Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya: Open Journal Systems
Not a member yet
807 research outputs found
Sort by
ANALISIS YURIDIS PENYIMPANGAN HAK PERWALIAN ORANG TUA TERHADAP TINDAKAN PEMAKSAAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR
Get PDFABSTRAK: Wali dalam pernikahan merupakan hal terpentingdan merupakan rukun dan syarat sah perkawinan, keberadaannya menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Keberadaan orang tua sebagai wali dalam pernikahan ialah syarat sah bagi calon mempelai wanita untuk pernikahannya.Hal ini dinyatakan pada Peraturan perundang-undanganNomor 16Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kemudian dipertegas pada Kompilasi HukumIslam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah adalah demi mencapai kepentingan pertumbuhan hidup anak, tertuang dalam undang-undang kesejahteraan anak. Selanjutnya Undang-undang perlindungan anak Undang-undangNomor 23 tahun 2002perubahan undang-undang Nomor 35Tahun2014 bahwaorangtua sebagai wali dalam pernikahandapat menikahkan anak perempuan mereka dengan kekuasaan hak perwalian, Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemerintah berencana membuat ketentuanperaturan perundang-undangan mengenai pemaksaanperkawinan, berdasarkan hasil penelitian, dengan membahasaturan mengenai penyimpangan hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan dibawah umur bahwa pemerintah telah melakukan tindakan terhadap pemaksaan dalam perkawinan anak dengan membentuk hukum atau aturan baru dan dengan tujuanagar tidak terjadi penyimpangan terhadap pemahaman hak perwalianoleh orang tua/wali.
PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM HASIL KEJAHATAN NARKOTIKA
Get PDFABSTRAK: Dalam profesi pegawai negeri sipil kejaksaan, peranan jaksa diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Jaksa sering menindak pidana khusus yang salah satunya adalah tindak pidana narkotika sesuai hukum. Ketentuan pidana tindak pidana narkotika diatur oleh Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan minimal menjalani rehabilitasi dan maksimalnya bandar atau pengedar dikenakan pidana mati. Selain Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang pun merupakan tindak pidana khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika, penerapan sanksinya, dan pengaturan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif in concreto dengan tambahan data pendukung berupa wawancara yang bertujuan untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan in concerto. Bahan hukum diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan berupa kitab undang-undang, buku-buku Literatur, atikel, juga Kamus Bahasa Indonesia dan kamus istilah hukum. Hasilnya menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang yang diindikasikan dari hasil tindak pidana narkotika harus dibuktikan keduanya menurut unsur subjektif (mengetahui, patut menduga dan bermaksud) dan objektifnya. Diberlakukannya sistem beban pembuktian terbalik (omkering van het bewijslast). Juga adanya aturan bahwa undang – Undang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang khususnya Pasal 69 perlu dilakukan revisi. Kata kunci: Jaksa, Pencucian Uang, Pidana Narkotika
PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PALEMBANG)
No full textABSTRAKPenyelesaian sebuah sengketa dalam negara hukum seperti halnya Indonesia harus ditempuh secara legal dan tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya adalah proses peradilan atau penghakiman (ajudikasi) dan proses konsensual (non ajudikasi). Bentuk ajudikasi adalah litigasi atau biasa dikenal sebagai proses pengadilan. Pengadilan adalah lembaga resmi kenegaraan yang diberi kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk, proses, dan hasil penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Metode Penelitian yang digunakan merupakan hukum Empiris; Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa Penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma Nomor 1 Tahun 2016) wajib diawali dengan upaya mencapai perdamaian dengan bentuk mediasi dengan proses yaitu : pra mediasi dimana majelis hakim membuka sidang dengan mengedukasi dan memerintahkan para pihak bersengketa untuk melakukan mediasi; pelaksanaan mediasi dengan penunjukan hakim mediator; dan laporan mediasi secara tertulis berhasil atau tidaknya mediasi. Disarankan Kepada masyarakat dan badan usaha selaku para pihak dalam sengketa perdata, walaupun memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur peradilan, hendaknya mendukung upaya mediasi di atas segalanya, demi terciptanya perdamaian atau win-win solution bagi para pihak.Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pelaksanaa medias
