak : Tesis ini berjudul “Penyelesaian Pelanggaran Adat dalam Perkara Pidana Melalui Mekanisme Hukum Adat (Studi di Wilayah Hukum Masyarakat Adat Suku Komering Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)â€. Penulisan Tesis ini di latar belakangi hukum adat yang masih tetap hidup dan digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran adat atau kejahatan dalam perkara pidana yang terjadi di masyarakat adat suku Komering. Masyarakat suku Komering menilai penyelesaian menggunakan hukum adat lebih efektif dan berkeadilan sehingga terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, timbul permasalahan yang harus dianalisa, yaitu bagaimana penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering menggunakan mekanisme hukum adat dan mekanisme sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Bahan hukum adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara secara mendalam (depth Interview) dan pengamatan (observasi). Teknik pengolahan data yaitu melakukan pemeriksaan data (editing), penandaan data (coding), rekontruksi data (reconstructing), dan sistematisasi data (systematizing). Teknik analisa data dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deskriftif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian pelanggaran adat di masyarakat suku Komering dapat diselesaiakan dengan cara kekeluargaan, melibatkan perangkat desa, dan melibatkan aparat penegak hukum sebagai pihak ketiga, serta penyelesaian menggunakan mekanisme Sistem Peradilan Pidana.Kata Kunci : Penyelesaian Pelanggaran Adat, Perkara Pidana, Mekanisme Hukum Adat
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN AGEN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA
Get PDF Abstrak : Kehadiran perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa BUMN yang belum ada pengaturan hukum secara khusus mengenai perusahaan agen di Indonesia menimbulkan sebuah permasalahan. Untuk mengkaji permasalahan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis pengaturan terkait keberadaan perusahaan agen dalam pengadaan barang dan jasa BUMN. Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum antara perusahaan agen dengan produsen (prinsipal) dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara ialah sebagai penyedia barang dan jasa saja tidak diatur secara khusus dan terpisah terkait perusahaan agen dan produsen (prinsipal) sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanggung jawab hukum perusahaan agen dan produsen (prinsipal) atas terjadinya kerusakan barang/atau jasa yang menimbulkan kerugian terhadap badan usaha milik negara, dalam hal ini tanggung jawab berupa perbuatan melawan hukum sehingga ditinjau dari beberapa peraturan hukum maka produsen (prinsipal) yang akan bertanggung jawab atas kerusakan barang dan/jasa tersebut sepanjang agen tidak melakukan penyimpangan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Kata Kunci: Agen; Barang dan Jasa; BUMN; Pengadaan; Prinsipa
Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada Kuhap dan Sita Umum Pada UUK-PKPU
Get PDFBankruptcy means all matters relating to bankruptcy. Since the opinion of bankruptcy towards the debtor must go through a litigation process through the examination phase, everything related to the bankruptcy event is called bankruptcy. According to M. Hadi Shubhan, bankruptcy is a place where debtors are unable to make payments on creditors' debts. The management and empowerment of bankrupt assets are carried out by the curator under the supervision of a supervising judge with the main objective of the proceeds of the sale being to pay all debtor debt expenses proportionally and in accordance with the creditor structure. The curator is not the owner of bankruptcy property. Curators can only rely on creditors and debtors who meet the requirements and tidy up bankrupt assets for the benefit of creditors. Criminal law and civil law are two laws that often intersect or intersect, including in the bankruptcy compilation law the confiscation of assets belonging to the debtor. In carrying out their duties, curators are often confronted by police investigators or prosecutors compiling with confiscation of freedom over the portion of debtor's bankrupt assets. Conflicts between the interests of the police and the Attorney General's Office to carry out responsibility for the interests of the curator to conduct general confiscation of bankruptcy still frequently occur in the field. Article 39 paragraph (1) and paragraph (2) of the Criminal Procedure Code seized by investigators including objects that are in confiscation due to civil cases or bankruptcy can also be confiscated for the purposes of investigation, prosecution and trial of cases necessary. Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code gives the investigator legitimacy for confiscation of objects that have exceeded the general bankruptcy confiscation, as referred to in Article 39 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code in conflict with Article 31 Paragraph (2) shall be made void and if requested by the Supervising Judge have to ask for a strike. This second article discusses clashes and difficulties in their application. One of the cases discussed was about general confiscation which was then confiscated by murder. Article 31 paragraph (2) of this UUK only covers in the realm of civil law and in accordance with the bankruptcy research event can be confiscated because of bankruptcy due to the pronouncement of bankruptcy by the judge, then all confiscation of bankrupt assets becomes invalid again. Article 39 Paragraph (2) of the Criminal Code states that objects in a bankruptcy case can be confiscated by investigators for the purpose of investigating, prosecuting and prosecuting court cases, therefore confiscation in legal proceedings must take precedence
Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Cipta Kerja
No full textPeraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP-PPBD) dan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP-PPBBR), merupakan 2 (dua) dari 45 (empat puluh lima) PP sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang cipta kerja. Tulisan ini mengkaji kewenangan daerah dalam perizinan berusaha yang terdapat pada kedua PP tersebut dengan permasalahan dibahas yakni; pertama, ruang lingkup kewenangan daerah dalam perizinan berusaha. Kedua, kewenangan daerah dalam perizinan berusaha tersebut dihubungkan dengan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menggunakan metode yuridis normative, hasil analisis diperoleh kesimpulan. Pertama, lingkup kewenangan daerah provinsi, kabupaten dan kota (Gubernur, Bupati dan Walikota) dalam penyelenggaraan perizinan di daerah berdasarkan undang-undang cipta kerja dan PP-PPBD, PP-PPBBR berdasarkan prinsip pembagian urusan pemerintahan bersifat konkuren sebagaimana diatur UU-ODA. Kedua, kewenangan perizinan berusaha di daerah dalam PP-PPBBD dan PP-PPBBR bersifat sentralistik dengan mengakomodir ketentuan yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan dalam UU-ODA. Akibatnya kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha lebih banyak yang tidak strategis untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan sumberdaya yang berada di daerah. Kondisi hukum seperti ini jelas bukan ciri otonomi daerah sebagaimana Pasal 18 UUD 1945