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI REKENING BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
Get PDFHubungan yang terjadi antara bank dan nasabah harus disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum di bidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan. Rekening bank merupakan salah satu produk dari Bank yang sering disalahgunakan. Rekening bank tersebut diperjual belikan dan dijadikan tempat penampungan uang hasil tindak pidana seperti penipuan dan perjudian. Hal ini berkaitan dengan indikasi tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Akan tetapi, didalam peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara jelas mengenai praktik jual beli rekening penampungan uang hasil tindak pidana. Praktik jual beli rekening bank ini seharusnya diatur didalam suatu peraturan perundang-undangan agar dapat memberikan kepastian hukum didalam kehidupan bermasyarakat serta mampu mengakomodir pelaku praktik jual beli rekening bank tersebut. Bank juga harus menerapkan prinsip Know Your Customer yang selanjutnya disebut KYC maupun prinsip Customer Due Diligence selanjutnya disebut dengan CDD dan Enhanced Due Diligence selanjutnya disebut dengan EDD dalam memverikasi dokumen calon nasabah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Bank sebaga lembaga yang menerbitkan rekening. Dalam praktik jual beli rekening, Bank tidak didapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian penggunaan rekening yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri. Kata Kunci : Rekening , Jual beli Rekening, Tindak Pidana Pencucian Uan
ANALISIS TANGGUNG JAWAB PIDANA PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN ABORSI YANG MELIBATKAN JASA OKNUM DOKTER (STUDI PUTUSAN NO. 1106/PID.SUS/2018/PN.PLG)
Get PDFAbortion is a problem that has violated ethics, laws and religions of various parties. Based on this, the problems of the thesis included the following aspects: (1) the judges considerations of imposing criminal sanctions on individual doctors, (2) criminal responsibility, (3) the perspective of medical ethics in conducting attempted abortion in the Decision No. 1106/Pid Sus/2018/PN.Plg. and (4) regulating abortion in the future The research method used was juridical normative (legal research). The results of the research showed that in imposing criminal sanctions, the judges considered juridical decisions more than non-juridical ones, criminal responsibility in which individual doctors conducted attempted abortion in the Decision No 1106/Pid Sus/2018/PN Plg had the elements of dualist view which fulfilled subjective and objective clements, regarding the ethical perspective of medical profession towards the crime of committing attempted abortion in the Decision No. 1106 Pid Sus 2018 PN Plg, the individual doctors had violated the code of ethics and doctor's oath, regarding eriminal-abortion laws in the future, it is necessary to reform criminal law with the policy-oriented approach as well as the value-onented approach. Keywords:Criminal Responsibility, Attempted Abortion, Medical Profession Code Of Ethic
WEWENANG KETERANGAN AHLI BADAN PEMERIKASA KEUANGAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
Get PDFTindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan upaya untuk menanganinya. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai institusi negara harus memiliki peran dalam mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan pembuktian, Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian keuangan negara/daerah karena pembuktian merupakan permasalahan yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dengan keterangan ahli BPK inilah ditentukan nasib pelaku tindak pidana. Permasalahan yang akan dibahas yaitu peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi; Apa saja kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisis norma hukum berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier agar dapat menjawab permasalahan. Peran Badan Pengawas Keungan sebagai pemberi keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana korupsi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Kendala Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Pemberi Keterangan Ahli dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat dari ideologi pemahaman Aparat Penegak Hukum serta kepentingannya yang sering multitafsir dalam memahami tindak pidana korupsi, Budaya masyarakat yang terpengaruh dari pola pendidikan serta kebiasaan dan Intervensi masyarakat. Bagi Auditor BPK dan Hakim diperlukan ketelitian auditor BPK dan hakim dalam setiap proses di persidangan dalam proses pembuktian; Bagi DPR, Pemerintah, Aparat penegak hukum untuk dapat bersinergi dalam memahmi, membuat serta melaksanakan peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi serta mengkedepankan hukum tanpa mengintervensi yang berakhir melemahkan proses penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan
Penyebaran Karya Tulis Melalui Internet Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta
Get PDFAbstrak: Dalam era globalisasi yang saat ini sedang berkembang di Indonesia, isu-isu yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (“HKIâ€) merupakan salah satu isu yang harus diperhatikan karena HKI memegang peranan dalam setiap aspek kehidupan manusia sehingga perlu dilindungi. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah meratifikasi perjanjian pembentukan World Trade Organization (“WTOâ€) yang di dalamnya terdapat Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (“TRIPs Agreementâ€) yang menjadi dasar perlindungan Hak Cipta di dunia. Salah satu ruang lingkup dari HKI yang harus dilindungi menyangkut Hak Cipta yang memiliki tujuan untuk melindungi pencipta atas hasil ciptaannya. Salah satu produk dari Hak Cipta yang harus dilindungi adalah buku. Dari zaman dahulu sampai saat ini, banyak pihak yang melakukan penggandaan terhadap buku, baik melalui jasa fotokopi yang dapat ditemukan di sekitar Perguruan Tinggi yang melakukan penggandaan sedemikian rupa, sehingga serupa dengan buku aslinya serta melakukan penyebaran buku elektronik (e-book) melalui platform e-commerce menggunakan layanan internet. Dengan adanya penggandaan maupun penyebaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki otorisasi, menyebabkan pencipta buku mengalami kerugian karena pencipta buku akan kehilangan hak ekonomi atau yang biasa dikenal dengan royalti. Maka dari itu, diperlukan penegakan hukum dari pihak Pemerintah Indonesia untuk dapat menerapkan perlindungan hukum Hak Cipta agar buku dapat memiliki perlindungan maksimal seperti hak cipta lainnya.Kata Kunci: Hak Cipta, Penggandaan, Perlindungan Buku sebagai Hak Cipta.Abstract: In the era of globalization that is currently developing in Indonesia, issues related to Intellectual Property Rights (“IPRâ€) are one of the issues that must be considered because IPR plays an important role in every aspect of human life, so it needs to be protected. As a developing country, Indonesia has ratified the agreement to establish the World Trade Organization ("WTO"), which includes a Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement ("TRIPs Agreement") which is the basis for copyright protection in the world. One of the scopes of intellectual property rights that must be protected concerns copyright which has the aim of protecting the creator of his creation. One of the products of the copyright that must be protected is a book. From the previous era until today, many parties have duplicated books, either through photocopying services that can be found around college that make copies in such a way which they are similar to the original book and distribute electronic books (e-books) through the e-commerce using the internet services. With the duplication or distribution carried out by unauthorized parties, it causes book creators suffer losses because book creators will lose their economic rights or what is commonly known as royalties. Therefore, it is necessary to enforce the law from the Indonesian government to be able to pursue copyright law protection so that books can have maximum protection like other copyrights.Keywords: Copyright, Multiplication, Protection of Books as Copyright
The Rationalization of Debt Discharge Policy for Individual Debtors in Indonesian Bankruptcy Regime
Get PDFThe Indonesian bankruptcy regime tends to be harsh to the debtors, especially the individual debtors. In contrast, the creditors possess the right to pursue the debtor’s outstanding debts even after the bankruptcy process. For that reason, this article aims to argue why it is rational for the Indonesian government to implement a debt discharge policy in the Indonesian bankruptcy regime. This article employs a normative research method, using a conceptual and comparative approach. The result of this study is based on the debtor cooperation theory and the humanitarian theory of debt discharge. Hence, it is rational for the Indonesian government to implement a debt discharge policy for individual debtors. The first and second Sila of Pancasila is also in line with these theories. Consequently, as a member of society, the individual debtor should be treated with dignity and humane values, which includes debt forgiveness. Nevertheless, not every debtor is deserves to be discharged from his debts. Therefore, it is rational for the Indonesian government to implement the debt discharge policy in the amendment of Indonesian bankruptcy law to protect the honest but unfortunate individual debtors
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKATA TANAH DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK
Get PDFABSTRAKProses pemeliharan data pendaftaran tanah seperti jual beli hak atas tanah merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang masih sering dilakukan dalam pengalihan hak atas tanah, pengalihan hak atas tanah dapat di lakukan dengan pembuatan akta autentik oleh PPAT sebagai media pengalihannya. Sering kali dalam proses peralihan hak atas tanah dilakukan dengan menggunakan surat kuasa namun pada surat kuasa tersebut memuat klausula kuasa mutlak yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada. Permasalahan pada penelitian ini berkaitan dengan apa Akibat Hukum dari akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan surat Kuasa Mutlak, bagaimana Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Kuasa Mutlak, serta bagaimana konsep ideal mengenai larangan penggunaan surat kuasa mutlak dan sanksi hukumnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengenai akibat hukum dari akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan surat Kuasa Mutlak, menganalisis mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta Jual Beli berdasarkan surat Kuasa Mutlak dan menganalisis mengenai konsep ideal mengenai larangan penggunaan surat kuasa mutlak dan sanksi hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih saja terjadi praktik menyimpang yang dilakukan oleh pejabat negara mengenai penggunaan surat kuasa mutlak terkait jual beli hak atas tanah, seharusnya pejabat negara yang mengerti tentang larangan tersebut dan menolak segala jenis permohonan pembuatan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang didasari dengan surat kuasa mutlak tersebut. Penggunaan kuasa mutlak sejatinya bertentangan dengan peraturan yang ada karena berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat menjadi sumber permasalahan
AKIBAT HUKUM KREDITUR SEPARATIS ATAS PENETAPAN MASA INSOLVENSI YANG BERLAKU SURUT DALAM PROSES KEPAILITAN
Get PDFAbstrak : Dalam lingkungan masyarakat bisnis kini terdapat berbagai macam permasalahan salah satunya mengenai proses kepailitan terkait penetapan masa insolvensi debitur pailit yang banyak bertentangan dengan norma yang berlaku. Sehingga, dalam kapasitas kreditur sebagai pemegang hak jaminan kebendaan mengalami kesulitan melakukan eksekusi jaminan kebendaan karena jangka waktu yang diberikan oleh undang –undang terlalu singkat. Hal ini mengubah status kreditur separatis menjadi kreditur konkuren. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : terkait bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim pengawas dalam Penetapan Nomor : 4/HP/15/Pdt.SUS/PKPU/2018/PN.NIAGA.MDN yang menetapkan masa insolvensi PT. Coffindo berlaku surut dalam proses putusan perkara kepailitan Nomor : 15/PDT.SUS-PKPU-Tetap/2018/PN.MDN; akibat hukum terhadap kreditur separatis; dan bagaimana seharusnya pengaturan hukum penetapan masa insolvensi dalam proses kepailitan di Pengadilan Niaga. Penelitian ini adalah adalah penelitian hukum normatif yang digunakan menghasilkan argumentasi, teori, konsep baru, penafsiran sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika berfikit deduktif. Hasil penelitian ini yaitu : terdapat kesalahan pertimbangan hukum sehingga antara pertimbangan putusan pernyataan pailit dan penetapan masa insolvensi PT. Coffindo tidak saling selaras; penetapan masa insolvensi yang berlaku surut berakibat hukum kepada kreditur separatis sehingga jangka waktu yang diberikan oleh undang–undang menjadi semakin pendek serta jaminan kembali kepada kurator dan status kreditur separatis berubah menjadi kreditur konkuren; dan, pengaturan masa insolvensi di Indonesia seharusnya diberikan pengaturan penentuan masa insolvensi debitur pailit dengan cara melakukan insolvency test berupa cash flow test. Saran dari penelitian ini yaitu : dalam menetapkan masa insolvensi haruslah selaras dengan putusan pailitnya; melakukan upaya hukum terhadap penetapan masa insolvensi yang berlaku surut; pemerintah perlu membuat regulasi terkait penentuan masa insolvensi debitur pailit dengan cara insolvency test berupa cash flow test melalui revisi undang-undang kepailitan atau membuat peraturan pelaksana terkait. Kata Kunci : Berlaku Surut, Insolvensi, Kepailitan, Kreditur Separatis